play 888 slot 176Jutaan kata 524758Orang-orang telah membaca serialisasi
《maxwin bet 400》
BRI Group berangkatkan 12.173 orang Mudik Asyik Bersama BUMN 2024******
Dengan komposisi pemudik yang cukup besar, BRI memberangkatkan sebanyak 8.706 orang, diikuti oleh Pegadaian dengan 3.214 orang dan PNM dengan 253 orang. Seremoni flag off Keberangkatan para pemudik dilaksanakan pada Jumat pukul 07.00 WIB, dengan lokasi keberangkatan berada di Monas, Jakarta Pusat.
Acara tersebut turut dihadiri Menteri BUMN RI Erick Thohir, Direktur Utama BRI Sunarso dan Direktur Bisnis Mikro BRI Supari.
Rute perjalanan mudik untuk tahun ini telah ditentukan dengan cermat. Beberapa jalur yang akan dilalui oleh para pemudik, antara lain Jakarta-Wonogiri dengan 33 bus, Jakarta-Yogyakarta dengan 23 bus, Jakarta-Surabaya dengan 8 bus, dan Palembang-Bandar Lampung dengan 12 bus.
“Partisipasi BRI, Pegadaian, dan PNM dalam acara Mudik Asyik Bersama BUMN 2024 merupakan bukti nyata komitmen perusahaan BUMN menciptakan social value di tengah masyarakat. Selain memberikan kemudahan bagi pemudik, kehadiran mereka juga menjadi contoh sinergi positif antara perusahaan BUMN dalam mendukung kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat luas,” ujar Sunarso.
Secara umum, kegiatan Mudik Asyik Bersama BUMN 2024 ini diikuti oleh 80.215 peserta mudik, dengan menggunakan 1.225 bus, 60 kereta api, dan 15 kapal laut. Hal ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat untuk pulang kampung menggunakan transportasi yang disediakan oleh BUMN.
Acara Mudik Asyik Bersama BUMN 2024 juga diharapkan dapat memberikan pengalaman yang nyaman dan aman bagi para pemudik. Hal ini tercermin dari persiapan yang matang dari pihak BUMN dalam menyediakan transportasi dan fasilitas lainnya. Dengan demikian, diharapkan tingkat kecelakaan dan kesulitan lainnya dapat diminimalisir selama perjalanan mudik berlangsung.
Sebagai upaya dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan selama perjalanan, BRI, Pegadaian, dan PNM telah melakukan persiapan matang. Mereka bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk pihak keamanan dan instansi terkait lainnya, untuk memastikan bahwa setiap pemudik dapat pulang kampung dengan selamat dan nyaman.
“Acara Mudik Asyik Bersama BUMN 2024 juga memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal di daerah tujuan. Dengan jumlah pemudik yang besar, akan terjadi peningkatan permintaan terhadap berbagai barang dan jasa di sepanjang rute perjalanan. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat, dan selaras dengan core business perseroan yang fokus pada UMKM,” lanjut Sunarso.
Partisipasi BRI, Pegadaian, dan PNM dalam Mudik Asyik Bersama BUMN 2024 juga menjadi contoh nyata dari kontribusi BUMN dalam pembangunan bangsa. Melalui kegiatan ini, BUMN tidak hanya berperan sebagai penggerak ekonomi semata, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang turut aktif dalam membangun kebersamaan dan kesatuan di antara masyarakat Indonesia.
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024
Disney Plus mulai tindak pengguna yang berbagi "password" di Juni 2024******
Dalam laporan The Verge, Jumat, kabar itu datang dari CEO Disney, Bob Iger yang menyebutkan tindakan tegas itu bakal mulai berlangsung di beberapa negara sebagai permulaan.
Setelah itu, barulah tindakan tegas tersebut bakal diperluas secara global ke semua pelanggan mereka pada September 2024.
Nampaknya tindakan tegas yang dimaksud Disney ialah memaksa pengguna yang berbagi password tanpa berada dalam satu rumah untuk memiliki dua layanan berlangganan yang berbeda.
