info link slot gacor hari ini 350Jutaan kata 940921Orang-orang telah membaca serialisasi
《mimpi88》
Fakultas Hukum Universitas Pancasila raih peringkat unggul******
Dekan FH UP, Prof Dr Eddy Pratomo di Jakarta, Sabtu, menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras, kolaborasi yang erat, dan semangat untuk terus maju, sehingga FH UP berhasil memenuhi standar yang ditetapkan oleh BAN-PT.
Baca juga: Universitas Pancasila buka pendaftaran bakal calon rektor
Prof Eddy Pratomo mengapresiasi upaya kolektif dari pimpinan, dosen, staf, dan mahasiswa fakultas hukum dalam membangun iklim akademik yang kondusif.
“Pencapaian ini adalah hasil dari dedikasi dan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan hukum di Indonesia. Pencapaian ini juga menegaskan bahwa FH UP berada di jalur yang tepat dalam mencapai visi dan misinya untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berintegritas," katanya.
Ia mengatakan ke depan FH UP akan fokus untuk mendapatkan akreditasi internasional FIBAA Jerman dan dalam rangka proses tersebut, FH UP telah menyelenggarakan Public Lecture Series dengan narasumber dari dalam dan luar negeri terkait topik-topik hukum nasional dan internasional.
Pada Mei mendatang, ada international short cource untuk beberapa mata kuliah pilihan dan dapat diikuti oleh mahasiswa FH dari dalam dan luar negeri. FH UP juga menginisiasi kelas internasional atau IUP international undergraduate Program yang proses pembelajarannya dilakukan dalam bahasa Inggris serta melibatkan dosen-dosen asing.
Baca juga: Komnas terus pantau penanganan kasus pelecehan seksual di kampus
Baca juga: Prof. Dr. Sri Widyastuti dilantik sebagai Plt. Rektor UP
Sedangkan pada Februari 2024, juga telah terselenggara Student Excahenge Program (SEP) yang ke-15 dan merupakan SEP yang memiliki jumlah peserta terbanyak, dimana FH UP menjadi tuan rumah pertukaran 45 mahasiswa peserta dari lima universitas mitra.
Kelima universitas mitra tersebut, yaitu Fakultas Hukum Universitas Malaya (Malaysia), Fakultas Hukum Universiti Teknologi Mara (Malaysia), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Semarang), Fakultas Hukum Warmadewa (Denpasar), dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Bandung).
Pewarta: Feru Lantara
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024
AKPY beri penyuluhan ISPO bagi pekebun sawit dan UMKM Ketapang******
"Penyuluhan digelar melalui workshop sebagai upaya kami bersama para pihak untuk mendorong pekebun sawit, baik yang tergabung di kelompok tani maupun kelembagaan ekonomi pekebun untuk dapat naik tingkat dengan memiliki ISPO," ujar Direktur AKPY Dr Sri Gunawan di Pontianak, Sabtu.
Ia menambahkan ada empat tujuan penyuluhan yang ingin dicapai, yakni memberikan sosialisasi terkait prinsip dan kriteria ISPO, dilanjutkan workshop penyusunan proposal ISPO bagi pekebun swadaya.
Baca juga: Kemenperin susun peta jalan Sawit Indonesia Emas lewat tiga tahapan
Kemudian, memberikan bimbingan teknis tentang bagaimana peningkatan kapasitas dan kapabilitas koperasi dan UMKM pekebun sawit, khususnya dalam menjaga lingkungan perkebunan kelapa sawit yang lestari dan berkelanjutan.
"Diharapkan kegiatan ini peserta dapat memahami sumber emisi dan mitigasi emisi karbon yang berdampak pada perubahan iklim dunia serta memberikan wawasan lebih luas tentang pengelolaan kelapa sawit secara berkelanjutan," jelas dia.
Sejak 2018, perkembangan perkebunan kelapa sawit Indonesia meningkat lebih dari 42,88 juta ton minyak kelapa sawit yang diproduksi, tahun 2019 meningkat menjadi 47,12 juta ton dan 48,29 juta ton di tahun 2022. Poduksi minyak sawit Indonesia diproyeksikan mencapai angka 58,77 juta ton pada 2025. Angka ini merupakan prestasi bagi industri perkelapasawitan Indonesia.
Sri Gunawan mengakui meski dari luas lahan menghasilkan angka produksi menakjubkan, jika menilik pada tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia perlu ada pembenahan dan perbaikan, mengingat minyak sawit menjadi komoditas global.
“Dari luas tutupan perkebunan kelapa sawit mencapai 16,38 juta hektare, 41 persen atau 6,7 juta hektare dari total luas tersebut dikelola oleh pekebun rakyat yang saat ini menghadapi berbagai permasalahan dan harus diselesaikan bersama, baik dari pemerintah, pelaku usaha serta pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.
