188bet

gacor slot138 359Jutaan kata 596813Orang-orang telah membaca serialisasi

《188bet》

Jokowi sambut kampus kajian masa depan sumbangan dari UAE******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik pembangunan MBZ College of Future Studies (kampus kajian masa depan), yang didirikan dengan dukungan pemerintah Uni Emirat Arab (UAE) di kompleks Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta.

“Ini adalah sekolah pascasarjana dengan fokus kajian masa depan, sebagai inisiatif kunci untuk menunjukkan kesiapan kita menyongsong masa depan,” kata Jokowi ketika meresmikan Gedung Kampus Terpadu UNU Yogyakarta di Yogyakarta, Rabu.

Pembangunan sekolah tersebut, ujar dia, terinspirasi dari cerita Presiden UAE Syekh Mohammed bin Zayed Al Nahyan kepada Presiden Jokowi lebih dari setahun lalu, bahwa negaranya memiliki universitas yang khusus untuk mempelajari kecerdasan buatan (AI).

Baca juga: Presiden Jokowi fasilitasi kerja sama dengan UEA bangun Gedung UNU

“Saya kemudian bisik-bisik, yang mulia (Presiden UAE), Indonesia juga pengen (memiliki kampus serupa)”, kata Jokowi, menceritakan pertemuannya dengan Al Nahyan.

Permintaan tersebut kemudian disambut pihak UAE, yang tidak hanya menyumbangkan gedung kampus, tetapi juga memberi bantuan beasiswa serta dosen untuk riset di bidang-bidang strategis di masa depan, seperti future society, biotechnology, serta AI.

“Ilmu ini perlu kita ketahui dan kita harus punya basic (dasar pembelajaran) di sini,” tutur Presiden Jokowi.

Keberadaan MBZ College of Future Studies, katanya, akan semakin memperkuat peran UNU Yogyakarta untuk menjadi lokomotif kemajuan pendidikan Indonesia ke depan.

Gedung sekolah pascasarjana tersebut akan memiliki sembilan lantai sesuai dengan sembilan bintang lambang NU, yang menggambarkan Wali Songo, yang berjuang mengembangkan agama Islam di Nusantara.

Baca juga: Wapres minta UNU Yogyakarta cetak SDM profesional dari kalangan NU

Baca juga: UNU Yogyakarta jajaki kerja sama dengan Museum of the Future Dubai

Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih atas dukungan Presiden UAE Syekh Mohammed bin Zayed Al Nahyan yang kehadirannya diwakili oleh Menteri Energi dan Infrastruktur UAE Suhail Mohammed Faraj Al Mazroui.

“Dukungan ini sangat penting bagi NU dan masyarakat Indonesia untuk menyiapkan SDM masa depan yang menguasai pengetahuan dan keterampilan masa depan, untuk memecahkan masalah, dan memanfaatkan peluang-peluang di masa depan agar Indonesia berada di barisan depan negara-negara maju,” tutur Jokowi.

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

KPU RI ingatkan jajaran jangan potong hak petugas KPPS******

Terkait dengan Bimtek KPPS hampir merata, kita dengar pemotongan uang transportasi

Medan (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) meminta KPU se-Indonesia untuk tidak memotong hak petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang akan bertugas pada Pemilu 2024.

"KPU memperingatkan keras jajaran jangan pernah melakukan pemotongan hak-hak dari petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara, seperti uang transportasi dan lainnya," ujar Anggota KPU RI Parsadaan Harahap, di Medan, Selasa.

Menurutnya, pihaknya kerap mendengar ada di sejumlah daerah yang memotong hak dari petugas KPPS yang dilakukan oknum jajaran KPU kabupaten/kota.

"Terkait dengan Bimtek KPPS hampir merata, kita dengar pemotongan uang transportasi dan hak-hak peserta. Saya minta di Sumut jangan sampai terjadi,"kata dia.

Ia menjelaskan petugas KPPS memiliki hak selama melaksanakan tugas pada Pemilu 2024 dan hal tersebut sudah dianggarkan oleh KPU RI.

"Transportasi maksimal Rp 150 ribu, ada maksimal tapi jangan sampai diberikan sampai kurang. Sudah ada harga kewajaran dan perkiraan. Sudah kita berikan dalam anggaran," sebutnya.

KPU RI merekrut petugas KPPS se-Indonesia sebanyak 5,7 juta orang untuk bertugas di 820.161 tempat pemungutan suara (TPS).

"Untuk Bimtek sudah kita anggarkan se-Indonesia untuk 5,7 juta petugas, dengan dana Rp 5 triliun," katanya.