Kabar ini juga diperkuat dengan pernyataan Kepala Keuangan Disney Hugh Johnston di awal Februari 2024 dalam diskusi pendapatan Disney.
Baca juga: Serial animasi 'X-Men '97' tayang perdana di Disney+
Baca juga: Disney+ perluas konten Korea untuk 2024
Ia mengonfirmasi bahwa pelanggan Disney Plus yang dicurigai melakukan pembagian kata sandi tidak sesuai aturan, nantinya akan melihat permintaan dari Disney untuk mendaftar langganan mereka sendiri pada musim panas ini.
Pelanggan juga dapat menambahkan anggota di luar rumah mereka dengan biaya tambahan, tetapi Disney masih belum memberikan rincian berapa biayanya.
Sebenarnya, aturan anti-berbagi passworduntuk aplikasi Disney Plus awalnya berlaku untuk pelanggan baru pada tanggal 25 Januari 2024 dan mulai berlaku ke anggota lama pada tanggal 14 Maret 2024.
Praktik pelarangan berbagi passworddi antara pengguna layanan hiburan streaming atau Over The Top (OTT) sudah banyak dilakukan oleh pengembang layanan.
Hal itu dikarenakan praktik tersebut memberikan kerugian yang cukup besar pada bisnis yang dijalankan oleh para pengembang layanan.
Netflix menjadi layanan streamingpertama yang menindak pembagian sandi pada 2023.
Mereka mengenakan biaya tambahan sebesar 7,99 dolar AS per bulan kepada pengguna untuk menambah penonton tambahan di luar rumah.
Kembali membahas Disney, dalam upaya untuk meningkatkan layanan dan pelanggan sebelumnya mereka telah melakukan penggabungan aplikasi Disney Plus dan Hulu.
Hal itu dilakukan untuk mendorong lebih banyak pelanggan mengakses konten-konten lebih banyak dan berlangganan paket streamingyang nilainya jauh lebih menguntungkan.
Aplikasi yang baru digabungkan ini tidak hanya menggabungkan konten di kedua layanan, tetapi juga menggabungkan riwayat tontonan pelanggan sehingga mereka bisa mendapatkan rekomendasi yang lebih baik.
Baca juga: Disney Plus akan mulai menindak pelanggan yang berbagi kata sandi
Baca juga: Disney berencana pangkas 7.000 pegawai untuk kurangi pengeluaran
Baca juga: Enam serial orisinal Indonesia siap tayang di Disney+
Penerjemah: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024
Kemenhub Blak******
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) blak-blakan soal rencana Brunei Darussalam membangunkereta cepat hingga Kalimantan, bahkan hingga ke ibu kota negara (IKN) Nusantara.
Perusahaan asal Brunei, Brunergy Utama, mengklaim tengah menggodok rencana membangun kereta cepat dengan Malaysia dan Indonesia yang menghubungkan Sabah, Sarawak, Brunei, dan wilayah Indonesia di Kalimantan.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan gagasan itu muncul dari perusahaan Brunei yang mempunyai konsep membangun jalur kereta lebih dari 1.600 kilometer (km), tetapi belum menjadi kesepatan resmi antarnegara.
Ia menegaskan rencana proyek kereta cepat itu bukan dari pemerintah Malaysia, melainkan dari perusahaan Brunei. Sebelumnya memang ada proyek Trans Asian Railway yang diusulkan pemerintah Malaysia, tetapi proyeknya belum jalan.
"Waktu itu Trans Asian Railway memang itu nyambung dari kalimantan ke Sarawak. Tapi, kita belum mulai itu Trans Asian Railway," pungkasnya.
Perusahaan Brunei Darussalam mengklaim tengah menggodok rencana membangun kereta cepat dengan Malaysia dan Indonesia yang menghubungkan Sabah, Sarawak, Brunei, dan wilayah Indonesia di Kalimantan. Proyeknya dinamai Trans Borneo Railway ini.
Pada akhir pekan lalu, perusahaan migas yang kini juga menggarap proyek infrastruktur ini mengungkap mega proyek kereta cepat ini akan membentang 1.620 km, melewati tiga negara dari barat hingga timur Pulau Kalimantan.
