pinjol murah

Sistem negara adidaya dua dimensi

Mantan Bos Twitter Gugat Elon Musk karena Masalah Pesangon Rp2 T******

Mantan petinggiTwittermenggugat Elon Muskakibat belum membayar pesangonsebesar US8 juta atau Rp2 triliun (asumsi kurs Rp15.714 per dolar AS). Padahal, para mantan pegawai sudah dipecat sejak tahun lalu.

Berdasarkan laporan CNN, Selasa (5/3), ada empat mantan eksekutif Twitter yang menggugat Musk, yakni mantan CEO Twitter Parag Agrawal, mantan CFO Ned Segal, mantan Chief Legal Officer Vijaya Gadde dan mantan Penasihat Umum Sean Edgett.

Keempat orang tersebut dipecat beberapa jam setelah Musk mengambil alih Twitter, yang saat ini berubah nama jadi X. Meski sudah setahun lebih diberhentikan, mereka belum juga menerima uang pesangon yang telah dijanjikan.

"Karena Musk memutuskan tidak mau membayar pesangon kepada penggugat, dia memecat mereka begitu saja tanpa alasan, kemudian membuat alasan palsu dan menunjuk karyawan di berbagai perusahaannya untuk menegakkan keputusannya," isi tuntutan yang diajukan ke Pengadilan Distrik Utara California itu.

"Dia mengklaim dalam surat penghentiannya bahwa setiap penggugat melakukan 'kelalaian berat' dan 'pelanggaran yang disengaja' tanpa mengutip satu fakta pun yang mendukung klaim ini," tambah isi gugatan.

Terkait hal tersebut, pihak X masih enggan memberi tanggapan.

Sebelumnya, Musk dan X juga menghadapi tuntutan hukum dari vendor dan mitra bisnis yang mengklaim perusahaan gagal membayar utang.

"Penolakan Musk untuk membayar penggugat adalah bagian dari pola dan praktik yang lebih besar dari kegagalan untuk mematuhi kewajiban pembayarannya," klaim para mitra bisnis X tersebut dalam gugatannya.

[Gambas:Video CNN]

Petualangan seorang gadis cerdas

Jerit Buruh Harga Beras Melonjak Jadi Rp18 Ribu******

Asosiasi Serikat Pekerja(ASPEK) Indonesia ikut mengeluhkan harga berasyang terus meroket tinggi.

Presiden ASPEK Mirah Sumirat menyoroti bagaimana harga beras saat ini tercatat tertinggi semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang naik hingga 20 persen dari kisaran Rp14 ribu menjadi sekitar Rp18 ribu per kilogram (kg).

Tak hanya beras, harga telur ayam juga mengalami kenaikan yang sangat tinggi hingga Rp32 ribu per kg. Padahal, biasanya harga telur ayam di bawah Rp25 ribu per kg.

Maka itu, ia mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok masyarakat.

"Masyarakat Indonesia benar-benar menjerit dengan berbagai kebijakan pemerintah yang tidak mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia," tegasnya dalam keterangan resmi, Senin (26/2).

Mirah mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga barang kebutuhan pokok masyarakat. Ia menilai melonjaknya harga pangan akan menurunkan kemampuan daya beli masyarakat mengingat kondisi ekonomi masyarakat saat ini semakin sulit.

Ia menambahkan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di Indonesia dan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2024 yang sangat kecil tentunya akan semakin mempersulit masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

"Yang masih bekerja saja akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, apalagi para korban PHK yang tentunya sangat terdampak!," ujarnya.

Ia mengingatkan Jokowi di ujung masa tugasnya sebagai presiden agar fokus, serius, dan sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.

[Gambas:Video CNN]

Rel Bisnis

Pengusaha Pantang Mundur Gugat Pemerintah Buntut Utang Minyak Goreng******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memastikan tetap meneruskan gugatan terhadap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang hingga kini belum melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan para peritel tak akan mundur untuk memperjuangkan haknya.

"Aprindo memastikan akan meneruskan gugatan, memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Sudah pasti, tidak akan mundur, tidak akan menyerah, tidak akan takut, tidak akan khawatir sama siapa pun," ujar Roy dalam konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Kamis (18/1).

"Karena ini berbicara mengenai kewajiban yang harus kita penuhi sesuai dengan perintah Peraturan Menteri Perdagangan. Kewajiban sudah kita penuhi, tetapi hak belum kita dapatkan," lanjut Roy.

"Kami sudah dizalimi, kami melakukan dengan tulus ikhlas tetapi tidak dimengerti, tidak diselesaikan. Bukan masalah tidak bisa, tidak mampu, tapi (pemerintah) sudah tidak ada niat untuk menyelesaikan," sambungnya.

Adapun, pihaknya tengah mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Ia mengaku proses pengajuan cenderung lambat karena pihaknya perlu memastikan agarlegal standing-nya terpenuhi.

