paito net

Sun Wukong yang paling kerasukan

Penjualan Turun, Laba Unilever Susut Jadi Rp1,4 T Kuartal I 2023******

PT UnileverIndonesia Tbk membukukan laba bersih sebesar Rp1,4 triliun pada kuartal I 2023 (unaudited). Raupan keuntungan itu merosot dibandingkan periode yang sama tahun lalu, Rp2 triliun.

Laba perusahaan susut tak lepas dari penurunan penjualan. Tercatat, penjualan bersih turun 2,2 persen (yoy) menjadi Rp10,6 triliun sepanjang kuartal I 2023.

Presiden Direktur PT Unilever Indonesia Ira Noviarti mengatakan penjualan turun lantaran kondisi awal tahun memang cukup menantang dan berat dibandingkan sebelumnya.

Penjualan bersih tersebut terdiri dari penjualan domestik sebesar Rp10,3 triliun dan penjualan luar negeri (ekspor) sebesar Rp300 miliar.

Ira menyebutkan untuk penjualan domestik hanya turun tipis yakni 1,2 persen. Sedangkan, ekspor turun cukup dalam hingga 24,3 persen.

"Ekspor menurun 24 persen karena demand dari negara-negara di luar Indonesia menurun," jelasnya.

Ke depan, perusahaan yang menjadi pemasok produk kecantikan hingga produk kebersihan tubuh ini bakal terus memperluas pasar dengan membuka potensi dari merek-merek intinya.

"Produk-produk inti menawarkan manfaat yang unggul, serta didukung oleh komunikasi yang lebih kuat dan lebih baik melalui investasi media yang terus meningkat. Kami juga mengoptimalkan momentum hari raya dalam mendorong lebih banyak pengguna dan frekuensi penggunaan," imbuhnya.

Dengan memperkuat pangsa pasar domestik, perseroan yakin mampu mempertahankan pertumbuhan yang kompetitif di kuartal mendatang.

"Kami sangat optimistis menghadapi sisa 2023 dan seterusnya. Tantangan pasti akan ada, tetapi kami siap dengan visi dan strategi yang jelas untuk mendorong pertumbuhan yang kompetitif, menguntungkan, konsisten, dan bertanggung jawab," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali dan kekayaan mengalir deras

Deloitte Bakal PHK 1.200 Karyawan Tahun Ini******

Deloitte akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.200 orang atau 1,5 persen dari karyawannya di Amerika Serikat (AS).

Dilansir Reutersyang mengutip Financial Times, Jumat (21/4), kebijakan itu terungkap dari memo internal karyawan perusahaan audit keuangan raksasa tersebut.

Risiko PHK di perusahaan akan lebih tinggi di bidang-bidang seperti bisnis penasehat keuangan, yang telah dipengaruhi oleh penurunan aktivitas merger dan akuisisi.

Awal pekan lalu, saingan Deloitte, Ernst & Young, mengatakan pihaknya memangkas 5 persen tenaga kerjanya di AS.

Pada Februari lalu, firma akuntansi KPMG juga mengumumkan rencana PHK terhadap 700 orang karyawan.

Beberapa perusahaan keuangan telah memangkas pekerjaan dalam beberapa bulan terakhir termasuk bank-bank besar Wall Street, manajer aset dan fintech. Keputusan diambil di tengah ketidakpastian makro ekonomi yang menekan konsumen dan menurunkan permintaan di sejumlah bisnis andalan.

Deloitte adalah bagian dari empat firma akuntansi terbesar (Big Four) yang juga mencakup EY, KPMG, dan PricewaterhouseCoopers.

[Gambas:Video CNN]

Wu Yeruomeng

Deloitte Bakal PHK 1.200 Karyawan Tahun Ini******

Deloitte akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.200 orang atau 1,5 persen dari karyawannya di Amerika Serikat (AS).

Dilansir Reutersyang mengutip Financial Times, Jumat (21/4), kebijakan itu terungkap dari memo internal karyawan perusahaan audit keuangan raksasa tersebut.

