server thailand slot gacor

Dewa pejuang pertanian

Dianggap Sukses Pulihkan Parekraf, Sandiaga Dianugerahi Gelar Pangeran******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mendapat gelar Pangeran Nata Yasa Wangsa oleh Kerajaan Mempawah.

Penobatan gelar kebangsawanan itu disampaikan langsung Baginda Raja Mempawah ke-13, Pangeran Ratu Mulawangsa Mardan Adijaya Kesuma Ibrahim di Istana Amantubillah, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Jumat (10/2).

Anugerah itu diberikan karena Sandiaga dinilai berhasil memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional, terutama pascapandemi Covid-19.

Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga menyatakan, sangat mendukung pelestarian alam dan budaya yang dilakukan Kerajaan Mempawah.

Tak hanya melestarikan kearifan lokal, Sandiaga menilai, upaya yang dilakukan Kerajaan Mempawah juga mampu menjadi daya tarik wisata yang menarik. Dengan begitu roda perekonomian dapat berputar lewat terciptanya peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat Mempawah.

"Kami sangat mendukung pelestarian budaya ini. Dan juga ada hutan kota yang nanti akan menjadi daya tarik wisata," katanya.

"Mudah-mudahan bisa dikembangkan dalam sebuah kolaborasi, sehingga tercipta peluang usaha dan lapangan kerja bagi 300.000 masyarakat Kabupaten Mempawah," ujar Sandiaga menambahkan.

Menparerkraf Sandiaga Uno saat dianugerahi gelar Pangeran Nata Yasa Wangsa oleh Kerajaan Mempawah. (Foto: Arsip KEMENPAREKRAF RI).

Sandiaga menegaskan, Kemenparekraf mendukung penuh seluruh upaya pengembangan sektor parekraf Kabupaten Mempawah yang berkualitas dan berkelanjutan.

Menurutnya, Kabupaten Mempawah memiliki beragam komunitas kreatif yang harus didukung melalui inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Di antaranya lewat sejumlah program Kemenparekraf, seperti Anugerah Desa Wisata Indonesia, Kabupaten dan Kota Kreatif, serta program lainnya.

"Juga ada nantinya infrastruktur ekonomi kreatif yang didukung dalam bentuk penguatan daya tarik wisata dan ekonomi kreatif dengan Dana Alokasi Khusus," ungkap Sandiaga.

"Ini akan kami koordinasikan dengan pimpinan Kabupaten (Mempawah) dan Provinsi (Kalimantan Barat)," tutupnya.

Ada seorang gadis pedang yang tersembunyi di ruang penyimpanan

Pembeli Meikarta Mengaku Dipaksa Beli Unit Mahal Atau Uang Hilang******

Korban Meikarta mengaku pengembang apartementersebut memaksa pembeli relokasi ke unit yang sudah dibeli ke yang lebih mahal hingga Rp670 juta.

Kalau tidak mau, mereka mengancam duit yang sudah disetorkan akan hangus. Hal itu diungkap Muhammad, salah satu korban yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM).

Karena masalah itu, ia, Ketua PKPKM Aep Mulyana, dan belasan korban lain pada Jumat (10/2) mengadu ke DPR RI.

"Alasannya dia (Meikarta) adalah tidak ada unit yang sama. Ikutin harga dia, hangus kalau tidak mau. Saya pertama kali beli itu harganya Rp250 juta, harga relokasi sekitar Rp430 juta. Saya sudah bayar Rp300 juta. Sebelum dipanggil relokasi saya sudah bayar sekitar Rp60 juta," sambung Muhammad.

Saat ingin melakukan pelunasan, Muhammad malah mendapatkan kabar unit relokasi pertama seharga Rp430 juta dijual oleh pengembang. Akhirnya ia dipaksa untuk relokasi kedua dengan harga unit lebih mahal lagi, mencapai Rp670 juta.

Ia sempat meminta untuk menarik uang yang sudah masuk sebesar Rp300 juta dan memulai ulang pencicilan unit baru seharga Rp670 juta tersebut. Namun, pihak Meikarta menolak atau mengancam uang Muhammad tersebut hangus.

"Saya masukkan (Rp300 juta), ternyata relokasi kedua pun unitnya gak jadi-jadi. Harganya naik jadi Rp670 juta. Gak ada lagi unit yang sama. Jadi saya dua kali relokasi," jelasnya.

