nagaemas99

Budaya menaklukkan dunia lain

WeWork Ajukan Bangkrut Usai Terlilit Utang dan Merugi******

Perusahaan coworking space WeWork berencana mengajukan kebangkrutan pekan depan. Perusahaan itu dilaporkan tengah berjuang dengan tumpukan utangdan kerugian yang besar.

Melansir Reuters, Rabu (1/11), saham perusahaan yang didukung oleh SoftBank Group tersebut turun 32 persen pada perdagangan baru-baru ini. Sahamnya dilaporkan telah jatuh sekitar 96 persen tahun ini.

WeWork yang berbasis di New York, AS disebut sedang mempertimbangkan untuk mengajukan petisi Bab 11 di New Jersey. Namun pihak WeWork menolak untuk berkomentar.

Perusahaan ini memiliki utang jangka panjang bersih sebesar US,9 miliar atau setara Rp45,96 triliun (asumsi kurs Rp15.850 per dolar AS) pada akhir Juni dan lebih dari US miliar atau setara Rp206,05 triliun dalam bentuk sewa jangka panjang. Hal ini terjadi di saat kenaikan biaya pinjaman dapat merugikan sektor real estat komersial.

Pengajuan kebangkrutan WeWork akan menandai penurunan nilai perusahaan yang secara pribadi bernilai US miliar pada tahun 2019. Hal ini tentu dapat menjadi titik hitam bagi investor SoftBank yang telah kehilangan miliaran dolar.

Pasalnya, perusahaan ini telah mengalami guncangan sejak rencananya untuk go publicpada tahun 2019 meledak. Itu terjadi usai skeptisisme investor atas model bisnisnya yang mengambil sewa jangka panjang dan menyewakannya untuk jangka pendek serta kekhawatiran atas kerugiannya yang besar.

Keterpurukan WeWork tak mereda di tahun-tahun berikutnya. Perusahaan ini akhirnya berhasil go publicpada 2021 dengan valuasi yang jauh berkurang.

Pendukung utamanya, konglomerat Jepang SoftBank, menggelontorkan puluhan miliar untuk menopang perusahaan rintisan ini. Sayangnya, perusahaan ini terus merugi.

Tak hanya itu, WeWork pun menimbulkan keraguan besar atas kemampuannya untuk melanjutkan operasi pada Agustus silam dengan sejumlah eksekutif tertinggi, termasuk CEO Sandeep Mathrani, mengundurkan diri tahun ini.

[Gambas:Video CNN]

Aku hanya ingin menjadi orang normal

Kemenhub Prediksi Puncak Arus Mudik Nataru Tahun Ini Terjadi 2 Kali******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memproyeksi puncak arus mudik libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) terjadi dua kali.

Berdasarkan data Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, puncak arus mudik I akan terjadi pada 22-23 Desember 2023. Sementara, prediksi puncak arus balik I terjadi pada 26-27 Desember 2023.

Sedangkan, prediksi puncak arus mudik II terjadi pada 29-30 Desember 2023. Adapun prediksi puncak arus balik II terjadi pada 1-2 Januari 2024.

Budi mengatakan skenario pengaturan lalu lintas harus dipersiapkan lebih baik. Menurutnya, hal ini diperlukan agar masyarakat yang pulang kampung atau berwisata tetap aman dan mendapatkan pelayanan yang memadai.

Ia pun menyebut persiapan pelaksanaan angkutan Nataru tahun ini menjadi salah satu agenda yang dibahas pada Rakornis Perhubungan Darat Tahun 2023.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno menyampaikan Rakornis Bidang Perhubungan Darat pada tahun ini bertema 'Kolaborasi Kebijakan Untuk Transportasi Darat Yang Inklusif dan Berkelanjutan'.

Ia menuturkan bahwa ke depannya teknologi transportasi publik juga berkembang dengan pesat. Menurutnya, hal ini menjadi tantangan bagi Kemenhub.

"Kami juga dituntut memiliki kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia yang terbaik. Karenanya, kami berharap Rakornis ini menjadi sarana memperbaharui informasi dan untuk meningkatkan kemampuan kita semua," ujarnya.

Saya mungkin seorang pembunuh palsu

KCIC Minta Maaf Whoosh Sempat Tertahan 15 Menit Imbas Gangguan Listrik******

PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) meminta maaf lantaran dua rangkaian Kereta CepatJakarta-Bandung (Whoosh) sempat tertahan sekitar 15 menit pada Selasa (31/10).

Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menjelaskan kedua rangkaian tertahan lantaran masalah pasokan listrik dari PLN yang pada sekitar pukul 10.30 WIB di gardu listrik Kiaracondong - Gedebage.

"KCIC memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan penumpang Kereta Cepat Whoosh atas kejadian ini. Menindaklanjuti hal tersebut KCIC juga telah melakukan kordinasi bersama PLN untuk melakukan evaluasi agar kejadian tidak terulang kembali," kata Eva dalam keterangan resmi, Rabu (1/11).

Setelah berkoordinasi dengan PLN dan suplai listrik kembali normal, perjalanan Kereta Cepat Whoosh kembali normal pada pukul 10.45 WIB.

