erek erek menikah

Menyerang! elang

Sayurbox PHK 5 Persen dari Total Karyawan******

Sayurbox, startup e-grocery, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 5 persen dari total karyawan per 6 Desember 2022.

Co-Founder and Chief Executive Officer Sayurbox Amanda Susanti menuturkan PHK merupakan bagian dari langkah perusahaan untuk mandiri secara finansial, dan tumbuh secara sustainable(berkelanjutan) dalam jangka panjang di tengah tantangan makro ekonomi global.

Sayurbox meminta maaf kepada seluruh pekerja yang terkena PHK. "Keputusan sulit ini tidak dapat dihindari supaya perusahaan lebih agile dan mampu menjaga tingkat pertumbuhan, sehingga terus memberikan dampak positif bagi para konsumen," ungkap Amanda melalui keterangan resmi, Rabu (7/12).

Ia memastikan karyawan yang terkena PHK akan memperoleh paket kompensasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sayurbox juga memberikan sejumlah program pendampingan yang dapat membantu karyawan yang terdampak untuk mendapatkan kesempatan dalam mencari pekerjaan baru.

Adapun pendampingan yang dimaksud, yaitu dengan menyediakan akses ke platform pencarian pekerjaan dari perusahaan-perusahaan yang memiliki lowongan pekerjaan.

Sayurbox juga menyediakan akses 'Sayur Alumni Support', di mana karyawan yang terdampak dapat mengunggah CV mereka.

Nantinya, CV itu akan diberikan kepada potential employers, seperti investor, partner, recruitment agency, dan perusahaan lain yang memiliki lowongan pekerjaan.

Selain itu, karyawan yang terkena dampak efisiensi juga masih dapat menggunakan asuransi dan hak karyawan lainnya sampai dengan akhir bulan masa mereka bekerja.

Tak hanya itu, karyawan yang terkena PHK pun dapat mengakses berbagai workshop khusus yang dirancang oleh tim Human Capital Sayurbox guna menjadi bekal selama pasca efisiensi ini.

Perusahaan memastikan seluruh layanan tidak akan terganggu dan terus beroperasi seperti biasa. "Keputusan efisiensi karyawan ini tidak ada hubungan sama sekali dengan kinerja dari masing-masing individu atau tim manapun," terang Amanda.

"Tetapi memang dikarenakan oleh rasionalisasi dan restrukturisasi dari bisnis e-grocery Sayurbox agar tetap dapat berkelanjutan (sustainable) dalam jangka panjang," jelasnya.

Sayurbox berterima kasih atas kerja sama dari komunitas pekerja, alumni, dan mitra untuk menghadapi masa penuh tantangan karena telah membantu dari awal dan terus suportif sampai sekarang.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Perang Penciptaan

Empat Anak BUMN akan IPO Tahun Depan, Anak Pertamina hingga Pupuk******

Kementerian BUMN membeberkan rencana penawaran umum perdana saham (IPO) empat anak BUMNpada 2023 mendatang.

Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury mengungkapkan tahun depan ada empat perusahaan pelat merah yang akan IPO.

Rinciannya, IPO PT Pertamina Geothermal Energy(PGE) dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) untuk meningkatkan ketahanan energi.

"Atas dasar rencana strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ketahanan energi kita, ada empat rencana BUMN dan anak usaha BUMN yang kita lakukan penawaran ke publik," ujar Pahala Mansury dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR, seperti dikutip dari Antara, Rabu (7/12).

Dari sisi energi, Kementerian BUMN berupaya meningkatkan cadangan migas nasional, meningkatkan bauran energi baru terbarukan, seiring dukungan untuk mengurangi emisi karbon.

Kemudian, dari ketahanan pangan, IPO anak usaha BUMN berupaya melanjutkan hilirisasi industri kimia dan peningkatan tingkat ketersediaan pupuk guna mendongkrak produktivitas pertanian.

Hilirisasi industri sawit juga dilakukan karena masih minimnya CPOuntuk produksi minyak goreng BUMN.

"Kami harap hilirisasi industri kelapa sawit termasuk pengembangan industri minyak goreng, serta penambahan kapasitas biosolar melalui produksi [campuran biosolar] POME dan FAME diproduksi Palm Co," ujarnya.

