sultan138 579Jutaan kata 288254Orang-orang telah membaca serialisasi
《limetogel》
Buwas Jamin Tak Akan Krisis Pangan Meski Cadangan Beras Menipis******Jakarta, CNN Indonesia--
Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso atau Buwas menjamin Indonesia tidak akan mengalami krisis pangan, meskipun cadangan beraspemerintah (CBP) tidak terpenuhi hingga akhir tahun ini.
CBP yang dikelola Bulog ditargetkan mencapai 1 juta-1,2 juta ton pada akhir tahun ini. Sedangkan, CBP saat ini hanya 295,3 ribu ton.
Buwas mengatakan meskipun cadangan beras pemerintah memadai, cadangan yang ada di masyarakat masih memadai. Hal itu ditunjukkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS).
Buwas menerangkan CBP tetap perlu dipenuhi karena akan digunakan untuk menjaga stabilitas harga beras, termasuk dengan operasi murah. Jika tidak bisa mendapatkan pasokan beras dari dalam negeri, maka beras harus diimpor.
Namun, dia menilai impor beras juga tidak mudah saat ini karena banyak negara yang membatasi sampai menutup pintu ekspor mereka. Bahkan, ada salah satu negara yang awalnya setuju untuk mengekspor beras ke Indonesia, namun dibatalkan karena tidak siap dalam waktu yang singkat.
Lihat Juga :Buwas soal Impor Beras: Belum Tentu Penuhi Target Cadangan 1 Juta Ton |
Ia mengatakan target CBP minimal 1 juta ton rencananya dipenuhi dari beras dalam negeri 500 ribu ton dan beras impor 500 ribu ton. Namun, Bulog hanya bisa mendapatkan 166 ribu ton beras dalam negeri.
Sedangkan beras impor masih diupayakan minimal 200 ribu ton di bulan ini.
"Sampai dengan Desember ini kita harusnya mendatangkan 500 ribu ton, tapi sangat tidak mungkin. Jadi yang paling mungkin dengan segala upaya paling hebat 200 ribu ton, sisanya kita liat situasi," kata Buwas.
[Gambas:Video CNN]
Jokowi Pangkas Modal Inalum Rp48 T Demi Bentuk Usaha Tambang Baru******Jakarta, CNN Indonesia--
Presiden Jokowimengurangi nilai penyertaan modal negara (PMN) untuk PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atawa Inalumsebesar Rp48,74 triliun.
Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 2022 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium.
Mengutip beleid tersebut pada Jumat (9/12), pengurangan PMN itu adalah untuk mengembangkan ekosistem bisnis dan industri pertambangan yang lebih optimal dan efisien. Selain itu, juga untuk melanjutkan kebijakan pemerintah dalam holding pertambangan.
"Bahwa dalam rangka pembentukan strategic holdingsebagai mana dimaksud dalam huruf b, perlu terlebih dahulu dilakukan pengurangan penyertaan modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium yang selanjutnya digunakan sebagai penyertaan modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan," demikian bunyi beleid tersebut.
Lebih rinci, pengurangan PMN itu terdiri dari 15,61 miliar saham Seri B pada PT Aneka Tambang Tbk, 4,84 miliar saham Seri B pada PT Timah Tbk, 7,49 miliar saham Seri B pada PT Bukit Asam Tbk, dan 21.300 saham PT Freeport Indonesia.
[Gambas:Video CNN]
Adapun beleid tersebut telah ditetapkan dan diundangkan pada 8 Desember 2022.
Pengurangan PMN ini menjadikan kepemilikan saham Inalum pada PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Freeport Indonesia beralih menjadi saham milik negara pada PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Freeport Indonesia.
Selanjutnya, pengalihan saham itu pun mengakibatkan kepemilikan saham negara pada PT Aneka Tambang Tbk menjadi sebesar 65 persen atau sebesar Rp1,56 triliun. Jumlah itu terdiri dari 1 saham Seri A dwi warna dengan nilai sebesar Rp100 dan 15,61 miliar saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp1,56 triliun.