Lebih lanjut, Eva memastikan seluruh sarana dan prasarana Whoosh dalam kondisi andal.

"Seluruh sarana kereta cepat Whoosh yang beroperasi dalam kondisi andal serta laik operasi dan tercatat tidak pernah mengalami kerusakan sejak dilakukan uji coba hingga kini telah dioperasikan secara resmi," ujarnya.

Adapun total penumpang Kereta Cepat Whoosh yang telah dilayani hingga 27 Oktober mencapai 87 ribu penumpang dengan tingkat okupansi mencapai 90 persen. Sementara, jumlah penumpang mencapai 13 ribu penumpang dalam satu hari.

Perusahaan menambah jadwal perjalanan reguler Kereta Cepat Whoosh dari sebelumnya 14 perjalanan menjadi 28 perjalanan per hari mulai November ini.

[Gambas:Video CNN]

Roh Kudus kelas satu

Ikut Prabowo******

Budiman Sudjatmiko akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai komisaris independen PTPN V.

Langkah ini diambil Budiman usai ditunjuk sebagai anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Budiman mengatakan akan melapor ke Menteri BUMN Erick Thohir pada Rabu (8/10) untuk mengajukan pengunduran dirinya tersebut.

"Surat pengunduran diri akan saya tujukan ke Menteri Badan Usaha Milik Negara (Erick Thohir) dan direktur utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) selaku rapat umum pemegang saham," tambahnya.

Selain kepada Menteri BUMN Erick dan Dirut PTPN III Mohammad Abdul Ghani, Budiman akan mengirim tembusan surat resign itu kepada Direktur PTPN V Jatmiko Krisna Santosa dan Komisaris Utama PTPN V Fauzi Yusuf.

Pengumuman masuknya Budiman dalam timses Prabowo-Gibran sebelumnya disampaikan langsung Sekretaris TKN Nusron Wahid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (6/11).

Nusron menyebut Budiman mengisi posisi anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran bersama mantan gubernur Bank Indonesia Sudrajad Djiwandono. Sementara itu, posisi ketua Dewan Pakar TKN dipercayakan kepada Burhanuddin Abdullah yang juga mantan gubernur BI.

[Gambas:Video CNN]

Terlahir Kembali Maniak Feng Shui

Kapan UMP 2024 Bakal Diumumkan?******

Gubernur dan/atau kepala daerah di setiap provinsi wajib menetapkan upah minimumregional (UMR) paling lambat 21 November 2023.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Penyesuaian upah minimum provinsi pertama kali dilakukan oleh gubernur atau penjabat gubernur paling lambat tanggal 21 November tahun berikutnya," bunyi Pasal 29 ayat (1) dalam aturan tersebut.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sebelumnya menjamin upah minimum 2024 naik seiring terbitnya peraturan baru itu.

Ia menjelaskan kenaikan upah minimum berasal dari penerapan Formula Upah Minimum dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 yang mencakup tiga variabel yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk α).

Pasal 26 ayat (4) PP itu memuat formula perhitungan upah minimum tahun depan, yakni upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Adapun nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikalikan indeks tertentu, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan. Hal ini diatur Pasal 26 ayat (5).

[Gambas:Video CNN]

Perang Tianjiao

Isi Komentar JK soal Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kallaikut berkomentar soal ribut yang terjadi antara negara melawan pengusaha Pontjo Sutowo dalam pengelolaan Hotel Sultan. 

Menurutnya, sengketa Hotel Sultan tersebut hanya persoalan kebijakan pemerintah belaka. Ia mengatakan dalam sengketa tersebut, pemerintah harusnya mengutamakan pengusaha pribumi. 

JK menilai kebijakan pemerintah belakangan ini  terlihat lebih mengutamakan pengusaha asing dibanding pribumi. Contoh itu kata JK terlihat dari langkah pemerintah memberi hak guna lahan kepada asing di IKN hingga 195 tahun.

"Jangan di lain pihak investor asing diundang masuk ke Indonesia dengan segala fasilitasnya sampai kalau di IKN waktu hampir 2 abad. Di lain pihak ini diusir dari tempat dia membangun. Memang tentu ada aturannya seperti itu tapi kebijakannya tentu ada keberpihakan" ujar JK melalui siaran pers Senin (6/11).

Lebih lanjut JK juga meminta agar pemerintah dapat menghargai sejarah pendirian Hotel Sultan. Menurutnya hotel Sultan dibangun oleh Ibnu Sutowo untuk memfasilitasi akomodasi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia.

Saat itu katanya, belum ada pengusaha Indonesia yang bersedia membangun hotel bintang bertaraf internasional.

"Hotel Sultan dibangun untuk memenuhi kebutuhan daripada orang-orang yang mau datang ke Indonesia dan cari hotel yang baik, untuk itu Ibnu Sutowo bersedia membangun itu, jangan lihat sekarang tapi lihat tahun berapa itu. Mesti dihargai Jangan hanya asing yang diberi penghargaan" ujar JK.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

[Gambas:Video CNN]

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.