bangbona

Waktu yang tepat untuk menghidupkan kembali

Daftar 3 Menteri di Pusaran Izin Keruk dan Ekspor Pasir Laut******

Izin tiga menteri diperlukan untuk memuluskan izin pengerukan dan ekspor pasir laut.

Restu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penambangan hingga ekspor pasir laut tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid tersebut resmi diundangkan pada 15 Mei 2023.

Dalam pasal 1 ayat 7 beleid tersebut dijelaskan bahwa izin pemanfaatan pasir laut adalah izin yang diterbitkan oleh menteri untuk melakukan kegiatan pembersihan dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut. Menteri terkait yang berhak memberi izin dicantumkan dalam pasal 1 ayat 9.

Hal itu dipertegas di pasal 1 ayat 10 yang menyebut kementerian adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

Dengan kata lain, izin pemanfaatan pasir laut harus diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono.

Lalu, pasal 10 mengatur soal pelaku usaha yang boleh terlibat dalam urusan pembersihan hasil sedimentasi di laut. Di pasal 10 ayat 2 dijelaskan pelaku usaha boleh melakukan pengambilan, pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan/atau penjualan hasil sedimentasi di laut.

Namun, penjualan pasir laut baru boleh dilakukan setelah perusahaan mendapatkan izin usaha pertambangan untuk penjualan. Dengan begitu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif berperan untuk memuluskan hal ini.

"Izin usaha pertambangan untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijamin penerbitannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batu bara atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah melalui kajian oleh tim kajian dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi pasal 10 ayat 4.

Sementara itu, izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam pasal 15 ayat 3. Pasal ini menjabarkan apa yang sudah disinggung soal ekspor pasir laut di pasal 9 ayat 2.

"Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf d wajib mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan," tulis beleid tersebut.

Kemudian, pada pasal 15 ayat 5 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut soal ekspor pasir laut bakal diatur dalam bentuk peraturan menteri.

Dengan kata lain, akan ada peraturan menteri perdagangan (permendag) yang diterbitkan Mendag Zulkifli Hasan untuk memuluskan izin ekspor tersebut.

Terlepas dari keterlibatan 3 menteri untuk memuluskan penambangan hingga ekspor pasir laut, sikap Jokowi ini berlawanan dengan pelarangan 20 tahun lamanya.

Sebelum terbit beleid ini, pasir laut dilarang diekspor sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil.

Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

[Gambas:Video CNN]

Arena Para Dewa dari Dunia Lain

Daftar 7 Perusahaan yang Didenda KPPU Rp71 M Buntut Timbun Migor******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan total denda Rp71,28 miliar kepada 7 perusahaan yang terbukti menimbun minyak gorengpada 2022 lalu.

Majelis Komisi langsung mengumumkan putusan tersebut di Kantor Pusat KPPU Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (26/5). Putusan itu tertuang atas Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 19 Huruf c dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia.

"Majelis Komisi memutuskan bahwa 7 terlapor, yakni Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor XVIII, Terlapor XX, Terlapor XXIII, dan Terlapor XXIV secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 19 huruf c terkait pembatasan peredaran/penjualan barang," tulis keterangan resmi KPPU, Sabtu (27/5).

Mereka juga menyimpulkan struktur pasar dalam industri minyak goreng adalah oligopoli ketat dengan konsentrasi pasar tinggi, yakni konsentrasi rasio empat grup pelaku usaha sebesar 71,52 persen.

"Ini mempengaruhi perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar termasuk potensi terjadinya penetapan harga minyak goreng yang diduga dilakukan oleh para terlapor," jelasnya.

"Tindakan tersebut dilakukan secara sengaja untuk mempengaruhi kebijakan HET. Ketidakpatuhan ini menimbulkan kelangkaan minyak goreng yang berakibat pada penurunan kesejahteraan (deadweight loss) masyarakat," sambung Majelis Komisi.

KPPU mengatakan selepas kebijakan HET dicabut pasokan minyak goreng kemasan kembali tersedia di pasar dengan harga relatif lebih tinggi dibandingkan harga sebelum terbitnya kebijakan HET.

Sementara itu, KPPU memutuskan 27 terlapor tidak bersalah terkait penetapan harga. Sebelumnya, KPPU menduga perusahaan tersebut melanggar pasal 5 dan melakukan kartel minyak goreng.

Kasus ini merupakan inisiatif KPPU yang sudah bergulir sejak 2021. Pemeriksaan pendahuluan atas perkara ini dilakukan Majelis Komisi sejak 20 Oktober 2022 dan dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan sejak 25 November 2022, serta perpanjangan pemeriksaan lanjutan hingga 4 April 2023.

