situs judi online24jam terpercaya 2022

1970-an, agak manis

Pengusaha Beberkan Alasan Tolak Revisi PP 36/2021 soal Pengupahan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.

"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).

Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.

Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.

Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.

Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.

Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.

"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.

"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Dunia abu-abu yang berbeda

Buruh Tolak PP 36/2022 Dasari UMP******

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak PP Nomor 36 Tahun 2022 yang menjadi dasar penetapan kenaikan upahminimum provinsi (UMP) dan kabupaten (UMK).

Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan dasar perhitungan yang bisa digunakan adalah PP No 78 Tahun 2015. Sebab, PP tersebut mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus.

"Inflasi secara umum mencapai 6,5 persen. Oleh karena itu, harus ada penyesuaian antara harga barang dan kenaikan upah. Kalau menggunakan PP 36, kenaikannya hanya 2-4 persen. Ini maunya Apindo. Mereka tidak punya akal sehat dan hati. Masak naik upah di bawah inflasi," ujar Said lewat keterangan tertulis, Rabu (16/11).

Ia meminta agar hal itu dipertimbangkan dengan menghitung inflasi serta pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, ketika menggunakan PP 36/2021, maka nilai kenaikan UMP/UMK akan berada di bawah inflasi. Sehingga daya beli buruh akan semakin terpuruk.

Lebih jauh, ketua Partai Buruh itu mengungkapkan perhitungan pengupahan menggunakan PP 36/2021 mempertimbangkan resesi global dan 25 ribu buruh yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Padahal, kenyataannya tak ada resesi di Indonesia.

"Resesi itu terjadi jika dalam dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya negatif. Sedangkan saat ini pertumbuhan ekonomi kita selalu positif," papar Said.

Ia mengatakan inflasi 6,5 persen adalah inflasi umum. Secara khusus, konsumsi yang kenaikannya signifikan adalah makanan di angka 15 persen, sektor transportasi naik lebih dari 30 persen, dan sewa rumah sebesar 12,5 persen.

"Kalau inflasi 6,5 persen dan pertumbuhan ekonomi 4-5 persen, yang paling masuk akal, angka kompromi kenaikan UMP atau UMK adalah di atas 6,5 persen hingga 13 persen," terang Said.

Selain itu, ia menilai PP 36/2022 tak bisa digunakan karena mengacu pada UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

"Dengan demikian, karena PP 36/2021 adalah aturan turunan dari UU Cipta Kerja, maka tidak bisa digunakan sebagai acuan dalam penetapan UMP/UMK," imbuh Said.

Jika PP itu tak digunakan, maka dasar yang bisa digunakan pemerintah untuk menetapkan UMP dan UMK adalah PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Said menegaskan apabila Menaker memaksakan menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, buruh akan melakukan aksi bergelombang dan membesar. Bahkan, ia mengancam mogok nasional pada pertengahan Desember. Mogok ini diklaim akan diikuti oleh 5 juta buruh di seluruh provinsi.

"Puluhan pabrik akan setop berproduksi, kalau Apindo dan pemerintah memaksakan. Kami yakin Menteri Tenaga Kerja menggunakan dasar-dasar yang rasional, tidak menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, tapi PP Nomor 78 Tahun 2015," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kamu Ruxi Xie Chicheng

Bandara Bali Ramai di Puncak Kepulangan Pesawat VVIP dari G20******

Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Baliramai pada hari puncak kepulangan para pemimpin negara anggota G20dan delegasi dengan pesawat VVIP, Rabu (16/11).

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, sekitar pukul 13.50 WITA, suasana bandara ramai oleh penumpang reguler, meski tidak terlalu padat.

Tampak antrean sejumlah penumpang reguler yang sedang melakukan self check in maupun melalui konter.

Di sudut-sudut kios penjual oleh-oleh di dalam bandara, tampak kepadatan pengunjung yang ingin berbelanja atau sekadar cuci mata.

Di area landasan pesawat, terlihat beberapa pesawat kepresidenan, termasuk Air Force One milik Presiden AS Joe Biden, dan pesawat kenegaraan milik Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni.

Penumpang di dalam bandara yang ikut menyaksikan pesawat kenegaraan berjejer pun bergegas menangkap gambar dari kejauhan.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut puncak kepulangan pesawat VVIP terjadi pada hari ini.

"Rabu (16/11) adalah puncak pergerakan kepulangan pesawat para pemimpin negara," ujar Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Ariyanto dilansir Antara, Selasa (15/11).

Novie mengungkap beberapa pesawat VVIP sudah ada yang kembali pulang sejak kemarin dari forum raksasa ekonomi global itu ke negara asal masing-masing.

