lgo234

akun profesional kaisar

Pengusaha Curhat ke Jokowi soal Takut Bangun IKN******

Vice CEO PT Pan Brothers Tbk Anne Patricia Sutanto mencurahkan ketakutan para pengusaha dalam membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Anne mengatakan para pengusaha sebenarnya siap membantu pemerintah membangun ibu kota baru itu. Namun, pengusaha masih khawatir terhadap kepastian dan reformasi hukum.

Ia mengaku takut salah langkah dan berujung diperiksa pihak berwenang.

Sekali lagi, Anne mengingat Jokowi agar tetap memperhatikan penegakan hukum.

"Izin pak saya tahu 2024 bapak ingin kita upacara di sini. Tapi nuwun sewupak, kami siap sat set, tapi juga ada alon-alon asal kelakon-nya mengingat edukasi dan penegakan hukum sama pentingnya dengan IKN," kata Anne.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi mengatakan para pengusaha tak perlu khawatir. Ia menyebut saat ini Undang-Undang (UU) mengenai IKN Nusantara sudah ada, yakni UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

"Jadi kalau masih ada khawatir, khawatir apa? Gak dilanjutkan? wong UU sudah ada, didukung 93 persen fraksi partai-partai di DPR. Apalagi? takut apalagi?" kata Jokowi.

Mantan wali kota Solo itu juga mengatakan para pengusaha tidak perlu takut pembangunan IKN terganjal oleh Pemilu 2024. Ia menjamin pemilu akan berjalan damai dan tak mengganggu pembangunan.

Jokowi mengatakan hal tersebut mengacu pada Pemilu tahun-tahun sebelumnya yang dinilai lancar.

"Yang penting bapak ibu jangan beli kipas, ngipasin atau ibu-ibu beli kompor manas-manasin. Sudahlah kita ini, saya lihat sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi," ucap Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Kisah iblis Tuan Quan mengejar istrinya

Syed Mokhtar Albukhary, Berharta Rp23 T Tapi Teguh Pegang Ajaran Ibu******

Putus sekolahkarena kondisi ekonomiyang sulit bukanlah akhir dari segalanya. Banyak orang yang putus sekolahdi masa kecilnya, tapi justru kemudian jadi orang kaya raya.

Salah satu lakon hidup itu dialami Tan Sri Syed Mokhtar Shah bin Syed Nor Albukhary atau yang tenar dengan sebutan Syed Mokhtar Albukhary. Pernah putus sekolah saat, kini justru ia menjelma menjadi salah satu orang terkaya di Malaysia.

Berdasarkan catatan Forbes, ia memiliki kekayaan US,5 miliar. Kalau dirupiahkan dengan kurs Rp15.589 per dolar AS, total kekayaan tersebut tembus Rp23,39 triliun.

Lalu siapa sebenarnya Syed Mokhtar Albukhary dan bagaimana dia bisa menjelma dari seorang yang pernah putus sekolah kemudian menjadi  sekaya itu?

Mengutip berbagai sumber, Syed Mokhtar Albukhary merupakan salah satu taipan asal Malaysia. Ia lahir pada 12 Desember 1951 dari keluarga Syed Nor dan Sharifah Nor.

Masa kecil Syed Mochtar boleh dikatakan keras. Maklum, ia terlahir bukan dari golongan keluarga berada.

Karena kondisi itu, saat masih bersekolah, ia harus ikut mengurus peternakan ayahnya. Dan saat itulah, ia pernah mengalami kesulitan hidup.

Hal itu terjadi saat penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku. Penyakit itu membuat usaha peternakan ayahnya hancur.

Imbas yang paling dirasakan oleh Syed Mokhtar imbas dari 'bencana' itu; ia harus putus sekolah selama beberapa bulan.

Pasalnya, orang tuanya kehabisan uang sehingga tidak bisa membayar biaya sekolahnya.

Namun, 'bencana' hidup itu justru menempa Syed Mokhtar. Ia mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman bisnis berharga dari kejatuhan usaha sang ayah.

Tak mau terpuruk dengan kegagalan usaha sang ayah, ia bangkit dengan mulai bisnis jualan daging di usia 19 tahun.

Ia berkeliling Alor Setar untuk membeli daging tak terjual. Daging itu dikemasnya dengan es.

Kemudian Syed Mokhtar muda  menjualnya kembali ke pengusaha Bumiputera dan restoran di sekitar Alor Setar. Ia sukses.

Kesuksesan itu tak lantas membuat Syed Mokhtar berpuas diri dalam membangun membangun bisnis. Ia mulai melirik bisnis lain; sektor transportasi.

