petir138
3d abjad erek erek 85Jutaan kata 774773Orang-orang telah membaca serialisasi
《petir138》
Apindo Temukan Ada 5 Provinsi Tak Patuhi Rumus UMP Jokowi******
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menemukan ada lima daerah yang tidak patuhi aturan upah minimum provinsi (UMP). Hal ini sejalan dengan tahun politik sehingga banyak dimanfaatkan kepala daerah.
Adapun ketentuan UMP saat ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Kelima wilayah tersebut adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Provinsi Lampung dan Maluku Utara. Apindo menyebut penetapan UMP 2024 di atas hasil rumus hitung yang ditetapkan pemerintah.
Kendati demikian, ia menyebutkan tidak semua kabupaten dan kota di provinsi tersebut melanggar aturan. Masih ada beberapa yang mengikuti, meskipun kebanyakan tak sesuai.
"Jadi ada beberapa kabupaten/kota saja yang tidak sesuai dan ini sudah dilakukan evaluasi di dalam dewan pengupahan nasional. Sehingga menaker (Ida Fauziah) sudah bersurat untuk gubernur itu untuk mengingatkan," jelasnya.
Menurutnya, rumus hitung UMP dalam PP Pengupahan Jokowi sudah sesuai dengan perhitungan pengeluaran pokok masyarakat.
"Dengan PP 51 itu, itu di situ diatur bahwa daerah yang upah minimumnya sudah di atas rata-rata konsumsi rumah tangga, kenaikannya hanya pertumbuhan ekonomi dikalikan faktor alpa yang 0,10-30. Artinya, yang sudah terlalu tinggi, ya direm," pungkas Darwoto.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)Teten Sentil TikTok Masih Langgar Aturan Usai Beli Tokopedia******
Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut TikTok Shop terindikasi melanggar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Pasalnya, TikTok Shop masih beroperasi dengan cara yang sama sebelum dilarang beroperasi di mana transaksinya masih berada di platform itu sendiri.
Padahal dalam Permendag 31/2023, media sosial dan e-commerce tidak boleh digabung.
"Kami melihat belum ada perubahan. Jadi ini ada indikasi pelanggaran terhadap Permendag 31," imbuhnya.
Teten juga mempertanyakan mengapa Kementerian Perdagangan memberikan izin kepada TikTok untuk memindahkan transaksi ke Tokopedia.
"Ngapain nunggu empat bulan? Gak ada masa transisi di Permendag itu," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menkop UKM Fiki Satari juga mengatakan Tiktok harus memindahkan transaksinya ke Tokopedia. Ia mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan kementerian lainnya, namun kewenangan ada di tangan Kementerian Perdagangan.
"Kita juga sebetulnya menunggu pernyataan resmi dari TikTok. Ini kan temuannya ada di TikTok, bukan Tokopedia," katanya.
TikTok Shop kembali beroperasi setelah resmi bermitra dengan Tokopedia mulai Senin (11/12) lalu. Dalam kombinasi itu, TikTok memiliki pengendalian atas PT Tokopedia.
TikTok juga menginvestasikan lebih dari US,5 miliar, sebagai komitmen jangka panjang untuk mendukung operasional Tokopedia.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas masih memperbolehkan TikTok bertransaksi di dalam platform sendiri meskipun sudah bekerja sama dengan Tokopedia. Ia memberikan waktu empat bulan bagi TikTok untuk memindahkan transaksinya ke Tokopedia.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Mendes: Partisipasi warga pada pembangunan desa perlu dimaksimalkan******
Partisipasi masyarakat sudah mulai tinggi, tapi belum maksimal. Warga yang memantau dan ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan belum maksimalJakarta (ANTARA) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengingatkan segenap perangkat desa bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa perlu dimaksimalkan. “Partisipasi masyarakat sudah mulai tinggi, tapi belum maksimal. Warga yang memantau dan ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan belum maksimal,” kata Gus Halim, sapaan Abdul Halim Iskandar, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Diakuinya, pembangunan desa agar optimal tidak cukup hanya diserahkan kepada perangkat desa, tetapi juga harus ada partisipasi warga dan tokoh masyarakat setempat.