Lihat Juga :![]() |
Menurut pengumuman Brunergy Utama, tahap pertama proyek kereta cepat akan menghubungkan Pontianak, Ibu Kota Kalimantan Barat, Kuching, Kinabalu, hingga distrik Tutong, Brunei.
Tahap kedua Trans Borneo akan mencakup daerah selatan dan timur Kalimantan, termasuk Samarinda dan Balikpapan.
Akan ada empat terminal dan total 24 stasiun yang berfungsi sebagai hub utama jaringan kereta berkecepatan tinggi ini. Kereta peluru tersebut direncanakan melaju dengan kecepatan hingga 350 km per jam.
"Ke depan, (proyek kereta cepat) juga akan terhubung ke ibu kota masa depan Indonesia, Nusantara," bunyi pernyataan Brunergy Utama seperti dikutip Nikkei Asia.
Proyek ini dilaporkan menelan biaya sekitar US miliar atau Rp1.114 triliun.
Namun, dikutip The Malay Mail, Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke, mengatakan proyek tersebut masih berbentuk proposal dan belum ditawarkan ke perusahaan mana pun.
"Proyek Kereta Api Trans Borneo saat ini baru sebatas usulan dan tahun ini pemerintah akan melakukan studi kelayakan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum menyelesaikan dokumen tender, dan tender untuk studi kelayakan belum ditawarkan," kata Anthony.
"Kami perkirakan studi kelayakan akan memakan waktu sembilan bulan, baru kita tahu apakah proyek itu bisa dilaksanakan atau tidak dari segi komersial, teknis, dan aspek lainnya," katanya kepada wartawan di Malaysia.
[Gambas:Video CNN]
(pta/pta)Label:rtp kuy4d、link slotbos、mobile slot
Terkait:link judi online、ceriaqq、rupiah cepat ojk atau tidak、indo slot gaming link alternatif、bungaslot、situs loker terpercaya 2023、togel389 login、dewa88、cara pinjam ke bank mandiri、sultan618
bab terbaru:grafik sgp paito warna(2024-07-05)
Perbarui waktu:2024-07-05
Banyak perusahaan diJawa Baratyang melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dengan cara dicicil. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar mengungkap, ada belasan laporan yang mereka terima terkait dengan pembayaran THR.
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Disnakertrans Jabar Firman Desa mengatakan ada 18 aduan THR yang pihaknya terima. Dari aduan-aduan itu terkait dengan pembayaran THR yang tidak sesuai aturan.
"(Kebanyakan laporan) Kurang bayar dan hak THR bagi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Tenaga Harian Lepas," ujar Firman, saat dihubungi, Selasa (2/4).
"Karawang lima, Kabupaten Bekasi satu, Kota Bogor satu, Kota Bandung satu, Kabupaten Bandung Barat empat, Kabupaten Bandung satu, Kabupaten Indramayu empat, dan Kota Cirebon satu aduan," ungkapnya.
Firman mengingatkan perusahaan yang tidak membayar hak THR sesuai aturan dipastikan mendapatkan sanksi.
"Mulai dari denda 5 persen dari THR yang harus dibayarkan, sampai dengan sanksi administratif dari terguran tertulis sampai dengan pembekuan izin usaha. Sanksi nanti berlaku pada saat lewat H-7," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyampaikan keluhan yang dirasakan para pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI).
Salah satunya soal biaya penempatan yang ditanggung PMI. Padahal, berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, biaya penempatan tidak boleh dibebankan ke pekerja.
Atas dasar itu, ia menyebut negara pelit terhadap PMI.
Benny membeberkan selama ini PMI masih dibebankan berbagai jenis biaya seperti untuk mengurus paspor, visa, medical checkup, pelatihan, hingga tes psikologi. Semua biaya itu katanya sangat membebani para PMI.
Padahal, Benny mengatakan PMI memberikan devisa sebesar Rp159,6 triliun per tahun ke negara. Sementara negara hanya menggelontorkan Rp8,2 triliun untuk biaya penempatan 270 ribu PMI per tahun.