Roy menjelaskan perjanjian dengan pemerintah kala itu tak langsung ke ritel, tapi ke produsen, sehingga peritel dan produsen yang terdampak masalah rafaksi bersama-sama menggugat pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kepastian untuk menggugat pemerintah secara bersama-sama baru diterima Aprindo pada November 2023 silam. Maka itu, lanjut Roy, pihak-pihak yang terdampak persoalan ini sudah lengkap dan siap berlanjut ke meja hijau.

"Gugatan hukum prosesnya berjalan terus, sampai kita menemukan kelengkapan pihak, yaitu adanya distributor dan produsen yang memiliki perjanjian dengan pemerintah, sehingga BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) yang berjanji untuk membayarkan kepada produsen, dan setelah dibayarkan ke produsen baru membayarkan ke ritel. Sehingga sekarang tidak kurang pihak, tapi cukup pihak untuk maju," jelas dia.

Lebih lanjut, Roy mengatakan pihaknya juga sudah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal masalah ini. Namun, kata dia, sampai saat ini pihaknya belum kunjung mendapatkan respons, padahal surat sudah dikirim hingga empat kali.

"Kami menghargai bahwa kesibukan dan waktu yang belum tersedia, tapi sebagai keprihatinan dan kegalauan, kami menilai sekarang terjadi ketidakadilan," ujar dia.

"Adapun isi suratnya kepada Presiden Jokowi yang terhormat, untuk meminta audiensi dan minta arahan untuk penyelesaian rafaksi migor sebagai kepala pemerintah," sambung Roy.

Roy mengatakan bahwa surat terbuka itu menjadi bagian dan harapan pengusaha ritel agar pihaknya didengarkan, dan dicarikan jalan keluar atas masalah rafaksi.

Pasalnya, persis pada Jumat, 19 Januari 2022 permasalahan utang rafaksi minyak goreng sudah molor hingga dua tahun lamanya.

"Besok persis dua tahun rafaksi tidak dibayar. Kita mulainya 19 Januari 2022," ucapnya.

Polemik utang pemerintah terkait program satu harga minyak goreng (rafaksi) pada hari ini, Jumat (19/1) sudah memasuki tahun kedua.

Program itu diluncurkan sebagai penugasan kepada produsen minyak goreng dan Aprindo untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

Kabar terakhir, Kemendag berencana untuk menggelar pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas masalah tersebut. Namun kedua kementerian tak kunjung menggelar pertemuan yang dimaksud.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Ajaib Penyihir

Harga Daging Ayam di Sumut Naik Tajam hingga Capai Rp44 ribu per Kg******

Harga daging ayam di Sumatra Utara (Sumut) terus melonjak tajam dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan harga daging ayam saat ini dipengaruhi oleh harga pakan yang bertahan mahal sebesar Rp7.000 per kilogram.

Ketua Tim Pemantau Harga Pangan Sumut Gunawan Benjamin mengatakan di Kota Medan harga daging ayam terus bergerak naik hingga dijual Rp38.000 per kg. Di kota lainnya, seperti Sibolga, harga daging ayam saat ini bahkan menyentuh Rp44.000 per kg.

"Kenaikan harga daging ayam yang banyak dipengaruhi oleh kenaikan harga pakan tentunya menyisakan pertanyaan apakah harga daging ayam akan kembali naik harganya. Mengingat harga jagung sejauh ini masih bertahan mahal di kisaran Rp7.000 per kilogram," kata Gunawan, Minggu (25/2).

"Jadi sudah bisa dipastikan bahwa peternak akan melakukan penyesuaian dari sisi produksi. Untuk mengurangi biaya operasional yang diakibatkan oleh kenaikan biaya pemeliharaan, serta menghindarkan peternak dari produksi yang melimpah yang justru bisa memicu kerugian," ujar dia.

"Saya yakin, pelaku pasar ayam tengah mencari titik keseimbangan antara harga dan produksi," sambungnya.

Menurut Gunawan, sejak kenaikan harga daging ayam, pedagang mengalami penurunan omzet sekitar 30 persen. Konsumen beralih dari membeli ayam menjadi membeli ikan segar karena harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan harga daging ayam. Sehingga, produksi juga akan disesuaikan di level tertentu untuk menghindari kerugian.

"Dari hasil observasi, penjualan daging ayam pada awal perayaan tahun baru (31 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024) sejauh ini masih menjadi titik puncak penjualan tertinggi yang belum mampu diimbangi di penjualan selanjutnya," urainya.

"Bahkan, Pemilu pada 14 Februari kemarin juga belum mampu menjadi pendorong peningkatan penjualan daging ayam," jelasnya melanjutkan.

Lihat Juga : ANALISISMakan Siang ala Prabowo Butuh APBN Rp60 T di Tahun Pertama, Sisanya?

Gunawan menambahkan jika tanpa ada penurunan harga pakan ternak (jagung), maka harga daging ayam diproyeksikan akan bertahan di level saat ini hingga menjelang Ramadan nantinya.

