slot garuda 88

apk slot terpercaya 723Jutaan kata 657324Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot garuda 88》

Pakar: Fungsi DKPP hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan fungsi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu karena proses hukum berada di bawah pengadilan.

"Mereka hanya menilai tindakan maupun kebijakan yang dikeluarkan penyelenggara pemilu itu etis atau tidak. Tentu ada proses hukum berikutnya," ucap Feri saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Proses hukum tersebut, kata dia, yang akan menentukan kelanjutan dari vonis DKPP. Misalnya, jika vonis tersebut diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau sidang sengketa administrasi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Adapun DKPP memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024.

Feri menuturkan, pihak yang merasa dirugikan dari pelanggaran KPU tersebut bisa mengajukan gugatan ke PTUN maupun Bawaslu.

Ia menjelaskan, jika dalam sengketa administrasi Bawaslu melihat ada pelanggaran, maka lembaga pengawas penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut bisa memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi serta membatalkan proses administrasi atau terdaftarnya Gibran sebagai salah satu cawapres pemilu tahun ini.

"Jadi tidak serta-merta vonis DKPP membatalkan pendaftaran Gibran begitu saja," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DKPP Heddy Lugito menyampaikan bahwa Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

DKPP memerintahkan KPU menjalankan putusan tersebut dan meminta Bawaslu mengawasi putusan itu.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).
Baca juga: KPU: Putusan DKPP mengandung kalimat paradoksal
Baca juga: Dekan FH Unair: Putusan DKPP tak pengaruhi pencalonan Gibran
Baca juga: Pakar sebut putusan DKPP tidak pengaruhi pencalonan Gibran

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Banjir kepung Sidoarjo, BPBD Jatim bantu dan evakuasi warga terdampak******

Merespon kondisi itu Tim BPBD Jatim langsung gerak ke lokasi untuk membantu evakuasi warga, utamanya kelompok lansia dan anak-anak, ke mushala dan masjid terdekat

Sidoarjo (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur (Jatim) membantu pengungsian warga terdampak banjir di Kecamatan Waru, Sidoarjo menyusul meluapnya Kali Buntung disertai dengan tingginya curah hujan di wilayah tersebut. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim Gatot Soebroto diwakili Analis Kebencanaan Bidang Pencegahan Dadang Iqwandy di Sidoarjo, Rabu, mengatakan pihaknya bersama sejumlah Organisasi Perangkat Desa (OPD) Pemprov Jatim telah melakukan mitigasi banjir dengan melakukan bersih-bersih di sejumlah sungai, termasuk Kali Buntung Waru.

Namun karena volume air hujan yang sangat besar dalam beberapa hari terakhir membuat daya tampung sungai meluap. "Sesuai arahan Bapak Kalaksa, kami langsung bantu proses evakuasi warga, siapkan tempat pengungsian di Masjid Al-Matin, dan siapkan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan logistik warga terdampak," ujarnya.

Baca juga: Gubernur Khofifah bersih-bersih sungai antipasi musim hujan dan banjir Selain itu banjir juga melanda Desa Bungurasih, Desa Sawotratap, Desa Pepelegi, Desa Kedungrejo, dan sejumlah desa lain di Waru dan sejumlah kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Akibatnya, genangan air yang sebelumnya telah membanjiri jalan Desa Waru, ketinggiannya semakin meningkat hingga mencapai 30-60 cm. Rumah-rumah warga pun banyak yang tergenang hingga setinggi mata kaki, bahkan selutut orang dewasa. "Merespon kondisi itu Tim BPBD Jatim langsung gerak ke lokasi untuk membantu evakuasi warga, utamanya kelompok lansia dan anak-anak, ke mushala dan masjid terdekat," ujarnya. Selain membantu proses evakuasi warga dengan menggunakan perahu karet dan mobil ambulans, pihaknya juga membuka dapur lapangan untuk menyiapkan kebutuhan makan para pengungsi dan menyerahkan bantuan matras serta selimut. "Sejumlah relawan juga turut bergabung memberikan pelayanan mulai dari pengiriman logistik pengungsi hingga pemeriksaan kesehatan," katanya.

Baca juga: Pemkab Sidoarjo buat sudetan guna tangani banjir Tanggulangin Salah satu warga Perumahan Taman Pondok Legi, Narno Purnomo mengatakan di kawasan itu tidak banjir, tetapi akses jalan menuju perumahan banjirnya luar biasa. "Taman Pondok Legi III tidak banjir. Tapi akses jalan menuju ke sini, banjirnya luar biasa. Bahkan di Jalan Joyoboyo, Medaeng, Yos Sudarso, itu banjirnya sangat dalam. Banyak kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, sampai berhenti karena mesin mati kena banjir," ujarnya. Ia menyebutkan di kawasan Jalan S Parman, Pepelegi, bahkan hingga kawasan Ispatindo, yang merupakan akses jalan menuju ke Perumahan Taman Pondok Legi III, juga mengalami hal yang sama. "Saya tadi malam (Selasa, 6/2) pulang dari kawasan Gresik ke Waru, terjebak kemacetan parah karena banjir. Mulai dari Ispatindo, banjir sudah tinggi. Kemudian saya berputar jalur ke jalan Yos Sudarso, Joyoboyo, Medaeng, ternyata sudah lumpuh total, karena banjir sangat tinggi. Pikir saya bisa lewat ke Waru arah Pepelegi. Ternyata sampai di Waru, mulai dari flyover Waru sampai ke Pepelegi, saya harus menempuh perjalanan 1 jam 20 menit karena macet total dan banjir," ujarnya.

Baca juga: Pemkab Sidoarjo genjot normalisasi sungai antisipasi banjir
 

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Ketum Projo minta sukarelawan cabut laporan polisi terhadap Butet******

Jangan bikin ramai di publik, saya yang jadi sasaran omongan Pak Butet saja tidak mengadukan ke polisi, kok.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum DPP Projo Budi Arie meminta sukarelawan pendukung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mencabut laporan terhadap budayawan Butet Kertaredjasa ke kepolisian.

Budi Arie dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin, menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo secara khusus meminta Projo agar mencabut pelaporan Butet di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Jangan bikin ramai di publik, saya yang jadi sasaran omongan Pak Butet saja tidak mengadukan ke polisi, kok. Apalagi Pak Butet itu 'kan kawan sendiri," kata Budi Arie mengulangi penjelasan Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Butet Kertaredjasa dilaporkan ke Polda DIY atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315.

Pelaporan tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/114/1/2024/SPKT Polda DIY tertanggal 30 Januari 2024. Berkas laporan ditandatangani Kasiaga II SPKT Polda DIY Kompol Sugiarta.

Pelaporan terhadap Butet oleh sejumlah organisasi sukarelawan pendukung Jokowi seperti PROJO DIY, Sedulur Jokowi, dan Relawan Arus Bawah Jokowi. Pelaporan tersebut didampingi Tim TKD Prabowo-Gibran.

Baca juga: Istana sebut Presiden Jokowi tak terganggu dengan sindiran Butet
Baca juga: Komunitas Advokat nilai pernyataan Butet Kartaredjasa sudutkan Polri

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：daduemas88、tempur88、daftar slot terbaru 2022

Terkait：slot gacor max、agen judi terlengkap dan terpercaya、jandaslot88、bumi4d、cara dapat pinjaman online、situs slot mudah menang 2022、perhitungan maxwin slot、spin slot gacor、slot terpercaya terbaru、qq988

---

---

bab terbaru：link slot to kecil（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07