Untuk itu, Ia meminta komitmen dari penyelenggara pemilu KPU kabupaten/kota untuk menjalani tugas sesuai aturan ketentuan yang berlaku,

"Saya bilang jangan lagi, ada pemotongan, jangan lagi ada bilang anggaran belum turun, itu tidak benar. Tinggal komitmen teman-teman sebagai pelaksana. Mau tidak melakukan sesuai dengan aturan atau tidak," ujarnya.
Baca juga: KPU yakin pemungutan suara di daerah rawan konflik dapat terkendali
Baca juga: KPU: Sistem Pemilu RI lebih baik dari AS
Baca juga: KPU RI siapkan sanksi tehadap anggota KPU yang terjaring OTT

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Kemlu RI: Israel wajib mematuhi keputusan Mahkamah Internasional******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa Israel wajib mematuhi keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) untuk mencegah aksi genosida terhadap warga Palestina di Jalur Gaza, yang telah menewaskan sedikitnya 26.000 korban.

“Walaupun keputusan ICJ belum memenuhi harapan banyak pihak mengenai pentingnya penghentian aksi militer Israel, keputusan tersebut tetap merupakan perkembangan penting bagi penegakan hukum internasional,” kata Kemlu RI melalui X pada Sabtu.

Dalam sidang putusan yang berlangsung di Den Haag, Belanda, pada Jumat (26/1), Mahkamah Internasional juga memutuskan bahwa Israel harus memastikan pasukannya tidak melakukan genosida dan mengambil sejumlah langkah untuk memperbaiki situasi kemanusiaan.

Selain itu, ICJ juga memerintahkan Israel agar dalam waktu satu bulan melapor ke mahkamah tentang apa yang mereka lakukan untuk menjunjung tinggi hasil putusan sidang tersebut.

Pengadilan tinggi PBB itu tidak memerintahkan gencatan senjata, tetapi mengabulkan sejumlah langkah darurat yang diminta Afrika Selatan seraya pengadilan mengadili kasus yang menuding Israel melakukan genosida.

Menanggapi putusan tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan “komitmen suci” untuk terus membela negara dan rakyatnya.

“Komitmen Israel terhadap hukum internasional tak tergoyahkan. Yang juga tak tergoyahkan yakni komitmen suci kami untuk terus membela negara dan rakyat kami,” kata Netanyahu dalam pidato yang disiarkan di televisi.

Netanyahu mengatakan Israel mempunyai “hak yang melekat untuk membela diri”. Menurut dia, upaya keji untuk menolak hak dasar Israel ini adalah diskriminasi terang-terangan terhadap negara Yahudi dan itu ditolak secara hukum.

Ia kemudian menjelaskan bahwa tuduhan genosida yang ditujukan kepada Israel adalah “tidak benar” dan “keterlaluan”, serta menegaskan kembali bahwa “Israel akan terus membela diri melawan Hamas.”

Netanyahu mengeklaim bahwa perang, yang berlangsung sejak serangan lintas batas kelompok Hamas Palestina pada 7 Oktober 2023 adalah untuk melawan kelompok Hamas, bukan untuk melawan warga sipil Palestina.

Baca juga: AS setelah keputusan ICJ: Tuduhan genosida Israel tidak berdasar

Baca juga: Palestina sambut baik putusan sementara ICJ pada kasus genosida Israel

Mahkamah Internasional perintahkan Israel cegah genosida di Gaza

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024

Label：situs gacor pagi ini、livetotomacau、pokeritudewa

Terkait：mahajitu、permainan hago yang menghasilkan uang、kaisa888、m11mpo、game slot terbaik hari ini、maya4d、rtp asli777、situs judi gacor hari ini、erek erek13、77bet slot login

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：olb365（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01

Daftar bab terbaru

slot gacor online 138

bonus new member 500 di awal

prediksi togel opesia

garuda138 slot

cara dapat saldo dana tercepat

kampusBacaan TerkaitMore+

Akhir dari kerajaan hewan peliharaan dunia

voucher pengguna baru

Gus Yahya tegaskan PBNU tak terlibat dukung capres di Pemilu 2024******

tetapi secara pribadi-pribadi silakan

Yogyakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan bahwa PBNU tidak terlibat dalam dukung-mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.

"PBNU sudah sejak awal menyatakan bahwa kami tidak terlibat dalam dukung-mendukung, sebagai organisasi, sebagai lembaga tidak terlibat dalam dukung-mendukung," kata Gus Yahya usai bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X di Kompleks Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Senin.

