magnumslot

Yang lain berlatih seni bela diri sementara saya mengembangkan keabadian Shen Lang

Rekonsiliasi Jokowi dan Megawati Dinilai Sulit Dilakukan, Ini Sebabnya******

Solopos.co, KUPANG —Pengamat politik sekaligus pengajar Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Mikhael Rajamuda Bataona, mengatakan rekonsiliasi Jokowi dengan Megawati bukan tidak mungkin, tapi sangat sulit dilakukan hingga Jokowi mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden RI.

Hal ini karena perbedaan ideologi antara Jokowi dan Megawati yang sangat kentara. Pernyataan itu disampaikan Mikhael Batoana terkait upaya rekonsiliasi antara kedua tokoh ini setelah pengiriman bunga Anggrek dari Jokowi untuk Megawati di hari ulang tahunnya.

Promosi Jadi Financial Supermarket, Wealth Management BRI Beri Layanan Lengkap dan Aman

“Garis demarkasi antara ideologi Jokowi yang lebih pragmatis dengan ideologi Megawati yang teguh dan berprinsip, saya kira sulit didamaikan,” kata Mikhael Bataona di Kupang, Kamis (25/1/2024).

Menurut dia, sejak pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pendamping Prabowo Subianto melalui cara yang melawan konstitusi atau disebut sebagai manipulasi hukum di MK sampai Ketua MK yang juga adik ipar Jokowi dijatuhi vonis sanksi etik berat, memperlihatkan bahwa Jokowi sudah dengan tegas meninggalkan PDIP dan Megawati yang menentang cara-cara menerobos hukum demi kekuasaan.

“Itulah yang saya kira menjadi basis utama prinsip ideologis mengapa Jokowi berbeda dengan Megawati dan PDIP. Jadi, ini bukan sekadar persoalan pribadi Jokowi atau Megawati, tapi persoalan prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan, demokrasi, dan prinsip dasar negara hukum,” katanya sebagaimana dilansir Antara.

Menurut dia, Megawati yang terus menerus menyampaikan ketegasannya yang berhadap-hadapan dengan kekuasaan adalah bagian dari prinsip ideologis itu, yaitu menjaga demokrasi dan konstitusi.

“Maka, ketika Jokowi merasa tidak lagi membutuhkan PDIP, Megawati, dan sebagian besar pendukungnya di Pilpres 2019, karena anaknya Gibran maju bersama Prabowo, tentu saya kira wajar dan rasional,” katanya.

Itulah bagian lain dari politik praktis dan perebutan kekuasaan yang terkadang kasar dan tidak lagi mengenal kawan atau lawan.

“Tapi bagi Megawati dan PDIP, saya membaca bahwa prinsip dan positioningmereka adalah terus menjaga demokrasi dan konstitusi meski harus menelan pil pahit dengan berhadap-hadapan dengan Jokowi di Pilpres ini dan pasti akan terus ke depannya pasca Pilpres,” kata Bataona.

Dengan semua hal yang sudah terjadi sejauh ini, dia menilai peluang rekonsiliasi antara Jokowi dengan Megawati sulit dan sangat berat dilakukan. Bahkan dengan gamblang dia menyebut peluangnya sangat kecil. Meskipun peluang itu ada, tetapi semua inisiatifnya harus dimulai dari Jokowi.

Peri Mengejar Monster

Syarat Presiden Ikut Kampanye, KPU: Ajukan Cuti ke Diri Sendiri******

SOLO —Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari, menjelaskan jika Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk ikut kampanye selama pemilihan umum (Pemilu) 2024 maka sesuai aturan undang-udang, dia harus mengajukan cuti. Menariknya, cuti itu diajukan kepada dirinya sendiri selaku presiden.

“Dia mengajukan cuti (kepada dirinya sendiri), iya kan presiden cuma satu,” kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Promosi BRI Targetkan Penyaluran KUR Rp165 Triliun Rampung pada September 2024

Hasyim dalam kesempatan yang sama menjelaskan, hak politik presiden untuk terlibat kampanye dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur tata cara presiden ikut kampanye, di antaranya wajib mengambil cuti karena selama kegiatannya berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (paspampres).