Muhammad sempat menolak relokasi kedua tersebut dan meminta uangnya kembali alias refund. Namun, marketing Meikarta menegaskan bahwa ia harus menjalani relokasi kedua baru bisa mendapatkan refund.

"Saya setujui lah ambil jalan tengah, kompromi. Ternyata pas saya sudah relokasi kedua, gak bisa refund. Alhamdulillah saya ketemu teman-teman komunitas (PKPKM), saya gabung. Jadi saya memang agak beda sendiri," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Muhammad pun terus memperjuangkan haknya dengan mendatangi kantor pengembang Meikarta. Namun, ia tidak bisa bertemu langsung pimpinan atau petinggi Meikarta.

Sampai pada akhirnya Muhammad disodorkan persyaratan refundyang harus ditandatangani di atas materai, tapi Meikarta hanya bersedia mengembalikan 10 persen dari uang yang sudah masuk. Namun, ia tidak bersedia menandatangani perjanjian tersebut.

Setelah audiensi, Ketua PKPKM Aep Mulyana menegaskan apa yang dialami Muhammad adalah sebuah kezaliman Meikarta. Namun, ia masih berharap itikad baik pengembang.

"Pak Muhammad minta refundcuma dikembalikan 10 persen. Itu kalau tidak disebut zalim, ya apa? Maknanya apa? Dari uang (sekitar) Rp400 juta cuma dikembalikan Rp40 juta setelah menunggu sekian lama," jelas Aep.

Aep juga menyinggung tuntutan Rp56 miliar dari pengembang Meikarta PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) kepada 18 konsumen Meikarta. Ia mengatakan konsumen hanya menuntut haknya.

"Sebetulnya tidak logis. Kami ini bukan koruptor masa dituntut Rp56 miliar dan seluruh aset kami harus disita dulu sebagai jaminan," tandasnya.

CNNIndonesia sudah mencoba menghubungi Head Marcomm Meikarta Andika Surya Pratama dan Humas PT Lippo Karawaci Tbk Paulus Pandiangan untuk minta tanggapan atas pengakuan pembeli itu. Tapi hingga berita diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapannya.

PT MSU juga pernah dimintai keterangan soal gugatan perdata terhadap 18 orang konsumennya dengan tuntutan senilai Rp56 miliar. Dalam sidang perdana di PN Jakarta Barat pada 24 Januari lalu, PT MSU lagi-lagi irit bicara soal polemik Meikarta.

"Maaf ya kami no commentdulu karena ini kan baru persidangan pertama. Nanti saja ya.No comment,nanti saja. Intinya ini sidang dilanjutkan 7 Februari. Itu saja yang bisa disampaikan," kata Yohan perwakilan kuasa hukum PT MSU kepada CNNIndonesia.com di lingkungan PN Jakbar kala itu.

Dua bintang besar

Luhut Restui Sandi Kerek Tiket Borobudur, Rp150 Ribu hingga Rp500 Ribu******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan merestui Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno terkait tarif baru Candi Borobudur.

Sandi mengatakan tarif baru untuk masuk kawasan Candi Borobudur akan dibagi menjadi dua. Yang sedang dikaji pemerintah untuk wisatawan dalam negeri sebesar Rp100 ribu-Rp150 ribu. Sementara itu, untuk wisatawan mancanegara sebesar Rp500 ribu.

Ia mengatakan penetapan tarif bakal dirampungkan oleh PT Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko.

Sementara itu, Luhut mengatakan saat ini kunjungan umum ke bagian atas Candi Borobudur sedang dalam uji coba. Ia mengatakan pembatasan itu tetap akan berlaku demi melindungi bebatuannya.

"Kan kita tutup. Ini oleh menteri pariwisata sedang diuji coba tapi kita akan batasi orang masuk ke dalam karena kerusakan, degradasi batu-batuannya. TWC yang akan menghitung lagi (harga tiketnya)," kata Luhut, dikutip dari detikcom.

Jika usul tarif itu jadi diterapkan, maka naik dibandingkan yang berlaku saat ini. Pasalnya, untuk turis lokal harga yang berlaku saat ini Rp50 ribu. Sedangkan turis asing US per orang dewasa dan US per orang anak.