Berikut rincian IPO empat anak BUMN:

1. Pertamina Geothermal Energy(PGE) merupakan salah satu perusahaan energi panas bumi terbesar di dunia berdasarkan total kapasitas terpasang yang mencapai 672 megawatt.

Perusahaan sedang menyampaikan usulan rentang harga IPO kepada OJK. Berdasarkan laporan keuangan per 2021 pendapatan PGE mencapai US9 juta dengan EBITDA margin 78,7 persen.

2. Pertamina Hulu Energi (PHE) merupakan subholdingupstreamPT Pertamina (Persero) yang memiliki produksi dan eksplorasi migas terbesar di Indonesia dan menjadi kontributor pendapatan terbesar bagi Pertamina.

IPO PHE diharapkan dapat membantu mendorong nilai perusahaan Pertamina mencapai US0 miliar pada 2024.PHE mencatat pendapatan US,7 miliar dengan EBITDA US miliar. Adapun rencana belanja modal perusahaan setiap tahun berkisar Rp60 triliun-Rp90 triliun.

3. Palm Co merupakan subholding bidang sawit milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

Saat ini Kementerian BUMN masih menyelesaikan penggabungan beberapa anak usaha produsen kelapa sawit di bawah entitas Palm Co. Targetnya, peraturan pemerintah (PP) terkait penggabungan selesai pada akhir tahun ini.

Lalu, rencana IPO Palm Co diharapkan mulai dilakukan pada kuartal II 2023 dan tercatat di pasar modal pada kuartal III 2023.

4. Pupuk Kaltim merupakan anak usaha Pupuk Indonesia. Saat ini, perusahaan memiliki kapasitas terpasang 6,5 juta ton per tahun dari total kapasitas Pupuk Indonesia 21,1 juta ton per tahun.

Rencananya, hasil IPO Pupuk Kaltim untuk meningkatkan kapasitas ekspansi pengembangan pabrik urea di Papua dan Papua Barat, juga pengembangan pupuk Amorea di kawasan Maluku, dan akselerasi industri kimia. 

[Gambas:Video CNN]

Guru Tiongkok terlahir kembali di dunia lain

Hey Indonesia, Jangan Mau Dikadalin Konsesi Kereta Cepat Jadi 80 Tahun******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) meminta masa konsesi atau hak operasi Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) diperpanjang dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

Pengajuan itu ditetapkan lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022. Di dalam surat tersebut, PT KCIC meminta kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar dilakukan penyesuaian terhadap masa konsesi KCJB.

"Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek, sehingga diperlukan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," ungkap Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam rapat dengan Komisi V DPR, Kamis (8/12).

Di dalam Perjanjian tersebut, nilai investasi yang akan dibiayai oleh KCIC sebesar US,9 miliar dengan masa konsesi 50 tahun sejak tanggal operasi prasarana/sarana. Nah, serah terima akan diberikan di akhir masa konsesi.

Ia menjabarkan tiga urgensi yang mengharuskan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun. Pertama, meningkatkan indikator kelayakan proyek KCJB dalam rangka memenuhi pendanaan pembengkakan biaya atau cost overrun, sehingga proyek dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Berdasarkan hasil kajian terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.

Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

Kedua, menjaga kesinambungan proyek, sehingga dapat memaksimalkan dampak positif penyelenggaraan kereta cepat di berbagai aspek yang dapat menguntungkan pemangku kepentingan dan masyarakat.

"Ketiga, untuk mewujudkan keberhasilan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, sehingga dapat mempererat hubungan bilateral antar kedua negara," imbuh Risal.

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil, mengingat situasi dan kondisi di lapangan sudah berubah. Ia menilai indikator-indikator investasi di proyek mengalami banyak perubahan, yang paling kritis ialah terkait demand forecast atau proyeksi permintaan.

"Salah satunya, ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi," jelasnya.

Selain itu, Dwiyana juga menyinggung soal revenue yang diharapkan dari proyek kereta cepat. Sebelumnya, penyumbang revenue berpaku pada Kawasan Berorientasi Transit (TOD). Namun, rencana itu ditunda dan anggaran yang ada difokuskan untuk penyelesaian konstruksi.

Merespons tantangan tersebut dan fakta pembengkakan biaya, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.

Tapi, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menegaskan pemerintah tidak perlu menuruti permintaan PT KCIC. Apalagi, dalam Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) pun disebutkan maksimal 50 tahun.