"Demand atau permintaan menjelang Ramadan memang bisa mendorong kenaikan harga daging ayam meskipun sesaat. Namun, saya masih pesimis konsumsinya akan mampu melampaui konsumsi saat perayaan tahun baru," paparnya.

Negeri dongeng

Penyebab Beras Langka Versi Erick Thohir dan Bos Bulog******

Menteri BUMN Erick Thohir hingga Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi buka suara soal isu kelangkaan berasdi toko ritel modern belakangan ini.

Erick menyebut ada musim tanam dan panen yang mempengaruhi stok beras tanah air.

"Siklus ini terjadi, karena itu siklusnya hari ini kita lihat juga di Maret (2024) itu baru produksi padi sangat meningkat, hampir surplus 3,5 juta ton. Tentu di masa-masa ini kita harus intervensi," ucapnya saat mengecek stok beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Ramayana Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2).

Ia dipanggil Jokowi bersama Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi. Rapat tersebut memutuskan pemerintah akan mengguyur 250 ribu ton beras SPHP ke pasar.

"Tinggal bagaimana masyarakat bisa (memilih) opsi, ada yang premium Rp69.500 (per 5 kg) atau Rp54.500 (beras SPHP per 5 kg), itu kan opsi bagaimana kita melakukan konsumsi yang sesuai daya beli keluarga. Tapi pemerintah pastikan 250 ribu ton kita gelontorkan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badam Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menepis adanya kelangkaan beras di ritel modern.

Memang ada pembatasan pembelian beras di pasar modern sebanyak dua pack alias 10 kg per orang. Namun, Arief menegaskan aturan itu sudah diberlakukan sejak lama.

"Alasan dibatasai 2 pack karena kalau belanjanya 2 ton ya di pasar induk, jangan di ritel, nanti habis display-nya," tutur Arief.

"Jadi kalau mau belanja yang agak besar, pedagang, ya jangan di ritel. Tapi kemarin di media bilangnya kelangkaan beras, dibatasi pembelian 2 pack, kayaknya sudah dari dulu kita bilang kalau di ritel itu (dibatasi) 2 pack. Masa di rumah mau naruh (beras) 1 ton?" imbuhnya.

Di lain sisi, Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyebut ada keanehan yang terjadi di toko ritel. Padahal, Bulog sudah menyuplai beras ke ritel modern lebih banyak 160 persen dibandingkan Januari 2023-Februari 2023.

[Gambas:Video CNN]

Bayu menekankan penyaluran beras SPHP sampai ke ritel modern agar masyarakat lebih mudah menjangkaunya.

"Banyak sekali informasi yang datang ke kami, kita taruh 1 ton, itu kan 1.000 kg. Kalau 5 kg (satu pack) berarti ada 200 sak, masa hanya dalam setengah jam habis terjual?" ungkap Bayu keheranan.

"Jadi, kalau Bulog terus begini kan berat, kalau terus menerus yang dihadapi bukan rumah tangga sebenarnya. Jadi, orang yang beli satu sak, 5 kg, itu (seharusnya) bisa sampai dua minggu," sambungnya.

Bepergian dengan Dewa Kematian

Airlangga: Pembangunan Giant Sea Wall Butuh Rp600******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto menyebut pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea walldi utara Pulau Jawa membutuhkan anggaran Rp700 triliun.

Airlangga mengatakan kebijakan itu sudah berjalan dan masuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Dia menyebut pemerintah akan menggandeng swasta untuk membangun tanggul itu.

"Estimasi biaya mungkin bisa Rp600 sampai Rp700 tergantung berapa besar karena itu studinya kita sedang siapkan. Kita bicara triliun," kata Airlangga di Bandung, Jumat (19/1).

Dia menyebut banyak investor yang tertarik dengan proyek ini. Namun, ia belum mau membeberkan siapa investor-investor yang dimaksud.

"Dananya investor banyak yang mau masuk," ujarnya.

Airlangga mengatakan kebijakan ini penting untuk melindungi masyarakat. Dia berkata masyarakat di utara Pulau Jawa terancam banjir rob seiring perubahan iklim.

"Kita akan melihat di pesisir utara dampak ke masyarakat dan dampak kepada kawasan ekonomi yang ada di sana karena kawasan ekonomi kita sebagian besar di utara dan ini bisa terancam oleh rob," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan giant sea wall diperlukan untuk mencegah rob di Jakarta dan daerah-daerah di utara Pulau Jawa.

Lihat Juga : PUPR Ungkap Proyek Giant Sea Wall Prabowo-Airlangga Dibahas Sejak 2016

Proyek itu kembali menjadi sorotan setelah calon presiden Prabowo Subianto membahasnya dalam seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

Dia menyindir komitmen politisi membangun tanggul raksasa di utara Jawa. Prabowo mengatakan proyek ini penting untuk melindungi masyarakat, tetapi tak diminati politisi karena butuh waktu 40 tahun.

"Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus kalau tidak pantai utara tenggelam," ucap Prabowo di seminar itu.