Di lain sisi, Sandi mengatakan wisata Candi Borobudur telah diujicobakan kepada sekitar ratusan peserta ASEAN Travel Forum (ATF) 2023 dan telah berjalan lancar.

Saat uji coba, para peserta ATF 2023 mendapatkan pengalaman untuk paket edukasi dan konservasi. Adapun paketnya meliputi sandal upanat yg sesuai dengan relief Borobudur untuk menahan degradasi dari batu batuan candi dan juga paket Informasi (pemandu wisata).

[Gambas:Video CNN]

Transformasi Naga yang Dipanggil

Dewan Sawit Minta Menkeu Hapus Bea Keluar Menjelang Lebaran******

Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) mendorong agar Kementerian Keuanganmenghapusbea keluaratas ekspor sawit menjelang Lebaran Idulfitri 2023.

Saat ini Kemenkeu menetapkan bea keluar ekspor crude palm oil (CPO) senilai US atau Rp806 ribu (asumsi kurs Rp15.500) per ton.

Plt Ketua Umum DMSI Sahat M Sinaga menjelaskan produk CPO yang diekspor saat ini selain dikenai bea keluar namun juga dikenai pungutan ekspor senilai US atau Rp1,3 juta per ton. Padahal, pasar secara global saat ini sedang lesu dan harga CPO milik Malaysia terhitung lebih murah.

Sahat menjelaskan ekspor produk sawit ini mesti didukung sebab ekspor ini lah yang menunjang produksi minyak goreng dalam negeri. Berdasar simulasi perhitungannya, rata-rata produsen harus menanggung beban Rp2.601 per liter untuk distribusi minyak goreng curah untuk distribusi dari pabrik ke warung-warung.

Sementara, untuk minyak goreng premium, produsen harus menanggung bebas Rp4.041 per liter untuk distribusinya.

"Selama ini kalau harga (migor) curah itu dari pabrik sampai ke lapangan itu ongkosnya Rp3.000 perak. Oleh karena itu, harga dari pabrik itu Rp11 ribu, maka produsen nombok Rp2.601 untuk menjual supaya (tetap) terjual Rp14 ribu," ucapnya.

Untuk menutup kerugian ini, menurutnya, para produsen minyak goreng banyak mengambil keuntungan dari ekspor sawit. Setidaknya, para produsen harus mengambil margin sebesar US untuk bisa menutup kerugian ini.

"Itu artinya kalau kita tidak ekspor, runyam semua ini, nggak akan jalan (rantai produksinya)," tutur Sahat.

Sedangkan, saat ini kondisi ekonomi global yang sedang lesu membuat 6 juta ton CPO tidak bisa diekspor ke luar negeri. Dengan lesunya pasar dan ketiadaan insentif, Sahat menilai para pengusaha akan semakin kehilangan gairah untuk memproduksi minyak goreng.

Padahal, dua bulan lagi adalah Ramadhan dan cenderung mengalami permintaan yang tinggi. Akibatnya, harga minyak goreng berpotensi melonjak atau kelangkaan akan terjadi.

"Supaya bisa lancar minta tolong gotong royong dari Kemenkeu untuk legowo freeze dulu 3 bulan, dari Februari-April supaya kita tidak dipecundangi Malaysia. Dia yang ekspor untungnya gede-gede, kita tidak bisa," paparnya.

"Tapi kalo bea keluar 0, dua minggu pasti langsung datang menteri Malaysia, help me (minta tolong). Pasti itu, karena kita ada 6 juta ton. Itu siap digelontorkan," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Zaman Hebat Senjata Ajaib

Bumi Indus Padma Jaya, Pabrik Daur Ulang PET Berteknologi Foodgrade******

Sampah botol plastik pasca konsumsi di Indonesia cukup besar. Untuk itu, dibutuhkan pengelolaan terhadap sisa plastik tersebut agar dapat terkumpul, terdaur ulang dan menjadi material baru.

Komisaris Utama PT. Bumi Indus Padma Jaya Ronald Atmadja mengatakan, sejalan dengan hal itu, inovasi produk plastik berbasis PET terus berkembang. Mengingat kebutuhan industri terhadap material PET ini juga terus bertambah.

"PET menjadi material dengan emisi gas rumah kaca per gram terendah dan membuat harga produk menjadi lebih terjangkau, berpotensi untuk menjadi alternatif material," kata Ronald Atmadja, Rabu (8/2).

