vip 99 slot

Legenda Pembunuh Setan

Pemda DKI Belum Bahas Rencana Kenaikan Tarif TransJakarta******

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan belum ada pembahasan soal kenaikan tarif TransJakarta hingga saat ini.

Penegasan itu dilontarkan usai munculnya survei yang dilakukan Pemprov DKI mengenai kenaikan tarif TransJakarta menjadi Rp5.000. Sejak 2007 hingga sekarang, tarif bus TransJakarta tak pernah naik, yakni Rp3.500.

"Belum dibahas dan belum direncanakan. Belum ada perencanaan kenaikan tarif," kata Syafrin di Jakarta Timur, Rabu (17/5).

"Tentu survei itu karena ada usulan dari DTKJ. Kita melihat ada usulan, jadi kita survei sebatas itu aja," katanya.

Sebelumnya, PT TransJakarta melakukan survei soal kenaikan tarif TransJakarta dan mikrotrans pada pertengahan April lalu.

"Adanya usulan penyesuaian tarif TransJakarta dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menjadi Rp4.000 dan Rp5.000 pada waktu sibuk (07:01-10:00 dan 16:01-21:00)," tulis Tranjakarta, pada April lalu.

CNNIndonesia.commencoba mengakses survei itu. Di bagian awal, pengguna diminta untuk mengisi identitas dan penilaian terhadap layanan TransJakarta selama ini. Lalu pengguna diberi pertanyaan, bagaimana jika TransJakarta reguler naik menjadi Rp5.000?. Selain itu, muncul juga pertanyaan 'bagaimana jika layanan (mikrotrans) atau Jaklingko naik menjadi Rp1.000.

Langit Fantasi Sembilan Warna

Link dan Cara Cek Hasil Rekrutmen Bersama BUMN 2023******

Cek hasil Rekrutmen Bersama BUMN 2023 bisa dilakukan langsung di situs resmi Forum Human Capital Indonesia (FHCI) BUMNpada awal Juni ini.

FHCI BUMN selaku penyelenggara rekrutmen mewanti-wanti peserta agar tak tertipu dengan modus penipuan yang mengatasnamakan Rekrutmen Bersama BUMN 2023.

Hasil RBB 2023 bisa diakses langsung melalui situs rekrutmenbersama.fhcibumn.id dengan masuk ke akun peserta dan menuju ke menu 'Lamaran'. Setidaknya ada tiga ciri utama pengumuman palsu.

Kedua, peserta diminta melakukan pembayaran tiket pesawat dan diberikan janji bahwa semua biaya akan diganti alias direimburse di kemudian hari.

Ketiga, FHCI BUMN meminta peserta Rekrutmen Bersama BUMN 2023 mewaspadai pengumuman dengan logo buram atau kabur pada kop surat.

"Setiap tahapan tidak dipungut biaya! Informasi resmi terkait Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2023 hanya disampaikan melalui akun @kementerianbumn dan @FHCI.BUMN," tulis akun Instagram resmi FHCI BUMN, dikutip Selasa (6/6).

Pengumuman hasil RBB 2023 memang dinanti para peserta, pasalnya jadwal tes online tahap pertama bakal digelar pada 12 Juni-21 Juni 2023. Dengan begitu, hasil seleksi administrasi bakal diumumkan sebelum 12 Juni yang bisa dicek peserta tes secara berkala di situs dan akun media sosial resmi FHCI BUMN.

Setelah hasil pengumuman seleksi administrasi, masih ada sejumlah tahapan yang harus dilalui peserta. Berikut jadwal dan tahapan Rekrutmen Bersama BUMN 2023:

1. Registrasi dan Seleksi Administrasi
Tahap registrasi ini sudah ditutup, yakni meliputi proses pendaftaran dan seleksi administrasi oleh PIC BUMN pada 11-20 Mei 2023. Peserta tinggal menunggu pengumuman pada awal Juni ini.

2. Tes TKD dan Akhlak (Tes Online Tahap I)
Tahap kedua ada Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Akhlak dengan pembobotan TKD 40 persen dan akhlak 60 persen.

Tes TKD dan Akhlak dilakukan pada 12 Juni-21 Juni 2023 yang hasilnya bakal diumumkan pada Juli nanti.