Dalam aturan itu, presiden juga cuti di luar tanggungan negara, yang artinya presiden tidak mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan jika dia ikut kampanye. Aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.

“Menteri yang akan berkampanye mengajukan surat izin kepada presiden, dan kemudian presiden memberikan surat izin. Dan, setiap surat yang dibuat para menteri yang akan kampanye, surat izin yang diterbitkan presiden itu, KPU selalu mendapatkan tembusan,” kata Hasyim sebagaimana dilansir Antara. 

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024), menyampaikan presiden sebagai warga negara juga memiliki hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing,” kata Jokowi.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak, selama tahapan pemilu 2024. “Ya nanti dilihat,” kata Jokowi.

Jika presiden nantinya memutuskan cuti untuk kampanye, Hasyim menegaskan pengawasannya nanti menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam kesempatan yang sama, Hasyim juga menolak menjawab pertanyaan terkait kemungkinan penyelenggaraan pemilu menjadi bias jika presiden ikut terlibat dalam kampanye pemilu 2024.

“Kalau untuk bias apa enggak, silahkan cek pasal yang dalam undang-undang seperti apa. Beliau kan menyampaikan pasal dalam undang-undang, kan enggak masalah, wongmenyampaikan pasal dalam undang-undang, menyampaikan saja toh. Nah, soal nanti bagaimana di lapangan, faktanya memihak atau enggak, menggunakan fasilitas negara atau tidak, itu kan ada lembaga yang mengawasi kegiatan kampanye itu,” kata Ketua KPU RI.

Saya orang suci

Beras Bansos Berstiker Prabowo******

SOLO —Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengemukakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI seharusnya menyelidiki isu dugaan politisasi beras bantuan sosial (bansos) yang dijadikan sarana kampanye pada Pemilu 2024. Salah satu yang ramai disorot adalah beras bansos berstriker Prabowo-Gibran.

“Saya kira kalau masalah-masalah yang berkaitan dengan pemilu atau kampanye supaya disampaikan kepada Bawaslu saja,” kata Wapres Ma’ruf ketika ditemui wartawan di Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Promosi Dulu Terimpit Pandemi, Klaster Usaha Ini Berkembang Berkat BRI KlasterkuHidupku

Pernyataan itu disampaikan Wapres Ma’ruf saat menanggapi foto beras Bulog yang ditempel stiker pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang beredar di media sosial X.

Beras dalam kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram itu merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Biar nanti Bawaslu yang memberikan (keputusan), apakah ada pelanggaran atau tidak,” kata Wapres sebagaimana dilansir Antara. 

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurti mengatakan bahwa Bulog tidak pernah menempelkan atribut apa pun pada kemasan beras, selain label Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog.

Bayu menjelaskan bahwa beras SPHP sangat mudah didapatkan masyarakat karena Bulog bekerja sama dengan berbagai jaringan distributor sampai ke ritel modern dalam pemasarannya.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, juga memastikan tidak ada satu pun logo yang ditempelkan dalam kemasan beras bansos tersebut, selain logo Bapanas dan Bulog.

Namun, Arief mengaku sulit untuk mengatur beras yang sudah disalurkan dan sudah sampai ke masyarakat. Sampai akhirnya ditemukan beras bansos berstiker Prabowo-Gibran.

“Kan kita enggak tahu dibeli siapa saja, jadi memang agak sulit ngaturnyakalau sudah di masyarakat. Tetapi yang pasti, dari kami tidak ada memuat stiker yang lain,” ujarnya.

Terima kasih! Orang-orang berada di zaman prasejarah dan baru saja menjadi Daluo!

Moeldoko Sebut Presiden Punya Hak untuk Berpolitik******

SOLO —Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengatakan bahwa presiden memiliki hak untuk berpolitik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Hal itu disampaikan seusai melaksanakan salat Jumat di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (26/1/2024). Moeldoko mengatakan bahwa presiden merupakan figur yang memiliki jabatan politik sehingga hak politik juga melekat kepadanya.

