suka slot88

istri parit

Impor RI dari Israel Melesat 80 Persen Jadi Rp708 M di 2022******

Indonesia tidak mau mengakui Israelsebagai suatu negara di Dunia. Namun, ternyata masih membutuhkan sejumlah barang dan mengimpor dari negara tersebut.

Hal ini tercermin dari masih adanya hubungan dagang dengan Israel. Bahkan, setiap tahunnya Indonesia mengimpor sejumlah barang dari Israel dengan nilai mencapai juta dolar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diterima CNNIndonesia.com, pada April 2023 ini saja nilai impor dari Israel mencapai US,19 juta. Meski mengalami penurunan dibandingkan April 2022 maupun Maret 2023, tapi jumlahnya tetap besar.

Sedangkan, sepanjang 2022 lalu mencapai US,8 juta, atau meningkat 80 persen dibandingkan tahun sebelumnya (year on year/yoy). Beberapa komoditas yang diimpor adalah alat pemanas dan pendingin, penerima sinyal, mesin dan alat listrik pada tahun lalu.

Setidaknya ada 11 komoditas lebih yang dibutuhkan Indonesia dari Israel. Komoditas yang paling besar di impor pada April 2023 adalah pelat, tongkat, ujung dan sejenisnya untuk perkakas dengan nilai US9,18 ribu.

Kedua, ada komoditas bromida dari natrium atau kalium senilai US7,35 ribu. Naik dibandingkan nilai impor Maret 2023 yang sebesar US4,9 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Ketiga, komoditas konduktor listrik yang belum dipasang dan tidak digunakan untuk telekomunikasi, karet, plastik/kertas senilai US2,91 ribu.

Indonesia memang tidak memiliki hubungan diplomatik secara resmi dengan Israel. Namun, masih memiliki hubungan dagang, hingga pariwisata.

Bahkan, Indonesia sudah tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara sejak Tel Aviv tersebut mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara berdaulat pada 1948.

Satu pedang untuk dimuliakan

Peternak Duga Nasi Bungkus Caleg Ikut Picu Kenaikan Harga Telur******

Peternak menduga kenaikan harga telur belakangan ini ikut dipicu musim pendaftaran calon anggota legislatif (caleg). Pasalnya, permintaan nasi bungkus biasanya meningkat pada musim tersebut.

"Bulan Mei ini sudah mulai pendaftaran bacaleg merata di seluruh Indonesia. Otomatis kebutuhan nasi bungkus atau nasi rames pasti juga meningkat," ujar Presiden Peternak Layer Indonesia sekaligus Wakil Ketua Umum HKTI Bidang Peternakan dan Perikanan Ki Musbar Mesdi kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/5).

Ia mengatakan kenaikan permintaan nasi bungkus itu mendongkrak harga telur. Pasalnya, telur sering digunakan untuk lauk nasi bungkus. 

Selain itu, kenaikan harga telur juga terjadi menyusul meningkatnya harga pokok produksi seiring menanjaknya harga pakan pabrik. Sementara, pemerintah tidak bisa melakukan intervensi pabrik.

Tak hanya itu, kegiatan pemerintah dalam menyerap daging dan telur ayam untuk program Keluarga Rentan Stunting (KRS) Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga turut berperan.

Melihat hal itu, Musbar menilai Bapanas perlu mengevaluasi Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022Tentang Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras.

Harga telur ayam ras naik selama beberapa waktu terakhir. Per Senin (15/5), rata-rata harga telur di DKI Jakarta mencapai Rp30.932 per kg atau naik Rp214 dalam sehari.

Berdasarkan Info Pangan Jakarta, harga telur ayam ras paling mahal dijual di Pasar Tebet Barat, Jakarta Selatan, yakni Rp34 ribu per kg. Sementara paling murah di Pasar Cibubur, Jakarta Timur, seharga Rp28 ribu per kg.

[Gambas:Video CNN]

Administrator surga

Subsidi Pupuk Turun Rp10 T di Tengah Guyuran Insentif Mobil Listrik******

Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel merasa miris dengan penurunan subsidi pupukyang terus turun dalam lima tahun terakhir.

Ia mengatakan penurunan anggaran subsidi pupuk tersebut cukup ironi lantaran pemerintah kini tengah jor-joran menggelontorkan dana demi subsidi kendaraan listrik.

Berdasarkan catatannya, pada 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp34,3 triliun, lalu 2020 turun jadi Rp31 triliun, pada 2021 turun lagi jadi Rp29,1 triliun, pada 2022 turun jadi Rp25,3 triliun, dan pada 2023 hanya menjadi Rp24 triliun.

Menurut Gobel, pemerintah seharusnya fokus pada masyarakat miskin seperti petani demi ekonomi Tanah Air, bukan malah jorjoran menyubsidi kendaraan listrik yang dinikmati kelas atas.

"Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara. Mana yang lebih prioritas dan urgent, membangun pertanian dengan menyubsidi petani dan pertanian, atau menyubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya?" kata Gobel.