Risiko PHK di perusahaan akan lebih tinggi di bidang-bidang seperti bisnis penasehat keuangan, yang telah dipengaruhi oleh penurunan aktivitas merger dan akuisisi.

Awal pekan lalu, saingan Deloitte, Ernst & Young, mengatakan pihaknya memangkas 5 persen tenaga kerjanya di AS.

Pada Februari lalu, firma akuntansi KPMG juga mengumumkan rencana PHK terhadap 700 orang karyawan.

Beberapa perusahaan keuangan telah memangkas pekerjaan dalam beberapa bulan terakhir termasuk bank-bank besar Wall Street, manajer aset dan fintech. Keputusan diambil di tengah ketidakpastian makro ekonomi yang menekan konsumen dan menurunkan permintaan di sejumlah bisnis andalan.

Deloitte adalah bagian dari empat firma akuntansi terbesar (Big Four) yang juga mencakup EY, KPMG, dan PricewaterhouseCoopers.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan yang memberikan nasihat yang luar biasa

Melihat Masalah Industri Sawit di Balik Keppres Satgas Khusus Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Dalam beleid itu, Jokowi menyebut industri berbasis komoditas kelapa sawit Indonesia memang mengalami peningkatan produktivitas, tetapi masih mengalami masalah.

"Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan produktivitas, namun berdasarkan hasil audit masih terdapat permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit yang berpotensi pada hilangnya penerimaan negara dari pajak dan/atau bukan pajak," kata Jokowi seperti dikutip dari pertimbangan beleid yang diteken pada 14 April kemarin.

"Pembentukan Satuan Tugas bertujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit," dikutip dari Pasal 3 Keppres itu.

Lantas apa permasalahan industri kelapa sawit hingga Jokowi harus menerbitkan Keppres itu?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan setidaknya ada enam masalah terkait industri kelapa sawit. Pertama,pendataan lahan Hak Guna Usaha (HGU) sawit yang perlu diperbaiki sehingga menurunkan risiko perusahaan sawit menggunakan lahan tidak sesuai peruntukannya.

Misalnya, perusahaan sawit yang diberikan HGU 10 ribu hektar tetapi menanam di 15 ribu hektar, artinya tidak sesuai data dan bisa menimbulkan masalah penggunaan lahan ilegal.

"Contohnya kasus PT Duta Palma yang menggunakan lahan ilegal dalam operasional sawit. Itu kerugian negara besar di atas Rp78 triliun," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/4).

Masalah kedua,beberapa oknum perusahaan sawit mencoba melakukan underinvoicing atau tidak melaporkan ekspor sesuai fakta.

Hal ini terjadi ketika data bea cukai dengan data di negara tujuan ekspor beda sekali, padahal memiliki HS Code yang sama. Ini berarti ada potensi pendapatan negara yang hilang.

Ketiga,perusahaan sawit melakukanlayeringdengan menggunakan perusahaan cangkang di luar negeri untuk mengelabui transaksi keuangan dan menghindari pajak. Hal ini, kata Bhima, harus segera dilacak dan diatur ketat.

"Parah kalau ekspor sawitnya sedang boomingtapi Devisa Hasil Ekspor yang masuk tidak seberapa. Belum soal pajak pajaknya," kata Bhima.

Masalah keempatterkait pengaturan stok sawit untuk bahan baku minyak goreng di mana pengusaha lebih senang ekspor karena harganya lebih tinggi dibanding memasok di dalam negeri.

Padahal, minyak goreng dalam negeri harus diprioritaskan karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi pemicu inflasi tinggi di 2022 lalu.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Banyak PR untuk Benahi Industri Sawit RI

Perang Tianjiao

Alasan Partai Prima Tak Bisa Ikut Pemilu 2024******

Upaya Partai Primauntuk menjadi peserta Pemilu 2024 sempat menjadi sorotan publik. Isu penundaan Pemilu 2024 ikut mencuat dari salah satu hasil putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Setelah berbagai upaya dilakukan, Partai Prima kembali menjalani tahapan verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kendati demikian, Partai Prima lagi-lagi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk mengikuti Pemilu 2024. KPU menyatakan Partai Prima tak memenuhi syarat keanggotaan partai.

