trik menang main slot

Kisah promosi Tiandao

mas 4d slot

Apa Itu Food Estate yang Disebut Gagal oleh Cak Imin dan Mahfud?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut satu Muhaimin Iskandar(Cak Imin) dan cawapres nomor urut tiga Mahfud MDkompak mengkritik program food estate atau lumbung pangan.

Cak Imin menilai program tersebut merugikan petani hingga memicu konflik agraria sehingga perlu dihentikan. Sementara Mahfud menyebut programfood estateadalah program gagal dan merusak lingkungan yang dapat merugikan negara.

Menanggapi kritikan dari Cak Imin dan Mahfud, cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka mengakui bahwa program food estatememang ada yang gagal. Namun, ia menyebut ada juga yang berhasil dan sudah sukses panen.

"Food estateini bukan proyek instan, butuh proses. Kenyataannya kita memiliki 10 juta hektare yang sebelumnya tidak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kami sekarang menggarap itu, butuh proses, butuh teknologi agar menjadi lahan produktif," katanya dalam keterangan resmi, Senin (22/1).

Amran mencontohkan food estatedi Temanggung dan Wonosobo, Jawa Tengah, seluas 907 hektare (ha) yang telah panen komoditas hortikultura. Kemudian food estate di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah panen jagung seluas 500 ha.

"Food estatetersebut sudah berhasil panen.Food estateGunung Mas juga sudah panen jagung seluas 10 hektare dan singkong seluas 3 hektare. Kita pantau terus lahan tersebut," katanya.

Lihat Juga : Boy Thohir Klaim Djarum, Sampoerna Cs Siap Menangkan Prabowo

Lantas apa itu food estate?

Proyekfood estatemerupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dirancang dengan konsep pengembangan pangan secara terintegrasi. Kebijakan ini menjadi bagian dari program strategis nasional (PSN) 2020-2024 yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Proyek itu di bawah kendali mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Food estatemasuk proyek prioritas strategis mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Dalam Perpres tersebut, pemerintah menganggarkan Rp235,46 miliar untuk food estate.

Kala itu, Jokowi menyatakan pembangunan lumbung pangan perlu dilakukan untuk mengantisipasi potensi krisis pangan di tengah pandemi virus corona. Hal ini sesuai dengan peringatan kelangkaan bahan pangan yang disampaikan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO).

Menurut informasi dari laman Sekretariat Kabinet RI, program lumbung pangan berfokus pada pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan tertentu. Beberapa komoditas yang dikembangkan dalam kerangka kebijakan ini melibatkan cabai, padi, singkong, jagung, kacang tanah, dan kentang.

Pelaksanaan proyek ini melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian PUPR.

Berdasarkan catatan Kementerian Pertanian, implementasi pengembangan food estate, telah diawali dengan membangun di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak 2020. Proyek ini direncanakan akan terus dikembangkan sampai 2024.

Selain di tiga wilayah tersebut, food estate juga tersebar di beberapa daerah di Indonesia.

Lihat Juga : Erick Thohir Angkat Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Di Provinsi Kalimantan Tengah, pengembangan food estate telah dilaksanakan sejak pertengahan 2020 pada areal lahan sawah eksisting sekitar 30 ribu ha. Lahan itu tersebar di Kabupaten Pulang Pisau 10 ribu ha dan Kabupaten Kapuas 20 ribu ha.

Direncanakan mulai 2022, pengembangan food estateKalimantan Tengah akan diperluas dengan target 70 ribu ha sampai pada 2024. Perluasan tersebut akan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan pembangunan jaringan tata air yang dilakukan oleh Kementerian PUPR selama periode 2022-2024.

Di Kabupaten Sumba Tengah, pengembangan food estatedifokuskan pada pengembangan komoditas padi dan jagung. Sasaran luas areal pengembangan pada 2022-2024 ditetapkan bertahap.

Pada 2022, direncanakan seluas 4.709 ha, 2023 menjadi 6.350 ha, dan pada 2024 menjadi 10 ribu ha. Jumlah itu terdiri dari luas padi 6.000 ha dan jagung 4.000 ha.

Kegiatan utama yang dilakukan adalah pengembangan mandiri benih, diikuti pembuatan pupuk organik, fasilitasi teknologi dan infrastruktur pendukung, alsintan, peningkatan IP, penerapan GAP, dan pengembangan korporasi petani.

