pinjol online

Taihuang Tianshou Jue Liu Wuxie

Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******

Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.

Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya  ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.

Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.

"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.

Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.

Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.

Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.

"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.

"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.

Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.

Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.

[Gambas:Video CNN]

Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.

Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.

Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.

"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).

Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.

Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.

Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.

Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.

"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.

Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.

Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.

"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.

Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.

"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.

Indah seperti batu

Ikut Panen Padi di Lotim, Pj Gubernur Pede NTB Akan Surplus Beras******

Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Gita Ariadi meyakini provinsi itu selalu jadi daerah surplus berasdengan potensi produksi 204,352 ton GKG dengan luas lahan total 39 ribu hektare.

Hal itu diutarakannya saat mengikuti panen padi bersama petani di wilayah Dusun Mentaum, Desa Montong Ba'an, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Jumat (1/3).

Lihat Juga : Selamat Datang Maret, Awal Mula Pancaroba dan Pudarnya El Nino

"Untuk selanjutnya hasil surplus tersebut dapat memberikan kontribusi bagi daerah-daerah lain di wilayah Indonesia yang masih kekurangan beras," kata dia.

Lihat Juga : Singgung Antrean Beras, JK Minta Masjid Ikut Makmurkan Warga

Pada kesempatan itu, Lalu Gita ikut panen di lahan seluas sekitar 200 hektare di Desa Montong Ba'an, Lombok Timur. Capaian produktivitas di wilayah tersebut, katanya, mencapai 5,81 ton/hektare GKG.

Dia pun membanggakan provinsi tersebut pada Maret ini memiliki potensi luas lahan panen padi yang cukup besar.

"Alhamdulillah Provinsi NTB sendiri pada bulan Maret 2024 ini memiliki potensi luas lahan panen padi yg cukup besar yaitu mencapai 39.825 hektar dengan produksi mencapai 204.352 ton GKG," kata dia.

"Untuk Lombok Timur sendiri memiliki potensi luas panen padi di bulan Maret 2024 ini mencapai 7.161 hektar dengan produksi mencapai 39.271 ton GKG," imbuh Lalu Gita.

Lihat Juga : BPS Prediksi Produksi Beras Capai 10,71 Juta Ton Januari-April 2024

Jiehou tidak untuk dijual

Samsung bawa Galaxy A55 dan A35 5G mulai Rp5 jutaan******

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

menjadi penulis penyihir

Turis Asing Padati Bali Awal 2024, Pecah Rekor Wisman selama 4 Tahun******

Turis asing memadati Balipada awal 2024. Bahkan kedatangan pelancong ini sampai memecahkan rekor wisatawanmancanegara (wisman) yang masuk ke Indonesia dalam empat tahun terakhir.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisman pada Januari 2024 mencapai 927,75 ribu orang. Ini terbagi ke dalam 760,04 ribu turis yang masuk dari pintu utama dan 167,71 ribu lainnya melalui pintu perbatasan.

"Jumlah kunjungan wisman di Januari 2024 ini merupakan capaian tertinggi di Januari selama 4 tahun terakhir," ucap Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Jumat (1/3).

Ada 155,2 ribu turis Malaysia yang melancong ke Indonesia pada Januari 2024 lalu alias 16,7 persen. Sedangkan 127,1 ribu orang datang dari Australia dan 87,2 ribu lainnya merupakan wisman dari Singapura.

Selain memadati Bali, para turis tersebut masuk melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang sebanyak 17.03 persen. Ada juga yang masuk melalui Batam sebesar 8,39 persen; Juanda, Jawa Timur 2 persen; Tanjung Uban, Bintan 1,23 persen; dan Kualanamu, Sumatra Utara sebesar 1,6 persen.

Habibullah mencatat rata-rata lama tinggal para wisman tersebut mencapai 7,92 malam di Indonesia.

Capaian kedatangan wisman ini naik 16,19 persen secara tahunan (year on year/yoy). Meski begitu, turun 18,94 persen secara bulanan alias month to month (mtm).

Sementara itu, tingkat penggunaan kamar (TPK) Januari 2024 mencapai 46,72 persen. Ini turun 13,02 persen poin secara bulanan, tetapi naik 1,86 persen poin secara yoy.

"TPK hotel klasifikasi bintang tertinggi tercatat di Provinsi Bali, yakni 56,27 persen. Dilihat rata-rata lama menginap pada hotel klasifikasi bintang tersebut pada Januari 2024 itu selama 1,58 hari," jelasnya soal kepadatan turis yang menginap di Bali.

"Pada Januari 2024, TPK hotel berbintang tertinggi terjadi di Bali, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Riau," tandas Habibullah.

[Gambas:Video CNN]

Ekstra: Bos terlahir kembali dan kehilangan rompinya

Kereta Api Siantar Ekspress Anjlok, KAI Sumut Minta Maaf******

Kereta Api (KA) (U80F) Siantar Ekspress relasi Medan - Siantar anjlok di Km.35+100 petak jalan antara Stasiun Dolok Merangir - Stasiun Siantar, Sumatera Utara pada Senin (19/2) pukul 23.05 WIB.

"Jalur KA di petak jalan antara Dolok Merangir - Siantar saat ini telah selesai penanganan oleh tim Prasarana KAI," kata Manager Humas PT KAI Divre I Sumut, Anwar Solikhin, Selasa (20/2/2024).

Anwar mengatakan jalur yang terganggu akibat kejadian ini adalah jalur dari Tebing Tinggi menuju Siantar.

Menurut Anwar untuk pelayanan penumpang KA (U77F) Siantar Ekspress relasi Siantar - Medan pagi ini diangkut menggunakan bus dari Stasiun Siantar menuju Stasiun Tebing Tinggi dan dilanjutkan menggunakan kereta api menuju Stasiun Medan.

"Jajaran PT KAI Divre I Sumut melakukan evakuasi dan perbaikan jalur tersebut secara cepat sehingga saat ini jalur sudah bisa dilalui dengan kecepatan terbatas," ungkapnya.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut, tambahnya, menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya pelayanan perjalanan kereta api, akibat adanya kejadian tersebut.

"Kami menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya perjalanan kereta api akibat kejadian ini, " tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Yang lain berlatih seni bela diri sementara saya mengembangkan keabadian Shen Lang

Pemkab Mojokerto buka layanan kesehatan korban banjir******

Dalam memberikan pelayanan kesehatan juga disiagakan dokter spesialis anak, lantaran ada beberapa anak yang mengalami gangguan kesehatan pascabencana banjir.

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024