Hasil verifikasi yang dilakukan KPU terhadap keanggotaan Partai Prima sudah terbit sejak Minggu (16/4) lalu.

Awalnya, Partai Prima pernah mengikuti tahapan verifikasi bersama partai-partai lainnya. Kala itu, Partai Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU.

Partai Prima lantas menggugat ke Bawaslu. Hasilnya, Bawaslu memerintahkan KPU untuk memberikan kesempatan lagi kepada Partai Prima.

Tetapi KPU tak menggubris. Hal itu membuat Partai Prima mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat.

PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima. Karenanya, KPU diperintahkan untuk menghentikan tahapan pemilu yang sedang berjalan. Keputusan itu dapat berimplikasi pada penundaan pemilu yang telah dijadwalkan tahun 2024 mendatang.

KPU kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Banding KPU pun dikabulkan, sehingga putusan PN Jakarta Pusat batal. Tahapan pemilu juga kembali dilanjutkan.

Namun, Partai Prima tetap harus diberikan kesempatan lagi untuk diverifikasi. Setelahnya, KPU kembali menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat untuk ikut Pemilu 2024.

Menanggapi keputusan KPU itu, Partai Prima menyebut bakal mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo. Dia merasa dicurangi KPU dalam proses verifikasi.

"Kami akan melakukan kasasi dan sedang mempertimbangkan laporan ke DKPP," ujar Jabo pada jumpa pers di Kantor DPP Prima, Jakarta, Selasa (18/4).

Jabo menjelaskan Partai Prima akan mengajukan kasasi penundaan pemilu setelah Idulfitri. Pihaknya bakal beraksi setelah kantor-kantor pemerintah kembali aktif.

"Kita langsung akan melakukan gerakan-gerakan melaksanakan langkah-langkah untuk tersebut, baik kasasi, laporan ke DKPP, maupun ke lembaga lain," jelas dia.

Tenglong Melahap Langit

44 Ribu Pemudik Masuk Surabaya via Tanjung Perak******

Pelabuhan Tanjung PerakSurabaya sudah melayani 64.346 penumpang pada H-6 Lebaran atau Idulfitri 1444 Hijriah. Dengan rincian penumpang turun 44.601 penumpang dan 19.745 penumpang naik melalui Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara (GSN).

General Manager Pelabuhan Kalimas dan Terminal Penumpang GSN Dhany Rahmat Agustian mengatakan puncak mudik di pelabuhan telah berlangsung pada Sabtu (15/4) kemarin dengan total penumpang naik maupun turun berjumlah 12.020 orang.

"Tapi di pelabuhan ini kadang tiba-tiba ada kejutan dengan lonjakan penumpang yang turun," kata Dhany, Senin (17/4).

Dhany menuturkan para pemudik ini didominasi oleh pekerja non formal yang merantau ke luar pulau. Tidak menutup kemungkinan, perantau akan kembali memadati arus mudik di pelabuhan pada 18 dan 19 April nanti.

Karena itu, guna mengantisipasi membludaknya penumpang turun, pihak pelabuhan sudah melakukan rekayasa yang efektif supaya tidak terjadi penumpukan massa saat kedatangan para pemudik.

"Untuk pemudik yang belum naik di ruang tunggu sementara, kami masukkan ke terminal penumpang empat jam sebelum keberangtakan asalkan sudah punya tiket. Itu akan mengurangi beban dari ruang tunggu sementara dan penumpukan yang ada," ucapnya.

Kemudian untuk mengantisipasi adanya calo tiket pada arus balik nanti, Dhany menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk operator kapal.

"Kami juga memasang beberapa scan barcodeyang itu bisa difoto penumpang kapal. Mereka bisa mengetahui kapan mereka boleh masuk kapan boleh naik ke kapal," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]