Alasan pembengkakan biaya, kata Deddy, tidak bisa diterima begitu saja. Kalau memang itu alasannya, Deddy mempertanyakan mengapa sejak awal PT KCIC mau-mau saja mengambil proyek ini dengan aturan yang sudah ada tadi.

"Semisal KCIC merasa 50 tahun kurang, lah dulu kok mau, ngitungnya gimana? Sekarang sudah dimenangkan, ternyata mereka minta ini,itu. Ini juga kan harus dibentengi, jangan sampai kita diatur oleh investor, kita punya prinsip, kita punya regulasi," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Lebih lanjut ia menuturkan apabila PT KCIC tetap ngotot meminta penambahan konsesi menjadi 80 tahun, pemerintah tidak boleh kalah tegas. Kalau PT KCIC bersikeras, maka lebih baik pemerintah melelang kembali proyek kereta cepat kepada investor lain.

Pemerintah juga bisa menawarkan benefit berbeda kepada calon investor lain. Contoh, memberi kemudahan untuk mengembangkan proyek serupa di wilayah lain. Sepanjang sang investor mau membeli proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Deddy menduga motif PT KCIC untuk menambah masa konsesi supaya mereka bisa mendapat keuntungan lebih. Menurut Deddy, PT KCIC kemungkinan menghitung mendapatkan keuntungan setelah 80 tahun menjalankan proyek.

Namun, tetap saja, perpanjangan masa konsesi tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengkaji lagi dan memastikan kebenaran hitung-hitungannya.

Untuk melakukan hitung-hitungan secara cermat, pemerintah sebaiknya membentuk tim independen khusus. Sehingga, bisa melihat permasalahan secara objektif.

"Jangan sampai kita 'dikadalin' dengan alasan pembengkakan biaya atau apa, capek lah kita," imbuh Deddy.

Ancaman Tiket Mahal

Kecantikan hamil

Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti Dimulai 1 Juni 2023 di Bali******

Pemerintah akan menggelar uji coba transisi sistem transaksi toltanpa kartu atau Multi Lane Free Flow (MLFF) pada 1 Juni 2023 mendatang. Uji coba pertama akan dilakukan di Bali.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit mengungkapkan uji coba dilakukan bertahap dengan menghilangkan satu gerbang tol. Namun, gerbang lainnya masih bisa melakukan transaksi nontunai konvensional.

"Kita mulai dengan hilangkan satu gerbang dulu di satu ruas tol untuk MLFF. Sementara gerbang yang lain tetap bisa digunakan untuk transaksi nontunai dengan kartu elektronik," terang Danang melalui keterangan tertulis, Rabu (7/12).

Menurut Danang, MLFF akan membuat biaya operasional pengumpulan tol akan semakin efisien. "Untuk melintasi jalan tol, pengguna cukup mengunduh aplikasi Cantas dan melakukan registrasi, serta memastikan saldo tersedia," jelasnya.

"Karena akan ada Gantry yang akan mengawasi kendaraan di beberapa titik di ruas tol agar tidak ada pelanggaran," lanjutnya.

Terkait lokasi uji coba, Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) sebagai Badan Usaha Pelaksana sistem MLFF mengatakan Bali dipilih sebab ruas tol ini belum terlalu padat. Pertimbangan ini dianggap akan mempermudah kontrol sistem baru berjalan dengan baik.

Selama uji coba, kegiatan sosialisasi juga dilakukan lebih masif agar segala informasi bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

"Setelah Bali menerapkan MLFF secara keseluruhan, baru kemudian kita akan uji coba di ruas tol lain," imbuhnya.

Sistem MLFF mengandalkan teknologi satelit Global Navigation Satellite System (GNSS) yang memantau pergerakan kendaraan saat melewati jalan tol melalui teknologi satelit tersebut.

Untuk melintasi jalan tol, pengguna cukup menekan tombol 'start' atau mulai pada aplikasi Cantas sebelum masuk memasuki jalan tol. Lalu, GPS akan menentukan posisi yang dideterminasi satelit dan proses map matching akan berjalan di central system.

Saat perjalanan berakhir dan kendaraan keluar tol, maka proses map matching berakhir. Secara otomatis, aplikasi akan mengkalkulasi tarif dan kemudian saldo akan terpotong secara otomatis.