"Negara belum mampu mewujudkan perintah UU yaitu PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Semoga tahun berikutnya pemerintah konsisten terhadap perintah UU untuk membebaskan biaya penempatan PMI," katanya.
Tak hanya soal biaya penempatan, Benny juga meminta pemerintah mengalokasikan dana abadi bagi PMI.
"Mereka boleh bekerja di luar negeri tapi negara harus menjamin tidak ada masalah sosial yang dihadapi keluarga PMI dan tidak ada masalah pendidikan terputus yang dialami anak-anak PMI," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024
Isu kelangkaan pupukmenjadi satu senjata yang dimainkan oleh calon presidenPrabowo Subianto untuk menyerang lawannya Ganjar Pranowo di debat pertama calon presiden yang dilaksanakan Selasa (12/12) lalu.
Prabowo mengaku telah menampung keluhan para petani tentang pupuk langka. Dia pun mendapat informasi petani dipersulit akibat kebijakan yang diterapkan Ganjar saat menjadi gubernur.
"Mereka mengeluh kartu tani yang Bapak luncurkan mempersulit mereka mendapatkan pupuk. Mereka ingin pengadaannya disederhanakan," kata Prabowo kepada Ganjar di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12).
Lihat Juga :Dana APBN Rp1.060 T Habis Buat Bansos Hingga Subsidi Tahun Ini |
Dia juga menyentil pemerintah pusat tentang kelangkaan pupuk. Ganjar berkata kelangkaan pupuk tak hanya terjadi di Jawa Tengah.
"Untuk Pak Prabowo, harus saya ingatkan, Pak. Pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Terjadi di Sumatera Utara, Pak. Terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur," ujarnya.
Lalu siapa yang benar soal masalah kelangkaan pupuk itu, Prabowo atau Ganjar. Untuk membuktikannya, CNNIndonesia mencoba merangkum beberapa berita terkait kelangkaan pupuk.
Berikut rinciannya;
Sejumlah petani di Brebes mengeluh tidak bisa memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan. Penyebabnya, pembelian mereka dibatasi.
Salah seorang petani asal Desa Krasak Kecamatan Brebes, Abdul Wahid mengaku hanya memperoleh kuota pupuk 2 kuintal dalam satu tahun. Padahal, selama setahun dia membutuhkan 5 kuintal pupuk untuk 3 kali musim tanam.
"Kalau kebutuhan saya, untuk satu tahun atau tiga kali masa tanam bawang merah dan padi, kebutuhannya itu pupuk urea 5 kwintal dan NPK 5 kwintal," kata Abdul Wahid, Senin (4/12) seperti dikutip dari detik.com.
Kondisi tersebut menurutnya membuat petani harus memenuhi kebutuhannya dengan membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang lebih mahal. Dia berharap pemerintah bisa memberikan pupuk bersubsidi tanpa kuota.
"Kalau dulu, beli pupuk subsidi tidak dibatasi, sehingga kita beli itu sesuai dengan kebutuhan para petani," katanya.
Pembatasan pembelian pupuk bersubsidi itu menurutnya muncul bersamaan dengan Program Kartu Tani.
"Sudah beberapa tahun ini pakai Kartu Tani malah ribet. Lebih mudah yang dulu," kata dia.
Ketua Gapoktan Unggul Karya Desa Krasak, Wiyono mengatakan pemberian kuota pupuk bersubsidi banyak yang tidak tepat sasaran. Dia berharap penyaluran pupuk bersubsidi melibatkan Gapoktan.
"Menurut saya itu lebih efektif dan tepat sasaran. Nanti kelompok yang mendata berapa petani dan kebutuhannya berapa, jadi itu rill. Jadi sistem penyalurannya yang harus diubah," tandas dia.
Keluhan juga disampaikan oleh petani di Kebumen saat dikunjungi Jokowi pada Maret lalu. Saat itu, Jokowi yang kebetulan berkunjung bersama dengan Ganjar dan Prabowo berdalih, kelangkaan pupuk dipicu perang antara Rusia dan Ukraina.
