potongan pinjaman kredivo

Dominasi Yin dan Yang

Meta Ogah Bayar Konten Berita yang Diunggah Sukarela di Facebook Dkk******

Perusahaan induk Facebook, Meta Platforms (META) menolak membayar konten berita yang diunggah secara sukarela di platform mereka.

Penolakan ini sejalan dengan undang-undang yang baru saja disahkan di Indonesia.

Berdasarkan Reuters, Selasa (27/2), Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan ini menandatangani undang-undang yang mewajibkan platform digital membayar media yang menyediakan konten kepada mereka. Ini akan mulai berlaku dalam enam bulan.

Undang-undang tersebut menetapkan bahwa platform digital dan penerbit berita harus menjalin kemitraan yang dapat berbentuk lisensi berbayar, pembagian pendapatan, atau pembagian data.

Namun, masih banyak yang belum jelas mengenai bagaimana perjanjian baru ini akan berfungsi dalam praktiknya.

Pemerintah di seluruh dunia memang telah menyusun kebijakan digital karena kekhawatiran ketidakseimbangan kekuatan antara platform digital dan penerbit berita serta konten lainnya.

Australia mulai menerapkan kebijakan pembayaran iklan media berita yang mulai berlaku pada Maret 2021.

Meta dan Google (GOOGL.O), membuka tab baru, telah menandatangani kesepakatan dengan outlet media yang memberikan kompensasi kepada mereka atas konten yang menghasilkan klik dan dana iklan.

[Gambas:Video CNN]

Aku benar-benar iblis

10 Pekerjaan Paling Diincar Tahun Ini versi Kemnaker******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membeberkan 10 bidang pekerjaan yang paling banyak diincar tahun ini. Kebanyakan berhubungan dengan teknologi informasi.

Diantaranya adalah pengembang perangkat lunak, pembuat konten media, perawat hingga analisis manajemen bisnis.

"Simak yuk pekerjaan apa yang paling dicari di 2024 ini," tulis Kemnaker di Instagram resmi @Kemnaker yang dikutip pada Selasa (27/2).

1. Pengembang Perangkat Lunak

Permintaan pekerjaan di bidang ini terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Keterampilan dalam bahasa pemrograman seperti C++, Python atau Java sangat dibutuhkan.

2. AI Engineer atau AI Specialist

Pekerjaan ini juga banyak dibutuhkan karena berperan penting dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan.

3. Analisis Data

Pekerjaan analisis data masih banyak dicari karena mereka adalah kunci untuk pengambilan keputusan bisnis berdasarkan data.

[Gambas:Instagram]

4. Ahli Keamanan Siber

Sejalan dengan perkembangan teknologi yang makin pesat, ahli keamanan siber dibutuhkan untuk melindungi sistem dan informasi dari serangan siber.

5. Pembuat Konten Media Digital

Pekerjaan di bidang ini lagi banyak dicari di tengah perubahan masyarakat yang lebih mudah digaet melalui sosial media.

6. Perawat

Perawat masih jadi pekerjaan paling banyak dicari karena mereka sangat diperlukan untuk merawat dan memantau proses penyembuhan pasien.

7. Manajer Medis

Pekerjaan ini penting dan banyak dicari. Manajer medis bertanggung jawab mengelola operasional harian di fasilitas pelayanan kesehatan.

8. Manajer Keuangan

Semua perusahaan pasti memiliki manajer keuangan. Sebab, posisi ini yang akan mengelola anggaran bisnis, investasi dan laporan keuangan.

9. Pengembang Web

Tugasnya fokus pada pengembangan situs web. Karenanya, harus memahami coding, UX/UI, HTML, dan CSS.

10. Analis Manajemen Bisnis

Tugasnya memastikan kemajuan bisnis dan pendapatan perusahaan. Menganalisis data untuk memberikan masukan seputar pertumbuhan bisnis.

[Gambas:Video CNN]

Tur Santo

2 Pelanggaran Kode Etik di Balik Majunya Gibran jadi Cawapres 2024******

Ketua MK Dicopot

Menjelang akhir 2023, publik dikejutkan dengan MK yang mengabulkan putusan soal perubahan batas usia capres-cawapres. Putusan itu berisi calon bisa berusia di bawah 40 tahun dengan syarat memiliki pengalaman sebagai kepala daerah atau penyelenggara negara.

Alhasil, putusan 90/PUU-XXI/2023 terhadap pasal 169 huruf q Undang-undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) itu telah membuka peluang Gibran menjadi cawapres dalam kontestasi Pemilu 2024.

Putusan tersebut membuat sosok Almas Tsaqibbiru menjadi bahan perbincangan. Dia merupakan pemohon gugatan dengan nomor perkara 90/PUU-XXI/2023. Melalui kuasa hukumnya, Almas mengaku mengagumi sosok Gibran yang berhasil menjabat sebagai Wali Kota Solo di usia muda.