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

“Presiden sebagai figur yang memiliki jabatan politik, tentu hak-hak politiknya juga melekat dan ini diatur dalam Undang-Undang Pemilu,” kata Moeldoko sebagaimana dilansir Antara.

Moeldoko menjelaskan, hak politik seperti turut serta dalam kampanye bukan hanya menjadi hak seorang presiden saja, tetapi juga pada wakil presiden, seluruh menteri dan pejabat publik yang ada.

Sebagai informasi, terkait dengan kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), pada bagian kedelapan tentang Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Pejabat Negara lainnya.

Aturan presiden boleh mengikuti kampanye, tertuang dalam Pasal 299 poin pertama yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.

Kemudian, pada poin kedua disebutkan pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai politik mempunyai hak melaksanakan kampanye. Selain itu juga pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota partai politik juga bisa melaksanakan kampanye.

Pejabat negara lainnya tersebut, bisa melaksanakan kampanye jika yang bersangkutan sebagai calon presiden atau wakil presiden, anggota tim kampanye dan pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

“Sangat jelas disebut di sana bahwa presiden dan wakil presiden, para menteri dan seluruh pejabat publik memiliki hak untuk melakukan kampanye. Secara undang-undang seperti itu,” katanya.

Ia menambahkan, terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa presiden dan menteri memiliki hak demokrasi dan politik untuk mengikuti kampanye, hal tersebut memang sudah sesuai dengan aturan mengingat Indonesia adalah negara hukum.

Dalam undang-undang tersebut, lanjutnya, juga sudah disebutkan dengan sangat jelas bahwa presiden, wakil presiden dan pejabat negara diperbolehkan untuk berkampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara.

“Indonesia ini adalah negara hukum, negara demokrasi, sehingga acuannya hukum. Jadi jangan kemana-mana, standarnya hukum. Jangan diukur dengan standar perasaan, tidak ketemu. Rasanya tidak cocok, tidak begitu,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (24/1/2024), mengatakan bahwa presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

Kejahatan mempunyai caranya sendiri

Jokowi Tegaskan bakal Terus Melindungi WNI termasuk RS Indonesia di Gaza******

WASHINGTON DC — Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan terus berupaya melindungi warga negaranya, termasuk juga Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza, Palestina.

“Saya ingin kembali tegaskan bahwa dari sejak awal terjadinya serangan (di Gaza), pemerintah telah dan akan terus berupaya untuk melindungi WNI serta fasilitas-fasilitas publik, termasuk Rumah Sakit Indonesia,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers melalui tayangan langsung video dari Washington DC, Amerika Serikat, Minggu (12/11/2023) waktu setempat atau Senin (13/11/2023) pagi waktu Indonesia, dilansir Antara.

Promosi Dulu Terimpit Pandemi, Klaster Usaha Ini Berkembang Berkat BRI KlasterkuHidupku

Mengenai kondisi Rumah Sakit Indonesia di Palestina yang terus mendapat serangan Israel, Jokowi telah menyampaikan saat menghadiri KTT Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan saat pertemuan bilateral di sela-sela KTT OKI, di Riyadh, Arab Saudi, Minggu (12/11/2023), tentang pentingnya menghormati hukum humaniter internasional.

Presiden mengatakan KTT OKI itu memang diselenggarakan secara khusus untuk membahas kondisi di Palestina.

“Saat KTT saya menyampaikan secara jujur bahwa dunia seolah tidak berdaya menyaksikan penderitaan rakyat Palestina sehingga saya mengajak negara-negara anggota OKI untuk bersatu, dan berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina,” katanya.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa gencatan senjata di Gaza harus segera diwujudkan, bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperbanyak, perundingan damai harus segera dimulai, fasilitas publik dan kegiatan kemanusiaan tidak boleh menjadi sasaran serangan dan Israel harus bertanggung jawab atas kekejaman yang telah dilakukan.

“Israel harus bertanggung jawab atas kekejaman yang telah dilakukan,” tegasnya.

Presiden mengatakan resolusi yang dihasilkan dalam KTT OKI berisi pesan yang sangat kuat, yang akan disampaikannya pada pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Senin hari ini.