Ia meminta bantuan Majlis Amanat Rakyat (MARA), salah satu departemen yang berada di bawah naungan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah Malaysia pada  1970-an untuk memulai bisnis transportasi dengan membeli truk untuk mengangkut beras.

Ia menamai perusahaan transportasi tersebut 'Syarikat kenderaan Sentosa'. Bisnisnya angkutan truknya berkembang. Tapi ia belum puas dengan itu semua.

Melihat ada celah di sektor perberasan, Syed Mokhtar muda melebarkan sayap usahanya bisnis itu. Ia mendirikan perusahaan bernama Syarikat Shah dan mengurus izin perdagangan beras dari Lembaga Padi Negara atau BERNAS.

Kelincahan serta wataknya yang rendah hati meskipun sangat tertutup, membuat usaha perberasannya moncer. Dalam waktu singkat bahkan, ia perusahaannya sukses mendapatkan kontrak pasokan beras ke beberapa lembaga pemerintah Malaysia.

Salah satunya, The Federal Land Development Authority (FELDA), lembaga milik pemerintah Malaysia yang didirikan untuk menangani pemukiman dan masyarakat miskin pedesaan.

Sejak saat itu, bisnis Syed Mokhtar berkembang pesat. Ia mengatakan perkembangan itu tak terlepas dari kebijakan ekonomi biru (NEP) yang dijalankan pemerintah Malaysia pada periode 1971-1990 untuk mengurangi tingkat kemiskinan dalam negeri dan menghapus diskriminasi ras. 

Pasalnya karena program tersebut, ia mendapatkan banyak kontrak dari pemerintah untuk memasok makanan dan bahkan segala hal di sejumlah instansi, bahkan termasuk seragam militer. 

Syed Mokhtar melanjutkan petualangan bisnisnya ke sektor infrastruktur dan perkebunan. Ia berhasil mendapatkan 90 persen kendali proyek pelabuhan di Malaysia. 

Dengan kesuksesan itu, pada 2000, Syed Mokhtar berhasil mengakuisisi MMC Corp yang awalnya didirikan oleh Inggris dengan nama Malayan Tin Dredging yang pernah memiliki kapitalisasi pasar lebih dari 8 miliar ringgit (US,48 miliar) dan terlibat dalam konstruksi, pembangkit listrik, pengolahan air, pengelolaan pelabuhan, dan distribusi gas.

Aset berharga lainnya yang dimiliki oleh taipan tersebut adalah DRB-Hicom. Syed Mokhtar mengambil alih bisnis yang terkait dengan pemerintah dan penuh utang itu pada 2005.

DRB-Hicom sejatinya memiliki tiga segmen inti; otomotif, jasa dan properti. Sejak diakuisisi oleh Syed Mokhtar, perusahaan tersebut telah memperoleh keuntungan yang besar.

Hal itu terjadi akibat monopoli perakitan kendaraan bersenjata, manajemen kantor pos dan layanan terminal bandara Bandara Malaysia. Pada 2012, DRB-Hicom mengambil alih Proton, produsen mobil nasional Malaysia yang merugi.

Pegang teguh ajaran dan pesan ibu

Meski hidup bergelimang harta, Syed Mokhtar bukan orang yang suka foya-foya. Salah satu contohnya bisa dilihat dari mobil yang dikendarainya.

Meskipun sudah menjadi pemilik Proton Company, ia tetap mengendarai Proton Perdana modal lama yang ia beli sebelum menguasai perusahaan tersebut. 

Kesederhanaan lain adalah kebiasaannya mengunjungi ibunya. Meskipun ia kaya dan mampu menggunakan pesawat pribadi, ia lebih memilih berkendara dengan mobilnya sendiri. Ia juga tak bergabung dengan anggota klub eksekutif seperti umumnya dilakukan oleh pengusaha sukses.

Ia juga tak suka tidur di ruangan ber-AC. Ia lebih suka memanfaatkan uang yang didapatnya untuk beramal.

Salah satunya dengan mensponsori 50 orang miskin untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya.

Dia juga mengatur setengah dari pendapatannya sebesar RM1.500 untuk disumbangkan kepada 15 keluarga yang membutuhkan di desanya.

"Kekayaan harus beredar. Ketika Anda menghasilkan uang, Anda harus memberikannya. Ibuku mengajari kami bahwa tidak ada yang menjadi milikmu sampai kamu memberikannya dengan sepenuh hati dengan harapan itu akan membuat hidup seseorang lebih mudah," katanya seperti dikutip dari nardyseal.com.

