playbet88

Kelahiran kembali Naruto

Kemenkop UKM: Kalau Ada yang Mengaku Koperasi Pinjol, Itu Ilegal******

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menegaskan hingga saat ini tidak ada koperasi yang menjalankan usaha pinjaman daring (pinjol) secara legal.

"Sampai sekarang belum ada koperasi pinjol. Jadi kalau ada yang mengaku koperasi pinjol itu pasti ilegal," ujar Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi dalam Diskusi Santai dengan Redaktur Media di Jakarta pada Rabu (7/12).

Hal itu ia ungkap setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan belum ada satu pun badan hukum koperasi yang mengajukan izin untuk menyelenggarakan pinjol.

Dalam ruu itu, koperasi bisa bergerak di semua sektor usaha jasa keuangan selama memenuhi regulasi di sektor terkait, termasuk masalah perizinan dan pengawasan.

"Kan boleh koperasi menjalankan usaha pinjol asal legal. Itu izin dan pengawasannya di bawah OJK," terangnya.

Selanjutnya, Zabadi mengimbau masyarakat untuk memilih koperasi yang terpercaya. Sebelum bergabung menjadi anggota koperasi, sebaiknya masyarakat mengecek profil koperasi tersebut melalui online data system (ODS) Kemenkop UKM.

"ODS bisa menjadi rujukan awal untuk melihat profil koperasi," ujarnya.

Terdapat beberapa grade yang dapat disematkan ke koperasi. Grade A artinya koperasi telah melaporkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) 3 tahun buku terakhir berturut-turut.

Grade B berarti, koperasi telah melaporkan hasil RAT minimal 2 kali tahun buku dalam 3 tahun terakhir. Lalu, Grade C1 artinya koperasi yang baru berdiri dalam 3 tahun terakhir dan melaporkan 1 kali RAT dalam 3 tahun terakhir.

Grade C2 artinya koperasi yang berdiri lebih dari 3 tahun, namun baru melaporkan 1 kali RAT pada tahun berjalan. Terakhir, Grade D berarti koperasi belum pernah melaporkan RAT dalam 3 tahun buku terakhir.

"Kalau dia bukan grade A atau b sebaiknya pertimbangkan betul untuk bergabung ke sana. Kalau tidak mengenal dengan baik, misalnya grade C atau D, sebaiknya jangan," ujarnya.

Pada saat yang sama, pihaknya juga sedang memperbaiki sistem pengawasan yang lebih kuat. Terlebih, saat ini sedang disusun RUU Perkoperasian yang mengusulkan pembentukan otoritas pengawas koperasi (OPK) secara independen.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Penyihir Serbaguna

KCIC Minta Konsesi Kereta Cepat Ditambah Jadi 80 Tahun******

Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Mohamad Risal Wasal menjelaskan KCIC meminta masa konsesi Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) diperpanjang dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

Perpanjangan konsesi itu pun telah ditetapkan lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022 bahwa PT KCIC meminta kepada Kemenhub agar dilakukan penyesuaian terhadap masa konsesi KCJB.

"Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek, sehingga diperlukan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," katanya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Kamis (8/12).

Kedua, guna menjaga kesinambungan proyek KCJB, sehingga dapat memaksimalkan dampak positif penyelenggaraan KCJB di berbagai aspek yang dapat menguntungkan stakeholder dan masyarakat.

"Ketiga, untuk mewujudkan keberhasilan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, sehingga dapat memperat hubungan bilateral antar kedua negara," terang Risal.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi NasDem Soehartono meminta masa konsesi kereta cepat tidak diperpanjang. Ia menilai 50 tahun saja sudah cukup lama dan 80 tahun sama dengan dua generasi.

Soehartono menjelaskan bahwa nasib KCJB bakal sama seperti Freeport yang sebelum masa akhir sudah diambilalih oleh negara.

"Jangan sampai ditambah, kalau ditambah itu sudah menjadi malapetaka. Tapi saya yakin tidak sampai 50 tahun nanti sudah diambil. Nasibnya sama seperti Freeport, diambilalih oleh negeri sendiri," tegasnya.