Dia menilai keberhasilan Gibran untuk ikut dalam Pilpres 2024, apabila dicalonkan, hanya sekadar pintu masuk untuk anak muda lainnya. Selain pemohon, publik juga menyoroti Anwar Usman selaku ketua MK dan juga menjadi sosok yang membacakan amar putusan perkara 90/PUU-XXI/2023.

Hanya saja, Anwar Usman harus ‘membayar mahal’ terkait putusan tersebut. Sebab, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Anwar dinyatakan melanggar kode etik MK pada (7/11/2023).

Anwar disebut terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak dalam proses pengambilan keputusan batas usia capres dan cawapres.

Anwar Usman juga seharusnya tidak berhak melibatkan diri dalam perkara yang berpotensi terjadinya konflik kepentingan. Hasilnya, MKMK yang dipimpin Jimly Asshiddiqie memutuskan Anwar diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua MKMK.

Di sisi lain, pada awal 2024, publik kembali dikejutkan dengan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Almas terhadap Gibran Rakabuming Raka. Perlu diketahui, gugatan wanprestasi pada intinya berkaitan soal janji yang dilakukan kedua belah pihak.

Almas mengaku gugatan tersebut ditujukan menuntut apresiasi dari Gibran bahwa keputusan MK sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada Gibran untuk mencalonkan diri sebagai cawapres.

Ketua KPU Disanksi Keras

DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memberikan sanksi peringatan keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, soal menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang yang berlangsung di di Kantor DKPP RI, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari selaku teradu satu, selaku ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum berlaku sejak keputusan ini dibacakan,” ujar Heddy.

Selain Hasyim, dalam putusan yang sama enam anggota KPU yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Muhammad Afifuddin, dan Parsadaan Harahap turut diberi peringatan. Sebagai informasi, DKPP RI memberi putusan terhadap empat perkara sidang uakni 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023.

Pada intinya, Ketua KPU dan anggotannya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Dalam persidangan sebelumnya, saksi ahli Ratno Lukito menilai Ketua KPU cs telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (UU 12/2011) dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyebut usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk Pilkada.

Padahal, kata Ratno dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 12/2011 menyebut bahwa putusan MK harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah, masing-masing melalui legislative reviewdan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Dalam hal ini, Hasyim cs malah menerima pendaftaran Gibran sebagai bakal cawapres pada 25 Oktober 2023 tanpa terlebih dahulu melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 7/2017) atau tanpa adanya penerbitan Perppu oleh Pemerintah.

Ratno juga menambahkan, teradu juga belum mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023) saat menerima pendaftaran Gibran.

Kendati demikian, Ketua DKPP, Heddy Lugito menyatakan keputusan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan anggotanya tidak akan menggugurkan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Menurutnya, sanksi peringatan keras kepada Hasyim memang ihwal penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Meski demikian, lanjutnya, itu merupakan perkara etik.

“Enggak ada kaitannya dengan pencalonan [cawapres Gibran] juga. Ini murni soal etik. Murni soal etik penyelenggara pemilu. Jadi enggak ada kaitan, enggak ada,” jelas Heddy kepada awak media, Senin (5/2/2024).

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Ketika Ketua MK dan Ketua KPU Tabrak Etik, Loloskan Gibran Jadi Cawapres” 

tuan perak

BPS Ungkap Peran Pedagang Pasar di Balik Lonjakan Harga Beras******

Badan Pusat Statistik (BPS) membongkar modus atau siasatpedagangdi pasar yang membuat harga berasmelonjak mahal belakangan ini.

Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah menyebut harga beras memang tak akan naik drastis jika stok mencukupi. Ia mengatakan pasokan beras tersebut bisa dipenuhi dari yang tersimpan di petani, gudang Perum Bulog, milik swasta, hingga cadangan beras pemerintah (CBP).

"Namun, dalam mekanisme pembentukan harga di pasar oleh pedagang biasanya juga ada efek psikologis, seperti keraguan lancarnya pasokan akibat produksi beras menurun," bongkar Habibullah dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Jumat (1/3).

Meski begitu, ia mengamini bahwa harga beras memang terus mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan, komoditas ini terus mencatatkan inflasi.

Sebelum puasa dan lebaran 2024, beras sudah mengalami inflasi 5,32 persen pada Februari 2024 ini. Ia mengatakan tingginya harga beras pada bulan lalu turut memecahkan rekor nasional.

"Harga beras secara nasional yang dicatat adalah harga rata-rata dari berbagai jenis kualitas beras di seluruh kabupaten/kota indeks harga konsumen (IHK), di mana Februari 2024 merupakan harga tertinggi dibandingkan periode-periode sebelumnya," ungkap Habibullah.

[Gambas:Video CNN]

"Pada sebagian golongan (masyarakat), beras dapat mempengaruhi daya beli. Kalau seandainya daya beli terpengaruh, apabila income-nya tetap, sementara inflasi terjadi (maka) harga naik. Kalau kita punya uang Rp20 ribu, ada inflasi harga berasnya naik, tentu dampaknya volume yang kita beli akan dapat (turun)," tandasnya.