"Kita tahu kebutuhan pupuk secara nasional itu kurang lebih sekitar 13 juta ton. Pabrik-pabrik industri pupuk kita memproduksi baru 3,5 juta ton, kemarin ada tambahan 570 ribu ton, import kita 6,3 juta ton. Artinya apa, memang kita masih kurang," sambung Jokowi.
"Tapi kita semua juga harus tahu, tempat bahan baku maupun uji pupuk ini baru perang, itu Rusia dan Ukraina. Ini problem yang dihadapi semua negara di dunia," jelas Jokowi.
[Gambas:Video CNN]
Kelangkaan pupuk juga terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Melansir situs Pemerintah Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ningning mengungkapkan sumber kelangkaan pupuk berasal dari pemberlakuan Permentan No 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET (harga eceran tertinggi) pupuk bersubsidi di sektor pertanian.
"Sebelum pemberlakuan Permentan, pada komoditi tidak dibatasi, namun sesudah ada Permentan dibatasi hanya padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao dan tebu," kata Ningning.
Kemudian untuk jenis pupuknya, lanjut Ningning sebelum terbit Permentan, yaitu urea, NPK, SP-36, ZA, pupuk organik. Namun setelah Permentan itu hanya urea dan NPK.
Meski demikian, katanya, jajaran Dinas Pertanian terus melakukan berbagai langkah dalam menanggulangi isu kelangkaan pupuk dengan memberikan usul ke Kementan untuk menambah daftar komoditas yang mendapatkan pupuk subsidi serta menambah kuota pupuk subsidi.
Lihat Juga :Jokowi Modali Hutama Karya Rp28 T Demi Kebut Proyek Tol Trans Sumatera |
Kelangkaan pupuk juga dikeluhkan petani di Sidoarjo, Jawa Timur. Hal itu disampaikan ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi pada Juli lalu.
"Keluhan warga di desa-desa tentang persoalan pupuk yang semakin sulit dicari," katanya, dikutip dari situs Kominfo Jawa Timur.
Karenanya, ia berharap pemerintah transparan dalam mengalokasikan pupuk yang subsidi sehingga petani tidak kebingungan.
"Sekarang pemerintah hanya memberikan pupuk dua jenis saja dan ini tidak diketahui oleh petani. Ini yang tidak diketahui, kalau memang tidak lagi memberikan subsidi harus terus terang sehingga mereka tidak terombang-ambing," jelasnya.
Lihat Juga :Pemerintah Rekrut PNS Calon Hakim Besar-besaran Tahun Depan |
Kelangkaan pupuk bersubsidi juga dirasakan petani di Sumatera Utara (Sumut).
Kelangkaan pupuk juga disampaikan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Sumut. Dari 998.745 petani di Sumut, hanya hanya 623.425 petani yang berhasil mendapat pupuk subsidi.
Kabid Sarana dan Prasarana Dinas KPTPH Sumut Jonny Akim Purba mengatakan petani yang mendapatkan pupuk subsidi adalah mereka yang menanam sembilan komoditas sesuai Permentan Nomor 10 Tahun 2022 yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tebu rakyat.
Namun, ada juga petani yang sudah menanam komoditas itu, tetap tak mendapat pupuk subsidi.
"Masih ada nama petani sembilan komoditas yang belum masuk ke dalam sistem untuk mendapatkan pupuk subsidi. Banyak permasalahan di lapangan. Misalnya, KTP dan NIK berbeda dengan di KK. Jadi harus dipadu-padankan lagi dengan Dukcapil," ujar Akim, dikutip detikcom.
SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan per Desember 2022 lalu, Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk bersubsidi jenis urea di Sumut sebanyak 159.131 ton atau sekitar 94 persen dari alokasi setahun sebesar 168.487 ton.
Kemudian, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.
Sementara stok pupuk urea yang tersedia saat itu di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah sehingga petani sulit mendapatkannya.
"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.
Lihat Juga :Kemnaker Akan Kirim 100 Ribu TKI Berkeahlian Khusus ke Jepang 5 Tahun |
Penerjemah: Katriana
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkap empat masalah krusial perkembangan ekonomi syariahdi Indonesia.
