ibcbbet

erek erek panjat pinang 487Jutaan kata 604834Orang-orang telah membaca serialisasi

《ibcbbet》

Legislator dukung DKI perbanyak pengadaan embung untuk tekan banjir******

Kalau menurut saya sih sumur resapan itu enggak efektif. Lebih baik  perbanyak  embung

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta  Simon Lamakadu mendukung kebijakan pemerintah provinsi memperbanyak pengadaan embung (danau kecil) dibanding sumur resapan untuk  menekan banjir yang kerap terjadi setiap kali musim hujan datang.

"Kalau menurut saya sih sumur resapan itu enggak efektif. Lebih baik  perbanyak  embung," kata Simon kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Simon menilai  tanah di Jakarta sudah terlalu jenuh sehingga sumur resapan tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai penyerap air tatkala terjadi banjir.

Terlebih, di lapangan keberadaan sumur resapan membuat akses keluar masuk kendaraan menjadi sulit.

Maka dari itu, dia berharap Pemprov DKI Jakarta bisa memperbanyak membangun embung terutama di daerah-daerah yang selama ini rawan terjadi  banjir.

"Seperti saya lihat misalnya embung di Jakpus di depan ITC Cempaka Mas itu cukup efektif menampung air dari Jalan Letjen Suprapto," tambahnya.

Sementara, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Shinta Yosefina turut mengingatkan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta segera mengeruk sedimen atau endapan lumpur di sejumlah saluran air.

Dia meminta hal itu sebagai upaya meminimalkan terjadinya banjir akibat luapan air yang tak mampu tertampung ketika musim hujan tiba.

“Kalau yang saya lihat masih banyak sedimen lumpur yang belum dikeruk, dan juga banyak waduk yang tahun kemarin bahkan tahun ini belum ada pengerjaan, padahal itu sangat bermanfaat sekali untuk menampung air,” ujar Shinta.

Sebelumnya, ramai di media sosial X mengenai sumur resapan yang ditutup dengan aspal di beberapa wilayah seperti di Jalan Lebak Bulus III, Karang Tengah, hingga Jalan Agraria, Jakarta Selatan.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut ada beberapa konsep untuk penanggulangan banjir di Jakarta, salah satunya membangun embung (waduk kecil).

Embung Jagakarsa di Jakarta Selatan menjadi salah satu upaya untuk mengatasi genangan dan pengendalian banjir.

Adapun area embung Jagakarsa mempunyai luas sekitar 8.000 meter persegi yang dapat menampung 17.000 kubik air.
Baca juga: Penanaman pohon di Embung Jagakarsa diharapkan mampu kurangi polusi
Baca juga: Heru sebut normalisasi kali Ciliwung tetap dilanjutkan secara bertahap
Baca juga: Heru bersama Kadin DKI tanam pohon dan tebar benih ikan di Jagakarsa

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Voxpol: Parliamentary threshold 4 persen rugikan parpol kecil******

