cara agar pulsa bisa jadi uang

Bayi labu saya

Perjalanan KRL Ditambah Mulai 1 Juni 2023, Termasuk di Jam Sibuk******

PT KAI Commutermengatakan perjalanan KRL bakal ditambah mulai 1 Juni 2023 seiring dengan pemberlakuan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) terbaru.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan pihaknya bakal mengoperasikan 1.133 perjalanan dengan 98 trainsetdi KRL Jabodetabek dalam Gapeka 2023.

Operasi KRL ini bisa terus bertambah seiring dengan pengembangan prasarana yang dilakukan pemerintah, terutamadouble trackManggarai.

"Nanti bisa mungkin di semester 1 (2023) bisa mengangkut 1 juta penumpang per hari," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (29/5).

Sebelumnya, Anne sempat menyinggung soal penambahan frekuensi perjalanan KRL di jam-jam sibuk. Ia merinci salah satunya ada di lintas Bogor, baik pagi maupun sore hari.

Anne mengatakan KAI Commuter akan mengoperasikan 420 perjalanan KRL Line Bogor dengan 41 rangkaian per 1 Juni. Ada juga tambahan untuk perjalanan lintas Depok-Manggarai/Jakarta Kota.

"Untuk perjalanan pada lintas Depok-Manggarai/Jakarta Kota pada jam sibuk pagi mulai pukul 04.00-08.00 WIB akan ditambah 2 perjalanan menjadi sebanyak 50 perjalanan dengan headwayselama 5 menit," jelasnya dalam keterangan resmi, Sabtu (27/5).

Sedangkan untuk perjalanan lintas Jakarta Kota-Nambo/Bogor pada jam sibuk sore hari mulai pukul 15.00-20.00 WIB akan ditambah 1 perjalanan. Dengan begitu, ada 52 perjalanan di lintas tersebut dengan headway rata-rata selama 5 menit.

Di lain sisi, Anne mengatakan pihaknya juga mengantisipasi pengguna yang transit di Stasiun Manggarai menuju arah Sudirman/Tanah Abang/Duri pada jam sibuk di pagi hari. KAI Commuter bakal menambah 13 perjalanan pada lintas Manggarai-Kampung Bandan menjadi 33 perjalanan.

"Sedangkan untuk pelayanan pengguna yang transit di Stasiun Manggarai dari arah Duri/Tanah Abang/Sudirman pada jam sibuk sore, KAI Commuter menambah 17 perjalanan menjadi 40 perjalanan pada lintas Kampung Bandan-Manggarai," tandas Anne.

[Gambas:Video CNN]

Kutipan Pemberontak

Harga Pasta Melonjak 17,5 Persen, Italia Bentuk Komisi Khusus******

Hargapastadi Italia melonjak 17,5 persen pada Maret dibanding periode yang sama tahun lalu. Harganya melesat dua kali lipat dari rata-rata inflasi nasional. Pasta tetap mahal meski hargabahan bakunya, gandum, turun beberapa bulan terakhir.

Pemerintah sampai membentuk komisi khusus untuk menangani inflasi pasta ini. Menteri Perindustrian Adolfo Urso mengetuai komisi tersebut. Adapun anggotanya mencakup parlemen, produsen pasta dan konsumen untuk membahas strategi meredakan kenaikan harga.

Krisis pasta dinilai genting lantaran merupakan makanan yang paling dicintai serta penting secara budaya. Rata-rata orang Italia mengkonsumsi sekitar 23 kg pasta per tahun.

Pemerintah bakal terus memantau harga di pasaran untuk melindungi konsumen, serta memastikan ada pengurangan yang signifikan dari sisi bahan baku hingga biaya energi.

Rabu (10/5) lalu, pihak Kementerian Perindustrian menjelaskan para produsen pasta menjamin kenaikan harga ini bersifat sementara. Mahalnya pasta lantaran 'membuang stok lama' saat biaya bahan baku tengah tinggi.

Assoutenti, kelompok hak konsumen, menuding invasi Rusia ke Ukraina telah memicu tsunami harga tinggi beberapa bahan baku pasta.

"Hari ini situasinya tampak berbeda karena beberapa biaya telah turun," kata Presiden Assoutenti Furio Truzzi, dikutip CNN Business, Jumat (12/5).

