petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

slot853

m3toto 404Jutaan kata 267869Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot853》

Wapres minta MUI lebih optimal dalam tugas melayani umat******

Wapres minta MUI lebih optimal dalam tugas melayani umat
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin memimpin rapat Dewan Pertimbangan MUI di Gedung MUI Jakarta, Rabu (21/2/2024). ANTARA/HO-Sekretariat Wakil Presiden/aa.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meminta Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat lebih optimal dalam melaksanakan tekadnya, yakni melayani dan memberdayakan umat.

"Saya ingin mengarahkan bahwa tugas-tugas MUI yang cukup berat itu harus dilaksanakan dengan lebih optimal lagi, lebih semangat lagi, terutama prinsip atau pijakan yang sudah menjadi tekad MUI. Yang pertama itu, melayani umat, atau khadimul ummah," kata Wapres Ma'ruf usai memimpin rapat Dewan Pertimbangan MUI di Gedung MUI Jakarta, Rabu.

Berdasarkan video yang ditayangkan melalui akun YouTube Sekretariat Wakil Presiden, Wapres menjelaskan pokok pembahasan rapat yang berlangsung lebih dari satu jam tersebut.

Selaku Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Wapres menekankan tentang pembinaan umat sebagai bagian dari visi dan misi MUI.

MUI dalam segala aspek diminta terus menjaga umat dari paham-paham yang menyimpang atau paham ekstrem, menjaga umat dari perilaku yang tidak sesuai syariat, serta melindungi umat agar tidak mengonsumsi produk nonhalal.

Baca juga: MUI kirim 20 dai ke NTT untuk sampaikan Islam "wasathiyah"

Baca juga: MUI ajak dai bersihkan residu perpecahan pasca-Pemilu 2024

Wapres menekankan bahwa MUI turut mengemban tugas dalam memulihkan keutuhan dan kesatuan umat, apalagi setelah pemilu sehingga tidak terjadi perpecahan.

"Jangan sampai umat ini terbelah akibat adanya pemilu, jadi itu harus disatukan lagi supaya tidak lagi terkoyak-koyak," kata Wapres.

Dalam pengantar rapat, Dewan Pengurus Harian MUI, Asrorun Niam, melaporkan beberapa kendala dalam pengurusan sertifikasi halal serta perumusan peta dakwah di Indonesia.

Dewan Pertimbangan MUI yang turut hadir dalam rapat ini di antaranya Zainut Tauhid Sa'adi, Jimmly Ashiddqy, K.H. Sadeli Karim, K.H. Abun Bunyamin, Dadang Kahmad, Maman Abdurahman, Zaitun Rasmin, K.H. Arif Fahrudin, dan Trisna Ningsih Yuliati Djuwaeli

Wapres didampingi oleh Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, dan Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi Lukmanul Hakim.

Baca juga: Wakil Ketua MUI ajak jaga kerukunan selama menunggu hasil real count

Baca juga: Ketua MUI: Saatnya merajut kembali kebersamaan untuk bangun Indonesia

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

China kecewa Amerika Serikat lagi******

China kecewa Amerika Serikat lagi-lagi veto Resolusi PBB untuk Gaza
Arsip foto - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, China, Rabu (21/02/2023). ANTARA/Desca Lidya Natalia/aa.
Beijing (ANTARA) - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning mengatakan China kecewa terhadap langkah Amerika Serikat (AS) yang lagi-lagi mengajukan veto terhadap draf Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB untuk gencatan senjata sementara di Gaza.

"Hak veto Amerika Serikat membuat situasi di Gaza menjadi lebih berbahaya. Berbagai pihak, termasuk China, menyatakan kekecewaan dan ketidakpuasan yang mendalam terhadap veto tersebut," kata Mao Ning saat menyampaikan keterangan rutin kepada media di Beijing, China pada Rabu.

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield pada Selasa (20/2) mengajukan veto atas draf resolusi DK PBB yang diajukan Aljazair dan bahkan menyebutnya sebagai omong kosong dan tidak bertanggung jawab.