Kemenhub telah menyiapkan pengaturan kepulangan pesawat VVIP tersebut dari Bandara Internasional Ngurah Rai Bali.

Rentang waktu kepulangan para pemimpin negara dan delegasi G20 itu dimulai 15-22 November 2022.

Menurut Novie, penanganan kepulangan lebih kompleks ketimbang kedatangan lantaran jam terbang berdekatan. "Untuk itu, perlu persiapan pengaturan penerbangan yang cermat," imbuhnya.

Kemenhub, sambung Novie, berupaya meminimalkan dampak yang ditimbulkan dari pergerakan kepulangan pesawat VVIP dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali.

Pihaknya juga telah membatasi penerbangan reguler dan mengimbau warga untuk mengatur ulang perjalanan dari dan ke Bali selama periode 13-17 November 2022.

Puncak acara KTT G20 sendiri digelar pada 15-16 November 2022. Para pemimpin negara anggota dan delegasi datang menggunakan pesawat kepresidenan, termasuk juga penerbangan komersial (terjadwal).

[Gambas:Video CNN]

Penginapan Youyaoqi

Pakar IPB Jawab Prabowo soal Singkong Bisa Selamatkan Dunia: Susah******

Pengamat Pangan Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menilai pidato Menteri PertahananPrabowo Subianto yang menyebut singkongbisa menjadi penyelamat bahan pangan pokok global sulit direalisasikan.

Menurut Andreas, budidaya singkong telah dilakukan sejak puluhan tahun lalu. Namun sayang, upaya itu tidak berhasil menggeser empat bahan pangan pokok utama seperti gandum, jagung, beras, dan kentang.

Sementara, singkong lebih banyak digunakan untuk kebutuhan industri seperti bahan baku tepung tapioka.

Menurutnya, terdapat beberapa alasan singkong sulit menjadi pilihan utama bahan pangan pokok. Salah satunya, masa tanam singkong terhitung cukup lama.

Ia mengatakan setidaknya butuh waktu 8-12 bulan untuk menanam singkong sampai memanennya. Itu bergantung dengan varietas masing-masing. Sementara, untuk waktu yang sama, kentang bisa melewati 2-3 kali masa panen.

Bahkan, menurutnya akan tetap sulit untuk membuat singkong menjadi bahan pangan pokok jika melihat realitas di pasar saat ini. Andreas menjabarkan untuk satu hektar kebun singkong, petani hanya bisa mendapat sekitar 20 ton dalam setahun dengan keuntungan rata-rata sekitar Rp2 juta rupiah.

"Jadi sangat sulit lah dalam arti itu, apalagi sekarang juga terkait dengan siapa yang tanam. Kalau petani itu realistis, selama tanaman tersebut menguntungkan bagi mereka, mereka pasti tanam. Tidak perlu disuruh-suruh tanam singkong 'ini pasti menguntungkan', mereka pasti tanam kok," katanya.

Selain faktor harga dan produktivitas, Andreas memaparkan sejumlah alasan lain sulitnya singkong menjadi bahan pangan pokok. Salah satunya adalah status sosial. Ia mengungkapkan selama ini singkong dianggap sebagai makanan dengan status sosial rendah hingga minim peminat.

Tak hanya itu, Andreas menjabarkan pada tahun 1960-an, penelitian terhadap singkong terus dilakukan dan terbukti kandungan protein maupun vitaminnya lebih rendah ketimbang beras. Oleh karena itu, beras dipilih menjadi bahan pangan pokok.

[Gambas:Video CNN]

"Yang kedua, sudah tentu karena rasa, terkait dengan selera. Dan ini kan tidak mudah mengubah selera, mengubah lidah masyarakat bukan hal mudah. Dan itu sudah terjadi, bagaimana lidah kita, lidah anak-anak kita kemudian bisa menikmati bahkan sangat menyukai pangan-pangan berbasis gandum," tegas Andreas.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memamerkan produk olahan singkong tanah air di depan forum keamanan pangan dunia negara-negara G20, seraya menyebut tanaman ini bisa menjawab tantangan pangan dunia.

Prabowo juga mengungkapkan alasan dirinya mengunggulkan tanaman singkong adalah karena itu adalah tanaman yang efisien. Hal serupa bahkan pernah diutarakan kepada publik oleh pendiri Microsoft Bill Gates.

[Gambas:Video CNN]

"Singkong bisa menjadi tanaman penyelamat dunia. Indonesia dapat jadi yang terdepan memproduksi, dan menyelesaikan ancaman terhadap ketahanan pangan," tuturnya.