Karena kedermawanan itu, Syed Mokhtar pernah diakui Forbes sebagai salah satu dermawan terkemuka di Asia. Pada 2008 lalu, ia juga pernah mendapatkan anugerah 'Tokoh Ma'al Hijrah 1429 H dari pemerintah Malaysia atas kontribusinya ke negara. 

70 Menit Menyeramkan Saat Bertemu Mahathir Mohamad

Faun

Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******

Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.

Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.

"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.

Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.

Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Lihat Juga : Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol

"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.

Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.

Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.

Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.

Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.

Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.

"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.

Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.

Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan budidaya yang santai di kota

4 Barang Impor di Bawah Rp1,5 Juta yang Masih Boleh di E******

Pemerintah telah menetapkan empat kategori barang imporlewat skemacross borderyang masih boleh dijual die-commerce meski di bawah US0 dolar atau Rp1,5 juta.

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan keempat kategori barang itu adalah buku, film, musik, dan software.

"Setelah mendengar masukan dari berbagai pihak, hari ini pemerintah telah menetapkan positive list produk yang boleh diperdagangkan lintas negara melalui crossborder online meski dengan harga di bawah US0 dollar AS. Ada empat kategori yaitu buku, film, musik, dan software," katanya dalam akun instagram @tetenmasduki_, Rabu (1/11).

Ia menjelaskan pengecualian terhadap empat kategori barang itu sejalan dengan upaya mencegah banjir produk impor dan melindungi produk lokal sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

"Di luar positive list, tetap berlaku larangan impor barang dengan harga di bawah US0 dolar per unit melalui cross border e-commerce," katanya.

Dalam kesempatan terpisah, Airlangga mengatakan pemerintah juga akan memperkuat arus masuk barang impor dengan merevisi Permendag Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor di mana tata niaga impor diubah dari post border menjadi border untuk delapan komoditas.

Delapan komoditas itu yakni tas, elektronik, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya, mainan anak, alas kaki, dan pakaian jadi.

"Perubahan post-bordermenjadi border dimasukkan dalam perubahan Tata Niaga Impor di Permendag 25 Tahun 2022," ungkap Airlangga dalam keterangan resmi, Rabu (1/11).

[Gambas:Video CNN]

Dianhuang

Perlukah Kereta Cepat Dilanjutkan ke Surabaya, Apa Untung Ruginya?******

Pemerintah di era PresidenJokowi masih berambisi untuk melaksanakan pembangunan kereta cepat.

Lihat saja, setelah Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh diresmikan Oktober kemarin, pemerintahannya berencana melanjutkan proyek tersebut menuju Surabaya.

Jokowi bahkan menyebut proses studi kereta cepat dari DKI ke Kota Pahlawan itu sudah bergulir. Ia mengatakan jika proses studi sudah rampung dan kalkulasi sudah matang, maka kelanjutan proyek itu akan diputuskan.

Usut punya usut, Jokowi ternyata telah membuat komitmen dengan China untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Luhut pun membocorkan motif Jokowi kembali memilih Negeri Tirai Bambu. Menurutnya, bunga yang ditawarkan China lebih murah dibanding negara lain.

"Pak Jokowi mau kereta cepat Jakarta-Surabaya diterusin. Tadi saya dengar perjanjian dengan China sudah jalan, malah bunganya lebih murah daripada yang ditawarkan negara lain," kata Luhut dalam tayangan video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan, dikutip Minggu (29/10).

Luhut yakin pemerintah bisa melanjutkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dengan bermodal pengalaman mengerjakan Whoosh. Namun, ia mengakui masih ada permasalahan dalam proyek transportasi publik yakni pembebasan lahan.

"Kunci utamanya pembebasan lahan yang memang enggak jelas. Sekarang dengan kita punya pengalaman we don't have problem anymore," kata Luhut.

Teranyar, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I Kartika Wirjoatmodjo memastikan Indonesia bekerja sama dengan China untuk studi pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

Pria yang akrab disapa Tiko itu mengatakan saat ini pemerintah tengah menjalankan studi pembangunan proyek tersebut. Dalam proses ini, kata dia, Indonesia menggandeng China Railway Group Limited (CREC).

"Lagi bikin studinya. Kemarin dengan China kami tanda tangan untuk joint studydengan China Railway," ucapnya di Kantor Kemenko Merves, Jakarta, Selasa (31/10).

Lantas, sebenarnya perlukah kereta cepat dibangun lagi dan dilanjutkan dari Bandung ke Surabaya?

Ketua Institusi Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas menolak pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Ia mengingatkan pemerintah sebaiknya meninjau ulang urgensi proyek tersebut.

Apalagi, pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya tentu membutuhkan dana yang fantastis. Darmaningtyas memperkirakan biayanya bakal lebih dari Rp150 triliun.

