jagonya maxwin

Bangkitnya Kelahiran Kembali 2012

situs gacor gampang maxwin

Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.

Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.

Lihat Juga : Warga Makin Banyak Makan Tabungan Gara-gara Lonjakan Harga Pangan

Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.

"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).

Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.

Lihat Juga : Harta Trump Bisa Melesat Jadi Rp102,5 T Jika Truth Social Go Public

Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.

"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.

Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.

"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.

Lihat Juga : OJK Ungkap Kerugian Investasi Bodong 2017-2023 Sentuh Rp139 T

Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.

"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.

Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.

Lihat Juga : ANALISISKenapa Bansos-Subsidi Triliunan Sulit Bersihkan RI dari Kemiskinan?

Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.

"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.

"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.

Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.

"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.

Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.

Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.

"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.

Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.

"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Kecintaan pada hiburan Korea

trik pola maxwin olympus

Migrant Watch katakan tak tepat kasus magang ke Jerman disebut TPPO******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Migrant Watch Aznil Tan mengatakan penyebutan kasus magang mahasiswa ke Jerman atau ferienjob sebagai tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tidak tepat.

“Perlu diketahui, Jerman termasuk 10 terbaik negara yang memiliki aturan ketenagakerjaan, baik kelayakan hidup maupun pengupahan. Ini berdasarkan laporan dari IMD Business School,” kata dia di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan pada masa lalu TPPO merupakan kasus perbudakan maupun perdagangan budak yang dimulai pada perdagangan budak trans-Atlantik yang dimulai pada abad ke-15. Pada abad ke-18 praktik tersebut dihapuskan, sedangkan pada 2000 muncul istilah perdagangan manusia pada Protokol Palermo, yang dimaksudkan praktik-praktik yang memperdagangkan anak dan perempuan, seperti kerja paksa atau eksploitasi.

“Sederhananya TPPO ini seperti pengamen yang membawa anak di jalan, termasuk ke dalam TPPO. Mengeksploitasi seseorang untuk mendapatkan keuntungan dengan mengendalikannya,” kata dia.

Perbedaan TPPO era dahulu dan sekarang terletak pada kepemilikannya. Namun sekarang terletak pada pengendalian akan hak seseorang yang rentan.

Dalam kasus dugaan TPPO magang mahasiswa ke Jerman, kata dia, mahasiswa tidak dalam posisi rentan.

Dalam UU No 21/2007 tentang Pemberantasan TPPO disebutkan bahwa TPPO hanya bisa disematkan pada pelaku apabila di dalamnya ada kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, atau penipuan. Dengan kata lain, korban TPPO dalam kendali seseorang atau sekelompok orang untuk dieksploitasi agar mendapatkan keuntungan.

“Jadi keliru kalau kasus ini dinyatakan sebagai kasus TPPO,” kata dia.

Dia mengatakan ferienjobmerupakan program resmi dari pemerintah Jerman bagi mahasiswa untuk mengisi waktu libur dengan berbagai pekerjaan kasar.

 Baca juga: Hadi ungkap 1.900 mahasiswa terindikasi korban TPPO di Jerman

Permasalahannya, katanya, banyak mahasiswa asal Indonesia tidak siap kerja dan menganggap program tersebut sebagai program liburan sambil bekerja. Bahkan dalam kasus tersebut, tidak ada mahasiswa yang disekap, pulang mengalami cacat, atau mental terguncang.

Menurut dia, kasus ini lebih tepat dikatakan sebagai kesalahan prosedur penempatan mahasiswa dibandingkan dengan kasus TPPO.

“Jangan latah melabelkan kasus di dunia ketenagakerjaan sebagai bentuk TPPO, karena ini bisa jadi aib bagi negara Indonesia. Bahkan pihak Pemerintah Jerman bisa tersinggung jika program Ferienjobmengandung unsur TPPO,” kata  dia.

Juru Bicara Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Syaifudin mengatakan apa yang terjadi saat ini,  korban dari penyelenggaraan non-prosedural yang dilakukan pihak PT SHB dan CVGen dalam program magang di Jerman.

“Tidak ada niatan kami melakukan pelanggaran hukum, apalagi melakukan TPPO untuk para mahasiswanya. UNJ mengikuti program magang yang ditawarkan oleh SS, PT SHB, dan CVGen atas dasar kepentingan akademis untuk mahasiswa kami dapat meningkat kemampuan teknis dan nonteknis mahasiswa,” katanya.

