klik dapat uang

evolusi pasang surut

KADIN Desak Amerika Serikat Adil soal Subsidi Nikel Kendaraan Listrik******

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menyampaikan keprihatinan atas sikap Amerika Serikat (AS) yang dinilai 'mengucilkan' mineral kritis Indonesia terkait paket subsidi AS untuk teknologi hijau.

Ketua KADIN Indonesia dan ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Arsjad Rasjid pun mendesak AS agar bersikap adil memberi subsidi hijau bagi mineral untuk kendaraan listrik, menyusul penerbitan pedoman kredit pajak bagi produsen baterai dan EV di bawah Undang-Undang Pengurangan Inflasi oleh pemerintah AS dalam beberapa waktu ke depan.

Dalam UU, dicantumkan disediakan subsidi sebesar US0 miliar untuk teknologi energi bersih. Karena Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS dan dominasi perusahaan China dalam industri nikel, muncul kekhawatiran bahwa komponen yang bersumber dari Indonesia akan dianggap tidak memenuhi syarat untuk kredit pajak Inflation Reduction Rate (IRA) secara penuh.

Dalam upaya memperdalam potensi nikel, saat ini Indonesia menjalin kerja sama dengan perusahaan multinasional, membangun rantai pasokan nikel terpisah untuk China dan Non-China.

"Indonesia adalah teman bagi China dan negara Barat. Kami menyediakan mineral penting bagi China, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Kami berupaya memastikan memiliki portofolio inklusif baik China maupun Non-China dalam sektor pertambangan nikel guna mencapai kesepakatan perdagangan yang adil dan saling menguntungkan," lanjut Arsjad.

Potensi nikel juga terlihat melalui investasi yang ditanamkan berbagai negara pada sektor pertambangan, khususnya pengembangan kendaraan listrik dan baterai, seperti yang dilakukan oleh LG, SK Group, hingga Samsung dan Hyundai.

Arsjad menyatakan, para investor tersebut penting dalam hilirisasi industri nikel, termasuk katoda, sel baterai, dan produksi kendaraan. Selain itu, LG Energy Solution juga sedang membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Indonesia dengan produsen mobil listrik Hyundai.

Untuk itu, Arsjad mendorong agar Indonesia dan ASEAN dapat dilihat sebagai alternatif untuk China. AS diharapkan memberi status setara kepada anggota Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF), sama seperti negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas penuh dengan AS.

"Kami sedang berdiskusi tentang IPEF, dan semangat perjanjian itu adalah kerja sama. Jika Amerika mengecualikan ASEAN, rasanya sangat tidak adil," ujar Arsjad.

Terkait industri pengembangan kendaraan listrik, Arsjad pun mengajak AS dan Uni Eropa untuk menaruh kepercayaan pada Indonesia dan negara ASEAN lain. Arsjad optimis, peran Indonesia dan ASEAN dalam ekosistem kendaraan listrik dapat menjadi mitra strategis yang baik bagi Amerika Serikat, Uni Eropa, maupun China pada sektor energi bersih.

Ke depannya, langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan ekonomi dan politik bagi ASEAN dengan dunia, serta memberikan manfaat bagi industri dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Legenda Raja Naga Douluo Dalu 3

Menaker Ungkap Alasan Driver Ojol Tak Dapat THR******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Ida Fauziyah menjelaskan alasan sopir (driver) ojek online (ojol) dan taksi online tidak mendapatkan tunjangan hari raya (THR) Lebaran.

Ia menerangkan salah satu syarat pekerja mendapatkan THR adalah memiliki hubungan kerja di bawah naungan suatu perusahaan. Sementara, driver ojol bergabung dalam skema kemitraan.

"Kalau mitra Gojek kan tidak ada hubungan kerja ya. Itu kan kemitraan, yang mendapatkan THR itu yang ada hubungan kerja," kata Ida, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, seperti dikutip dari Detik, Senin (3/4).

"Saya kira kita sudah punya Posko Pengaduan THR. Teman-teman yang mengalami tidak dibayar THR-nya saya kira bisa mengadu ke posko yang ada," ujarnya.

Secara terpisah, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan acuan THR adalah Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Aturan tersebut mengatur kewajiban perusahaan memberikan THR kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja, yakni dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Beleid itu tidak mencakup hubungan kemitraan seperti drivel ojol dengan operator aplikasi transportasi daring. Namun, Putri mengatakan perusahaan tidak dilarang memberikan THR kepada mitranya.

"Apabila perusahaan platform-nya akan memberikan THR, itu baik dan tidak dilarang. Pemberian THR-nya memang tidak masuk dalam pengaturan di SE Menaker karena ojek online bukan hubungan kerja konvensional, tapi kemitraan," kata Putri kepada CNNIndonesia.com, Selasa kemarin.

[Gambas:Video CNN]

Infinity dimulai dengan horor

DPR Pertanyakan Rencana Impor Beras di Tengah Utang 'Seleher' Bulog******

Ketua Komisi IV DPRSudin mempertanyakan anggaranyang akan digunakan untuk mengimpor berasdi tahun ini.