[Gambas:Video CNN]

Di Kabupaten Wonosobo, pengembangan food estatedifokuskan pada pengembangan komoditas cabai, bawang putih, bawang merah, dan kentang.

Sasaran luasfood estate2022 ditetapkan sekitar 340 ha, 2020 dikembangkan 322 ha, sehingga menjadi 662 hektar. Lalu, pada 2024 dikembangkan lagi seluas 338 ha, sehingga secara keseluruhan mencapai 1.000 ha.

Kegiatan utama yang diintroduksi adalah pengembangan prasarana tata air, peningkatan prasarana transportasi, pengembangan alsintan, perakitas paket teknologi, fasilitasi penyediaan sarana produksi, mengembangkan diversifikasi produk, pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM, serta pengembangan korporasi petani.

Di Kabupaten Temanggung, pengembangan food estatediarahkan pada pengembangan komoditas bawang merah, bawang putih dan cabai. Sasaran pengembangan food estatepada 2022 dan 2023 yaitu masing-masing seluas 400 ha.

Sementara, pada 2024 dikembangkan 200 ha, sehingga total menjadi 1.000 ha.

Di Kabupaten Bantul, pengembangan food estatedifokuskan pada pengembangan komoditas bawang merah, padi, dan cabai. Sasaran pengembangan food estatedengan target luas lahan pada 2022 seluas 300 ha. Kemudian, dikembangkan menjadi 600 ha pada 2023 dan 1.000 ha pada 2024.

Lihat Juga : Daftar 'Contekan' Tom Lembong ke Jokowi Sebelum Banyak Disebut Gibran

Di Kabupaten Garut, pengembanganfood estatediarahkan pada pengembangan komoditas cabai, bawang merah, dan kentang. Target luas areal intensifikasi dimulai dari 230 ha pada 2022.

Lalu, meningkat menjadi 590 ha di 2023 dan akhirnya menjadi 1.000 ha di 2024.

Di Kabupaten Gresik, pengembangan food estatedifokuskan pada pengembangan komoditas mangga yang dikombinasikan dengan intercropping jagung, kacang tanah, kacang hijau dan jeruk nipis, serta integrated farming jagung dengan sapi dan domba.

Bentuk kegiatan berupa intensifikasi untuk tanaman/ternak yang sudah eksis serta ekstensifikasi. Sasaran pengembangan komoditas mangga sebagai tanaman utama seluas 100 ha pada 2022.

Lalu dilanjutkan menjadi 700 ha pada 2023 dan menjadi 1.175 ha pada 2024. Kegiatan utama yang dilakukan adalah pengembangan prasarana tata air, peningkatan prasarana transportasi, pengembangan alsintan, penyediaan sarana produksi, pengembangan diversifikasi produk, penguatan kapasitas SDM dan pengembangan korporasi petani.

Lihat Juga : DEBAT CAWAPRESSiapa Tom Lembong yang Disebut-sebut Gibran di Debat Cawapres?

Ada yang gagal

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai food estate di Kalimantan Tengah yang terbengkalai menambah daftar panjang cerita kegagalan proyek lumbung pangan pemerintah.

Pasalnya, program food estatesecara historis, sejak masa Presiden Soeharto, tak pernah mendulang cerita sukses. Dengan begitu, menurut Walhi, kegagalan lumbung pangan di Kalteng adalah bukti pemerintah tidak belajar dari pengalaman.

Hal itu diungkapkan Pengkampanye Hutan dan Kebun Walhi Uli Arta Siagian merespons tanaman singkong di lahan seluas 600 hektare di Gunung Mas, Desa Tewai Baru yang tidak terurus.

"Semua cerita food estateitu cerita kegagalan. Sekarang cerita kegagalan itu diulang lagi [di Kalteng]. Seperti tidak belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya," kata Uli kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.

Uli pun menyoroti program lumbung pangan itu yang banyak mengalih fungsi lahan. Ditambah, alih fungsi lahan itu tidak banyak mempertimbangkan karakteristik tanah.

Uli menuturkanfood estatedi Kalimantan banyak dilakukan di lahan gambut. Padahal, tidak semua tanaman bisa di tanam di lahan tersebut, sehingga proyek food estatebanyak menjadi gagal.