Baca juga: UAJ sebut 27 mahasiswa peserta Ferienjob sudah kembali ke Indonesia

Mahasiswa yang mengikuti program itu dapat menjadi lulusan yang berdaya saing global dan mengetahui kehidupan masyarakat global sebagai bekal mereka menyongsong visi Indonesia Emas 2045 untuk menjadi SDM berkualitas dan berdaya saing global.

“Alhamdulillah, kami sudah menanyakan pada mahasiswa UNJ yang ikut program itu, tidak ada hal yang berkaitan dengan eksploitasi dan kekerasan yang dialami. Mahasiswa diperlakukan dengan baik dan diberikan keleluasaan dalam menjalankan ibadah,” katanya.

Pihak Universitas Terbuka melalui Kepala Subdirektorat Humas dan Pemasaran Maya Maria menegaskan tidak terlibat dalam program Ferienjob yang mengatasnamakan magang di Jerman.

Ia mengatakan mahasiswa UT hanya memiliki dua skema MBKM yakni flagship Kemendikbudristek dan MBKM Mandiri.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus TPPO dengan modus mahasiswa magang ke Jerman yang melibatkan 1.900-an orang.

Baca juga: Bareskrim Polri sebut "ferienjob" adalah program resmi di Jerman
Baca juga: Seorang mahasiswa Unja korban Ferienjob di Jerman buka mulut
Baca juga: KSP minta tata kelola magang mahasiswa di luar negeri diperbaiki

Pewarta: Indriani
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Orang yang dipilih oleh bumi

bonus new member 100 to x5

Astra Infra Janji Diskon Tarif Tol 10 Persen Saat Mudik Lebaran 2024******

Jakarta, CNN Indonesia--

AstraInfra Group berjanji untuk memberikan diskon tarif tolsebesar 10 persen pada ruas tol dikelola oleh perusahaan saat mudikLebaran 2024 nanti.

Ketua Task Force Lebaran Astra Infra Group Rinaldi mengatakan kebijakan diskon tarif tol tersebut saat ini masih dalam tingkat pembahasan internal.

Kendati, ia berjanji akan mengumumkan secara resmi dalam waktu dekat.

Ia lantas mengatakan diskon itu juga akan mencakup ruas tol milik Astra Infra Group dengan trafik terpadat. Ruas tol itu seperti, Tol Tangerang-Merak sepanjang 72,5 km, Cikopo-Palimanan 116,8 km, dan Jombang-Mojokerto 40,5 km.

"(Akan kami umumkan) secepatnya, nanti akan ada rilisnya," kaya Rinaldi.

Terpisah, Group Chief Operating Officer Astra Infra Billy Perkasa Kadar mengatakan pemberian diskon ini untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik dan balik pada momen mudik Lebaran, yang berpotensi mengalami kepadatan.

"Harapannya, inisiatif yang kami lakukan dapat efektif memberikan dampak bagi kelancaran mudik lebaran tahun ini" ujar Billy.

Astra Infra melalui PT ASTRA Tol Nusantara memiliki saham di delapan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yaitu ASTRA Infra Toll Road Tangerang-Merak, MTN (Kunciran-Serpong), MLJ (Ulujami-Kebon Jeruk), ASTRA Infra Toll Road Cikopo-Palimanan, TMJ (Semarang-Solo), ASTRA Infra Toll Road Jombang-Mojokerto, JSM (Surabaya-Mojokerto), serta JPM (Pandaan-Malang).

Selain memberikan diskon tarif tol, Astra Infra juga mengantisipasi kepadatan menuju Pelabuhan Merak dengan manajemen trafik, penyiapan lajur-lajur utama arus ke Gerbang Tol Merak, Cilegon Timur, dan dukungan delaying system.

"Selain itu, dilakukan juga dukungan pembatasan angkutan barang serta peningkatan kapasitas parkir di rest area KM 43 A," imbuh Billy.

Untuk mengantisipasi kepadatan di Tol Cikopo-Palimanan, Astra Infra bekerja sama dengan Korlantas Polri dan Polda setempat dalam melakukan rekayasa lalu lintas.

