link slot paling gacor

Kronik Poseidon

Tiket Kereta Api Dijual Seperti 'War' Tiket Konser******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAI menjual tiket KA selayaknya 'war' tiket konser sejak 1 Februari 2024.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan akan ada sistem antrean saat hendak membeli tiket di aplikasi Access by KAI dan situs kai.id. Antrean ini berpotensi terjadi pada saat peak season, seperti musim lebaran, natal, atau tahun baru.

"Iya, betul, seperti (war tiket) konser. Akan ditampilkan berapa lama (waktu) harus menunggu dan jangan keluar dari window(aplikasi) agar tidak terlempar dalam daftar antrean," jelas Joni kepada CNNIndonesia.com, Kamis (15/2).

Calon penumpang diminta tidak meninggalkan windowaplikasi atau situs, selayaknya wartiket konser. Pada gilirannya, calon penumpang akan diarahkan masuk ke dalam sistem pemesanan dan bisa memproses pembelian tiket seperti biasa.

Meski begitu, Joni menegaskan tidak ada jaminan pembeli yang mengantre akan seluruhnya mendapatkan tiket KA yang diincar. Ia menegaskan itu semua tergantung ketersediaan.

"Tetap tergantung pada ketersediaan tiket. Jika tiketnya habis, calon penumpang dapat memilih hari lain, KA lain, atau memanfaatkan fitur Connecting Train di aplikasi Access by KAI yang akan membantu memberikan alternatif perjalanan KA dengan mengombinasikan jadwal kereta dengan sifat persambungan," tutup Joni.

Saat ini, KAI sudah membuka penjualan tiket kereta api periode angkutan Lebaran 2024. Anda bisa membelinya mulai hari ini, yakni H-45 untuk keberangkatan 31 Maret 2024 atau H-10 lebaran.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan pastoral di Amerika

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal

Pak, saya akan bertengkar di rumah

Pengusaha Ungkap Biang Kerok Okupansi Mal Belum Pulih******

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mencatat tingkat okupansi pusat perbelanjaanpada 2023 masih 80 persen. Angka ini belum pulih dari rata-rata tingkat okupansi sebelum pandemi covid, yakni 90 persen.

Adapun tingkat okupansi merupakan tingkat keterisian pusat belanja oleh toko-toko. 

"Sebelum pandemi, okupansi rata-rata 90 persen. Selama covid turun 20 persen hanya jadi 70 persen. Di pertengahan 2022, sudah mulai ada peningkatan okupansi, perlahan naik. Ditambah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut PPKM pada Desember 2022 menjelang akhir tahun," kata Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja dalam konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Kamis (18/1).

Lebih lanjut, Alphonsus menyebut tingkat okupansi pusat belanja bisa kembali menjadi 90 persen seperti sebelum pandemi asal impor ilegal yang mengganggu iklim perdagangan di dalam negeri dapat dibasmi oleh pemerintah.

"Sebetulnya yang mengganggu produk lokal itu adalah barang-barang ilegal. Banyak barang ilegal, baik itu di online maupun yang masuk langsung seperti pakaian bekas dan sebagainya, itu yang mengganggu produk lokal," ujar dia.

Alphonsus menjelaskan peningkatan okupansi juga diiringi oleh pembukaan sejumlah pusat perbelanjaan yang pembangunannya selesai di 2024. Kendati demikian, target peningkatan tingkat okupansi dan pembukaan pusat belanja baru terancam tak tercapai akibat maraknya produk impor ilegal yang terus bertambah.

Belum lagi ada regulasi terbaru yang dinilai APPBI semakin memperketat proses impor. Aturan yang dimaksud yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 yang menata kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor dari post borderke border.

Kebijakan tersebut dinilai bakal mengganggu rantai pasok dari peritel di Indonesia, khususnya yang selama ini memasok barang impor.

Menurut Alphonsus, selama ini yang mengganggu produk dalam negeri bukan barang impor yang masuk secara resmi, melainkan barang impor ilegal. Alih-alih mengatur hal tersebut, pemerintah justru melakukan pengetatan terhadap impor secara keseluruhan.

"Tanpa disadari, rencana pembatasan impor ini, kalau ditelaah lebih lanjut, ini sebetulnya bisa mengancam industri usaha ritel di Indonesia. Jadi saya menyebutnya sebetulnya ini ancaman atas keberlangsungan industri ritel di Indonesia," tegasnya.

"Sekarang pemerintah melakukannya, tindakannya adalah bukan mengatasi barang ilegal, tetapi membatasi impor. Nah, impor ini, yang resmi ini sekarang akan direncanakan, akan dibatasi, dipersulit lah barang-barang impor ini," kata Alphonsus lebih lanjut.

Oleh karena itu, peritel mengusulkan agar pemerintah memperketat impor ilegal dan memberikan insentif kepada produk dalam negeri agar bisa bersaing dengan produk impor.

"Jadi usulan kami kepada pemerintah sebetulnya produk lokal ini harus didukung, diberikan fasilitas, diberikan kemudahan dan sebagainya begitu. Supaya bisa bersaing, bukan dengan membatasi impor," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Istri Cantik CEO dari Surga

Ruang Tunggu Bandara Hasanuddin Mati Lampu, AP I Minta Maaf******

Listrik di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar sempat padam hari ini. Kejadian itu pun diabadikan calon penumpang sehingga viral di media sosial.