Menurutnya, pemerintah lebih baik mempercayakan pengelolaan lahan kepada rakyat. Sebab, kata Uli, masyarakat setempat lebih tahu jenis tanaman apa yang cocok untuk ditanam.

"Jadi sebenarnya berikan saja ruang untuk masyarakat bisa aktivitas pertanian pangan dengan aman. Yang penting jangan mengambil itu dan mengubahnya menjadi konsesi ekstraktif lainnya seperti food estate," jelas dia.

Lihat Juga : Ekonom Kritik Hilirisasi Kebanggaan Jokowi-Gibran Rusak Lingkungan

(del/agt)

Kelahiran Kembali Kaisar Bela Diri Abadi

slot jackpot terbesar

Dewan Pers nilai Perpres "Publisher Rights" jawaban konten berkualitas******

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pers menilai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas hadir sebagai jawaban atas tanggung jawab platform digital dalam mendistribusikan konten berkualitas.

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Yadi Hendriana mengatakan dengan adanya Perpres ini, proses jurnalisme yang meliputi pengumpulan informasi, produksi, dan penerbitan konten kini dapat diimbangi dengan proses distribusi yang etis dan bertanggung jawab.

"Distribusi konten platform digital concern kita. Sebelum Perpres jadi, banyak bertebaran konten tidak pantas, seperti pornografi, hoaks dan sebagainya. Dan ini inline dengan pengaduan Dewan Pers lima tahun terakhir," ucap Yadi dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar daring, Jumat.

Baca juga: Kemenkominfo ungkap perkembangan pembentukan komite "Publisher Rights"

Dari data yang dia sampaikan, selama lima tahun terakhir, ada lebih dari 3.600 pengaduan masyarakat yang masuk ke Dewan Pers. Dari jumlah tersebut, 60 persen dilakukan oleh media tidak profesional. Sementara aduan untuk media profesional mencapai 40 persen.

Oleh karena itu, Yadi menekankan verifikasi media menjadi langkah penting dalam menyaring media yang benar-benar mengembangkan jurnalisme berkualitas.

"Saat ini, hanya 1.700 media yang telah terverifikasi dari total yang seharusnya mencapai 6.000 media. Dewan Pers berperan aktif dalam memastikan bahwa media yang profesional dapat terus mengembangkan jurnalisme berkualitas yang sesuai dengan kode etik," kata dia.

Dengan adanya Perpres ini, lanjut Yadi, diharapkan bisnis media yang berkembang ke depannya dapat meningkatkan kualitas jurnalisme. Menurut dia, pada akhirnya produk jurnalisme yang bermutu akan menguntungkan semua pihak, terutama masyarakat.

Baca juga: Wamenkominfo: Perpres Publisher Rights tak bungkam kebebasan pers

"Yang penting saat ini setelah perpres ini ditandatangani oleh presiden kita harus bersama-sama membuat implementasi Perpres ini tepat sasaran, artinya betul-betul nanti akan mengembangkan jurnalisme berkualitas dan kita bisa bersama-sama duduk dengan platform bahwa ini adalah kepentingannya bukan untuk kepentingan siapa-siapa, ini adalah kepentingan publik, masyarakat luas," kata Yadi.

Perpres Publisher Rights ditetapkan dan diundangkan di Jakarta, 20 Februari 2024. Perpres itu baru berlaku enam bulan sejak diundangkan.

Peraturan itu dirancang untuk mewujudkan kesetaraan antara pelaku industri media massa lokal dan perusahaan platform digital guna memastikan disrupsi digital tidak sampai menggerus industri media massa konvensional.

Selain itu, regulasi tersebut juga bertujuan mendorong kerja sama kedua pihak untuk mendukung jurnalisme berkelanjutan.

Perpres Publisher Rights telah digagas sejak tiga tahun lalu. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait telah membahas peraturan yang berkaitan dengan kerja sama perusahaan media dan platform digital.

Melalui perpres ini, diharapkan tersedia payung hukum yang menjadi acuan kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital agar dapat mendukung jurnalisme berkualitas yang jauh dari konten-konten negatif.

Baca juga: Mekanisme pemantauan algoritma distribusi berita di Publisher Rights

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Warisan langit berbintang di kota

pinjaman online ilegal 2023

Kenapa Jadi Petani di Indonesia Tak Menguntungkan, Siapa yang Salah?******

Jakarta, CNN Indonesia--

"Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batujadi tanaman".