"Untuk mengurai kepadatan di gerbang tol, telah disiapkan juga mobile reader di ruas Jombang-Mojokerto," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/agt)

Kaisar Dewa Mekanik

pinjam uang di ovo

Harga Rokok Belum Naik Usai Sri Mulyani Kerek Tarif Cukai 10 Persen******

Daftar Isi

• Berikut daftar harga rokok terbaru di minimarket dan warung kaki lima per 3 Januari 2024:
• Alfamart
• Warung Kaki Lima
• Indomaret

Jakarta, CNN Indonesia--

Harga rokok di minimarket hinggawarung masih belum naik meski Menteri Keuangan Sri Mulyani mengerektarif cukaisebesar 10 persen per 1 Januari 2024.

Kemenkeu memutuskan menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) rata-rata 10 persen per awal tahun ini. Ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (TIS).

Ramadan yang merupakan kasir Alfamart Kota Bambu 2, Palmerah, Jakarta Barat, mengatakan belum ada kenaikan harga rokok di awal tahun ini. Harga yang dipakai di minimarket itu tak jauh beda dengan akhir 2023 lalu.

"Belum ada yang naik dari sananya, jadi belum ada harga baru di sini (di Alfamart Kota Bambu 2)," lanjut Ramadan soal alasan mengapa belum menaikkan harga.

Malah menurutnya ada salah satu merek yang turun harga. Ia menunjukkan salah satu produk rokok Sampoerna Mild.

Ramadan menyebut rokok sigaret kretek mesin (SKM) itu turun harga dari Rp32.700 di Desember 2023 menjadi Rp32.500 pada Januari ini. Harga rokok dengan bungkus berwarna putih dan merah itu dibanderol untuk 16 batang.

Tepat di seberang minimarket tersebut, ada warung Madura yang dijaga oleh Tini. Ia menuturkan produk rokok yang dijajakannya pun belum mengalami kenaikan harga.

"Belum ada yang naik harganya, masih sama saja (seperti Desember 2023). Dari sananya memang belum naik sih, jadi harganya masih pada sama," jelasnya.

Lihat Juga : Siap-siap, Jokowi Umumkan Rekrutmen CPNS 2024 Pekan Ini

Meski begitu, Tini tak bisa memprediksi apakah jika ada kenaikan harga rokok imbas tarif cukai baru akan menurunkan omzetnya. Menurutnya, para pengisap rokok yang mampir ke tokonya tak menentu, apakah membeli utuh atau ketengan.

Indomaret Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat juga belum menaikkan harga rokok yang dijual.

Selvi selaku pramuniaga Indomaret bertutur ia dan rekan-rekannya selalu mendapatkan update harga setiap hari dari pusat. Namun, sampai hari ketiga Januari 2024, belum ada informasi kenaikan harga rokok.

"Belum ada yang naik nih. Kalau naik, pasti diinfokan dari sana (pusat)," tegas Selvi.

"Kami di sini update terus harganya setiap hari, tapi sampai 3 Januari 2024 ini belum ada kenaikan harga," sambungnya.

Berikut daftar harga rokok terbaru di minimarket dan warung kaki lima per 3 Januari 2024:

Alfamart

- Gudang Garam Filter (isi 12): Rp25.400
- Class Mild (isi 16): Rp29.300
- Surya Pro (isi 16): Rp32.400
- Sampoerna Mild (isi 16): Rp32.500
- Dunhill Fine Cut Hitam (isi 12): Rp23 ribu
- Marlboro Red (isi 20): Rp42.200
- Esse Change (isi 20): Rp40 ribu
- Djarum Super (isi 16): Rp34.400
- Djarum Black (isi 16): Rp32.500
- Djarum Coklat (isi 12): Rp15.600
- LA Bold (isi 12): Rp22.300
- LA Menthol (isi 16): Rp32.500
- LA Lights (isi 16): Rp32.400

Warung Kaki Lima

- Magnum Filter Bintang (isi 12): Rp23 ribu
- Sampoerna Mild (isi 12): Rp23.500
- Djarum Super (isi 12): Rp25 ribu
- Juara (isi 12): Rp23.500
- Marlboro Red (isi 20): Rp41 ribu
- Djarum Coklat (isi 12): Rp16 ribu
- LA Ice (isi 16): Rp31 ribu
- Esse Change (isi 16): Rp31 ribu