3. Tes Bahasa Inggris (Tes Online Tahap II)
Tahap ketiga adalah tes kemampuan berbahasa Inggris. Peserta RBB 2023 harus mencapai skor yang ditentukan yaitu >450 dan mendapat ranking sesuai ratio.

Tes Bahasa Inggris dijadwalkan pada 20 Juli hingga 22 Juli mendatang yang hasilnya akan diumumkan pada Agustus 2023.

4. Tes oleh BUMN
Para peserta akan mengikuti tes yang diadakan oleh BUMN pada tahap keempat. Tahap ini digelar pada 9 Agustus-24 Agustus 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- Tes Kompetensi Bidang
- User interview
- Sosmed Analytic & Digital
- Mindset
- Medical Check Up (MCU)

5. Pengumuman Final
Tahap kelima adalah pengumuman berdasarkan hasil kelulusan tes oleh BUMN. Nantinya, pengumuman final akan di-input melalui sistem sekitar pertengahan Agustus 2023.

[Gambas:Video CNN]

Aku mungkin monster

Pakar Ungkap Kerugian Fatal RI Jika Izinkan Keruk Pasir Laut******

Dosen Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University Zulhamsyah Imran menjelaskan sederet kerugian dan dampak pengerukan dan ekspor pasir laut yang direstui Presiden Joko Widodo lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023.

Pertama, kata Zulhamsyah, bakal muncul lubang permanen imbas penyedotan pasir laut. Kedua, lumpur dan pasir laut bakal bercampur sehingga membuat air laut keruh.

"Lalu (ketiga), lumpur mengandung nutrien yang merupakan sumber primer untuk fitoplankton, produktivitas perikanan tangkap. (Ekspor pasir laut) untuk perikanan sangat tidak baik. Traffic Separation Scheme (TSS) semakin tinggi, sinar matahari tidak masuk, tidak terjadi fotosintesis," ujar dia dalam diskusi virtual di kanal YouTube Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Minggu (11/6).

"Ini terdampak ke Jakarta sekalipun, main island. Pulau Pramuka akan terjadi abrasi, pohon-pohon mangrove bisa roboh. Di Papua, Mimika pohon-pohon tinggi roboh, akibatnya abrasi," katanya soal ancaman kelima.

Keenam, Zulhamsyah mewanti-wanti pulau kecil di Indonesia akan hilang. Ia merinci ada 24 pulau kecil tenggelam sejak 2005. Jika pengerukan dan ekspor pasir laut dilanggengkan, ia menyebut Indonesia tinggal menunggu waktu melihat langsung kota-kota dan pulau tenggelam.

"Ada 24 pulau kecil sudah tenggelam sejak 2005. Apakah akan kita tenggelamkan lagi pulau-pulau kita dan pindahkan ke negara lain? Apakah kita berpikir negara akan rugi hanya untuk kepentingan kapitalis? Bicara banjir rob, kota tenggelam tinggal menunggu waktu. Bisa dipercepat dengan proses ini," katanya.

Lihat Juga : 5 Alasan Walhi dan Greenpeace Tolak PP Soal Sedimentasi Pasir Laut

Selain itu, Ketua Umum KNTI Dani Setiawan menilai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono melakukan praktik bisnis barbar dengan mengizinkan pengerukan dan ekspor pasir laut.

Ia pun meminta pemerintah mengakui bahwa beleid tersebut merugikan lingkungan. Menurutnya, pemerintah jangan menganggap rakyat dan nelayan bodoh soal dampak eksploitasi pasir laut.

"Ini satu model praktik eksploitasi sumber daya alam yang sangat barbar, sangat purba. Dulu kita lihat sampai sekarang proses eksploitasi menggali lubang tambang lalu diekspor dengan tanah-tanahnya ke luar negeri. Ditolak, sekarang mau diulang lagi. Ini praktik model bisnis purba, kuno, barbar, ingin diulang dalam PP ini," kata Dani.

Lihat Juga : Menteri KKP: Pengerukan Sedimentasi untuk Reklamasi IKN-Dalam Negeri

Sementara itu, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya mengatakan penerbitan PP Nomor 26/2023 dikarenakan banyaknya permintaan reklamasi di dalam negeri termasuk untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dia mengungkapkan sedimentasi pasir setiap tahun di Indonesia terjadi 20 miliar kubik. Maka, permintaan reklamasi dalam negeri harus menggunakan pasir sedimentasi tersebut.