Sepenggal lirik lagu 'Kolam Susu' milik grup musik Koes Plus itu acapkali dijadikan gambaran betapa makmurnya Indonesia. Negara agraris, katanya, tersemat untuk tanah air tercinta ini.

Namun miris. Kenyataannya jauh panggang dari api. Pertanian Indonesia nyatanya tak sedigdaya julukannya. Mimpi swasembada pangan ujungnya hanya jadi jargon klasik demi memuluskan nafsu calon penguasa NKRI.

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar membawa diksi petani gurem dalam debat keempat Pilpres 2024. Ia menyebut mereka adalah pemilik lahan pertanian 0,5 hektare.

"Sekitar 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektare, sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektare sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya," ucap Muhaimin dalam debat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1).

Cak Imin tak menyebut secara gamblang siapa tuan tanah yang disindir. Namun, pemilik tanah seluas 500 ribu hektare yang viral belakangan ini adalah sang lawan, yakni capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Kubu sebelah, yakni cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga membeberkan fakta miris soal pertanian Indonesia. Pasangan Ganjar Pranowo itu berucap orang-orang desa tak mau lagi jadi petani imbas kerap merugi.

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari mengungkapkan ternyata pertanian Indonesia tak bergeser dari masa Kolonial Belanda. Ada ketimpangan penguasaan lahan petani kecil dengan para korporasi besar yang awet hingga kini.

Lihat Juga : Apa Beda Inflasi Hijau, Senjata Gibran Serang Mahfud Vs Ekonomi Hijau?

Ia mencatat pada 2023 lalu ada 17,24 juta petani gurem alias 62 persen dari total 27,79 juta rumah tangga petani. Ajaibnya, selama dua periode rezim Presiden Joko Widodo, petani gurem meroket 47,41 persen atau 13,17 juta.

"Artinya, dari 10 petani pengguna lahan, 6 di antaranya adalah petani gurem. Dengan demikian, semakin jelas dari tahun ke tahun struktur pertanian rakyat semakin termarginalisasi," ucap Syaiful kepada CNNIndonesia.com, Senin (22/1).

Ia menegaskan petani gurem dipastikan tak memenuhi skala ekonomi dan ujungnya menyumbang catatan kemiskinan para pekerja agraris ini. Ditambah, masalah lahan bukan satu-satunya fakta miris di negeri agraris.

Syaiful menekankan adanya kegagalan negara menciptakan biaya produksi yang rendah. Hampir setiap tahun harga pupuk, obat-obatan, bibit, dan tenaga kerja makin mahal.

Lihat Juga : Mahfud Sindir Food Estate, Mentan Balas Itu Bukan Proyek Instan

"Dengan luasan lahan kecil ditambah biaya produksi semakin mahal, maka usaha bertani semakin menjadi tidak layak. Bentuk intervensi pemerintah sejauh ini hanya sebatas pengaturan harga melalui harga eceran tertinggi (HET) atau pengendalian harga, tanpa mencari solusi tepat bagaimana produksi pertanian semakin efisien dan memberi nilai tambah ekonomi," kritik Syaiful.

Akar persoalan pertanian di Indonesia, menurut Syaiful, ada tiga cabang. Pertama, sengkarut masalah lahan.

Menurutnya, jumlah lahan pertanian yang hanya 7 juta hektare harus bergulat dengan rumah tangga petani yang jumlahnya tembus 27 juta. Ia menegaskan ini sangat tidak layak untuk digadang-gadang menjadi basis ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Jalan keluar yang bisa dilirik adalah reforma agraria, yang mirisnya tidak berjalan meski sejak reformasi dijadikan program unggulan. Dosa ini termasuk janji Jokowi pada 2014, yaitu menyediakan 9 juta lahan bagi para petani.

Kedua, Syaiful menilai lambannya modernisasi pertanian Indonesia, baik di sisi produksi maupun pascapanen di pedesaan. Imbasnya, nilai ekonomi pertanian Indonesia rendah dan tak bisa bersaing dengan negara lain.

Lihat Juga : Mentan Bantah Mahfud dan Cak Imin soal Food Estate Gagal: Sudah Panen

Ketiga,nihil komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan reformasi di sektor pertanian secara sistematis, masif, dan konsisten. Ia menyebut Indonesia seharusnya berani selaiknya India, Vietnam, Thailand, dan Kamboja.