Veto AS tersebut menjadi yang ketiga kalinya terhadap resolusi terkait Jalur Gaza di Palestina sejak Israel melancarkan agresi pada 7 Oktober 2023.

"Konflik Palestina-Israel yang berkepanjangan telah mengakibatkan situasi kemanusiaan yang buruk di Gaza dan berdampak buruk pada perdamaian dan stabilitas regional," tegas Mao Ning.

DK PBB, ungkap Mao Ning, seharusnya segera mengambil tindakan untuk mendorong gencatan senjata.
Baca juga: Israel larang masuk misi UNRWA untuk kirim bantuan di Gaza utara

"Ini adalah kewajiban moral yang tidak dapat diabaikan oleh DK PBB dan merupakan tanggung jawab hukum yang harus dipikul oleh DK PBB. Terlebih, hal ini merupakan persyaratan politik yang harus dipenuhi sesuai dengan Piagam PBB," ucap Mao Ning.

Menurut Mao Ning, Aljazair, atas nama negara-negara Arab, mengajukan rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata secepatnya di Gaza, pembebasan segera semua sandera, jaminan akses pasokan kemanusiaan, dan penolakan terhadap pengungsian secara paksa oleh Israel.

"Rancangan resolusi tersebut didukung oleh mayoritas anggota Dewan, China juga memberikan suara mendukung rancangan resolusi tersebut," tutur Mao Ning.

Meski kembali gagal menghasilkan resolusi DK PBB, Mao Ning mengatakan China akan terus bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mendorong DK PBB mengambil tindakan lebih lanjut untuk mengakhiri konflik di Gaza secepatnya, mengurangi ketegangan situasi kemanusiaan, menerapkan solusi dua negara dan menciptakan perdamaian dan keamanan jangka panjang di Timur Tengah.

Selain AS yang menyatakan veto terhadap rancangan resolusi DK PBB, sebanyak 13 negara anggota DK PBB mendukung sementara Inggris abstain.
Baca juga: Kelompok Arab minta DK PBB ambil tindakan terkait Gaza

Greenfield menyebut alasan Washington memveto draf resolusi itu karena rancangan resolusi tersebut justru merusak proses perundingan gencatan senjata yang sedang diupayakan Israel dan Hamas saat ini.

Sementara anggota tidak tetap DK PBB Aljazair sebagai penggagas resolusi menilai penolakan AS menunjukkan bahwa Washington mendukung kekerasan terhadap warga Palestina.

Israel pun masih terus menggempur Gaza bahkan mengincar Kota Rafah di bagian selatan Jalur Gaza yang padat pendudunya.

Serangan Israel telah menewaskan setidaknya sebanyak 29.092 warga Palestina dan 69.028 orang lainnya yang terluka sejak 7 Oktober 2023, sebanyak 70 persen korban tewas itu merupakan anak-anak dan perempuan. Sementara sekitar 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan Hamas.

Baca juga: Kepala HAM PBB kecam tindakan keji Israel di Jalur Gaza

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:indo88

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
situs 77 slot
link slot jitu jp
pokeronline77
tafsir mimpi 303
game 4d slot login
psg138
raja slot 77 login
situs minimal wd 25
betslots88
Daftar isi semua bab
Bab 1 tato kakek zeus
Bab 2 situs slot terpercaya dan gacor
Bab 3 angka main ini hari
Bab 4 prediksi nomor togel hari ini
Bab 5 paito angkanet hk
Bab 6 garuda4d
Bab 7 slot yang gacor hari ini
Bab 8 slot dapat dana gratis
Bab 9 slot mudah
Bab 10 303
Bab 11 situs slot gacor malam hari ini
Bab 12 mentol4d rtp
Bab 13 situs judi bola resmi dan terpercaya
Bab 14 kumpulan situs slot luar negeri
Bab 15 voucher tiket com
Bab 16 rtp marettoto
Bab 17 liga mpo slot
Bab 18 ingatbola88
Bab 19 voucher pulsa indosat gratis
Bab 20 nama situs slot online terbaik
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5075bab
fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Pedang membuktikan langit