Pendapat berbeda dikeluarkan oleh Pengamat Pertanian Hermanto Siregar yang menyebut singkong sebagai tanaman potensial untuk menjadi bahan pangan pokok.

"Pangan lebih terdiversifikasi sehingga merupakan langkah cukup penting untuk mengantisipasi krisis pangan," ujar Hermanto.

Selain itu, menurutnya keunggulan singkong adalah mudah tumbuh di mana saja. Menurutnya, perawatan singkong juga mudah dilakukan dan sebagian varietasnya bisa dikonsumsi secara langsung.

"Sebagian lagi diproses lebih dahulu, yaitu mengambil pati yang dikandungnya lalu diolah menjadi tepung tapioka dan lain-lain yang aman dikonsumsi manusia sebagai sumber karbohidrat," katanya.

spoiler alur cerita

Menko Airlangga Dorong AWS Dukung Pembangunan SDM di Indonesia******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan pemerintah berkomitmen untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan persaingan ekonomi dunia ke depan. Salah satunya diupayakan melalui pertemuan dengan delegasi dari Amazon Web Services (AWS) di Nusa Dua, Bali, Senin (14/11).

Airlangga menilai, pembangunan SDM sangat penting untuk dijadikan sebagai salah satu prioritas. Oleh karena itu, ia pun menyarankan agar AWS dapat membangun pusat pendidikan di Indonesia.

"Dukungan AWS dalam capacity buildingSDM Indonesia tentunya akan membawa manfaat besar bagi kedua pihak," ujar dia dalam keterangannya, Rabu (16/11).

"Pemerintah Indonesia juga menawarkan AWS untuk melakukan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang difokuskan pada ekonomi digital guna mendukung transformasi digital di Indonesia," imbuh Airlangga.

Di sisi lain, Vice President for Global Public Policy AWS, Michael Punke, pun menyambut baik himbauan yang disampaikan oleh Airlangga. Terlebih, beberapa perusahaan di Indonesia telah menggunakan jasa AWS,

"AWS berkomitmen untuk terus mendukung transformasi digital Indonesia dengan membangun dan mengoperasikan Pusat Data di Indonesia (untuk kawasan Asia Pasifik), dengan investasi sebesar US miliar dalam periode 15 tahun ke depan," paparnya.

Turut hadir mendampingi Menko Airlangga antara lain Ketua Komisi I DPR RI, Sesmenko Perekonomian, Ketua Umum KADIN, Wakil Ketua III KADIN Bidang Maritim, Investasi dan Hubungan Internasional, serta Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah.

Sementara Michael Punke didampingi oleh Head of Public Policy Asia Pacific & Japan AWS, dan Head of of Public Policy Indonesia AWS.

Kelahiran kembali dua ribu tahun kemudian

RK usai Uji Coba Kereta Cepat: Tak Ada Guncangan, JKT******

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil membagikan pengalamannya ikut uji coba Kereta CepatJakarta Bandung (KCJB) pada Rabu (16/11).

Adapun uji coba KCJB dilaksanakan pada Rabu (16/11) sore yang disaksikan langsung secara virtual oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden China Xi Jinping dari Nusa Dua, Bali.

"Tidak ada guncangan sama sekali, karena kereta berjalan dengan lembut," tulis Ridwan dalam unggahan instagram resminya @ridwankamil yang dikutip, Kamis (17/11).

Menurutnya, jika nantinya menggunakan kecepatan normal, maka jarak tempuh dari Jakarta ke Bandung sangat cepat, yakni cukup 40 menit saja. Padahal biasanya sekitar 3 jam 20 menit atau 200 menit.

"Tinggal di Bandung dan kerja di Sudirman-Thamrin Jakarta, sekarang menjadi mungkin. Karena konsep jarak bukan lagi 'berapa jauh' tapi 'berapa lama'," imbuhnya.

Emil juga berharap KCJB bisa meningkatkan perekonomian Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat. "Semoga Juni 2023 sudah bisa dipergunakan bagi publik dan meningkatkan ekonomi Jawa Barat dan DKI berlipat-lipat," kata dia.

Tak lupa, Emil mengatakan jika nantinya proses KCJB berhasil, maka pemerintah bakal merancang pergerakan kereta sampai Surabaya.

"Doakan jika lancar, tahap berikutnya adalah rute Bandung-Kertajati-Purwokerto-Yogya-Madiun-Surabaya. Diharapkan investasi lebih murah karena rutenya melipir jalan tol sehingga tidak banyak pembebasan lahan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]