Sayangnya, inflasi pasta ini tak begitu menguntungkan petani gandum. Coldiretti, asosiasi petani terbesar Italia, menyebut harga gandum jenis durum turun 30 persen sejak Mei 2022.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Menelan Surga Kuno Lin Han

IHSG Redup ke 6.663 Jelang Libur Kenaikan Isa Almasih******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.663 pada Rabu (17/5) sore. Indeks saham melemah 13 poin atau turun 0,20 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,61 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 30,93 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 201 saham menguat, 331 saham terkoreksi, dan 210 saham lainnya stagnan. Terpantau, 8 dari 11 saham di indeks sektoral melemah dipimpin sektor energi yang minus 1,14 persen. Sedangkan, tiga sektor saham lainnya menguat dipimpin oleh infrastruktur yang bangkit 0,83 persen.

Sedangkan, bursa Amerika kompak berada di zona merah. Indeks S&P 500 melemah 0,64 persen, indeks NYSE Composite melemah 1,26 persen, dan indeks NASDAQ Composite melemah 0,18 persen.

[Gambas:Video CNN]

Puncak seni bela diri

Paripurna DPR, PKS******

Sejumlah fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk menunda pembangunan serta pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur.

Setidaknya ada dua fraksi yang meminta hal tersebut yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta Partai Demokrat dalam Rapat Paripurna tentang Penyampaian Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN TA 2024, Selasa (23/5).

Anggota DPR RI Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin mengatakan pembangunan IKN harus ditunda karena bukan hal yang urgent.

"Fraksi PKS berpandangan pemerintah lebih baik menunda pemindahan IKN sehingga belanja tersebut dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat, peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian dan belanja yang berkeadilan lainnya," ujarnya.

Senada, Anggota DPR Fraksi Demokrat Rizki Aulia Rahman Natakusumah menilai yang harus menjadi fokus dan prioritas pemerintah adalah menstabilkan harga kebutuhan pokok, bukan pembangunan IKN. 

Terlebih, saat ini kondisi perekonomian dunia termasuk Indonesia masih dibayangi sejumlah risiko.

"Anggaran yang sifatnya non prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda, dan difokuskan dulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil," jelas Aulia.

Sementara, sembilan fraksi lainnya menyetujui pemerintah melanjutkan pembangunan IKN Nusantara. Mayoritas berpandangan pembangunan tersebut bisa membantu percepatan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyampaikan dokumen KEM PPKF kepada pimpinan DPR RI.

Dalam dokumen tersebut, pemerintah sangat optimis bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 5,3 - 5,7 persen tahun depan. Hal ini sejalan dengan perekonomian yang konsisten pulih dari tekanan pandemi covid-19.

"Saat ini ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan pertumbuhan kuartal I-2023 pada level 5,03 persen yang menunjukkan bahwa resilient perekonomian Indonesia sangat baik," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna, Jumat (19/5) lalu.

Kemudian, laju inflasi pun disusun dengan target kisaran rendah mulai dari 1,5 persen sampai 3,5 persen. Hal ini berkaca pada tingkat inflasi Indonesia yang memang menjadi salah satu terbaik di antara negara G20.

[Gambas:Video CNN]

Keluarga Jun dari Surga Liar dan Alam Abadi

Badan Pangan Nasional Waspadai Kenaikan Harga Gula******

Badan Pangan Nasional/National Food Agency(NFA) menyiapkan sejumlah langkah strategis demi menjaga stabilitas harga guladi dalam negeri.

Hal ini tak lepas dari harga gula internasional yang melambung. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa mengatakan pemerintah merespon cepat perkembangan harga gula internasional.

Adapun mitigasi dan antisipasi yang dilakukan sejalan dengan upaya penguatan ekosistem gula nasional yang saat ini terus didorong.

"Kondisi ini mengakibatkan pasokan secara global turun dan harga gula dunia menjadi naik. Ini turut berdampak kepada harga berbagai aspek yang berkaitan dengan gula di dalam negeri," ujar Ketut melalui keterangan resmi, Kamis (25/5).

Dalam rangka mengantisipasi kondisi tersebut, kata dia, pemerintah melalui NFA memastikan perhitungan Neraca Gula Nasional sesuai dengan angka produksi dan kebutuhan/konsumsi di lapangan.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat koordinasi melalui pertemuan secara rutin dengan kementerian/lembaga dan seluruh stakeholder pergulaan nasional.