[Gambas:Video CNN]

Berikut 7 perusahaan yang terbukti bersalah dan didenda total Rp71,28 miliar:

1. PT Asianagro Agungjaya (Terlapor I) didenda Rp1 miliar
2. PT Batara Elok Semesta Terpadu (Terlapor II) didenda Rp15,24 miliar
3. PT Incasi Raya (Terlapor V) didenda Rp1 miliar
4. PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Terlapor XVIII) didenda Rp40,88 miliar
5. PT Budi Nabati Perkasa (Terlapor XX) didenda Rp1,76 miliar
6. PT Multimas Nabati Asahan (Terlapor XXIII) didenda Rp8,01 miliar
7. PT Sinar Alam Permai (Terlapor XXIV) didenda Rp3,36 miliar

Pengumuman terakhir China Entertainment

Bantuan Pangan Stunting Cair 81,5 Persen per 25 Mei 2023******

Badan Pangan Nasional (Bapanas)/ National Food Agency (NFA) mencatat realisasi penyaluran bantuan panganstunting mencapai 81,5 persen per 25 Mei 2023. Bantuan diberikan kepada 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS) di 7 provinsi di Indonesia.

"Daging ayam dan telur ayam merupakan sumber protein yang baik bagi pemenuhan gizi dan nutrisi. Dengan mendistribusikannya sebagai bantuan pangan, maka pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat khususnya keluarga berisiko stunting memperoleh asupan gizi dan nutrisi yang cukup untuk mencegah dan mengurangi stunting," ujar Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, di Jakarta, seperti dikutip Antara, Jumat (26/5).

Apabila dirinci, penyaluran bantuan stunting tahap pertama mencapai 1,1 juta paket yang terdiri dari 57 ribu paket (89 persen) di Banten, Jawa Barat 405 ribu paket (99 persen), Jawa Tengah 322 ribu paket (99 persen), Jawa Timur 314 ribu paket (82 persen).

Menurut Arif, penyaluran bantuan pangan stuntingtersebut bukan hanya membawa dampak positif bagi penurunan angka stunting, tetapi juga bagi pengendalian inflasi dan penguatan ekosistem perunggasan nasional.

"Diakui para peternak hadirnya pemerintah melalui BUMN Pangan sebagai off takerturut berkontribusi menjaga stabilitas harga jual telur dan daging ayam di tingkat peternak, sehingga dampaknya sangat luas," ujarnya lagi.

Arif menambahkan Bapanas telah mengintegrasikan program penurunan stunting ini dalam gerakan konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA), melalui kerja sama pengelolaan Rumah B2SA bersama Tim Penggerak (TP) PKK Pusat.

Rumah Pangan B2SA merupakan pusat edukasi dan sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat untuk pemenuhan gizi dan pencegahan stunting. Saat ini sudah mulai berjalan di Binjai, Sumatera Utara dan akan diduplikasi lebih luas di kabupaten/kota lainnya.

Penyaluran bantuan pangan stunting dijalankan Bapanas bersama Holding BUMN Pangan ID FOOD dengan menyalurkan masing-masing ayam ukuran 1 ekor dalam bentuk karkas dengan ukuran sekitar 0,9-1,1 kg, dan 1 tray telur ayam atau sebanyak 10 butir telur.

Bantuan disalurkan dalam tiga tahap selama tiga bulan yang sudah dimulai sejak April atau sebelum Lebaran, dan akan dilaksanakan hingga Juli 2023.

[Gambas:Video CNN]

Dewa segala alam

Aa Gym Mundur dari Kursi Komisaris Elzatta******

Ustadz Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym mengundurkan diri dari posisi komisaris independen perusahaan busana muslim milik PT Bersama Zatta Jaya Tbk (ZATA) atau Elcorps dengan merek dagang Elzatta. Pengunduran diri tersebut diterima perseroan pada 23 Mei lalu.

Elzatta kemudian menyetujui pengunduran diri Aa Gym pada 25 Mei dalam Rapat Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

"Berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 23 Mei 2023, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab atas tindakan pengawasan yang dijalankan perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan dan disertai ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada perseroan selama memangku jabatannya," bunyi ringkasan risalah RUPST PT Bersama Zatta Jaya Tbk.

Aa Gym diangkat sebagai komisaris independen Elzatta pada Oktober lalu. Pengangkatan itu dilakukan saat perseroan akan melakukan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) pada 10 November lalu.

Sebagai komisaris, Aa Gym bertanggung jawab atas pengawasan kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasehat kepada direksi.

Dia juga bertugas memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam prospektus tersebut, gaji dan tunjangan yang diterima Dewan Komisaris untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah senilai Rp214,2 juta, Rp998,8 juta dan Rp1 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Lahir pada tahun 1984

Sejarah Hotel Sultan yang Kini Diambil Alih Pemerintah******

Pemerintah resmi ambil alih pengelolaan Hotel Sultanyang berlokasi di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama pada Maret 2023 lalu. Menurutnya, pengelolaan jatuh ke tangan pemerintah setelah memenangkan sengketa lahan dengan PT Indobuildco.

Satya menjelaskan, bahkan dalam amar putusan PK-1 majelis hakim MA itu, PT Indobuildco dihukum untuk membayar royalti kepada Kemensetneg dalam hal ini kepada PPK GBK.