Rencana pemerintah mentransformasi sistem tol ini, salah satunya dilatarbelakangi hasil studi kelayakan yang dilakukan Roatex.

Studi itu mengungkap kemacetan yang terjadi di gerbang tol mengakibatkan kerugian hingga Rp4,4 triliun per tahun.

Selain itu, berdasar hasil penelitian yang dilakukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada Juli 2022 menyebut sebanyak 92.2 persen dari 1.341 pengguna tol yang di survei mengklaim setuju dengan sistem MLFF.

Ketua YLKI Tulus Abadi menjelaskan dua alasan utama mereka mendukung sistem ini, pertama, efisiensi dari sisi waktu tunggu di gerbang tol terutama pada jam padat.

Kedua, pengguna menilai lalu lintas kendaraan di jalan tol dapat berjalan lebih lancar dengan adanya sistem MLFF.

"Selain setuju, pengguna tol yang kami survei itu juga menyampaikan kesiapan mereka jika sistem MLFF diberlakukan sebagai sistem pembayaran tol," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

dewa serigala liar

Zulhas Ungkap Alasan Buka Keran Impor Beras 500 Ribu Ton: Stok Tipis******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah memberi izin imporsebanyak 500 ribu ton beras kepada Buloguntuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang sudah menipis jelang akhir tahun.

"Saya diminta mendampingi Mentan (Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo) untuk membeli beras itu, enam hari kerja belum dapat, kami tambah lagi enam hari kerja, belum dapat, ditambah lagi enam hari kerja belum dapat, stok kita lama-lama menipis," kata Zulkifli di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (7/12).

Karena beras itu tidak ada, kata dia, Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Jokowi pun memutuskan menambah cadangan beras untuk Bulog dengan cara impor.

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengaku tak mempermasalahkan soal impor beras. Namun, pemerintah sedang berupaya untuk menjaga harganya tetap terjangkau.

"Yang masalah kan bukan impor atau tidak, tapi kenapa harga ini kami sikapi secara bersama. Saya, mendag (menteri perdagangan), dan semua agar menyikapi, mungkin saja kan ini masalah perdagangan yang harus kami selesaikan," ujar Syahrul di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa (6/12).

Stok akhir beras Bulog diperkirakan hanya 200 ribu ton hingga akhir 2022. Per 22 November 2022, stok beras yang ada di Bulog tercatat sebanyak 594.856 ton yang terdiri atas 168.283 ton (28,29 persen) beras komersial dan 426.573 (71.71 persen) stok cadangan beras pemerintah (CBP).

Sementara itu, Kementerian Pertanian mencatat data stok beras di penggilingan mencapai 610.632 ton yang tersebar di 24 provinsi. Harganya berkisar Rp9.359 hingga Rp11.700 per kilogram.

"Kan kesepakatan negara, data negara itu ada di BPS dan 'standing crop' kita, data dari satelit juga aman, kemudian laporan dari gubernur dan bupati juga aman. Kalau ada dinamika harga seperti itu, penyikapannya harus bersama," ungkap Syahrul.

Presiden Jokowi, sambung Syahrul juga sudah memerintahkan agar ada faktualisasi data dan bukan hanya melihat data di atas kertas.

[Gambas:Video CNN]

"Kenapa harganya mahal? Negara harus ada (untuk) 'membackup' harga, ketersediaan cukup, harga juga terjangkau," tambah Syahrul.

Badan Pangan Nasional (BPS) sendiri sudah menyiapkan beras dari luar negeri sebanyak 200 ribu ton untuk menjadi cadangan.

"Kami siapkan 200 kilo ton di luar negeri, nanti begitu diperlukan waktunya, kami masukkan," kata Kepala BPN Arief Prasetyo Adi.

Arief mengatakan CBP saat ini adalah 514 ribu ton sehingga dengan stok dari luar, jumlah tersebut akan bertambah.

"Pak Presiden perintahnya kita tidak boleh kekurangan, jadi disiapkan saja, kita siapkan cadangan pangan pemerintah Bulog dan kita taruh 200 ribu ton dulu kalau diperlukan akan masuk," ujarnya.

Berdasarkan data BPS, harga beras mengalami inflasi selama lima bulan terakhir. Pada November 2022, rata-rata harga beras mencapai Rp11.877 per kg.