erek erek penjudi
Korsel bahas proyek jet tempur yang tertunda dengan Indonesia
Arsip foto - Penerbang TNI Angkatan Udara Letkol Pnb. Ferrel “Venom” Rigonald (kiri) dan Park Ji Won dari Korea Aerospace Industries (KAI) berhasil menguji purwarupa KF-21/IF-X Boramae nomor 4 (XFB1) di Sacheon AFB, Korea Selatan, Jumat (2/6/2023). ANTARA/HO-Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara.
Seoul (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yul dan Menlu Indonesia Retno Marsudi sepakat untuk terus bekerja sama dalam pembuatan jet tempur, yang proyeknya melambat akibat penundaan pembayaran oleh Indonesia, kata Kemenlu Korsel pada Kamis.  

Pembahasan masalah itu berlangsung saat  Cho dan Retno bertemu secara bilateral di sela-sela pertemuan para menlu kelompok G20 di Rio de Janeiro pada Rabu (21/2), kata kementerian luar negeri Korsel dalam rilisnya.

Indonesia telah setuju untuk menanggung sekitar 20 persen dari proyek itu, yang bernilai 8,1 triliun won (sekitar Rp95,07 triliun) dan diluncurkan pada 2015, untuk mengembangkan jet tempur KF-21 hingga 2026. 

Sebagai imbalan atas penanggungan biaya tersebut, Indonesia akan mendapatkan satu prototipe KF-21 dan transfer teknologi.

Menurut kesepakatan, Indonesia juga akan memproduksi 48 unit jet tempur itu di dalam negeri. 

Indonesia telah menunda pembayaran selama hampir dua tahun. Sejauh ini, diperkirakan baru sekitar 278 miliar won (Rp3,2 triliun) yang sudah dibayarkan Indonesia. Dengan demikian, tunggakan Indonesia bernilai hampir 1 triliun won (Rp11,7 triliun).

Kedua menteri, menurut kemenlu Korsel, "sepakat  melanjutkan kerja sama agar proyek kerja sama strategis kedua negara, termasuk pengembangan jet tempur bersama serta partisipasi Korea Selatan dalam 'pembentukan ekosistem mobil listrik' Indonesia berjalan lancar dan mencapai hasil.

Selain itu, Menlu Cho dan Menlu Retno juga sepakat untuk bekerja sama dalam merevisi kuota impor Indonesia dan perjanjian penghindaran pajak berganda sebagai upaya menciptakan lingkungan investasi bisnis yang lebih baik bagi perusahaan-perusahaan Korsel.  

Sementara itu, Cho juga mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly di sela-sela pertemuan multilateral tersebut.

Bersama Menlu Joly, Cho membahas hubungan bilateral, kerja sama keamanan dan ekonomi, serta isu-isu regional dan global.

Cho dan Joly sepakat untuk segera menyelesaikan rencana aksi di bidang-bidang yang disepakati kedua negara untuk bekerja sama di bawah kemitraan strategis komprehensif, sebagai tindak lanjut dari KTT para pemimpin pada 2022.

Mereka juga sepakat untuk mengadakan pertemuan antara menteri luar negeri dan menteri pertahanan kedua negara, serta berupaya memajukan kemitraan di bidang pertahanan dan keamanan.

Sumber: Yonhap-OANA

Baca juga: Indonesia, Korsel Sepakat Kembangkan Jet Tempur

Baca juga: Pemerintah selidiki tuduhan insinyur Indonesia curi data jet KF-21

 

Dua pesawat tempur F-16 Program Falcon Star eMLU kembali mengudara



 

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024

Tertawa Erythrina

voucher kredit pintar
Komnas HAM ungkap temuan kepala daerah tidak netral selama Pemilu 2024
Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi (kanan), Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Saurlin P. Siagian (tengah), serta Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah (kiri) di jakarta, Jumat (12/5/2023). ANTARA/Fath Putra Mulya/am.
Kami juga menemukan adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkap temuan aparatur sipil negara yang tidak netral selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Temuan itu didapat Komnas HAM di kalangan tingkat desa hingga gubernur yang ada di beberapa daerah.