Gus Yahya tidak memungkiri beberapa pengurus PBNU maupun aktivis NU memang ada yang terlibat, bahkan menjadi tim sukses kampanye resmi peserta Pemilu 2024. Namun, dia memastikan PBNU telah memberlakukan kewajiban cuti dari kepengurusan politis tersebut.

"Jadi, PBNU tetap dalam posisi tidak terlibat dalam dukung-mendukung. Kami akan berusaha menjalankan peran meniru Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X ini untuk menjaga kebersamaan masyarakat," tegasnya.

Baca juga: Gus Yahya tegaskan sekadar pelaksana keputusan Syuriah PBNU

Dia juga menepis anggapan bahwa PBNU mengarahkan jajaran pengurus struktural organisasi tersebut untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sebagaimana disampaikan cendekiawan NU Nadirsyah Hosen.

"Rais a'am (PBNU) sama sekali tidak melakukan apa-apa, saya juga tidak. Jadi, kalau yang lain-lain kemudian terdorong oleh pernyataan yang dibuat oleh pihak lain terkait dengan ini, kemudian membuat gerakan atau tindakan masing-masing, ya, kami bisa apa? Ya, silakan saja, karena kami juga tidak akan menghalangi sepanjang tidak mengatasnamakan lembaga," jelasnya.

Selain itu, Gus Yahya juga menegaskan bahwa pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, yang menyebut pengikut rais a’am dan ketua umum bergerak memenangkan Prabowo-Gibran sebagai imbas dari ucapan Nadirsyah Hosen, bukanlah arahan resmi dari PBNU.

"Itu arahan pribadi (Gus Ipul). Walaupun saya sendiri kalau secara pribadi, kalau kepada sekjen ini sami'na wa atho'na (patuh); tetapi itu arahan pribadi beliau, bukan resmi dari PBNU, tidak atas nama organisasi," kata Gus Yahya.

Dia pun mempersilakan seluruh warga NU untuk menyampaikan aspirasi masing-masing. Namun, tegasnya lagi, secara organisasi PBNU tetap memegang teguh pendirian dalam posisi netral pada Pemilu 2024.

"Monggo,silakan saja, semua orang kanboleh menyampaikan aspirasi masing-masing. PBNU mau menyerukan apalagi? Kami sudah mengumumkan sejak awal, bahwa secara organisasi, PBNU tidak terlibat; tetapi secara pribadi-pribadi silakan," ujar Gus Yahya.

Baca juga: Wapres: Penonaktifan fungsionaris PBNU konsekuensi aturan organisasi

Sebelumnya, Nadirsyah Hosen atau Gus Nadir menyampaikan bahwa PBNU secara struktural memihak ke pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Padahal, lanjut Nadir, PBNU tidak pernah memberikan arahan, kecuali pemetaan politik dengan pilihan diserahkan masing-masing pribadi Nahdliyin.

Secara blak-blakan, Gus Nadir menyampaikan bahwa struktural PBNU mendapatkan arahan untuk memberikan dukungan kepada Prabowo-Gibran. Arahan itu diungkap dalam sebuah pertemuan PBNU di Surabaya, Jawa Timur.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

Baca juga: PBNU nonaktifkan Erick Thohir dari Ketua Lakpesdam NU

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Jangkar Loli yang Berubah

pinjol dana impian

KPU RI siapkan sanksi tehadap anggota KPU yang terjaring OTT******

Medan (ANTARA) - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Parsadaan Harahap mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi terhadap oknum Komisioner KPU Padang Sidempuan (PH) yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Tim Saber Pungli Sumut.

"Kami akan menyiapkan sanksi yang berlaku kepada oknum KPU Padang Sidempuam tersebut," ujar Parsadaan Harahap usai meninjau gudang logistik KPU Medan, di Medan, Senin

Ia mengatakan seluruh komisoner KPU baik tingkat pusat maupun tingkat kabupaten/kota akan mendapatkan sanksi jika melawan hukum.

"Yang jelas dari kelembagaan ada sanksi, sesuai dengan regulasi dan aturan," kata dia.

Pada Sabtu (27/1), Tim Saber Pungli Polda Sumut menciduk oknum KPU Padang Sidempuan atas dugaan pemerasan kepada salah satu calon legislatif di daerah itu.

Dalam hal itu, Parsadaan Harahap mengatakan KPU RI menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada pihak penegak hukum untuk proses lebih lanjut.

"Sampai hari ini, kami belum dapat informasi, tersangka atau belum. Yang pasti, bersangkutan sudah dibawa ke Polda Sumut, kami serahkan ke pihak berwajib," sebutnya.