Tuan Elang Salju

Kementerian BUMN Akan Jadikan Waskita Anak Usaha Hutama Karya******

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pemerintah membuka peluang untuk menjadikan PT Waskita Karya sebagai anak usaha PT Hutama Karya. Cara yang dilakukan adalah dengan menginbrengkan 70 persen saham pemerintah di Waskita Karya ke Hutama Karya.

"Ide sementara kita menginbrengkan saham pemerintah ke HK. Nanti porsi pemerintah kan publik ya. Saya lupa kalau tidak salah sekitar 70-an persen itu akan diinbrengkan ke Hutama Karya," ungkap Tiko, sapaan, akrabnya, di gedung DPR, Senin (5/6).

Jika opsi tersebut mau diambil, Tiko menyebut Waskita Karya harus menyelesaikan terlebih dahulu proses restrukturisasi keuangannya. Pasalnya Hutama Karya itu sendiri sudah memiliki tugas berat yaitu menyelesaikan Trans Sumatra.

Tiko menyebut dengan inbreng saham pemerintah tersebut, Waskita akan diuntungkan karena akan lebih mudah memperoleh proyek konstruksi. Hutama Karya akan memberikan proyek ke Waskita.

"Jadi tujuannya itu ke depan itu dia ada proyek yang steady dari atas gitu. Kalau sekarang kan dia ikut nge-bid di mana-mana tapi kalah bersaing. Nanti malah bukan untung malah boncos terus, dapat project rugi terus," papar Tiko.

[Gambas:Video CNN]

Katalog dewa perang terkuat

Susi Bicara soal Bahaya Besar Usai Jokowi Izinkan Pasir Laut Diekspor******

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berharap Presiden Joko Widodo membatalkan keputusannya dalam membuka keran ekspor pasir laut.

"Semoga keputusan ini dibatalkan. Kerugian lingkungan akan jauh lebih besar. Climate change sudah terasakan dan berdampak. Janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut," tulis Susi dalam akun resmi Twitternya, Senin (29/5).

Sebelumnya, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lihat Juga : Jokowi Izinkan Kapal Asing Keruk dan Ekspor Pasir Laut RI

Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri esdm atau gubernur.

Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor juga wajib mendapatkan perizinan berusaha di bidang ekspor dari menteri perdagangan.

"Pelaku usaha yang memiliki izin pemanfaatan pasir laut wajib membayar PNBP," katanya Jokowi seperti dikutip dari beleid tersebut, Senin (29/5).

Selain membayar PNBP, Jokowi juga mewajibkan pelaku usaha itu membayar pungutan lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Monster Apartemen Sehari-hari

InJourney Minta PMN Buat Bangun Pusat Konvensi di KEK Sanur Bali******

Holding BUMNpariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) alias InJourney meminta suntikan modal negara sebesar Rp143 miliar untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)Sanurdi Denpasar, Bali.

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengungkapkan penyertaan modal negara (PMN) itu salah satunya digunakan untuk membangun pusat konvensi (convention center).

"Total PMN yang kami ajukan sebesar Rp143 miliar dari total pengembangan yang dilakukan sendiri oleh korporasi sebesar Rp1,7 triliun. Ditambah dengan investasi yang kami raih dari KEK Sanur ini Rp1 miliar," ujar Doni saat rapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6) kemarin.

Pengajuan PMN untuk KEK Sanur sendiri merupakan bagian dari permintaan suntikan dana InJourney senilai Rp1,19 triliun.

Selain pengembangan KEK Sanur, sekitar Rp1,05 triliun dari suntikan dana itu akan digunakan untuk membayar utang pengembangan KEK Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Proyek pengembangan KEK Mandalika tercatat masih memiliki utang sebesar Rp4,6 triliun. Utang tersebut terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang sebanyak Rp3,4 triliun.

Lebih lanjut, Komisi VI DPR telah menyetujui pengajuan PMN InJourney itu pada rapat yang digelar hari ini bersama Menteri BUMN Erick Thohir.

[Gambas:Video CNN]