"Temuan terkait dengan netralitas aparat negara sangat berhubungan dengan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu," kata anggota Komnas HAM Saurlin P. Siagian di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Temuan itu, di antaranya 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, menyatakan dukungannya kepada salah satu peserta pemilu.

Selain itu, pihaknya juga menemukan adanya aktivitas rapat koordinasi kepala desa di Kabupaten Temanggung untuk pemenangan peserta pemilu tertentu.

"Kami juga menemukan adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu. Contoh lain juga adalah seorang ASN di Kabupaten Cianjur tertangkap tangan melakukan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu," kata Saurlin.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menemukan video yang berisi ajakan Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Barat yang mengajak jajaran ASN memilih calon tertentu.

"Ajakan ini disampaikan oleh Pj. Gubernur Kalimantan Barat pada peringatan HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal  24 Januari 2024," kata dia.

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan bahwa temuan juga telah masuk ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ia berharap temuan tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi pemerintah agar tetap bersikap netral dalam pemilu. Dengan demikian, proses demokrasi bisa berjalan tanpa adanya intervensi pihak lain.

Baca juga: Komnas HAM ungkap banyak perusahaan tak liburkan karyawan saat pemilu
Baca juga: Komnas HAM ungkap temuan banyak masyarakat adat tidak ikut pemilu

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pihaknya telah mengganti beberapa pj. kepala daerah yang tidak netral menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Menurut dia, penggantian itu karena berdasarkan hasil evaluasi dan pendalaman informasi bahwa beberapa pj. kepala daerah tersebut terbukti melanggar prinsip netralitas.

"Laporan-laporan mengenai tidak netral yang viral di video segala macam memang ada. Oleh karena itu, saya melakukan penggantian," kata Tito Karnavian diskusi bertajuk Ada Apa dengan Daerah Khusus Jakarta? di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, Selasa (19/12).

Ia mengatakan bahwa indikasi adanya pj. kepala daerah yang tidak netral tersebut dari laporan masyarakat, termasuk keluhan dari partai politik maupun dari peserta pemilu.

Dari laporan dan keluhan itu, Kemendagri lantas mengevaluasi dan mengambil langkah tegas dengan mencopot pj. kepala daerah tersebut.

Disebutkan pula oleh Tito bahwa salah satu pj. kepala daerah yang dievaluasi, kemudian diganti oleh Bupati Kampar Muhammad Firdaus.

"Bupati Kampar salah satunya. Salah satu alasannya itu tidak netral," kata Tito.

Sebanyak 59 penjabat kepala daerah mendapat rapor merah dalam indikator menjaga netralitas ASN pada Pemilu 2024 berdasarkan rekapitulasi penilaian evaluasi oleh Kemendagri di Jakarta, Selasa.

Rapor merah tersebut diberikan kepada para penjabat kepala daerah yang belum penuhi indikator dalam upayanya jaga netralitas ASN dengan skor 0—59 atau masuk dalam kategori kurang.

Dalam rekapitulasi penilaian itu, kata dia, juga tercatat lima pj. kepala daerah meraih rapor kuning dengan skor 60—79. Sementara itu, 48 pj. kepala daerah lainnya mendapat rapor hijau dengan meraup skor 80—100 atau berkategori baik.

Pewarta: Walda Marison
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Wanita forensik, istri yang memanjakan!

situs slot zoom
Studi ungkap potensi 86.000 kematian jika perang Israel berlanjut
Arsip foto - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbincang dengan sejumlah tentara Israel selama gencatan senjata sementara antara Hamas dan Israel, Jalur Gaza, Palestina, Minggu (26/11/2023). ANTARA/HO-REUTERS/GPO/Avi Ohayon/pri.
Washington (ANTARA) - Hampir 86.000 orang lainnya bisa terbunuh jika perang Israel di Jalur Gaza meningkat, ungkap studi gabungan antara Amerika Serikat dan Inggris.

Krisis di Gaza: Perkiraan Dampak Kesehatan Berbasis Skenario adalah proyek gabungan London School of Hygiene & Tropical Medicine dan Pusat Kesehatan Kemanusiaan Universitas Johns Hopkins.