"Salah satu political willyang bisa dilihat adalah di politik anggaran. Apakah politik anggaran untuk pertanian dilakukan secara benar, tepat sasaran, dan konsisten," tandasnya.

Food Estate yang Justru Merugikan Petani

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

Bisikan Penyihir

info slot gacor hari ini

Kemenperin tingkatkan kesiapan industri makanan dan minuman menuju 4.0******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meningkatkan kesiapan industri makanan dan minuman (mamin) agar bertransformasi menuju industri 4.0 sehingga memiliki daya saing melalui penerapan teknologi digital.

Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika dalam keterangan di Jakarta, Jumat mengatakan industri mamin terpilih sebagai prioritas karena perannya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan potensial untuk diakselerasi lebih jauh lagi melalui penerapan industri 4.0.

“Sektor industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor prioritas dalam peta jalan MakingIndonesia 4.0,” kata Putu.

Dia menyampaikan langkah pertama dalam transformasi menuju industri 4.0 adalah pemetaan tingkat kesiapan industri di Indonesia. Melalui Indonesia Industry 4.0 Readiness Index(INDI 4.0) yang telah diterapkan sejak 2018.

Putu mengatakan melalui INDI4.0, bisa diketahui tingkat kesiapan industri untuk bertransformasi digital ke arah industri 4.0. Sejak INDI4.0 diluncurkan, sebanyak 115 perusahaan perusahaan/pabrik di sektor industri makanan dan minuman telah melakukan Self-Assessment INDI 4.0.

Baca juga: Total investasi perakitan kendaraan listrik RI capai Rp4,49 triliun

“Dari hasil self-assessmenttersebut, skor rata-rata sektor industri makanan dan minuman adalah 2,26 atau menunjukkan tingkat kesiapan dari sedang hingga matang,” ujar Putu.

Ia menerangkan bahwa dalam INDI4.0, terdapat lima pilar yang diukur, yaitu manajemen dan organisasi, orang dan budaya, produk dan layanan, teknologi, dan operasi pabrik. Skor rata-rata INDIindustri mamin menunjukkan di atas nilai rata-rata kumulatif. Namun, nilai pilar teknologi masih di bawah rata-rata.

“Hal ini menjadi pertimbangan penting bagi Direktorat Jenderal Industri Agro untuk melakukan program restrukturisasi mesin/peralatan guna meningkatkan kesiapan teknologi dan mendukung transformasi Industri 4.0 di sektor industri mamin,” ucap Putu.

Ia menambahkan, perusahaan industri dapat menggunakan INDI 4.0 sebagai panduan untuk menentukan posisi perusahaan dalam Industri 4.0, merancang strategi masa depan, menghadapi tantangan transformasi, mengevaluasi efektivitas operasional, serta benchmarkingdengan perusahaan sejenis.

Baca juga: Populasi kendaraan listrik meningkat, roda dua naik 262 persen

Selain itu, asesmen juga dapat meningkatkan pemahaman dan penerimaan industri terhadap konsep Industri 4.0, serta menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung program MakingIndonesia 4.0

“Di sisi lain, pemerintah dapat memanfaatkan INDI4.0 untuk mengetahui komitmen perusahaan dalam mengimplementasikan industri 4.0, menentukan kebijakan Industri 4.0 yang tepat sasaran, dan menentukan insentif bagi industri,” tambah Putu.

Direktorat Jenderal Industri Agro telah mencapai beberapa milestonedalam implementasi Industri 4.0 di sektor industri mamin, termasuk penetapan enam perusahaan industri sebagai National LighthouseImplementasi Industri 4.0, pemberian INDI 4.0 Awards kepada 20 perusahaan, Special INDI 4.0 Awardskepada empat Digital Transformation Manager, serta bimbingan teknis kepada 1.402 orang SDM industri dan SDM koperasi susu mitra Industri Pengolahan Susu.

Lebih lanjut, Putu mengatakan Program Transformasi Industri 4.0 juga dilakukan melalui penyiapan SDM Transformasi Industri 4.0, mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Transformasi Industri 4.0 sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 331 Tahun 2020.

Program tersebut berangkat dari pemahaman bahwa SDM industri yang terbuka terhadap perubahan akan lebih siap untuk bertransformasi ke Industri 4.0, sementara mereka yang antipati terhadap perubahan dapat menghambat proses implementasi Industri 4.0 di perusahaan.

“Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) Transformasi Industri 4.0 melibatkan beberapa tahapan, yaitu Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK), pendalaman dan penyusunan roadmap/pilot project, internalisasi pilot project dan roadmap kepada Board of Director (BoD), Pelaksanaan Sertifikasi, serta Pendampingan dan Verifikasi Nilai INDI 4.0,” kata Putu.

Putu menyampaikan, Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) ditujukan untuk SDM industri di level manajerial agar memiliki pengetahuan tentang industri 4.0, kemampuan menilai kesiapan transformasi industri 4.0, serta kemampuan merancang konsep roadmap atau pilot project transformasi industri 4.0 di perusahaan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali Republik Tiongkok

slot gacor pagi

Bisakah Seluruh Pengguna Kendaraan Pribadi Pindah ke Angkutan Umum?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pajak kendaraan pribadiberbahan bakar bensin diwacanakan naik demi mendorong warga beralih ke transportasi umum.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan usul kenaikan tarif pajak tersebut bakal dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Luhut mengatakan pendapatan dari kenaikan pajak kendaraan bermotor bensin itu akan dialokasikan untuk subsidi transportasi publik, seperti LRT maupun kereta cepat.

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi meluruskan maksud Luhut adalah memberi efek jera tambahan bagi para pengguna kendaraan non-listrik. Pemerintah ingin mempersulit penggunaan kendaraan pribadi dan membuat masyarakat terdorong menggunakan angkutan umum.

"Jadi itulah yang dimaksud oleh Pak Menko (Luhut). Tidak ada rencana untuk menaikkan pajak kendaraan bermotor dalam waktu dekat," tuturnya dalam keterangan resmi, Jumat (19/1).

"Semua ini adalah wacana yang masih berada dalam tahap kajian mendalam, terutama untung ruginya terkait dengan manfaat dan beban yang akan ditanggung masyarakat. Pemerintah tentu akan berhati-hati dalam menerapkan pajak baru dan memastikan bahwa dampaknya tidak memberatkan masyarakat," tegas Jodi.

Lantas, apakah bisa jika seluruh pengguna kendaraan pribadi di DKI Jakarta dialihkan menggunakan kendaraan umum?

Lihat Juga : Anak Buah Luhut Klarifikasi Wacana Pajak Motor Bensin Naik

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total ada 21,06 juta kendaraan pribadi di DKI Jakarta pada 2022. Rinciannya, 3,76 juta mobil penumpang dan 17,30 juta lainnya sepeda motor.

DKI Jakarta punya beberapa moda kendaraan umum dengan beragam kapasitas penumpang. Mulai dari Transjakarta, KRL, MRT, dan LRT Jakarta

Berdasarkan data resmi Transjakarta, pada September 2021 lalu mereka mengangkut 8,6 juta penumpang per bulan. Rata-rata penumpang harian Transjakarta sejumlah 288 ribu orang.

Penumpang harian Transjakarta lebih banyak pada saat jam kerja, yakni sejumlah 319 ribu orang. Sedangkan pada weekend rata-rata hanya 204 ribu penumpang harian.

Lihat Juga : Sri Mulyani Akhirnya Buka Suara soal Isu Mundur dari Kabinet Jokowi

Di lain sisi, KRL menjadi yang paling banyak mengangkut penumpang per hari jika dibandingkan tiga moda transportasi lain. Pengguna Commuter Line pada Februari 2023 lalu mencapai 20,62 juta dengan rata-rata penumpang harian sebanyak 736 ribu orang.

Pada hari kerja, KRL mengangkut 795 ribu orang per hari. Sedangkan di hari libur agak lengang, yakni sebanyak 613 ribu penumpang.

Lalu, MRT melaporkan pada 2022 lalu ada lebih dari 19,7 juta orang yang menggunakan layanan mereka. Ada sekitar 50 ribu penumpang harian dengan 87 ribu jumlah perjalanan kereta.

Sedangkan LRT Jakarta mampu menampung 685 ribu orang selama 2022. Dengan kata lain, moda transportasi ini melayani 1.877 orang per hari.

Lihat Juga : Pemerintah Kaji Insentif Pajak Sektor Pariwisata Diskon Jadi 12 Persen

Jika kapasitas penumpang harian keempat transportasi umum itu ditotal, ada 1,07 juta orang yang menaiki kendaraan umum setiap harinya di Jakarta.