Indomaret

- Gudang Garam Filter (isi 12): Rp25.400
- Class Mild (isi 16): Rp29.400
- Surya Pro (isi 16): Rp32.400
- Sampoerna Mild (isi 16): Rp32.500
- Dunhill Fine Cut Hitam (isi 12): Rp23.500
- Marlboro (isi 20): Rp40 ribu
- Esse Change (isi 20): Rp33.300
- Djarum Super (isi 16): Rp34.200
- Djarum Black (isi 12): Rp24.200
- Djarum Coklat (isi 12): Rp15.800
- LA Bold (isi 16): Rp32.500
- LA Menthol (isi 16): Rp32.500
- LA Lights (isi 16): Rp32.500.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Pak, saya akan bertengkar di rumah

rtp merdekawin

Menteri ATR Komentari Lahan Prabowo yang Diungkit Anies di Debat******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Hadi Tjahjanto buka suara soal lahan500 ribu hektare yang dikuasai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Hadi mengatakan penguasaan tanah berbentuk hak guna usaha (HGU) memang bersifat sah. Namun, ada jangka waktu yang ditetapkan.

"Oh, kalau HGU semuanya kan ada (di) keputusan menteri," komentar Hadi, dikutip dari detikcom, Rabu (10/1).

Mantan Panglima TNI itu hanya menekankan HGU bisa diperpanjang. Perpanjangan lahan tersebut bakal dilihat berdasarkan kepentingannya.

"Tentunya kita lihat sesuai kebutuhan, dan bisa diperpanjang," tandasnya.

Persoalan lahan Prabowo yang seluas Provinsi Bali atau Brunei Darussalam itu mencuat dalam debat ketiga calon presiden di Istora, Jakarta, Minggu (7/1). Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkit kepemilikan tanah Prabowo itu.

Mulanya Anies menyebut tanah yang dikuasai Prabowo seluas 340 ribu hektare. Ia mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo dalam debat Pilpres 2019, di mana kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo.

Prabowo tak terima dengan pernyataan Anies. Selain memotong pernyataan Anies dalam debat, capres nomor urut 2 itu mengklarifikasi lahan yang dipermasalahkan.

Menhan Prabowo menyebut lahan yang dimilikinya bukan 340 ribu hektare, melainkan hampir mendekati 500 ribu hektare. Namun, ia menekankan lahan seluas ratusan ribu hektare itu merupakan tanah HGU yang sewaktu-waktu bisa digunakan untuk proyek food estate.

"Saya sampaikan ke Bapak Presiden (Jokowi), bapak presiden kalau lahan ini dibutuhkan untuk lumbung pangan bangsa Indonesia, pakai lahan HGU saya, gunakan! Saya siap!" katanya dalam Konsolidasi Relawan Prabowo-Gibran di GOR Remaja, Riau, Selasa (9/1).

"Kemarin juga salah-salah mulu itu, bukan 340 ribu hektare bukan, mendekati 500 ribu hektare. Dia mau ejek, mau menghasut, dia mau bikin rakyat benci sama saya," tegas Prabowo.

Ia menegaskan lahan tersebut dimilikinya sebelum menjabat sebagai menteri pertahanan. Bahkan, Prabowo mengklaim sudah menyerahkan tanah tersebut ke negara.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Penginapan Ruang dan Waktu Super

pinjol untuk pelajar

Unit SIM Keliling ditiadakan menyusul hari libur nasional******

kembali dibuka pada Sabtu (30/3)

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya meniadakan layanan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) Kaliling menyusul hari libur nasional Kenaikan Yesus Kristus, Jumat.

Selain unit SIM Keliling, pelayanan Satpas Daan Mogot dan Unit Satpas DKI Jakarta juga diliburkan.

"Tanggal 29 Maret 2024 pelayanan Satpas Daan Mogot, Unit Satpas DKI Jakarta dan Unit SIM Keliling diliburkan," demikian tertulis dalam unggahan akun X (Twitter) @TMCPoldaMetro di Jakarta pada Kamis.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pelayanan SIM kembali dibuka pada Sabtu (30/3) dan bagi pemegang SIM yang masa berlakunya habis hari ini, Jumat, dapat melaksanakan perpanjangan SIM pada Sabtu (30/3).

"Dengan metode perpanjangan," tulis unggahan tersebut.
Baca juga: Pemkot Jakut antisipasi kemacetan sejumlah titik di libur ldul Fitri

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024