Studi yang dirilis pada Senin (19/2) itu melacak tiga skenario, termasuk kemungkinan terburuk akibat eskalasi permusuhan di Gaza. 

Menurut kemungkinan terburuk, akan ada kematian 85.750 warga Palestina akibat trauma fisik dan penyakit dalam enam bulan ke depan.

Jumlah itu di luar hampir 30.000 kematian yang dicatat otoritas kesehatan di Gaza sejak awal perang pada Oktober tahun lalu.

Penghitungan yang berdasarkan pada kondisi empat bulan terakhir menunjukkan bahwa cedera dan penyakit berpotensi membunuh 66.720 warga Palestina dalam setengah tahun ke depan.

Bahkan menurut skenario terbaik, yaitu apabila gencatan senjata diberlakukan, masih ada sekitar 11.580 warga Palestina yang kemungkinan kehilangan nyawa. Kurang dari 50 persen kematian kemungkinan akan disebabkan epidemi.

“Proyeksi kami mengindikasikan bahkan dalam skenario gencatan senjata terbaik sekalipun, ribuan kematian bakal terus terjadi, terutama karena waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki air, sanitasi, dan kondisi pengungsian," menurut laporan para penulis studi tersebut. 

Selain itu, kata mereka, waktu juga diperlukan untuk memperbaiki gizi masyarakat dan memulihkan layanan kesehatan di Gaza.

Proyek studi diharapkan dapat memperbarui temuan mereka secara berkala hingga Mei, seiring dengan perkembangan situasi di lapangan.

Studi itu mengemuka ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyatakan akan melancarkan perang ke Kota Rafah di Gaza selatan, tempat hampir satu setengah juta orang mengungsi.

Mayoritas pengungsi menyelamatkan diri ke Kota Rafah setelah mengungsi di wilayah-wilayah Gaza lainnya.

Netanyahu juga bersumpah akan meluncurkan serangan darat pada awal Ramadhan jika lebih dari 130 sandera yang ditahan kelompok perlawanan Hamas tidak dibebaskan.

Sumber: Anadolu


Baca juga: Netanyahu: Israel lanjutkan perang di Gaza terlepas putusan ICJ

Baca juga: Presiden Prancis menentang keras serangan Israel ke Rafah

 

Netanyahu tolak gencatan senjata, rentetan ledakan terjadi di Gaza

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024

Cara menarik bintang dengan login di awal

paito carolina day
Bawaslu RI rekomendasi 780 TPS lakukan pemungutan suara ulang
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (kiri) saat memberikan keterangan di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/2/2024). (ANTARA/Rio Feisal/am)
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengeluarkan rekomendasi terhadap 780 tempat pemungutan suara (TPS) untuk melakukan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang (PSU).

Selain itu, sebanyak 132 TPS direkomendasikan melaksanakan pemungutan dan/atau penghitungan suara lanjutan (PSL) serta 584 TPS menyelenggarakan pemungutan dan/atau penghitungan suara susulan (PSS).

Sehingga, Bawaslu RI secara keseluruhan mengeluarkan rekomendasi terhadap 1.496 TPS, yang dapat dilakukan paling lambat sepuluh hari setelah hari pemungutan suara pada 14 Februari lalu.

"Rekomendasi ini dikeluarkan untuk mengawal kemurnian hak pilih pemilih dan penggunaan hak pilih di TPS, kemurnian surat suara di TPS, dan kemurnian data hasil penghitungan suara di TPS pada Pemilu 2024," kata anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Baca juga: KPU Jakarta Utara tunda pemilu lanjutan karena kekurangan logistik

Lolly menjelaskan rekomendasi itu dikeluarkan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas pemilu, sebagaimana ketentuan Pasal 80, 109, dan 110 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Menurut Lolly, permasalahan terbanyak yang menjadi penyebab dikeluarkannya rekomendasi tersebut adalah untuk mengakomodasi pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik atau surat keterangan (suket), serta tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu 2024.