General Manager PT Angkasa Pura I (AP I) Taochid Purnomo Hadi merespons viralnya video pemadaman listrik di Bandara Hasanuddin itu. Ia mengatakan bahwa pemadaman tersebut diakibatkan lonjakan arus listrik.

"Kami mohon maaf atas kejadian mati lampu tersebut. Memang terjadi sesuai video yang beredar. Hal ini terjadi karena ada gangguan trip, karena adanya lonjakan arus listrik yang berlebih," kata Taochid, Rabu (27/12).

"Listrik padam pukul 18.21 WITA dan tim langsung segera menuju ke area panel untuk melakukan pengecekan dan diketahui adanya trip tersebut. Selanjutnya tim menyalakan kembali aliran listriknya pukul 18.32 WITA," ungkapnya.

Area yang mengalami pemadaman tadi, kata Taochid berada di area check indan di ruang tunggu calon penumpang. Namun, saat ini, kondisi listrik di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar sudah kembali normal.

"Area listrik yang padam yaitu hall keberangkatan, check in, dan ruang tunggu 11 dan 12. Saat ini, kondisi sudah menyala dan operasional sudah kembali normal. Kami mengucapkan permohonan maaf atas kendala yang terjadi," pungkasnya.

Selama Desember, insiden pemadaman listrik di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar telah terjadi sebanyak dua kali.

[Gambas:Video CNN]

Lari ke dunia lain untuk membuka pabrik

Zulhas Proyeksi Transaksi E******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memproyeksi transaksi diecommerce bisa mencapai Rp533 triliun sepanjang 2023.

Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhirecommercemenunjukkan potensi yang besar dalam kontribusi perekonomian RI.

"Nilai transaksiecommercesepanjang 2022 Rp476,3 triliun kalau 2023 diperkirakan Rp533 triliun," ucap Zulhas dalam konferensi pers, Kamis (4/1).

Tak hanya itu, pihaknya juga mengeluarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1998 Tahun 2023 Tentang Penetapan Barang dengan Harga di Bawah Harga Barang Minimum yang Diperbolehkan Masuk Langsung melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Melakukan Kegiatan Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang Bersifat Lintas Negara.

"Jadi kemajuan ekonomi digital ini atauecommerce ini jangan sampai merugikan kita," imbuh Zulhas.

Ia menuturkan dengan Permendag 31 Tahun 2023, pemerintah mengatur agar barang impor yang masuk memiliki regulasi yang sama dengan produk dalam negeri. Ia mencontohkan produk impor juga harus memiliki izin halal, SNI, hingga izin BPOM.

Ia pun mengimbau agar UMKM turut menyoroti potensi ekonomi di ecommerce. Zulhas berharap para pengusaha dalam negeri itu ikut memanfaatkan ecommerce.

"Ini peluang besar untuk UMKM dari seluruh negeri untuk ikut sistem digital ini. Jadi kita manfaatkan ecommerce ini untuk kita, untuk UMKM dan produksi dalam negeri kita," ucap Zulhas.

[Gambas:Video CNN]

ketika pahlawan itu datang

Cabai dan Beras Kian Mahal Jelang Imlek, Gula dan Minyak Goreng Stabil******

Hargacabai-cabaian melonjak jelangImlek. Berasjuga masih mahal di pasaran pada Senin (5/2) ini. Sementara itu, harga gula dan minyak goreng stabil.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga cabai merah besar naik 6,4 persen ke Rp65.300 per kg.

Cabai merah keriting dijual Rp54.700 per kg usai naik 3 persen. Lalu, cabai rawit hijau naik 1,1 persen menjadi Rp43.050 per kg.

Harga beras juga masih terpantau mahal. Beras kualitas bawah I dan II masing-masing naik 1 persen dan 1,85 persen menjadi Rp13.950 per kg dan Rp13.800 per kg.

Beras kualitas medium I dan II naik 1,6 persen ke Rp15.150 per kg dan Rp15.000 per kg.

Sedangkan beras kualitas super I naik 1,5 persen menjadi Rp16.500 per kg dan kualitas super II naik 1,2 persen menjadi Rp16 ribu per kg.

Kenaikan juga dialami kelompok daging. Daging ayam ras segar melejit 2,5 persen menjadi Rp36.850 per kg. Kemudian, daging sapi kualitas 1 naik tipis 0,07 persen ke Rp138.150 per kg dan kualitas 2 naik 0,04 persen ke Rp129.150 per kg.

Harga telur ayam pun merangkak naik. Awal pekan ini, telur ayam naik 0,2 persen ke Rp29.050 per kg.

Tak semua harga pangan melejit jelang Imlek. Salah satunya, gula pasir yang harganya stagnan. Gula premium dibanderol Rp18.200 per kg, gula pasir lokal Rp17.550 per kg.

Selain itu, harga minyak goreng juga tak berubah. Minyak goreng kemasan bermerek 1 Rp20.700 per kg, minyak goreng kemasan bermerek 2 Rp19.300 per kg. Namun, minyak goreng curah justru naik sedikit, yakni 0,9 persen menjadi Rp15.800 per kg.

Ada pula komoditas pangan yang harganya turun, yakni kelompok bawang-bawangan. Bawang merah dijual Rp37.850 per kg usai turun 2,7 persen, sedangkan bawang putih Rp40.850 per kg setelah harganya merosot 0,8 persen.

[Gambas:Video CNN]