Sementara itu untuk kepemilikan PT Timah Tbk menjadi sebesar 65 persen atau sebesar Rp242,05 miliar yang terdiri atas 1 saham Seri A dwi warna dengan nilai nominal sebesar Rp50 dan 4,84 miliar saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp50 atau sebesar Rp242,05 miliar.
Untuk kepemilikan PT Bukit Asam Tbk menjadi sebesar 65 persen atau sebesar Rp749 miliar yang terdiri atas 5 saham Seri A dwi warna dengan nilai nominal Rp100 atau sebesar Rp500 dan 7,49 miliar saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp100 atau sebesar Rp749 miliar.
Sedangkan, kepemilikan PT Freeport Indonesia menjadi sebesar 5,62 persen atau sebesar US,13 juta yang terdiri atas 21.300 saham dengan nilai nominal sebesar US0 .
Kepemilikan saham negara itu mengakibatkan status PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Bukit Asam Tbk menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sementara, Inalum tidak lagi memiliki saham PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Freeport Indonesia.
(mrh/agt)Pemprov Malut Minta BKPM Cabut Izin Pengelola Pulau Widi******Jakarta, CNN Indonesia--
Pemerintah Provinsi Maluku Utara(Malut) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melayangkan surat ke BKPM atau Kementerian Investasi terkait permohonan pencabutan izin pengelolaan Pulau Widi oleh Leadership Islands Indonesia (LII).
Kepala DPMPTSP Provinsi Malut Bambang Hermawan membenarkan bahwa lembaganya telah mengeluarkan surat tersebut. Ia menilai ada beberapa pertimbangan keluarnya surat tersebut.
Pertama, pelanggaran Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemprov Malut dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, dan surat dari Bupati Halmahera Selatan tentang pencabutan MoU.
Kedua, izin pemanfaatan kawasan hutan untuk wisata telah diberikan sampai tiga kali, yakni pada 2015. Kemudian diperpanjang dan berakhir pada 2017, lalu penerbitan lagi pada 2018. LII diberikan waktu selama tujuh bulan, namun yang bersangkutan tidak melakukan pekerjaan atau kegiatan.
Berdasarkan hal itu, DPMPTSP Malut memohon kepada BKPM untuk mencabut pengelolaan Pulau Widi oleh LII, mengingat LII ialah perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang kewenangannya ada di BKPM.
Pemprov Malut melalui DPMPTSP hanya memberikan dukungan terhadap rekomendasi dan perizinan di bawahnya. Antara lain, kesesuaian ruang, UPL UKL, serta izin pemanfaatan wisata untuk kawasan hutan.
Lihat Juga :Kementerian KKP Buka Suara Soal Lelang Kepulauan Widi |
Nah, dengan dibekukannya izin pemanfaatan hutang lindung sebagai kawasan wisata, Bambang melanjutkan maka tidak ada lagi landasan pusat untuk memperpanjang izinnya.
Pemprov Malut, kata Bambang, selama ini tidak pernah menerima pemberitahuan dalam bentuk apapun dari LII terkait rencana lelang pengelolaan wisata Kepulauan Widi di salah satu situs asing.
"Tidak ada pemberitahuan, bersurat juga tidak ada, dan apapun alasannya adalah penyimpangan," tandasnya.
[Gambas:Video CNN]
Label:mimpi bergambar 2d、trik slot domino island、paito oregon 4
Terkait:indobetklik、cara pasang togel 4d、vipgacor、prediksi togel terpercaya、seribu mimpi tawon、nusasloto、spo777、seribu mimpi 89、slotbangjago、rtp pusat4d
bab terbaru:slot bonus new member(2024-06-28)
Perbarui waktu:2024-06-28
《limetogel》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,menara 123 slot loginHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《limetogel》bab terbaru。