Hal itu disampaikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR dengan Badan Pangan Nasional, Senin (3/4).

Dalam rapat itu, Arief awalnya memaparkan Bulog akan menyalurkan 640 ribu ton bantuan sosial (bansos) berupa beras kepada 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada Maret-Mei 2023. Padahal, stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog saat ini hanya 200 ribuan ton.

"Kalau tidak ada serapannya ?" tanya Sudin.

"Kalau tidak ada, salah satu dukungannya impor," jawab Arief.

Sudin lantas mempertanyakan sumber anggaran yang akan digunakan untuk mengimpor beras tersebut. Arief kemudian menjawab anggaran sudah dibahas saat rapat dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sudin lantas meminta Arief untuk mempertanyakan kembali kejelasan anggaran saat rapat dengan presiden dan menteri keuangan. Ia mengingatkan jangan sampai Bulog harus berutang demi impor beras.

Pasalnya, utang Bulog sudah menumpuk.

"Jadi nanti tolong kalau rapat sama presiden, kalau ada menteri keuangan coba tanya uangnya sudah siap belum. Jangan nanti Bulog suruh nombokin dulu, belinya dengan uang pinjaman Bulog yang mana Bulog ini, mohon maaf ini saya katakan, kalau bicara utang, utangnya sudah seleher," kata Sudin.

[Gambas:Video CNN]

Bulog kembali mendapat penugasan Bapanas untuk mengimpor beras. Tak tanggung-tanggung, beras yang akan diimpor mencapai 2 juta ton pada tahun ini.

Rencana impor beras tersebut merupakan hasil dari rapat internal bersama Presiden Jokowi pada Jumat (24/3) yang tertuang dalam salinan surat.

Dalam surat itu, Bulog diperintahkan mengimpor 2 juta ton beras pada tahun yang 500 ribu ton di antaranya harus didatangkan secepatnya.

Teratai Putih Mo Dharma

Update Mudik Gratis Kemenhub: Bus Habis, Sisa KA dan Kapal Laut******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali menggelar programmudik gratispada Lebaran tahun ini melalui jalur darat, laut dan kereta api.

Namun, per Rabu (5/4), kuota mudik gratis jalur darat atau menggunakan bus sudah terpenuhi. Sedangkan untuk menggunakan kereta api dan kapal laut masih tersisa.

Mengutip akun Instagram @ditjen_hubdat, kuota mudik gratis melalui jalur darat langsung habis kurang dari 24 jam sejak dibuka pada 13 Maret lalu. Total kuota yang disediakan yaitu sebanyak 24.072 penumpang dengan 585 unit bus.

Berdasarkan data Ditjen Perkeretaapian per 4 April, jumlah total motor telah terdaftar sebanyak 6.187 unit dengan rincian 3.142 arus mudik dan 3.045 arus balik. Dengan begitu, sisa kuota motor tersisa 4.253 unit.

Kemudian untuk penumpang telah terdaftar sebanyak 9.217 orang dengan rincian 4.577 untuk arus mudik dan 4.640 untuk arus balik. Dengan begitu, total sisa kuota sebanyak 37.503 penumpang.

Sama halnya dengan program mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut yang hingga kini kuotanya masih tersedia.

Mengutip akun Instagram @djplkemenhub151, hingga 1 April, jumlah pendaftar untuk keberangkatan 15 April 2023 tercatat 398 motor dari kuota 1.250 motor dan 918 orang dari kuota 2.500 orang.

Sementara untuk keberangkatan 17 April 2023, total pendaftar sebanyak 1.084 motor dari kuota 1.250 motor dan 2.449 orang dari kuota 2.500 orang.

Lalu untuk perjalanan balik, jumlah pendaftar untuk keberangkatan 25 April mencapai 422 motor dari kuota 1.250 motor dan 1.054 orang dari kuota 2.500 orang. Untuk keberangkatan 28 April 2023, jumlah pendaftar sebanyak 1.093 motor dari kuota 1.250 dan 2.448 orang dari kuota 2.500 orang.

Secara total, program mudik gratis sepeda motor naik kapal laut menyediakan total kapasitas arus mudik dan balik masing-masing 5.000 penumpang dan 2.500 sepeda motor.

[Gambas:Video CNN]

Tuan yang lemah

Gojek Blak******

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk atau GOTO buka suara terkait penggantian tunjangan hari raya (THR) kepada para sopir (driver).

Head of Region and External Affairs Gojek Gede Manggala mengatakan pihaknya memang tidak memberikan THR. Sebab, hubungan dengan driveradalah sebagai mitra, bukan hubungan kerja di bawah naungan suatu perusahaan.

Meski tak memberikan THR, Gede menjelaskan pihaknya memiliki program khusus saat hari raya bagi para driver. Dalam program itu termasuk pemberian insentif bagi para driveryang tetap mengambil orderan pada hari pertama dan kedua Lebaran.