Dengan putusan ini, maka menandai kepemilikan baru Hotel Sultan adalah pemerintah setelah selama ini dimiliki oleh pihak swasta.

Awal Mula Pembangunan Hotel Sultan hingga Dikuasai Swasta

Berdasarkan CNBCIndonesia yang mengutip arsip Gatra (2005), Hotel Sultan selama ini dikuasai oleh keluarga Sutowo. Di mana, pembangunannya menggunakan uang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Awal mulanya, Hotel Sultan dibangun dengan tujuan untuk menjamu para tamu konferensi pariwisata se-Asia Pasifik pada 1971 silam yang rencananya dihadiri sekitar 3.000 orang. Saat itu, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah tapi tidak memiliki banyak hotel berskala internasional untuk menampung para tamu.

Karenanya, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin yang saat itu menjabat mengajukan surat kepada Pertamina untuk membangun hotel untuk menjamu para tamu. Kala itu, Direktur Utama Pertamina dijabat oleh Ibnu Sutowo (1968-1978).

Ali mengajukan pembangunan hotel kepada Pertamina karena perusahaan negara tersebut sedang berada di masa kejayaan dan tengah banyak uang. Apalagi, pihak swasta memang tidak diperbolehkan membangun hotel di lahan milik negara.

Permintaan Ali pun disetujui oleh Ibnu dan pada 1973 pembangunan hotel tersebut dimulai di bawah bendera PT Indobuild Co.

Dalam kesaksian Ali Sadikin, berdasarkan arsip Detik (30/1/2007), dia awalnya percaya kalau PT Indobuild Co milik Pertamina. Namun, saat hotel tersebut berdiri pada 1976 dia merasa ditipu Sutowo karena ternyata PT Indobuild Co bukan milik BUMN tersebut.

"Saya baru tahu Indobuild Co itu bukan Pertamina. Iya, saya tertipu," kata Ali Sadikin.

Berdasarkan buku Kiprah Keluarga Ibnu Sutowo oleh Tempo, hotel itu memiliki 1.104 kamar, sembilan ruang banquet dan satu ballroom, fasilitas olahraga dan rekreasi, serta beragam fasilitas hotel lima lainnya.

Hotel tersebut kemudian bekerja sama dengan jaringan hotel internasional, Hilton Hotels Corporation, yang membuat hotel di Senayan itu awalnya diberi nama Hotel Hilton.

Dari sinilah kontroversi hotel yang kini bernama Hotel Sultan itu berawal. Pemerintah memperbolehkan pihak swasta membangun dan mengelola bangunan di lahan negara. Bahkan, PT Indobuild Co diberi HGB selama 30 tahun.

PT Indobuild Co sendiri adalah milik keluarga Ibnu Sutowo, tepatnya dikelola langsung oleh anaknya, Pontjo Sutowo. Dengan kata lain, hotel tersebut bukan menjadi milik negara, tetapi malah dikendalikan keluarga Sutowo.

Setelah kontroversi berlangsung puluhan tahun, akhirnya saat ini pemerintah berhasil memenangkan hak kelola Hotel Sultan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Shenglongxu

Inflasi Inggris Tak Lagi Dua Digit, Pertama Kali Sejak Agustus 2022******

Inflasi Inggris berhasil turun dari 10,1 persen ke 8,7 persen pada April 2023 alias tak lagi di level dua digit. Capaian ini pertama kalinya sejak Agustus 2022, di mana inflasi Negeri Tiga Singa itu selalu di atas 10 persen.

Namun, angka inflasi tersebut masih di atas jajak pendapat ekonom di Reuters yang meramal inflasi Inggris menyentuh 8,2 persen.

"Harga listrik dan gas menyumbang 1,42 poin persentase terhadap penurunan inflasi tahunan di April," tulis laporan Kantor Statistik Nasional (ONS), dikutip dari CNBC, Rabu (24/5).

Meski turun, inflasi Inggris masih tinggi dan Bank of England terus menaikkan suku bunga acuan untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut menjadi 4,5 persen pada awal bulan ini. Sikap ekonom yang menentang ancaman resesi tampak tak menggoyahkan pilihan Bank of England.

Regulator Energi Pemerintah Inggris Ofgem lantas menyarankan Bank of England tidak terus menerus mengerek suku bunga acuan. Jika diteruskan, krisis biaya hidup disebut bakal semakin parah.

"Penurunan inflasi April cukup besar bagi Komite Kebijakan Moneter untuk mempertahankan suku bunga bulan depan, tetapi jika mereka terus mengambil risiko pengetatan yang berlebihan itu bisa memperburuk krisis biaya hidup dan tekanan pada bisnis," kata Ofgem.

Terlepas dari itu, inflasi Inggris menyentuh 9,9 persen Agustus 2022 lalu. Inflasi yang meroket ini disebabkan tagihan energi imbas perang Rusia dan Ukraina.

[Gambas:Video CNN]