Sumail Abdullah dari Fraksi Gerindra juga memprotes soal kenaikan masa konsesi kereta cepat. Ia menegaskan jangan sampai Indonesia 'dibohongi' terus-menerus.

Sumail juga menyinggung soal dana APBN yang digelontorkan ke dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya, jangan sampai kucuran Rp7,3 triliun itu sia-sia.

"Tadi konsesinya membengkak dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Kapan duit negara yang Rp7,3 triliun kembalinya, bisa kembali nggak ini? Setelah itu, apakah konsesi ini bisa diperpanjang atau langsung diambilalih Pemerintah Indonesia dengan memperhatikan kondisi riil di tahun itu?" kata Sumail.

[Gambas:Video CNN]

Permainan kiamat akan datang

Buwas soal Impor Beras: Belum Tentu Penuhi Target Cadangan 1 Juta Ton******

Direktur Utama BulogBudi Waseso ragu imporberas yang dilakukan pemerintah bisa memenuhi target Cadangan BerasPemerintah (CBP) sebanyak 1 juta ton hingga akhir tahun.

Sementara, stok akhir beras Bulog diperkirakan hanya 200 ribu ton di pengujung tahun ini. "Kalau kita memenuhi dari impor pun belum tentu ada kepastian sesuai dengan tugas Bulog 1 juta," kata Buwas, sapaan akrabnya, dalam rapat dengan Komisi IV DPR, Rabu (7/12).

"Katakanlah bisa (impor) 100 ribu ton, 200 ribu ton, seandainya, ini juga tidak mencapai target tugas bulog," lanjutnya.

Bulog menyebut impor beras bisa melukai perasaan petani dalam negeri. Namun, impor disebut tetap harus dilakukan demi memenuhi stok beras.

Adapun per 22 November 2022, stok beras yang ada di Bulog tercatat sebanyak 594.856 ton yang terdiri atas 168.283 ton (28,29 persen) beras komersial, dan 426.573 (71.71 persen) stok cadangan beras pemerintah (CBP).

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya mengatakan sudah mengeluarkan izin impor beras sebanyak 500 ribu ton kepada Perum Bulog untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang sudah menipis.

[Gambas:Video CNN]

Cerita Aneh dari Azeroth

Investor Siap Kucurkan Rp120 M Bangun Jembatan dan Jalan Akses KCJB******

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengklaim akan ada kucuran dana Rp120 miliar dari investor non KCIC yaitu Delta Masdan Kota Baru Parahyangan (KBP) untuk membangun jembatan dan jalan demi kemudahan aksesibilitas dan konektivitas kereta cepat.

Dwiyana mengatakan pembangunan tersebut untuk membantu kemudahan akses Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

"Salah satu contohnya di Stasiun Karawang, Delta Mas siap membangun jembatan agar ada konektivitas Stasiun Karawang dengan kawasannya. Mereka mengalokasikan sekitar Rp120 miliar," katanya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Kamis (8/12).

Dwiyana mengatakan sebenarnya sudah banyak pihak yang ingin membantu KCIC untuk membangun konektivitas dan aksesibilitas dari kereta cepat.

"Cuma kita benar-benar saring mana pihak-pihak yang memang ingin bekerja sama secara serius dengan kita," tegasnya kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Kamis (8/12).

Kendati, kesepakatan tersebut baru disampaikan secara lisan oleh Delta Mas dan Kota Baru Parahyangan, belum secara tertulis dalam perjanjian kerja sama (PKS).

Terlepas dari masuknya pendanaan baru yang membantu aksesibilitas kereta cepat, Dwiyana menegaskan pihaknya sedang dalam tahap pembicaraan untuk mengintegrasikan KCJB dengan moda transportasi lain.

"Betul, itu (integrasi) sedang kita bahas dengan banyak public transport lain, termasuk TransJakarta, Jak Lingko, agar ini ada konektivitas tidak hanya secara fisik, tapi juga sistem pelayanan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

latihan kecil

Respons Kemenhub soal KCIC Minta Konsesi Kereta Cepat 80 Tahun******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tak akan terburu-buru untuk mengabulkan permintaan PT Kereta CepatIndonesia China (KCIC) memperpanjang masa konsesi kereta cepatjadi 80 tahun.