“Alhamdulillah KTT OKI menghasilkan resolusi yang berisi pesan yang sangat kuat untuk dunia dan pesan inilah yang akan saya sampaikan kepada Presiden Biden esok hari (Senin hari ini), di mana ini adalah suara dari 57 negara atau sekitar sepertiga suara negara di dunia,” tegasnya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga akan menyampaikan pesan dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang meminta dirinya secara khusus untuk menyampaikan kepada Presiden Biden.

“Selain itu, saya juga ingin memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri Indonesia yang terpilih sebagai salah satu Menteri Luar Negeri yang diberikan kepercayaan oleh para pemimpin OKI untuk mengupayakan perdamaian di Palestina,” ujar Jokowi.

Tuhan lahir

China akan Manfaatkan Posisi di Dewan Keamanan PBB untuk Tekan Israel******

GAZA — China akan memanfaatkan posisinya sebagai presiden bergilir di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk menanggapi serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Shifa Gaza, Palestina, Rabu (15/11/2023).

Sebagai informasi, militer Israel menyerbu RS Al-Shifa di Kota Gaza pada Rabu pagi setelah sebelumnya melakukan serangan besar di sekitar RS tersebut.

Promosi Nikmati Pengunungan & Kopi Robusta Sanggabuana, Wujud Pemberdayaan Desa BRILiaN

Direktur Jenderal Rumah Sakit Gaza, Muhammad Zaqout menyebut pasukan Israel menyerbu gedung operasi dan ruang gawat darurat di rumah sakit tersebut dan melakukan pencarian di ruang bawah tanah RS.

“Situasi kemanusiaan di Gaza sangat meresahkan dan memilukan. Sebagai presiden bergilir Dewan Keamanan PBB bulan ini, China akan menanggapi seruan komunitas internasional maupun meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait khususnya negara-negara Arab,” kata Mao Ning saat menyampaikan keterangan rutin kepada media di Beijing, China pada Rabu.

Mao Ning mengatakan China mengutuk semua tindakan yang merugikan warga sipil dan melanggar hukum internasional.

Mao Ning menyebut China telah berupaya untuk melakukan mediasi dan berulang kali menyerukan gencatan senjata dan mencegah bencana kemanusiaan lebih lanjut.

“Kami akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memainkan peran aktif dan konstruktif dalam menghentikan permusuhan, meredakan ketegangan, menghadirkan situasi kemanusiaan, dan pada akhirnya mewujudkan perdamaian Palestina-Israel melalui solusi dua negara,” tambah Mao Ning seperti dikutip Solopos.comdari Antara.

Mao Ning mengatakan sebagai presiden bergilir DK PBB, China ingin menegakkan keadilan, membangun konsensus, dan mendorong tindakan yang lebih bertanggung jawab dan bermakna DK PBB sehingga dapat melindungi warga sipil dan memulihkan proses perdamaian.

“Anda mungkin telah memperhatikan bahwa Utusan Khusus Pemerintah China untuk Masalah Timur Tengah Zhai Jun telah mengunjungi negara-negara terkait dan terlibat dalam upaya mediasi perdamaian baru-baru ini. Kami akan terus memainkan peran aktif dan konstruktif untuk meredakan situasi,” ungkap Mao Ning.

Pasukan Israel menyerbu RS Al-Shifa yang merupakan RS terbesar di Gaza karena menduga Hamas memiliki pusat komando bawah tanah yang berada di bawah rumah sakit tersebut.

Tuduhan yang dibantah keras oleh Palestina dan pejabat kesehatan.

Direktur Jenderal Rumah Sakit Gaza, Muhammad Zaqout menegaskan tentara Israel tidak menemukan bukti adanya anggota kelompok perlawanan Palestina, Hamas, yang bersembunyi di dalam atau sekitar rumah sakit.

Hal itu bertolak belakang dengan tuduhan Israel sebelum menyerbu kompleks RS itu.

Juru bicara WHO Margaret Harris mengatakan RS tidak hanya menaungi 700 pasien tapi juga 400 staf kesehatan dan sekitar 3.000 orang pengungsi.

Dia menambahkan RS melaporkan 20 pasien meninggal dalam 48 jam terakhir.