Meski begitu, Gede tidak merinci berapa besaran insentif yang diberikan. Menurutnya, besaran insentif itu berbeda-beda di setiap kota.

Selain itu, Gede juga menyebut perusahaan memberikan insentif lain berupa pulsa, diskon biaya perawatan kendaraan, hingga diskon sembako. Insentif ini juga masuk ke dalam program Swadaya.

Program Swadaya merupakan program Gojek dalam pemberian akses manfaat tambahan khusus untuk mitra driverdengan bekerja sama dengan pihak ketiga.

Menurut Gede, insentif ini dipilih karena dinilai memiliki dampak yang berkelanjutan pada para driver.

"Jadi kami melihatnya lebih berkelanjutan, jadi tahun ini iya (ada insentif). Kami ngobrolnya sama driverapa yang bisa benar-benar kami lakukan secara terus menerus," ucapnya.

Pemerintah memang tidak mengatur THR untuk driverojekonlinedan taksionline. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan mengatakan alasanya karena salah satu syarat pekerja mendapatkan THR adalah memiliki hubungan kerja di bawah naungan suatu perusahaan. Sementara, driverojol bergabung dalam skema kemitraan.

"Kalau mitra Gojek kan tidak ada hubungan kerja ya. Itu kan kemitraan, yang mendapatkan THR itu yang ada hubungan kerja," kata Ida, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, seperti dikutip dari Detik, Senin (3/4) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Secara terpisah, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan acuan THR adalah Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Aturan tersebut mengatur kewajiban perusahaan memberikan THR kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja, yakni dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Beleid itu tidak mencakup hubungan kemitraan seperti driverojol dengan operator aplikasi transportasi daring. Namun, Putri mengatakan perusahaan tidak dilarang memberikan THR kepada mitranya.

"Apabila perusahaan platform-nya akan memberikan THR, itu baik dan tidak dilarang. Pemberian THR-nya memang tidak masuk dalam pengaturan di SE Menaker karena ojek onlinebukan hubungan kerja konvensional, tapi kemitraan," kata Putri kepada CNNIndonesia.com.

Catatan Berburu Hantu Maoshan

Audit BPKP Kelar, RI Batal Impor KRL dari Jepang?******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah menyelesaikan reviu rencana impor kereta dari Jepang pada akhir Maret 2023.

Juru Bicara BPKP Azwad Zamroddin Hakim menyebut laporan tersebut telah disampaikan kepada pemangku kepentingan.

"Yang jelas beberapa waktu lalu BPKP sudah menyerahkan hasil reviu rencana impor kereta kepada stakeholder," ujar Azwad melalui keterangan resmi, Rabu (5/4).

Kendati demikian, sebagai auditor internal, BPKP tidak dapat membuka hasil reviu tersebut kepada publik.

Pasalnya, kata Azwad, kode etik profesi auditor internal mengatur bahwa auditor internal menghargai nilai dan kepemilikan informasi dan tidak membuka informasi tersebut, kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesional yang mengharuskan untuk melakukannya.

"Untuk rekomendasi dan saran dari hasil reviu BPKP dapat ditanyakan langsung kepada pemangku kepentingan yang telah meminta BPKP melakukan audit beberapa waktu lalu," ujarnya.

Secara terpisah, Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif membenarkan sudah menerima laporan hasil kajian itu. Namun, ia belum bersedia untuk mengungkap hasil reviu tersebut.

"Sikap kami sesuai hasil kesepakatan pemerintah yakni, mengikuti rekomendasi audit BPKP," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengaku sudah mendapat informasi yang menyebutkan BPKP tidak merekomendasikan impor kereta bekas dari Jepang.

"Informasinya juga yang saya dengar, dari sumber saya pejabat tinggi Kementerian BUMN, bahwasanya BPKP menolak merekomendasikan impor kereta bekas," ujar Andre, seperti dikutip dari Detik.

Menurut Andre, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) seharusnya sudah memesan kereta di PT INKA sejak 2021 jika memang ingin memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna KRL.

"Sesuai yang saya sampaikan dari awal bahwa seharusnya KCI, kalau memang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat, seharusnya KCI sudah memesan jauh-jauh hari di awal 2021 sehingga kereta KRL baru dari INKA bisa selesai di pertengahan 2022 sehingga di 2023 ini tidak ada kekurangan rangkaian kereta KRL," ujarnya.

KCI sebelumnya ingin mengimpor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

Anak usaha PT KAI itu sudah meminta surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) sejak 13 September 2022. Namun, Kemendag butuh rekomendasi teknis dari Kemenperin untuk memberikan izin impor.

Setelah menunggu empat bulan lamanya, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin memberi jawaban berisi penolakan impor dengan dalih kebutuhan kereta api bisa dipenuhi oleh perusahaan pelat merah, yakni PT Industri Kereta Api (INKA).

Dalam perjalanannya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan keputusan impor KRL bekas dari Jepang itu menunggu hasil audit BPKP.

[Gambas:Video CNN]