"Terdapat pemilih yang memiliki KTP-el yang memilih tidak sesuai dengan domisilinya dan tidak mengurus pindah memilih, terdapat pemilih DPTb yang mendapatkan surat suara tidak sesuai haknya yang tertera dalam form pindah memilih, serta terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali," jelasnya.

Sementara itu, Lolly mengatakan alasan rekomendasi PSL adalah adanya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya, yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan.

Baca juga: KPU Jateng: Pemilu susulan di Demak digelar 24 Februari

Sedangkan, lanjutnya, rekomendasi PSS adalah karena terjadinya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.

Oleh karena itu, Lolly mengingatkan bahwa batas waktu pelaksanaan PSU, PSL, dan PSS adalah tanggal 24 Februari 2024.

Hingga Rabu, KPU telah menetapkan 542 jadwal PSU, 65 jadwal PSL, dan 175 jadwal PSS.

Terkait strategi pengawasan, Lolly mengatakan hal itu dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan, baik ketaatan prosedur, ketersediaan logistik, akurasi data, maupun ketentuan khusus mengenai prosedur PSU, PSL, dan PSS.

Baca juga: KPU: Warga Demak kehilangan KTP akibat banjir perlu dibuatkan KTP baru

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

orang-orang yang tersebar dari dinasti selestial

situs paling gacor hari ini
Hadi Tjahjanto ungkap dua prioritas kerjanya sebagai Menko Polhukam
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menjawab pertanyaan saat jumpa pers selepas upacara serah terima jabatan menko polhukam di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Jakarta, Rabu (21/2/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi/aa.
Jakarta (ANTARA) - Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto mengungkapkan dua prioritas kerjanya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yaitu menjaga situasi tetap aman dan tertib, serta terus menagih utang para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Hadi meyakini situasi yang tetap kondusif adalah yang diinginkan oleh masyarakat karena jika keamanan dan ketertiban terjamin maka mereka dapat berkegiatan seperti biasa, termasuk aktivitas perekonomian tetap berjalan normal.

"Ini prioritas untuk tahun ini, karena seperti yang saya sampaikan agar masyarakat tetap tenang, masyarakat bisa melaksanakan kegiatan ekonomi juga dengan tenang, masyarakat dari pelosok sampai ibu kota ini menginginkan seperti itu," kata Hadi menjawab pertanyaan wartawan selepas upacara serah terima jabatan di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Hadi Tjahjanto ingin jaga situasi kondusif hingga bertemu Mahfud MD

Dalam paparannya saat jumpa pers, Hadi menyebut situasi keamanan dan ketertiban sejauh ini, termasuk selama tahun politik Pemilu 2024, masih kondusif.

"Situasinya sangat kondusif. Oleh karena itu, saya harus menjaga situasi ini. Situasi yang sangat kondusif ini berpegang teguh pada prinsip-prinsip menjaga persatuan dan kesatuan antaranak bangsa agar proses pembangunan yang sedang berjalan ini dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan sedikit pun," kata Hadi.

Mengenai hal itu, Hadi menyampaikan dirinya langsung berkoordinasi dengan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

"Tugas dari TNI/Polri adalah tetap menjaga keutuhan wilayah NKRI dan NKRI menjadi harga mati dan saya yakin dengan koordinasi yang tepat, dengan dukungan para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh elemen saya yakin situasi kondusif yang kita rasakan hari ini akan terus terjaga," kata dia.

Baca juga: Hadi Tjahjanto langsung adakan rapat hari pertama jadi Menko Polhukam

Kemudian mengenai BLBI, Hadi berkomitmen melanjutkan kerja-kerja penagihan utang yang berjalan. "Mudah-mudahan BLBI dengan koordinasi ketat kita bisa menyelesaikan," katanya.

Satgas BLBI yang terdiri dari beberapa kementerian/lembaga mulai bekerja sejak Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI). Dalam Keppres itu, masa tugas Satgas BLBI berakhir pada 31 Desember 2023.

Sejak mulai bertugas sampai akhir masa tugasnya, Satgas BLBI berhasil menagih Rp35,8 triliun dari total utang Rp111 triliun.