"Sementara edukasi pilah sampah dari rumah serta kegiatan yang mendukung peningkatan collection rate yang menjadi hulu dalam Gerakan ini, akan terus digaungkan ke masyarakat," kata dia melanjutkan.

Industri daur ulang plastik di Indonesia memang terus menunjukkan kemajuan yang impresif. Hal ini didukung dengan adanya kebutuhan dalam dan luar negeri, serta tersedianya post-consumer (sampah domestik) dan post-industrial.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan penyediaan sumber bahan baku Recycled PET (R-PET) dalam negeri, serta sekaligus sebagai komitmen Mayora Group dan Le Minerale dalam mengaplikasikan peta jalan sampah perusahaan, didirikanlah PT. Bumi Indus Padma Jaya (BIPJ), pabrik daur ulang plastik khusus PET yang memenuhi standar keamanan pangan (foodgrade).

Managing Direktur Bumi Indus Padma Jaya (BIPJ) Gautam Rathore mengatakan, sampai saat ini belum banyak pabrik daur ulang PET yang mengadaptasi teknologi foodgrade di Indonesia.

"Oleh karenanya kami hadir untuk menciptakan sumber bahan baku yang memenuhi kebutuhan industri dalam negeri akan bahan baku recycled resin PET food grade terbaik yang sesuai dengan standar keamanan kemasan pangan," katanya.

BIPJ menggunakan teknologi pengolahan PET paling modern dan berfokus pada higenitas. Ada dua proses utama dalam pengolahan botol plastik PET menjadi food grade recycled plastik resin.

Pertama dimulai dengan proses pembersihan dan pembukaan tutup. Lalu botol PET bekas tersebut diseleksi secara otomatis untuk kebersihan warna. Setelah itu proses pencacahan menjadi serpihan untuk kemudian pencucian dan pengeringan.

Kedua yakni proses extrusi, perubahan plastik dari bentuk padat menjadi cair. Lalu, proses dekontaminasi kontaminan dengan proses solid state polycondensation (SSP) dan yang terakhir proses pencetakan pellet plastik.

Pellet plastik inilah yang dapat diolah kembali untuk menghasilkan produk plastik baru. Dengan demikian, kehadiran BIPJ diharapkan berdampak baik terhadap lingkungan dan perekonomian.

"Dampak lingkungan yakni terhadap Indonesia yang lebih bersih, sedangkan dari sisi ekonomi tentunya BIPJ akan membuka lapangan pekerjaan di platform daur ulang dan memberikan sumbangsih devisa bagi negara," kata Christine Halim, Direktur Utama Bumi Indus Padma Jaya, yang juga telah lama berkecimpung di dunia daur ulang sebagai Ketua Umum Adupi.

PET sendiri memiliki tingkat daur ulang tertinggi, sehingga bila bekas kemasan plastik PET dapat terkelola dan didaur ulang, maka tidak menjadi timbulan sampah di ekosistem.

Sedangkan dari sisi ekonomi, tentunya adanya penyerapan tenaga kerja akan berkontribusi terhadap perekonomian wilayah setempat pada khususnya. Fasilitas ini menyerap lebih dari 150 orang tenaga kerja lokal dan didukung teknologi termodern.

Pabrik daur ulang BIPJ memiliki kapasitas produksi 22.000 ton per tahun Recycled PET Plastic (RPET) yang telah memenuhi standar keamanan pangan internasional.

Apresiasi Menteri Perindustrian

PT. Bumi Indus Padma Jaya (BIPJ) yang yang berlokasi di Jombang, Jawa Timur ini diresmikan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Rabu, 8 Februari 2023.

"Kementerian Perindustrian mengapresiasi didirikannya PT. Bumi Indus Padma Jaya sebagai industri daur ulang, ini sesuai dengan misi Kemenperin dalam menciptakan transformasi industri yang berkelanjutan," kata Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam sambutannya di acara peresmian BIPJ.

Upaya ini diyakini dapat mewujudkan visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat, sehat dan berkeadilan, industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global, serta industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Menperin optimistis, adanya pabrik daur ulang plastik PT. Bumi Indus Padma Jaya dengan kapasitas produksi sebesar 22.000 ton per tahun ini dapat memperkuat ekosistem daur ulang dan ekonomi sirkular.