Baca juga: Kementan siap merevisi Permentan 38/2020 setelah Perpres ISPO terbit
Baca juga: Wilmar dampingi 1.741 petani sawit swadaya peroleh sertifikat ISPO
Lebih lanjut, ia mengatakan ada permasalahan yang dihadapi pekebun rakyat, antara lain banyak yang tidak memiliki legalitas surat tanah yang sah, serta izin usaha yang belum ada.
“Tanaman kelapa sawit pekebun rakyat semakin memasuki usia tidak produktif, karena tanaman sudah mencapai 20 tahun ke atas yang menyebabkan produktivitas rendah. Sehingga, perlu adanya upaya peremajaan atau penanaman kembali. Masih banyak di kalangan petani menggunakan bibit yang tidak bersertifikat, dan banyak peredaran benih palsu yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan rendemen minyak kelapa sawit,” kata dia.
Pewarta: Dedi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024
Label:penukaran voucher kfc、online shop yang bisa pakai akulaku、info bo slot gacor hari ini
Terkait:meainslot、suhutoto88、nexusengine、game slot 4d、update pola gacor hari ini、senang4d demo slot、sobat168、cuan138、gacor 707、pinjol cepat cair tanpa ribet
bab terbaru:buku mimpi 3d bergambar percobaan(2024-07-12)
Perbarui waktu:2024-07-12
Penurunan HR CPO ini dipengaruhi oleh penurunan harga minyak nabati lainnya terutama kedelai (soybean) dan melemahnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika SerikatJakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut harga referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit atau crude palm oil(CPO) turun menjadi 798,90 dolar AS per metrik ton (MT) akibat melemahnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Donny Aditra
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Zaro Ezza Syachniar
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024
Eskalator di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan mendadak berubah arah pada Rabu (21/2) sore kemarin.
Akibat kejadian ini sejumlah penumpang Commuter Line (KRL) yang sedang naik eskalator tersebut terkejut dan beberapa di antaranya panik hingga terjatuh dan terluka.
KAI meminta maaf atas kejadian itu.
"Kendala layanan yang disebabkan tidak normalnya operasional eskalator di Stasiun Manggarai, sehingga menyebabkan terganggunya flowpengguna yang akan menuju peron 11 dan 12," sambungnya.
Leza menjelaskan kejadian bermula pada salah satu eskalator di hall lantai satu yang mengarah ke peron 11-12 Stasiun Manggarai yang secara normal mengarah ke atas menuju peron, secara tiba-tiba bergerak berbalik arah ke arah bawah.
Kejadian tersebut membuat beberapa pengguna yang pada saat itu sedang berada di eskalator menuju ke arah peron terjatuh.
Ia menyampaikan kejadian tersebut tidak menimbulkan korban. Selain itu, petugas pengamanan yang berjaga di sekitar eskalator secara sigap membantu pengguna yang terjatuh.
Agar tidak terjadi hal serupa, Leza menyebut KCI menutup eskalator tersebut dan berkoordinasi dengan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA) dalam hal ini Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan dan perbaikan eskalator.
"Selain fasilitas eskalator dan lift yang diperuntukkan untuk pengguna prioritas saat menuju peron 11 dan 12 di Stasiun Manggarai, tersedia juga fasilitas tangga manual di sisi selatan dan di tengah hall lantai 1 stasiun," jelas Leza.
Ia kemudian mengajak pengguna KRL yang masih mampu menggunakan tangga manual untuk menggunakannya saat menuju peron atau sebaliknya.
"KAI Commuter juga mengimbau untuk selalu mengutamakan keselamatan dengan selalu mengikuti arahan dan informasi dari petugas di stasiun," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024
Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi melanjutkan insentif pajakbagi masyarakat yang membeli rumahtapak ataupun susun melalui pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 100 persen.
Kelanjutan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024.
Artinya, bagi masyarakat yang ingin membeli rumah tapak atau susun akan mendapatkan harga lebih murah karena tidak perlu membayar pajak (PPN) sebesar 11 persen.
PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) diberikan 100 persen untuk pembelian rumah pada periode 1 Januari sampai 30 Juni 2024. Sedangkan untuk pembelian pada 1 Juli-31 Desember 2024 PPN yang ditanggung hanya 50 persen atau 5,5 persen dari 11 persen dari harga jual.
Namun, PPN DTP diberikan jika memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah. Pertama, harga rumah Rp2 miliar hingga Rp5 miliar.
Kedua, rumah tapak atau susun yang dibeli sudah jadi (ready stock). Jika rumah yang dibeli belum jadi atau masih menunggu (inden), maka tidak bisa menggunakan insentif perumahan ini.
Insentif pajak sektor perumahan memang sudah diberikan pemerintah sejak covid-19. Tujuannya untuk membantu sektor konstruksi yang terdampak pandemi.
Saat ini, program kembali dilanjutkan dan berlaku sampai masa pajak akhir 2024. Diharapkan hal ini bisa membantu sektor konstruksi kembali bangkit.
[Gambas:Video CNN]
《mimpi88》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,rtp slot pas77 loginHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《mimpi88》bab terbaru。