Baca juga: Mahfud siap bertemu dengan Hadi Tjahjanto
Baca juga: Jokowi berpesan ke Hadi soal keamanan hingga dukungan investasi
Baca juga: Wiranto nilai Hadi Tjahjanto sosok tepat isi jabatan Menko Polhukam

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Biografi Wan Zhen'er

kupon tokopedia
Komnas HAM ungkap temuan kepala daerah tidak netral selama Pemilu 2024
Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi (kanan), Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Saurlin P. Siagian (tengah), serta Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah (kiri) di jakarta, Jumat (12/5/2023). ANTARA/Fath Putra Mulya/am.
Kami juga menemukan adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkap temuan aparatur sipil negara yang tidak netral selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Temuan itu didapat Komnas HAM di kalangan tingkat desa hingga gubernur yang ada di beberapa daerah.

"Temuan terkait dengan netralitas aparat negara sangat berhubungan dengan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu," kata anggota Komnas HAM Saurlin P. Siagian di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Temuan itu, di antaranya 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, menyatakan dukungannya kepada salah satu peserta pemilu.

Selain itu, pihaknya juga menemukan adanya aktivitas rapat koordinasi kepala desa di Kabupaten Temanggung untuk pemenangan peserta pemilu tertentu.

"Kami juga menemukan adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu. Contoh lain juga adalah seorang ASN di Kabupaten Cianjur tertangkap tangan melakukan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu," kata Saurlin.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menemukan video yang berisi ajakan Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Barat yang mengajak jajaran ASN memilih calon tertentu.

"Ajakan ini disampaikan oleh Pj. Gubernur Kalimantan Barat pada peringatan HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal  24 Januari 2024," kata dia.

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan bahwa temuan juga telah masuk ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ia berharap temuan tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi pemerintah agar tetap bersikap netral dalam pemilu. Dengan demikian, proses demokrasi bisa berjalan tanpa adanya intervensi pihak lain.

Baca juga: Komnas HAM ungkap banyak perusahaan tak liburkan karyawan saat pemilu
Baca juga: Komnas HAM ungkap temuan banyak masyarakat adat tidak ikut pemilu

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pihaknya telah mengganti beberapa pj. kepala daerah yang tidak netral menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Menurut dia, penggantian itu karena berdasarkan hasil evaluasi dan pendalaman informasi bahwa beberapa pj. kepala daerah tersebut terbukti melanggar prinsip netralitas.

"Laporan-laporan mengenai tidak netral yang viral di video segala macam memang ada. Oleh karena itu, saya melakukan penggantian," kata Tito Karnavian diskusi bertajuk Ada Apa dengan Daerah Khusus Jakarta? di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, Selasa (19/12).

Ia mengatakan bahwa indikasi adanya pj. kepala daerah yang tidak netral tersebut dari laporan masyarakat, termasuk keluhan dari partai politik maupun dari peserta pemilu.

Dari laporan dan keluhan itu, Kemendagri lantas mengevaluasi dan mengambil langkah tegas dengan mencopot pj. kepala daerah tersebut.

Disebutkan pula oleh Tito bahwa salah satu pj. kepala daerah yang dievaluasi, kemudian diganti oleh Bupati Kampar Muhammad Firdaus.

"Bupati Kampar salah satunya. Salah satu alasannya itu tidak netral," kata Tito.

Sebanyak 59 penjabat kepala daerah mendapat rapor merah dalam indikator menjaga netralitas ASN pada Pemilu 2024 berdasarkan rekapitulasi penilaian evaluasi oleh Kemendagri di Jakarta, Selasa.

Rapor merah tersebut diberikan kepada para penjabat kepala daerah yang belum penuhi indikator dalam upayanya jaga netralitas ASN dengan skor 0—59 atau masuk dalam kategori kurang.

Dalam rekapitulasi penilaian itu, kata dia, juga tercatat lima pj. kepala daerah meraih rapor kuning dengan skor 60—79. Sementara itu, 48 pj. kepala daerah lainnya mendapat rapor hijau dengan meraup skor 80—100 atau berkategori baik.

Pewarta: Walda Marison
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024