Padahal, sebelumnya, Bulog dan BPN sepakat harga beras yang dapat diserap maksimal Rp10.200 per kg.

Berkeliaran tanpa akhir

Hey Indonesia, Jangan Mau Dikadalin Konsesi Kereta Cepat Jadi 80 Tahun******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) meminta masa konsesi atau hak operasi Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) diperpanjang dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

Pengajuan itu ditetapkan lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022. Di dalam surat tersebut, PT KCIC meminta kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar dilakukan penyesuaian terhadap masa konsesi KCJB.

"Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek, sehingga diperlukan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," ungkap Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam rapat dengan Komisi V DPR, Kamis (8/12).

Di dalam Perjanjian tersebut, nilai investasi yang akan dibiayai oleh KCIC sebesar US,9 miliar dengan masa konsesi 50 tahun sejak tanggal operasi prasarana/sarana. Nah, serah terima akan diberikan di akhir masa konsesi.

Ia menjabarkan tiga urgensi yang mengharuskan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun. Pertama, meningkatkan indikator kelayakan proyek KCJB dalam rangka memenuhi pendanaan pembengkakan biaya atau cost overrun, sehingga proyek dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Berdasarkan hasil kajian terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.

Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

Kedua, menjaga kesinambungan proyek, sehingga dapat memaksimalkan dampak positif penyelenggaraan kereta cepat di berbagai aspek yang dapat menguntungkan pemangku kepentingan dan masyarakat.

"Ketiga, untuk mewujudkan keberhasilan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, sehingga dapat mempererat hubungan bilateral antar kedua negara," imbuh Risal.

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil, mengingat situasi dan kondisi di lapangan sudah berubah. Ia menilai indikator-indikator investasi di proyek mengalami banyak perubahan, yang paling kritis ialah terkait demand forecast atau proyeksi permintaan.

"Salah satunya, ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi," jelasnya.

Selain itu, Dwiyana juga menyinggung soal revenue yang diharapkan dari proyek kereta cepat. Sebelumnya, penyumbang revenue berpaku pada Kawasan Berorientasi Transit (TOD). Namun, rencana itu ditunda dan anggaran yang ada difokuskan untuk penyelesaian konstruksi.

Merespons tantangan tersebut dan fakta pembengkakan biaya, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.

Tapi, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menegaskan pemerintah tidak perlu menuruti permintaan PT KCIC. Apalagi, dalam Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) pun disebutkan maksimal 50 tahun.

Alasan pembengkakan biaya, kata Deddy, tidak bisa diterima begitu saja. Kalau memang itu alasannya, Deddy mempertanyakan mengapa sejak awal PT KCIC mau-mau saja mengambil proyek ini dengan aturan yang sudah ada tadi.

"Semisal KCIC merasa 50 tahun kurang, lah dulu kok mau, ngitungnya gimana? Sekarang sudah dimenangkan, ternyata mereka minta ini,itu. Ini juga kan harus dibentengi, jangan sampai kita diatur oleh investor, kita punya prinsip, kita punya regulasi," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Lebih lanjut ia menuturkan apabila PT KCIC tetap ngotot meminta penambahan konsesi menjadi 80 tahun, pemerintah tidak boleh kalah tegas. Kalau PT KCIC bersikeras, maka lebih baik pemerintah melelang kembali proyek kereta cepat kepada investor lain.

Pemerintah juga bisa menawarkan benefit berbeda kepada calon investor lain. Contoh, memberi kemudahan untuk mengembangkan proyek serupa di wilayah lain. Sepanjang sang investor mau membeli proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Deddy menduga motif PT KCIC untuk menambah masa konsesi supaya mereka bisa mendapat keuntungan lebih. Menurut Deddy, PT KCIC kemungkinan menghitung mendapatkan keuntungan setelah 80 tahun menjalankan proyek.

Namun, tetap saja, perpanjangan masa konsesi tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengkaji lagi dan memastikan kebenaran hitung-hitungannya.

Untuk melakukan hitung-hitungan secara cermat, pemerintah sebaiknya membentuk tim independen khusus. Sehingga, bisa melihat permasalahan secara objektif.

"Jangan sampai kita 'dikadalin' dengan alasan pembengkakan biaya atau apa, capek lah kita," imbuh Deddy.

Ancaman Tiket Mahal