"Pesan saya kepada Mayora Group dan PT. Bumi Indus Padma Jaya ini, agar dapat menjaga lingkungan sekitar dengan baik, yang selaras dengan komitmen pemerintah dalam menciptakan industri hijau," tegas Agus.

Selain itu diharapkan dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat baik melalui produk pelet PET yang dihasilkan, maupun melalui program-program berkelanjutan dengan melibatkan mitra kerja dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk keterlibatan pemerintah daerah.

Tidak hanya itu, Agus juga menekankan bahwa keberadaan pabrik ini juga dapat meningkatkan tingkat daur ulang sampah plastik di Indonesia, dan berdampak dalam mengurangi sampah plastik dan secara langsung berkontribusi dalam peningkatan sosial ekonomi serta devisa negara.

Agus menilai pembangunan fasilitas daur ulang sampah plastik ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung konsep ekonomi berkelanjutan yang patut diapresiasi.

Dukungan dan apresiasi serupa juga diungkapkan Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Daur Ulang Indonesia (ADUPI), Andi. Dirinya percaya, hadirnya BIPJ akan memajukan industri daur ulang. Diungkapkan Andi, bisnis daur ulang plastik memiliki potensi besar.

"Dengan potensi yang terus berkembang, industri daur ulang sampah botol plastik akan berperan besar terhadap lingkungan dan sekaligus pertumbuhan ekonomi negara," katanya.

Ia mengungkapkan, ADUPI juga akan bekerja sama untuk memasok bahan baku botol kemasan PET bekas untuk BIPJ. Pihaknya sangat terbuka untuk berkolaborasi dalam menggerakan ekonomi sirkular.

"Hadirnya pabrik ini akan menggerakkan rantai ekonomi yang melibatkan berbagai pihak dari hulu ke hilir, mulai dari peran aktif masyarakat sampai kepada industri daur ulangnya," tandas Andi.

Saya adalah perangkat lunak antivirus

Eks Komisioner KPU Jadi Komisaris Anak Usaha PLN******

Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman terpilih sebagai komisaris PT Indonesia Poweryang merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero).

Mengutip situs resmi PT Indonesia Power, Minggu (12/2), Arief menjadi komisaris bersama dengan Muhammad Priharto Dwinugroho, Djoko Siswanto, dan Lukmanul Haki.

PT Indonesia Power juga mencantumkan sejumlah jabatan yang pernah diemban Arief sebelum menjadi komisaris perusahaan, yakni Ketua atau Anggota KPU RI (2017-2022), Anggota KPU RI (2012-2017), Anggota KPU Provinsi Jawa Timur (2004-2012), dan Peneliti Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (2000-2005).

Sementara itu, Indonesia Power merupakan anak perusahaan PLN yang berfokus menyediakan tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik dan sebagai penyedia jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik yang mengoperasikan pembangkit yang tersebar di Indonesia.

Dalam bisnis penyediaan energi listrik, perusahaan mendistribusikan energi listrik tersebut ke PLN, untuk selanjutnya disalurkan ke konsumen. Listrik yang didistribusikan oleh perusahaan berasal dari pembangkit milik sendiri maupun dari pembangkit milik pihak lain yang dikelola oleh perusahaan.

Selain mengelola unit pembangkit, Indonesia Power memiliki lima anak perusahaan, dua perusahaan patungan (joint venture company), satu perusahaan asosiasi, dan tiga cucu perusahaan (afiliasi dari anak perusahaan) untuk mendukung strategi dan proses bisnis perusahaan.

PT Indonesia Power awalnya didirikan pada 3 Oktober 1995 dengan nama PT PLN Pembangkitan Jawa Bali I (PT PJB I). Pada 8 Oktober 2000, PT PJB I berganti nama menjadi Indonesia Power sebagai penegasan atas tujuan perusahaan untuk menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik independen yang berorientasi bisnis murni.

Adapun pemegang saham Indonesia Power terdiri dari PLN sebanyak 1 lembar saham seri 1 dan 5.215.647.598 lembar saham seri 2 serta Yayasan Pendidikan dan kesejahteraan (YPK) PLN sebanyak 1 lembar saham seri 2.

[Gambas:Video CNN]