Baca juga: Kemendes paparkan capaian pembangunan desa dalam forum internasional Hal itu dia sampaikan saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Akuntabilitas Sosial di Jakarta, Kamis (29/2). Selanjutnya Gus Halim menyampaikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa bermacam-macam, antara lain warga desa dapat ikut merumuskan atau terlibat dalam musyawarah desa (musdes) dan memantau pembangunan desa yang sedang berlangsung. Namun ia menyayangkan keberadaan pihak-pihak yang menghentikan proses partisipasi warga tersebut dengan berencana mengubah pola musdes yang selama ini melibatkan tokoh masyarakat.
Gus Halim mengatakan pihak-pihak itu ingin mengubah pola musdes menjadi lebih formal, seperti di lingkungan pemerintah kabupaten dan provinsi, padahal kondisi desa tidak dapat disamakan dengan penyelesaian masalah yang ada di kabupaten dan provinsi.
Baca juga: Mendes PDTT: Penguatan literasi dorong percepatan pembangunan desa “Pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa itu beda jauh. APBD cukup diselesaikan oleh bupati dan DPRD, di desa tidak bisa begitu,” ucap Gus Halim. Ia pun mengatakan pola musdes yang melibatkan masyarakat justru akan membuat pemerintah desa menjadi pemerintah yang paling transparan karena mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan yang selalu melibatkan warga desa. "APBDes pun harus dipublikasikan di tempat-tempat strategis yang dapat dilihat kapan saja oleh warganya, sementara APBD Kabupaten, jangankan masyarakat baca, tahu bukunya aja enggak, apalagi isinya," ujar Gus Halim.
Baca juga: Wamendes: Penurunan angka kemiskinan desa masih jadi tantangan besar
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
Label：nagabet88、pinjaman online yang mudah cair、slot gacor 100 new member
Terkait：slot gacor 5000 pragmatic play、bandardewi、pinjaman online 10 juta、erigo4d slot、slot indo gacor、sinarbet358、slot wd 25、gampang pinjam、gospin123 demo、menang hoki slot
bab terbaru：pinjol ilegal mudah cair（2024-07-07）
Perbarui waktu：2024-07-07
- Bab 1 slot home
- Bab 2 link slot terbesar
- Bab 3 terbaru slot
- Bab 4 cicilan tanpa dp
- Bab 5 nagajitu
- Bab 6 cara dapat uang gratis langsung masuk rekening
- Bab 7 gacor888
- Bab 8 judi gacor hari ini
- Bab 9 rtp boy303
- Bab 10 dewa138
- Bab 11 888bola
- Bab 12 ollo4d
- Bab 13 kredivo lazada
- Bab 14 situs slot dana
- Bab 15 dotmax99
- Bab 16 bonus new member 100 to x7
- Bab 17 pusat4d login
- Bab 18 slot gacor demo
- Bab 19 link slot 888
- Bab 20 pola slot gacor mahjong ways 2
- Klik untuk melihattersembunyi di tengah8937bab
Protagonis laki-laki dalam perjalanan waktu fantasi tidak mudah untuk dipusingkan
cara mencicil di akulaku
PTWaskitaKarya (Persero) Tbk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 500 karyawan demi mengurangi beban keuangan perusahaan.
Direktur Utama Waskita Muhammad Hanugroho mengatakan akibat PHK, pekerja yang tersisa tinggal 1.500 orang.
"Tidak lupa kami memperhatikan terkait in office, yaitu rightsizing jumlah pegawai yang saat ini sekitar 1.500 yang sebelumnya kita jumlah pegawai hampir 2.000, kita sudah lakukan rightsizing untuk 500 orang," katanya dalam public expose, dikutip dari detikcom, Kamis (21/12).
Ke depan, imbuh Hanugroho, perusahaan berpeluang kembali melakukan rightsizing atau PHK.
"Dan selanjutnya kita ini, kita akan melakukan rightsizing dengan pencapaian yang mungkin kita akan sesuaikan, dengan jumlah pegawai kita ini mampunya kita berapa orang. Kita sudah melakukan evaluasi dan review, kira-kira berapa persen target rightsizing ke depan," ungkapnya.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Kemanusiaan Meningkat
demo fafafaMenteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut TikTok Shop terindikasi melanggar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Pasalnya, TikTok Shop masih beroperasi dengan cara yang sama sebelum dilarang beroperasi di mana transaksinya masih berada di platform itu sendiri.
