jasabola

kartupoker 704Jutaan kata 707163Orang-orang telah membaca serialisasi

《jasabola》

Driver Kritik Menaker Baru Mau Atur THR Ojol: Ke Mana Saja Selama Ini?******

Driver ojek online mengkritik Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang baru mau mengatur tunjangan hari raya (THR) ojol. Pasalnya, layanan ride hailingsudah eksis di Indonesia sejak 2015.

Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel mengatakan rentang waktu dari kemunculan transportasi online dengan pembahasan THR bagi pengemudi sangatlah lama. Ia menyindir pemerintah membiarkan eksploitasi yang berkepanjangan menimpa para mitra.

"Ke mana saja (pemerintah) selama ini? Padahal, kami yakin sanak keluarga para petinggi negara ini sudah sangat terbiasa menggunakan jasa layanan ojol dan taksi online," ucap pria yang akrab disapa Ariel itu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/3).

Ariel menegaskan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah terbukti tidak tanggap terhadap hubungan kerja ojol dengan perusahaan aplikasi, seperti Grab hingga Gojek. Teranyar, ia menyindir soal blunder Kemnaker soal THR ojol yang membuat gonjang-ganjing.

Menurutnya, Kemnaker seharusnya bisa bertanya atau berkonsultasi terhadap para pakar terkait nasib para pengemudi ojol ini. Ariel menuding kementerian pimpinan Ida Fauziyah itu malas untuk meminta pendapat ahli.

"Pada prinsipnya aturan main yang tepat antara penyelenggara teknologi, yaitu perusahaan aplikasi, dengan penyelenggara transportasi atau kurir harus di level kebijakan pemerintah. Nyatanya, pemerintah Indonesia 'enggan' mengurusi persoalan ini," kritik Ariel.

"Kalau pengusaha atau perusahaan aplikasi gak bisa memberikan THR kepada mitranya yang selama ini memberikan penghasilan besar kepada perusahaan aplikasi karena alasan kemitraan, ini kan gila namanya? Buat apa jadi pengusaha? Walaupun pola kemitraan kan perusahaan aplikasi mendapatkan hasil dari layanan yang kami lakukan," tegasnya.

Ia mengusulkan THR untuk para pengemudi transportasi online ini bisa dengan pembebasan potongan pada H-7 lebaran. Ariel mengatakan beban potongan dari aplikator selama ini sangat besar, yakni hampir 30 persen.

Akan tetapi, Ariel melihat pemerintah tampak 'abai'. Padahal, ia menyebut negara bisa dengan tegas menindak para pengusaha yang tidak memberikan hak THR untuk para mitranya tersebut.

"Melihat bahwa keberadaan perusahaan aplikasi ini sudah hampir 10 tahun lamanya dan gak sepeserpun pernah memberikan THR, seharusnya pemerintah menegur keras, diberikan sanksi, tutup sekalian kalau perlu," tandasnya.

Senada, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengkritik keras sikap Kemnaker. Ia menegaskan THR sangat penting menjelang lebaran karena dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan driver, termasuk mudik.

Lily menyoroti dalih aplikator yang mengganti THR dengan insentif. Menurutnya, bukannya menyejahterakan driver, pengusaha malah semakin memeras keringat mitranya.

"Alih-alih membayarkan THR dan memberikan hak libur, para aplikator justru berlomba agar pengemudi ojol dan kurir untuk terus bekerja saat lebaran dengan program insentif kenaikan tarif dan bekerja (on bid) di saat mudik di kampung halaman," tuturnya.

Ia mengatakan pembahasan soal pekerja transportasi online di Kemnaker tak kunjung rampung sejak tahun lalu. Imbasnya, nasib ojol dan kurir paket jadi tak menentu jika berlandaskan hubungan kemitraan, bahkan merugikan.

Lily menilai pernyataan Kemnaker selalu berubah dan terkesan hanya membela kepentingan aplikator selaku pemilik modal. Padahal, SPAI menilai kepentingan rakyat banyak yang harus didahulukan.

"Maka aturan tersebut harus melindungi dengan menetapkan hubungan aplikator dan pengemudi ojol dan kurir sebagai hubungan kerja mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Untuk itu, DPR juga harus mengawasi proses pembuatan regulasi tersebut dengan melibatkan serikat pekerja dan komunitas pekerja ojol serta kurir," pinta Lily.

"Supaya ada kepastian soal THR ini, kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan aplikator untuk membayarkan THR minimal sebesar upah minimum provinsi (UMP) dalam bentuk uang dengan cara dibayarkan penuh tanpa dicicil selambatnya H-7 lebaran," desaknya.

Ketua SPAI itu bersikukuh THR harus diberikan pengusaha kepada driver ojol. Jika aplikator mangkir atau terlambat, Kemnaker diminta tegas menjatuhkan sanksi dan denda.