Ketut mengatakan mitigasi selanjutnya adalah dengan percepatanreviewdan penyesuaian Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP) gula konsumsi.

Tak hanya itu, pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan BUMN, BUMD, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Gabungan Pengusaha Tebu Indonesia (Gapgindo), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPPMI), Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI), hingga Asosiasi Pedagang Ritel Indonesia (APRINDO).

Menurutnya, penguatan koordinasi sangat penting guna mendapatkan big picture tentang kondisi dan perkembangan pergulaan nasional dari hulu hingga hilir. Ketut menyebut dengan gambaran yang utuh maka langkah dan kebijakan yang diterapkan bisa tepat sasaran.

"Setelah mendapatkan gambaran yang utuh, kita buat dan atur regulasinya dari mulai menata pola produksi serta menata ulang harga acuan yang kita tetapkan, sehingga harga itu wajar di tingkat petani, pedagang, dan konsumen sesuai harga keekonomian saat ini," ungkapnya.

Terkait HAP, NFA NFA telah menginisiasi pertemuan dengan seluruh stakeholder gula nasional guna membahas usulan dan masukan mengenai berapa besaran HAP yang wajar.

Ketut menuturkan selanjutnya usulan HAP tersebut akan masuk ke dalam pembahasan rapat koordinasi teknis dan rapat koordinasi terbatas bersama Kementerian Koordinator Perekonomian.

"Setelah dibahas dan disetujui di Rakortas bersama Kemenko Perekonomian, selanjutnya HAP tersebut akan diundangkan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional," imbuhnya.

Saat ini regulasi HAP gula konsumsi yang berlaku tertuang dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2022. Dalam Perbadan tersebut ditetapkan HAP gula konsumsi di tingkat produsen Rp 11.500 per kg, di tingkat konsumen Rp 13.500 per kg untuk ritel modern, serta Rp 14.500 per kg di Indonesia Timur.

Sementara itu, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan prioritas pemerintah saat ini adalah menjaga keseimbangan harga gula nasional baik di tingkat petani, pelaku industri, pedagang, dan konsumen.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar harga komoditas pangan dipastikan stabilitas dan keseimbangannya, sehingga petani, pedagang, dan konsumen bisa mendapatkan benefit yang wajar.

Ia juga menekankan kondisi harga gula yang naik akibat pasokan yang melandai tersebut bisa menjadi peluang yang baik untuk Indonesia.

"Benar kita memang harus mengantisipasi kenaikan tersebut, namun ini juga menjadi peluang bagi Indonesia untuk mulai meningkatkan produksinya secara bertahap, sehingga Indonesia bisa kembali menjadi salah satu produsen gula yang diperhitungkan," ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya terus mendorong agar proses review dan penyesuaian HAP Gula Konsumsi bisa segera rampung dan diundangkan.

Arief menilai angka HAP yang lebih tinggi dari sebelumnya dapat menstimulasi para petani tebu semakin giat berproduksi, dengan begitu bisa mendongkrak produksi gula nasional kedepannya.

Di sisi lain, Arief juga mendorong pembenahan tata kelola industri gula nasional dari sisi on farm dan off farm. Beberapa tantangan yang tengah dibenahi diantaranya terkait harga dan ketersediaan pupuk serta perluasan lahan kebun tebu untuk memenuhi bahan baku tebu pabrik gula.

[Gambas:Video CNN]

Direktur Kasdim

Luhut Lapor Jokowi 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan melapor ke Jokowi bahwa pemilik 9 juta hektare lahan sawitbelum bayar pajak.

Kesimpulan itu ia dapat setelah meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Luhut bercerita beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada BPKP untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit. 

Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya. 

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Luhut mengatakan selain kepada Jokowi, dirinya telah menginformasikan temuan itu ke Menkeu Sri Mulyani. 

"Jadi saya bilang sama Menteri Keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuh Luhut.

Selain menginformasikan ke Sri Mulyani, ia juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.

[Gambas:Video CNN]

Ketimbang mengambil langkah hukum, Luhut menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

"Kalau dibawa ke pengadilan, seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), 2023 gak selesai-selesai. Kungfu pengadilan itu macam-macam. Jadi bikin sederhana saja," tandasnya.