Padahal dalam Permendag 31/2023, media sosial dan e-commerce tidak boleh digabung.
"Kami melihat belum ada perubahan. Jadi ini ada indikasi pelanggaran terhadap Permendag 31," imbuhnya.
Teten juga mempertanyakan mengapa Kementerian Perdagangan memberikan izin kepada TikTok untuk memindahkan transaksi ke Tokopedia.
"Ngapain nunggu empat bulan? Gak ada masa transisi di Permendag itu," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menkop UKM Fiki Satari juga mengatakan Tiktok harus memindahkan transaksinya ke Tokopedia. Ia mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan kementerian lainnya, namun kewenangan ada di tangan Kementerian Perdagangan.
"Kita juga sebetulnya menunggu pernyataan resmi dari TikTok. Ini kan temuannya ada di TikTok, bukan Tokopedia," katanya.
TikTok Shop kembali beroperasi setelah resmi bermitra dengan Tokopedia mulai Senin (11/12) lalu. Dalam kombinasi itu, TikTok memiliki pengendalian atas PT Tokopedia.
TikTok juga menginvestasikan lebih dari US,5 miliar, sebagai komitmen jangka panjang untuk mendukung operasional Tokopedia.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas masih memperbolehkan TikTok bertransaksi di dalam platform sendiri meskipun sudah bekerja sama dengan Tokopedia. Ia memberikan waktu empat bulan bagi TikTok untuk memindahkan transaksinya ke Tokopedia.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Kronik Perang Penyihir
cumibet
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024
Lancer dari Arad
papuwa4dPartisipasi masyarakat sudah mulai tinggi, tapi belum maksimal. Warga yang memantau dan ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan belum maksimalJakarta (ANTARA) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengingatkan segenap perangkat desa bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa perlu dimaksimalkan. “Partisipasi masyarakat sudah mulai tinggi, tapi belum maksimal. Warga yang memantau dan ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan belum maksimal,” kata Gus Halim, sapaan Abdul Halim Iskandar, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Diakuinya, pembangunan desa agar optimal tidak cukup hanya diserahkan kepada perangkat desa, tetapi juga harus ada partisipasi warga dan tokoh masyarakat setempat.
Baca juga: Kemendes paparkan capaian pembangunan desa dalam forum internasional Hal itu dia sampaikan saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Akuntabilitas Sosial di Jakarta, Kamis (29/2). Selanjutnya Gus Halim menyampaikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa bermacam-macam, antara lain warga desa dapat ikut merumuskan atau terlibat dalam musyawarah desa (musdes) dan memantau pembangunan desa yang sedang berlangsung. Namun ia menyayangkan keberadaan pihak-pihak yang menghentikan proses partisipasi warga tersebut dengan berencana mengubah pola musdes yang selama ini melibatkan tokoh masyarakat.
Gus Halim mengatakan pihak-pihak itu ingin mengubah pola musdes menjadi lebih formal, seperti di lingkungan pemerintah kabupaten dan provinsi, padahal kondisi desa tidak dapat disamakan dengan penyelesaian masalah yang ada di kabupaten dan provinsi.
Baca juga: Mendes PDTT: Penguatan literasi dorong percepatan pembangunan desa “Pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa itu beda jauh. APBD cukup diselesaikan oleh bupati dan DPRD, di desa tidak bisa begitu,” ucap Gus Halim. Ia pun mengatakan pola musdes yang melibatkan masyarakat justru akan membuat pemerintah desa menjadi pemerintah yang paling transparan karena mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan yang selalu melibatkan warga desa. "APBDes pun harus dipublikasikan di tempat-tempat strategis yang dapat dilihat kapan saja oleh warganya, sementara APBD Kabupaten, jangankan masyarakat baca, tahu bukunya aja enggak, apalagi isinya," ujar Gus Halim.
Baca juga: Wamendes: Penurunan angka kemiskinan desa masih jadi tantangan besar
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
Munculnya rumput
aman338qq
Menteri PertanianAndi Amran Sulaiman akan melelang seluruhjabatan eselonI dan puluhan jabatan setingkat eselon II di lingkup Kementerian Pertanian (Kementan).