Sebelumnya, Menaker Ida mendapatkan masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Edy mendorong Kemnaker merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan memasukkan pekerja kemitraan sebagai penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi, yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," jelas Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (26/3).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai masukan untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 kurang tepat. Menurutnya, beleid itu mengatur tentang THR keagamaan secara khusus.

Akan tetapi, Putri mengklaim pihaknya sudah punya draf rancangan permenaker mengenai perlindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu (pertama) mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR, dan yang kedua adalah perlindungan Jamsosteknya," ucap Putri.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers. Ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

PLN Sulselbar, Sukses Bauran Energi di Atas Rata******

PLN Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (Sulselrabar) mencatat peningkatan signifikan penjualan listrik SPKLU sepanjang 2023, dengan mencapai lebih dari 10 kali lipat.

PLN Sulselrabar telah menerapkan program transisi energi, di antaranya Smart Grid di dua subsistem yaitu Selayar dan Tahuna, dengan menyediakan 20 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di 12 lokasi, serta layanan sertifikasi REC (Renewable Energy Certificate) yang mencapai 19.927 unit.

Peningkatan ini adalah upaya elektrifikasi kendaraan bermotor di wilayah tersebut sepajang tahun 2023.

Bauran energi baru terbarukan di sistem kelistrikan Sulawesi Bagian Selatan juga menjadi cerita sukses,yaitu sebesar 45,78 persen, jauh di atas dari rata-rata target nasional di tahun 2025 yaitu 23 persen.

Andy menambahkan, selain melalui program transformasi yang sudah dicanangkan, PLN juga menginisiasi delapan program untuk percepatan transisi energi, di antaranya early retirement Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), implementasi co-firing dan pengembangan biomassa, co-firing hidrogen dan amonia, penerapan teknologi CCUS (Carbon Capture Utilized and Storage), membangun lebih banyak pembangkit EBT, roll out smart grid, layanan sertifikasi Renewable Energy Certificate (REC), serta pengembangan ekosistem Electric Vehicle.

Berdasarkan keterangan Andy, seperti dikutip dari situs Pemprov, hingga Juli 2023 realisasi rasio elektrifikasi di Sulselrabar mencapai 99,78 persen sedangkan rasio desa berlistrik telah mencapai 100 persen.

Profil PT PLN (Persero)

PLN Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (Sulselrabar) menjadi salah satu kandidat pemenang di ajang CNN Indonesia Awards.

Ini merupakan ajang penghargaan pertama yang digelar CNN Indonesia, tepatnya akan berlangsung pada 21 Maret 2024 di kota Makassar.

Untuk CNN Indonesia Awards pertama, penghargaan akan diberikan kepada pemerintah kota/kabupaten, BUMD, serta pihak swasta yang ada di Sulawesi Selatan.

PT PLN (Persero) merupakan BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi menjalankan misi besar menerangi dan menggerakkan negeri. PLN mengusung agenda transformasi dengan aspirasi green, lean, innovative, dan customer focused demi menghadirkan listrik untuk kehidupan yang lebih baik.

Sepanjang tahun 2023, PLN berhasil meraih 779 penghargaan dalam berbagai kategori, baik di tingkat nasional hingga internasional.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo juga mendapat penghargaan tertinggi Green Leadership Utama dalam Anugerah Lingkungan PROPER dan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah 2023 yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada bulan Desember lalu.

Dalam ajang tersebut, PLN juga sukses mengungguli perusahaan kelistrikan dan energi se-Asia dengan menyabet lima penghargaan bergengsi dari 12 kategori yang ada. Sebagai perusahaan induk, PLN tercatat meraih 318 penghargaan di berbagai bidang mulai dari nasional hingga internasional.

Apresiasi dunia Internasional kepada PLN berkat pelayanan terbaiknya kepada pelanggan antara lain meraih dua penghargaan pada ajang Asian Experience Awards 2023 dari The Asian Business Review di bulan Oktober.

Berkat tranformasi dari sisi human capital, PLN juga meraih kategori Contribution to Organization dari The Asia HRD Awards 2023 di bulan Oktober.

Tidak hanya diakui internasional, PLN pun mendapatkan berbagai penghargaan dari Pemerintah. PLN menerima 20 penghargaan Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER) Emas Tahun 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Desember 2023.

Anggota DPR minta BMKG umumkan prediksi cuaca Lebaran secara detail******

BMKG hanya memprediksi secara umum, secara global pada zona tertentu, tapi pada titik tertentu tidak diprediksikan. Itulah kelemahan BMKG bahwa prediksinya tidak detail, hanya pada cakupan yang luas

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Label：slot gacor terbaik 2022、oto88slot、danaku pinjaman online

Terkait：rajagaming、jiwabola、slot gacor dan terpercaya、supertoto、prediksi togel ukraine、berkah4d、nenetogel、contoh voucher potongan harga、voucher im3 gratis、slot gacor max

bab terbaru：paketbola（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03