Dalam upaya pencegahan, kata dia, KPU RI meminta seluruh jajaran KPU kabupaten/kota untuk menaati peraturan yang berlaku jangan sampai terjerat masalah hukum.

"Saya salah satunya ke Sumatera Utara, dalam rangka pencegahan. Sudah terjadi kan, kita tunggu perkembangan kasus hukumnya seperti apa. Untuk itu, saya mengingatkan kepada seluruh jajaran KPU se-Indonesia, jangan melakukan tindakan melawan hukum," tegasnya.
Baca juga: KPU: Semua hambatan distribusi logistik dapat tertangani dengan baik
Baca juga: KPU RI monitoring ke Sorong pastikan kesiapan distribusi logistik aman
Baca juga: KPU sebut diseminasi informasi Pemilu 2024 lebih baik

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Kecantikan hamil

situs slot queen

Presiden Jokowi salurkan bantuan pangan di Kabupaten Klaten******

Klaten (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalurkan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

"Ini nanti, Januari, Februari, Maret akan diberikan kepada bapak ibu," katanya di depan ratusan penerima manfaat di Gudang Bulog Meger Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu.

Setelah itu, dikatakannya, akan disalurkan bantuan pangan untuk bulan April, Mei, dan Juni.

"Setelah Juni saya akan lihat APBN lagi, kalau memungkinkan akan dilanjutkan. Paling tidak sampai Juni sudah," katanya.

Ia mengatakan untuk beras yang dibagikan kepada penerima manfaat merupakan beras dengan kualitas premium.

"Coba dicek saja sampai rumah, saya jamin berasnya baik dan premium. Ini kami berikan kepada 22 juta penerima di seluruh tanah air," katanya.

Baca juga: Presiden Jokowi sapa ratusan nasabah Mekaar PNM di Klaten

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan bantuan pangan akan terus berjalan selama Januari, Februari, Maret kemudian lanjut lagi April, Mei, Juni.

Di samping itu, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga terus berjalan.

"Bisa dilihat di pasar tradisional, di modern market, di mini market, semua tersedia dan ditegaskan pak presiden berasnya baik. Ini jadi alternatif jelang panen," katanya.

Sementara itu, dikatakannya, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan Januari-Februari Indonesia mengalami defisit beras 2,7 juta ton.

Menyikapi hal itu, dikatakannya, sampai dengan saat ini Bulog telah menyusun rencana importasi beras. Ia mengatakan importasi itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga bisa masuk ke Indonesia sebelum panen.

"Pada daerah yang terjadi panen maka impor akan dihentikan, tapi kami juga tahu produksi beras hanya terjadi di sebelas provinsi di Indonesia. Ada daerah-daerah yang memang sepanjang tahun minus atau tidak ada produksinya, seperti NTT, Indonesia Timur," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya akan mengarahkan agar sebagian importasi masuk ke daerah-daerah yang tidak mengalami panen sehingga bisa langsung mengisi kebutuhan masyarakat di sana.

"Jadi bantuan pangan dan SPHP ini tujuannya meringankan tekanan pasokan dari beras ke masyarakat terutama masyarakat yang paling membutuhkan. Importasi sudah dilakukan dan dijadwalkan baik dari waktu maupun pelabuhan impor beras akan tiba. Dipastikan tidak mengganggu panen di sentra produksi," katanya.

Sementara itu, pada bantuan pangan tersebut setiap keluarga penerima manfaat menerima beras seberat 10 kg/bulan.

Baca juga: Presiden Jokowi pimpin peletakan batu pertama Kampus MBZ CFS

Seorang pencuri ulung

daftar pinjol cepat cair

Gus Yahya tegaskan PBNU tak terlibat dukung capres di Pemilu 2024******

tetapi secara pribadi-pribadi silakan

Benua Kelaparan

gaspol168 slot

Bawaslu Bangkalan turunkan baliho provokatif di akses Suramadu******

sepertinya sengaja dipasang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menginginkan suasana menjelang Pemilu, keruh

Bangkalan (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, menurunkan sejumlah poster dan baliho bernada provokatif yang banyak terpasang di sepanjang jalan menuju Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu), serta di sejumlah titik di wilayah itu.

Menurut Ketua Bawaslu Bangkalan Ahmad Mustain Shaleh di Bangkalan, Minggu, ada sebanyak 24 buah baliho yang terpaksa diturunkan paksa oleh tim Bawaslu bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Pemkab Bangkalan.

"Selain mengandung unsur provokatif, karena menjelek-jelekkan pasangan calon tertentu, juga ada yang bernuansa Sara," katanya.