Hal ini dilakukan dalam rangka membersihkan Kementan dari oknum-oknum pejabat yang terseret kasus korupsi, jual-beli posisi, kolusi dengan pengusaha, dan perbuatan tercela lainnya.
"Mentan akan melelang semua jabatan eselon I bermasalah di kementerian ini, termasuk para dirjen, kepala badan dan juga para pejabat eselon II lingkup Kementan yang terindikasi bermasalah," kata kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kuntoro Boga Andri dalam keterangan resmi, Sabtu (23/12).
Kuntoro menambahkan open bidding atau lelang jabatan ini akan dilakukan terbuka, transparan dan akuntabel. Selain untuk bersih-bersih, lelang ini juga demi penyegaran terhadap beberapa posisi yang telah lama tidak bergerak.
Ia memastikan lelang jabatan ini berlangsung dengan adil, bahkan bila diketahui ada main mata antara panitia dan peserta lelang, Amran bakal langsung mencoret nama peserta nakal tersebut.
"Kita perlu energi baru Kementan pasca turbulensi kasus hukum di KPK dan penegak hukum lainnya. Pak Mentan ingin meritokrasi sistem dan menciptakan birokrasi bersih di sini," imbuhnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menunjuk Amran Sulaiman menjadi menteri pertanian, menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang beberapa waktu lalu mengundurkan diri karena terseret kasus dugaan korupsi penempatan pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian.
Amran resmi dilantik Jokowi menjadi menteri pertanian pada Rabu (25/10) silam.
[Gambas:Video CNN]
Keturunan Master Bumi
voucher pulsa indosat
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengimbau para pelaku usaha, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) agar melakukan penyerahan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode Juli-Desember 2023 atau Oktober-Desember 2023.
Staf Khusus Kementerian Investasi/BKPM, Tina Talisa menjelaskan, LKPM itu dapat disampaikan mulai 20 Desember 2023 sampai 10 Januari 2024 melalui situs oss.go.id di menu Pelaporan.
Sementara, penyampaian LKPM yang dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) menerapkan prinsip Self Declaration, di mana pelaku usaha mengisi perkembangan realisasi investasinya sendiri.
 (Foto: Arsip BKPM) |
Bagi pelaku usaha yang kesulitan mengisi LKPM, BKPM membuka layanan pendampingan melalui Klinik LKPM yang akan membantu pelaku usaha terhindar dari kesalahan pengisian data.
Di Klinik LKPM, disediakan konsultasi gratis yang dilakukan secara online, mulai 21 Desember 2023 sampai 10 Januari 2024. Tina mengingatkan, konsultasi diberikan dalam jumlah terbatas setiap hari dalam periode masa pelaporan.
"Silakan teman-teman pelaku usaha memanfaatkan fasilitas ini, khususnya pelaku usaha kecil yang wajib melaporkan usahanya pada semester II ini," ujarnya.
BKPM ditegaskan akan melanjutkan kolaborasi aktif dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP0 di berbagai provinsi, kabupaten, serta kota untuk menyosialisasikan pengisian LKPM secara online.
Adapun pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan LKPM, dapat dikenai sanksi administratif yang akan diberikan secara bertahap, mulai peringatan tertulis sampai pembatalan perizinan usaha.
Pada periode Juli-September 2023, BKPM mencatat capaian nilai realisasi investasi sebesar Rp374,4 triliun. Secara kumulatif, pada Januari-September 2023 telah memenuhi 75,2 persen dari target, yakni sebesar Rp1.052,1 triliun.
Tina menambahkan, untuk pertama kalinya tahun ini BKPM turut merilis data realisasi investasi pada sektor hilirisasi, sebesar Rp266 triliun pada peruode Januari-September 2023. Angka itu memenuhi 25,3 persen dari total investasi pada periode yang sama.
Menurutnya, hilirasi adalah jalan untuk menerapkan transformasi ekonomi dalam upaya mencapai kemajuan Indonesia.
"Bapak Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi tanggal 7 Desember 2023 lalu kembali menekankan pentingnya hilirisasi industri, untuk itu Kementerian Investasi beserta jajaran DPMPTSP siap mengawal realisasinya," ujar Tina.
(rea/rir)《petir138》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，situs slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《petir138》bab terbaru。