Jakarta (ANTARA) - Pendiri dan Direktur Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai ambang batas parlemen (parliamentary threshold)  sebesar empat persen tidak memberikan keadilan bagi partai politik (parpol) kecil. “Ambang batas parlemen(parliamentary threshold)menghambat partai politik baru, banyak suara yang terbuang sia-sia tidak menjadi kursi. Seharusnya kalau sudah mendapatkan perolehan suara sebesar 200 ribu, maka sudah harus bisa dikonversi menjadi satu kursi di DPR,” kata Pangi dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan, ambang batas parlemen hanya menguntungkan posisi partai petahana di parlemen, sementara parpol kecil akan sulit memenuhi ambang batas tersebut karena angka empat persen masih terlalu tinggi untuk diraih lantaran baru hanya mampu mendapatkan suara 0,2-2,6 persen. “Sangat miris dan disayangkan suara rakyat terbuang sia-sia dan tidak sah menjadi kursi. Faktanya, ada caleg DPR RI, baik dari PSI, Perindo, Gelora, dan lain-lain yang perolehan suara calegnya di partai tersebut masuk clusterpremium di atas 100 ribu suara, bahkan ada yang menembus 200 ribu suara pribadj, namun tidak lolos dan tidak menjadi kursi di parlemen karena partainya tak lolos ambang batas empat persen,” kata Pangi. Dirinya pun mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (29/2) yang memutuskan agar besaran dan persentase ambang batas parlemen dalam pemilu yang sebesar empat persen, untuk diatur ulang. “Penghapusan ambang batas parlemen untuk mengakomodasi kepentingan partai kecil dan menengah agar punya pengalaman menjadi wakil rakyat, punya kursi di parlemen. Tidak boleh ada motivasi menghalau partai baru untuk masuk ke dalam parlemen,” ujarnya. Untuk Pemilu 2029, ia berharap agar ambang batas parlemen diturunkan dalam rentang batas bawah satu persen dan rentang batas atas sebesar dua persen agar suara rakyat bisa dikonversi menjadi kursi dan tidak terbuang sia-sia. “Prinsipnya, tidak boleh ada suara rakyat yang terbuang sia-sia tanpa menjadi kursi supaya rakyat makin banyak wakilnya di parlemen. Itu makin bagus dan berkualitas,” ujarnya menegaskan. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) atau ambang batas parlemen empat persen tetap konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan Pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.
Baca juga: Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru
Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional
Baca juga: Pengamat: Parliamentary threshold naik permudah konsolidasi politik

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Komisi X minta Kemendikbudristek bentuk satgas cegah perundungan******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) turun tangan dengan membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang bertugas mencegah terjadinya perundungan.

"Selama ini kan regulasi menyerahkan (pembentukan satgas mengatasi kekerasan di sekolah) kepada sekolah, sekolah harus ini, ini, ini. Ketika ada persoalan, langsung didorong menjadi bagian dari kewenangan aparat penegak hukum (APH)," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Baca juga: Peran satgas anti-bullying perlu ditingkatkan cegah perundungan siber Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah. Menurut Aliyah, pembentukan satgas untuk mencegah perundungan sudah sepatutnya dilakukan guna mengoptimalkan pencegahan terjadinya perundungan di sekolah. Aliyah mengingatkan setelah pembentukan satgas tersebut, para pelaku perundungan harus ditindak secara tegas melalui pemberian sanksi hukum guna memberikan efek jera. "Jangan lagi ada jalan-jalan lain di luar sanksi hukum, yang tidak menimbulkan efek jera. Sanksi hukum pertama harus," ujarnya. Ia mendorong pihak sekolah berkolaborasi dengan orang tua untuk lebih peka terhadap kondisi anak. Dengan demikian, mereka dapat mendeteksi apabila anak mengalami perundungan. Sejauh ini, Kemendikbudristek mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 mengamanatkan satuan pendidikan untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas).

Baca juga: KPAI membentuk Satgas TPPK dari tingkat kabupaten hingga sekolah

Baca juga: FSGI: Sekolah perlu bentuk satgas khusus cegah perundungan TPPK dan Satuan Tugas perlu dibentuk dalam waktu 6 sampai 12 bulan setelah peraturan ini disahkan agar kekerasan di satuan pendidikan dapat segera tertangani.

"Jika ada laporan kekerasan, dua kelompok kerja ini harus melakukan penanganan kekerasan dan memastikan pemulihan bagi korban, sedangkan sanksi administratif diberikan kepada pelaku peserta didik dengan mempertimbangkan sanksi yang edukatif dan tetap memperhatikan hak pendidikan peserta didik,” kata Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：rtp bintang88、tenor indodana、98 togel

Terkait：55 erek、permainan slot tergacor、ugslot900、cara kredit hp di jd id、daftar slot gampang menang、cara ajukan kenaikan limit kredivo、akulaku limit awal、hr slot、naga3388、judi bola bonus new member

---

---

bab terbaru：slot resmi indonesia（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09