Ia menuturkan, baliho provokatif itu, pertama kali dilaporkan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Labang kemudian disusul Panwascam Blega dengan temuan sama. Isinya, mengatasnamakan warga Madura pecinta pasangan calon tertentu.

Baca juga: Satpol PP Sleman copot sejumlah spanduk provokatif jelang Pemilu 2024
Baca juga: Polri: Bawaslu jangan ragu copot spanduk provokasi

Setiap baliho yang diamankan itu bertuliskan kalimat ancaman yang ditujukan kepada salah satu pasangan calon presiden.

"Fenomena baliho provokatif itu ditemukan sejak Kamis (25/1), sepertinya sengaja dipasang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menginginkan suasana menjelang Pemilu, keruh," katanya.

Mustain lebih lanjut menjelaskan, selain karena berpotensi menyebabkan situasi yang tidak kondusif, penurunan baliho bernada provokatif itu juga sebagai wujud tanggungjawab moral pengawas dan penyelenggara pemilu di Kabupaten Bangkalan yang menginginkan agar proses Pemilu 2024 bisa berlangsung tenang, sejuk, saling menghormati atas perbedaan pilihan dan tidak menjelek-jelekkan pasangan lain.

Jenis spanduk dan baliho yang juga diturunkan paksa oleh Bawaslu yang dipasang di area terlarang, lembaga pendidikan, tiang listrik dan tiang telepon yang memang dilarang dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu.

Ketua Bawaslu Bangkalan Ahmad Mustain Shaleh lebih lanjut mengajak kepada semua pihak agar saling menghormati semua pasangan calon dengan tidak melakukan kampanye hitam yang berpotensi memicu amarah pendukung dan tim pemenangan masing-masing pasangan calon.

Baca juga: Polisi koordinasi dengan pimpinan partai terkait penertiban APK
Baca juga: Bawaslu Jakbar tertibkan 72 APK pemilu
Baca juga: Penertiban APK dilakukan Satpol PP jika parpol tidak taati imbauan

Terlahir kembali sebagai istri militer

rtp angkasa168

Menkeu: Inflasi pangan bergejolak jadi fokus pemerintah jaga daya beli******

Jadi, pengendalian harga pangan bergejolak itu tidak hanya bantuan pangan, banyak sekali dalam APBN

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) menjadi salah satu fokus pemerintah dalam upaya pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Kami terus memfokuskan karena pangan bergejolak, selain berkontribusi signifikan terhadap inflasi inti, juga langsung mempengaruhi daya beli masyarakat. Jadi, kami akan terus merumuskan langkah APBN sebagai shock absorberdalam rangka menjaga daya beli masyarakat, terutama pada saat momentum perekonomian global melemah, kita harus melindungi dari sisi domestik,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa.

Seperti diketahui, perekonomian global diproyeksikan bakal melambat. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat dari sebelumnya 3 persen pada 2022 menjadi hanya 2,5 persen pada 2023 dan kembali melemah menjadi 2,4 persen pada 2024 ini. Dengan demikian, situasi pada 2024 lebih lemah dibandingkan 2023.

Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyalurkan bantuan sosial (bansos) sebagai salah satu instrumen. Pada 2023, anggaran bansos mencapai Rp476 triliun, lalu naik sebesar Rp20 triliun menjadi Rp496 triliun pada 2024.

Dana tersebut digunakan untuk berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM.

Menkeu mengatakan peningkatan anggaran bansos senilai Rp20 triliun itu telah dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan disetujui menjadi Undang-Undang (UU) APBN.

Meski begitu, Sri Mulyani menggarisbawahi intervensi APBN dalam mengendalikan harga pangan bergejolak tidak hanya melalui program bansos. Intervensi juga dilakukan melalui anggaran ketahanan pangan, yang tercatat sebesar Rp104,2 triliun pada tahun lalu dan Rp114,3 triliun pada tahun ini.

Anggaran itu digunakan untuk meningkatkan produksi, kesejahteraan petani, membangun infrastruktur pertanian, mengembangkan sentra-sentra produksi, hingga menguatkan cadangan pangan nasional.

“Jadi, pengendalian harga pangan bergejolak itu tidak hanya bantuan pangan, banyak sekali dalam APBN,” kata Menkeu.

Baca juga: TPIP perkuat ketahanan pangan jaga inflasi 2024 sebesar 2,5-1 persen
Baca juga: Jaga inflasi, Menko Airlangga: Bantuan beras diberikan hingga Juni

《188bet》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，situs terpercaya judi slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《188bet》bab terbaru。