Akan tetapi, jumlah penumpang harian dari sejumlah moda transportasi itu belum sepenuhnya memenuhi okupansi. Misalnya, okupansi KRL yang disebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih 62,75 persen pada 2023.

Meski data okupansi sejumlah transportasi umum belum penuh 100 persen, fakta di lapangan menampilkan hal lain. Pasalnya, orang-orang memakai kendaraan umum di saat yang bersamaan, yakni pagi dan sore hari alias peak hour.

Ketua Forum Transportasi Angkutan Jalan dan Kereta Api Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana mengatakan usul Luhut tidak sepenuhnya keliru.

Secara konsep dan kebijakan, kenaikan pajak motor bensin memang bisa memindahkan atau menarik pengguna kendaraan pribadi ke transportasi umum.

Akan tetapi, ada dua faktor krusial jika ingin memaksakan hal tersebut. Pertama, Indonesia tidak hanya Jabodetabek yang kualitas dan jaringan angkutan umumnya sudah cukup luas serta intens.

Menurutnya, kenaikan pajak kendaraan berbahan bakar bensin yang diterapkan di luar Jabodetabek akan terhambat dalam proses transisi ke kendaraan umum. Pasalnya, layanan angkutan umumnya belum disiapkan dengan baik.

"Kedua, kapasitas angkutan umum di Jakarta masih belum memadai bila pun terjadi perpindahan pengguna dari kendaraan pribadi secara signifikan. Pada jam puncak kepadatan aktivitas (peak hours), kapasitas angkutan seperti Transjakarta dan KRL sudah sangat padat," jelasnya.

Lihat Juga : Airlangga Sebut Isu Sri Mulyani Bakal Mundur dari Kabinet Jokowi Hoaks

Aditya menegaskan penuh sesaknya angkutan umum di Jakarta perlu diatasi dengan penambahan kapasitas moda transportasi.

Selain itu, ia berharap layanan angkutan umum seharusnya bisa ditemui pengguna pada kisaran jarak 200 meter hingga 500 meter. Menurutnya, mewujudkan hal ini akan menjadi tantangan tersendiri.

"Selain itu, karena pada dasarnya layanan angkutan umum itu tidak bersifat door to door seperti kendaraan pribadi, maka keterjangkauan tarif, waktu tempuh, dan kemudahan berpindah moda juga masih menjadi hal yang sangat perlu ditingkatkan kualitasnya," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Sekolah sihirku

asia77 login

Airlangga Ingin Kontainer ke Priok Dialihkan Sebagian ke Patimban******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakanPelabuhan Patimban sudah bisa dimanfaatkan secara maksimal. Ia berharap kontainer yang selama ini masuk melalui Pelabuhan Tanjung Priok beralih sebagian ke Patimban.

"Untuk kontainer-kontainer yang selama ini ke Tanjung Priok, mungkin sebagian nanti bisa dialihkan ke Pelabuhan Patimban," katanya saat meninjau operasional Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat pada Rabu (24/1).

Menurutnya, pelabuhan yang termasuk Projek Strategis Nasional (PSN) itu menjadi nadi pengembangan kawasan Rebana Metropolitan, serta penopang kawasan industri di Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.

Airlangga menjelaskan aktivitas ekspor otomotif Indonesia ke berbagai negara seperti Jepang, Singapura, dan lainnya tercatat terus meningkat setiap tahun. Pelabuhan Patimban dapat menampung 223 ribu CBU atau di atas 100 persen dari target kapasitas yang ditetapkan, yakni sebesar 218 ribu CBU.

Pemerintah juga akan membangun jalan tol untuk memudahkan akses dari dan menuju Pelabuhan Patimban. Tol ini ditargetkan rampung pada 2025 mendatang.

Lebih lanjut, Airlangga menuturkan investasi yang masuk ke Pelabuhan Patimban pada tahap pertama sekitar Rp18 triliun dan tahap kedua sekitar Rp14 triliun. Lalu, investasi untuk jalan tol Rp10 triliun.

"Dengan selesainya nanti jalan tol, akses dari jalan Tol Cipali bisa langsung ke pelabuhan, karena itu menjadi penting untuk menurunkan logistic cost kita," imbuh dia.

[Gambas:Video CNN]

(pop/pta)