"Masih dalam kajian dan pembahasan dulu. Kami tidak ingin buru-buru memutuskan (perpanjangan masa konsesi kereta cepat)," kata Juru Bicara (Jubir) Kemenhub Adita Irawati kepada CNNIndonesia.com, Jumat (9/12).

Kendati demikian, Adita tidak merinci butuh waktu berapa lama untuk melakukan kajian di internal Kemenhub. Apalagi, surat permohonan dari PT KCIC baru disampaikan per 15 Agustus 2022.

"Ditunggu saja ya nantinya dan kami pasti akan komunikasikan langsung ke KCIC," pungkasnya.

KCIC meminta Kementerian Perhubungan memperpanjang konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Permohonan perpanjangan konsesi ini telah dilayangkan KCIC lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022 ke Kementerian Perhubungan.

Hal itu disampaikan oleh Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Kamis (8/12).

"Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek, sehingga diperlukan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," kata Risal dalam rapat.

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil, mengingat situasi dan kondisi di lapangan sudah berubah.

[Gambas:Video CNN]

Ia menilai indikator-indikator investasi di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) mengalami banyak perubahan, yang paling kritis ialah terkait demand forecast atau proyeksi permintaan.

"Salah satunya, ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi," jelasnya di Kompleks DPR RI, Kamis (8/12).

Selain itu, Dwiyana juga menyinggung soal revenue yang diharapkan dari proyek kereta cepat. Sebelumnya, penyumbang revenue berpaku pada Kawasan Berorientasi Transit (TOD). Namun, rencana itu ditunda dan anggaran yang ada difokuskan untuk penyelesaian konstruksi.

Merespons tantangan tersebut dan fakta pembengkakan biaya, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.

Ruang tamu Naruto

Pengusaha Penggilingan Padi Akui Stok Beras Kritis******

Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padidan Pengusaha BerasIndonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso buka-bukaan soal stok beras yang kritis di penggilingan hingga masyarakat.

Sutarto menjelaskan bahwa stok beras itu terpencar di mana-mana. Ada yang di pedagang, penggilingan padi, pengusaha horeka, hingga di level masyarakat.

"Di masyarakat juga ada kan, nah yang di masyarakat itu ada yang memang tidak siap dijual. Yang siap dijual pasti yang ada di penggilingan dan pedagang. Beras di penggilingan dan pedagang ini memang tidak besar dan tidak semuanya berada di situ," katanya kepada CNNIndonesia.comdi Kompleks Gedung DPR RI, Rabu (7/12).

Ia mengaku sudah mendata melalui beberapa koneksi di Perpadi, tetapi tidak dilakukan pendataan ke 170 ribu penggilingan yang ada di Indonesia. Berdasarkan data Sutarto, penggilingan padi di Banyuwangi, Jombang, hingga Malang masih memiliki stok beras.

Menurut Sutarto, penggilingan padi yang memang masih eksis melakukan kegiatan bisnis, pasti akan terus membeli dan menyalurkan beras setiap harinya. Namun, hal itu dilakukan terbatas sesuai dengan kawasan pasarnya saja.

"Kalau (penggilingan) yang besar, seperti di Palembang masih ada itu 20 ribu ton, dia punya. Tapi dia pasarnya juga besar, (penyaluran) khusus untuk pasarnya sendiri," pungkas Sutarto.

Di lain sisi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah memberi izin impor sebanyak 500 ribu ton beras kepada Bulog untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang sudah menipis jelang akhir tahun.

Karena beras itu tidak ada, kata dia, Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun memutuskan menambah cadangan beras untuk Bulog dengan cara impor.

"Saya diminta mendampingi Mentan (Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo) untuk membeli beras itu, enam hari kerja belum dapat, kami tambah lagi enam hari kerja, belum dapat, ditambah lagi enam hari kerja belum dapat, stok kita lama-lama menipis," kata Zulkifli di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (7/12).

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengaku tak mempermasalahkan soal impor beras. Namun, pemerintah sedang berupaya untuk menjaga harganya tetap terjangkau.

[Gambas:Video CNN]