BPS mencatat kenaikan harga beras terjadi di semua rantai distribusi. Misalnya, harga beras di penggilingan pada Februari 2024 yang naik 6,76 persen secara bulanan (month to month/mtm) dan meroket 24,65 persen secara year on year (yoy).

Kemudian, harga beras di tingkat grosir naik 5,96 persen secara mtm dan melesat 20,08 persen secara tahunan. Harga beras di level eceran pada bulan lalu juga naik 5,28 persen secara bulanan dan lebih mahal 19,28 persen yoy.

[Gambas:Video CNN]

Pembalasan Tentara Bayaran

PT KAI Buka Suara soal Viral Parkir VIP Stasiun Tugu Yogya Rp350 Ribu******

PT KAI(Persero) buka suara soal unggahan berisi keluhan masyarakat terkait tarif parkirkendaraan di area VIP Stasiun TuguYogyakarta sebesar Rp350 ribu yang belakangan viral di media sosial.

Nampak dalam unggahan, karcis dengan tarif parkir Rp350 ribu tersebut ditulis tangan tertanggal parkir 27 Februari 2024. Durasi parkir selama tujuh jam, yakni dari pukul 12.30 WIB hingga 18.30 WIB.

"Gimana tanggapan Dishub dan warga sekitar?? Parkir bandara saja kalah. Loksi: didepan stasiun tugu drop off pintu selatan sblm putar balik," tulis keterangan dalam unggahan tersebut.

Krisbiyantoro menyebut tarif tersebut besarannya ditentukan oleh salah satu mitra PT KAI Daop 6 selaku pengelola area parkir.

"Tarif sebesar itu diakui oleh pihak pengelolanya yaitu Sheyco Tour & Travel, salah satu mitra kami," kata Krisbiyantoro saat dihubungi, Kamis (29/2) malam.

Dia memastikan bahwa pihaknya akan menertibkan besaran tarif parkir ini agar menyesuaikan peraturan daerah setempat, sehingga tak membebani pengunjung atau pemakai jasa layanan PT KAI Daop 6.

"Kami akan meminta kepada pengelola slot parkir tersebut untuk mengikuti Perda Yogyakarta," katanya.

"Kami juga mengimbau kepada para pengendara yang akan parkir di Stasiun Tugu Yogyakarta untuk memastikan area parkir yang akan digunakan, bisa menggunakan area parkir sisi barat yang dikelola oleh Reska atau KAI servis dengan tarif biasa," pungkasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Agus Arif Nugroho mengklaim telah memanggil PT KAI Daop 6 Yogyakarta dan pengelola parkir guna memintai keterangan atas kejadian viral ini.

Pemkot meminta agar PT KAI Daop 6 Yogyakarta selalu penanggungjawab lokasi dan pengelola parkir merevisi tarif parkir VIP supaya bisa menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Kota Yogyakarta.

"Kami minta untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku," kata Agus saat dihubungi, Kamis malam.

[Gambas:Video CNN]

Bunga bertebaran di seluruh wajah dengan senyuman

UPG BPJS Ketenagakerjaan Raih Apresiasi KPK Keempat Kali******

BPJS Ketenagakerjaan untuk keempat kalinya menerima penghargaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Terbaik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai mencatatkan nilai tertinggi dalam Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi Tahun 2023.

Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Asep Rahmat Suwandha menyatakan menyambut baik apresiasi itu. Dirinya menegaskan kesiapan berkolaborasi dengan KPK untuk menciptakan layanan publik yang bersih. Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan mendapat apresiasi serupa secara berturut mulai 2017-2019.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada KPK atas apresiasi yang diberikan. Keberhasilan ini tentu dapat tercapai berkat komitmen dan konsistensi seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan yang senantiasa menerapkan tata kelola yang baik serta menjaga integritas," kata Asep di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (29/2).

Asep mengatakan, seluruh hal itu dilakukan agar para pekerja bisa bekerja tanpa rasa cemas karena seluruh dana dipastikan terjaga dan dikelola secara prudent.

"Ke depan, kami akan terus mengawal program pengendalian gratifikasi melalui inovasi-inovasi yang mendukung peningkatan budaya anti gratifikasi di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga secara tidak langsung juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap BPJS Ketenagakerjaan," kata Asep.

Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Herda Hemijaya yang menyerahkan penghargaan mengingatkan, pembentukan UPG bertujuan menciptakan pelayan publik yang partisipatif, akuntabel, responsif terhadap keluhan, dan transparan.

"Jangan ragu-ragu untuk meminta bantuan kita. Bersama-sama kita perbaiki iklim pelayanan publik yang bebas dari korupsi, utamanya bebas dari praktik-praktik gratifikasi," ujar Herda.