Sementara itu, data Kementerian Keuangan yang dikutip dari riset CNBC Indonesia, mencatat sepanjang era pemerintahan Joko Widodo, anggaran untuk subsidi pupuk yang diberikan pemerintah paling banyak Rp34,3 triliun.

Pada 2014, anggaran untuk subsidi pupuk sebanyak Rp21 triliun. Kemudian pada 2015 naik menjadi Rp31,3 triliun.

Sayangnya, pada 2016 anggaran subsidi pupuk merosot menjadi Rp26,9 triliun dan naik lagi menjadi Rp28,8 triliun pada 2017.

Pada 2018 bujet untuk subsidi pupuk sebanyak Rp33,6 triliun. Pada 2019 tepatnya pada tahun pemilu untuk periode kedua Jokowi, pemerintah menganggarkan Rp34,3 triliun untuk pupuk subsidi.

Sama seperti data yang dipaparkan oleh Gobel, anggaran subsidi pupuk terus menurun menjadi Rp34,2 triliun pada 2020, Rp25,3 triliun pada 2021 dan Rp23,5 triliun pada 2022.

[Gambas:Video CNN]

Naruto: pecinta kuliner

Kemendag Beber Pemicu Harga Minyakita Naik di Atas HET Rp14 Ribu******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) membenarkan harga Minyakita secara rata-rata secara nasional Rp15.039 per liter. Harga ini di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim menyebut kenaikan itu dipicu harga jual di sejumlah daerah lebih tinggi dari HET.

Ia mencontohkan harga Minyakita di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dan Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai Rp18 ribu per liter.

Isy belum mengetahui mengapa harga Minyakita di Indonesia Timur itu mahal meski Kemendag memberikan banyak insentif regional hingga insentif kemasan.

"Harusnya dengan adanya insentif regional, kalau pelaku usaha mendistribusikan ke wilayah Indonesia Timur itu kan harusnya sama, tapi ternyata harga itu kan tidak bisa," ungkapnya.

Untuk kenaikan harga di Jakarta yang melebihi HET, Isy menjelaskan hal itu terjadi lantaran jalur distribusi yang sangat panjang. Pedagang yang seharusnya bisa menjual di HET, malah harus membeli minyak goreng pemerintah itu seharga Rp14.000 per liter. Alhasil, harga kepada konsumen lebih tinggi.

"Itu kan juga terjadi bukan karena kesalahan distribusi atau lebih karena, kalau di GT (general trade) itu kan banyaknya tangan ke tangan. Jadi seharusnya dia (pedagang) menjual Rp14 ribu, tapi malah kemudian dia beli saja sudah Rp14 ribu. Jadi harga jatuhnya sudah di Rp15 ribu," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Kurir dunia bawah

IHSG Menguat Tipis ke 6.711 di Awal Pekan******

IndeksHarga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.711  pada Senin (15/5).  Indeks saham menguat 3,97 poin atau naik 0,06 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,33 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,40 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 241 saham menguat, 294 saham terkoreksi, dan 209 saham lainnya stagnan.

Senada, bursa saham Eropa juga kompak bergerak di zona hijau. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,29 persen, indeks DAX di Jerman menguat 0,14 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,44 persen.

Sedangkan, bursa Amerika kompak berada di zona merah. Indeks S&P 500 melemah 0,16 persen, indeks NYSE Composite melemah 0,11 persen, dan indeks NASDAQ Composite melemah 0,30 persen.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Perang Surga

Peritel Harap Mendag Revisi Aturan Demi Lunasi Utang Migor Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada Kementerian perdagangan (Kemendag) untuk mengeluarkan regulasi terkait pelaksanaan kewajiban pembayaran rafaksi minyak goreng pada pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi.

Pasalnya, Kemendag hingga kini masih berutang Rp344 miliar kepada peritel minyak goreng. Gunungan utang tersebut punya kaitan panjang dengan lonjakan harga minyak goreng pada 2021.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pihaknya mendukung bila nanti Kemendag mengeluarkan Permendag, revisi atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.

"Hanya satu yang gak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," kata Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).

Menurutnya pemerintah harus bertanggung jawab atas polemik minyak goreng yang terjadi sejak 2021. Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Aprindo untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

Hal ini tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Eks mendag M Lutfi menyebut pemerintah merogoh kocek Rp7,6 triliun untuk subsidi minyak goreng melalui beleid yang terbit Januari 2022 itu. Uang tersebut digunakan untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan bagi masyarakat.

Namun, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter pada Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium lantas kembali mengikuti mekanisme pasar.

Aprindo lantas mempertanyakan soal uang rafaksi Rp344 miliar. Jumlah tersebut berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

[Gambas:Video CNN]

KPPU menyarankan Kemendag membuat regulasi baru untuk membayar utang itu. Regulasi tersebut sangat mendesak guna menghindari kerugian yang lebih besar pada masyarakat maupun iklim usaha.

Menurut KPPU, gangguan kebijakan berkaitan dengan rafaksi dapat menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif. Hal ini terjadi karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha.

Hal ini juga bertentangan dengan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk itu penting bagi KPPU dalam ikut serta dalam mengatasi persoalan tersebut.