Maklum, pembangunan Whoosh saja biayanya membengkak dari Rp76,95 triliun menjadi Rp131 triliun. Selain itu, jika proyek kereta kilat itu benar dilaksanakan, hal tersebut kian mempertebal narasi Jawa sentris.

"Dana lebih dari Rp150 triliun lebih baik untuk membangun jaringan kereta api di Merauke dan Kalimantan agar mereka juga memiliki jaringan kereta api," kata Darmaningtyas kepada CNNIndonesia.com.

Ia menyebut bukan hanya orang Jawa yang perlu difasilitasi dengan beragam infrastruktur transportasi yang aman dan nyaman. Tapi, masyarakat di luar Jawa juga memerlukan fasilitas yang sama.

Darmaningtyas menilai sangat tidak etis bila anggaran infrastruktur yang begitu besar hanya dialokasikan di Jawa. Padahal, Pulau Padi itu sudah surplus infrastruktur transportasi.

"Sedangkan luar Jawa yang masih minus infrastruktur transportasi justru terabaikan," imbuh Darmaningtyas.

Selain itu, ia juga curiga pemerintah bakal kembali memberikan jaminan seperti APBN agar pengembang dari luar mau menggarap proyek tersebut.

Belajar dari proses pembangunan Whoosh, Darmaningtyas tidak percaya kalau swasta akan mampu dan rela membiayai pembangunan kereta cepat tersebut.

Di dunia manapun, kata dia, swasta itu akan investasi di tempat yang menguntungkan. Oleh karena itu, jaminan dari pemerintah tetap mereka perlukan, sehingga mereka tidak khawatir akan rugi.

Hal lain yang perlu diperhatikan kalau pemerintah akan membangun Kereta Cepat Jakarta-Bandung-Surabaya adalah keberadaan bisnis penerbangan, jalan tol, dan layanan KAI yang ada saat ini.

Karenanya, jangan sampai nanti setelah ada kereta cepat Jakarta-Bandung-Surabaya lantas bisnis penerbangan Jakarta-Surabaya sepi dan Bandung-Surabaya tutup.

"Demikian pula trafficjalan Tol Trans Jawa bisa sepi sehingga operator jalan tol dirugikan. Ini akan menyebabkan permintaan perpanjangan konsesi karena traffictidak tercapai," ucap Darmaningtyas.

Boleh Lanjut Asal Tak Pakai APBN

Salam terakhir pada peringatan 10 tahun

Bulog Teken Kontrak Impor Beras 1 Juta Ton dari 4 Negara******

Perum Bulog meneken kontrakimpor beras sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan 1,5 juta ton dari empat negara. Keempat negara tersebut yakni Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Myanmar.

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan penambahan tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat cadangan beras pemerintah hingga 2024.

Ia menegaskan Bulog akan melaksanakan penugasan importasi beras dari negara mana saja yang memungkinkan dan memenuhi semua standar persyaratan.

Suyamto juga mengatakan meski pemerintah memberikan tambahan kuota penugasan impor sebanyak 1,5 juta ton, pelaksanaan akan disesuaikan dengan kebutuhan penyaluran dalam negeri.

Ia menjelaskan stok beras yang dikuasai Bulog saat ini sebanyak 1,45 juta ton. Kemudian dengan tambahan penugasan impor baru, maka jumlahnya akan semakin kuat untuk memenuhi kebutuhan penyaluran sampai tahun depan dalam upaya mempertahankan stabilitas harga beras.

Suyamto mengatakan pihaknya juga melakukan pemantauan intensif terkait harga beras saat ini. Menurut pihak tersebut, kenaikan harga beras disebabkan beberapa faktor, baik eksternal maupun internal dalam negeri, seperti El Nino dan situasi dalam negeri yang baru memasuki musim tanam.

"Masyarakat tidak perlu khawatir, pemerintah melalui Bulog menjamin kebutuhan beras tersedia di masyarakat dengan harga terjangkau walau di pasaran ada sedikit kenaikan harga. Kami melakukan pemantauan secara terus menerus di tengah situasi saat ini agar tetap terkendali," imbuh dia.

Hingga saat ini, Bulog menggelontorkan beras operasi pasar atau stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di seluruh Indonesia dengan jumlah total sebanyak 885 ribu ton.

Upaya stabilisasi tersebut akan terus berlanjut hingga harga beras di pasaran stabil.

Selain itu, Bulog juga sedang menyalurkan beras bantuan pangan untuk September, Oktober, dan November dengan jumlah total sebanyak 641 ribu ton kepada masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia.

[Gambas:Video CNN]