Hal ini diungkap dalam diskusi yang berjudul Mengonkretkan Omon-Omon Ekonomi Syariah: 5 Tantangan Utama dan Opsi Solusi yang digelar INDEF, Kamis (5/4).
Masalah pertamaadalah kelembagaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kementerian/lembaga di mana pimpinan ekonomi syariah perlu eselon I.
Ketiga, ekonomi syariah dinilai perlu digeneralkan sehingga menjadi bagian terintegrasi dengan ekonomi nasional secara keseluruhan.
Keempat,masalah sumber daya manusia (SDM) dan kebijakan pendidikan di bidang ekonomi dan keuangan syariah.
Associate Peneliti INDEF Nur Hidayah mengemukakan dari data masterplan ekonomi keuangan syariah 2019-2024, terlihat jumlah lulusan tenaga ahli yang tersertifikasi masih minim, yakni hanya 231 orang pada 2018.
Data lainnya, dari perbankan juga menunjukkan adanya permasalahan di sisi kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan bidang tugas. Hanya sekitar 9,1 persen pegawai keuangan syariah yang berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah.
Lihat Juga :OJK Cabut Izin Usaha BPR Bali Artha Anugrah |
"Artinya, 90 persen supplytenaga kerja perbankan dan keuangan syariah bukan berasal dari prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah," kata Nur.
Tren yang terjadi saat ini, sambung dia, industri keuangan dan ekonomi syariah lebih memilih untuk memanfaatkan lulusan yang ada, kemudian diberikan pengetahuan dan keterampilan industri ekonomi dan keuangan syariah.
Selain dari minim latar belakang ekonomi syariah, menurutnya, SDM juga perlu kemampuan teknologi digital yang mumpuni bagi alumni ekonomi dan keuangan/perbankan syariah. Hal ini agar bisa memenuhi tuntutan industri keuangan dan ekonomi syariah.
Untuk itu, Nur meminta pemerintah sebagai pemegang kebijakan perlu melakukan hal-hal yang konkret untuk program peningkatan SDM ekonomi perbankan dan keuangan syariah.
Lihat Juga :Hadiri Sidang MK, Risma Beber Alasan Penyaluran Bansos Lewat PT Pos |
"Perlu perombakan kurikulum ekonomi dan keuangan syariah agar lebih matchdengan kebutuhan industri keuangan dan ekonomi syariah," tuturnya.
Perombakan itu dilakukan antara lain dengan mendesain kurikulum yang memadai untuk mengintegrasikan bobot ilmu ekonomi syariah dengan ilmu ekonomi keuangan dan perbankan murni, sehingga lulusan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan, tak hanya ilmu syariah tapi juga ilmu murni ekonomi keuangan dan perbankan.
Menurutnya, perlu juga pengembangan dosen-dosen yang berkualifikasi di bidang ilmu ekonomi dan keuangan syariah, yang akan mengisi kebutuhan tenaga-tenaga pendidik di prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah.
"Dibutuhkan policyyang memihak misalnya pos-pos anggaran yang diperbesar untuk beasiswa ke luar negeri pada prodi-prodi terbaik dunia, di bidang ekonomi dan keuangan syariah," katanya.
Dalam kesempatan sama, associate peneliti INDEF Hakam Naja mengusulkan agar lebih konkret urusan ekonomi syariah ini perlu diurus langsung di bawah satu menteri koordinator. Menurutnya, hal itu perlu segera dikaji.
"Oleh karena itu di Indonesia saat ini nampak tidak adanya upaya serius untuk membangun ekosistem ekonomi syariah. Baiknya ke depan hal itu menjadi agenda yang dimasukkan dalam program salah satu menteri koordinator. Agar pertanggungjawabannya jelas, pelaksanaannya juga terjadwal dan tidak ada ego sektoral antar kementerian," tegas Hakam.
Ia menambahkan semua itu dibutuhkan agar ada satu mainstream (arus utama) ekonomi syariah yang diurus dengan benar.
[Gambas:Video CNN]
《maxwin bet 400》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,erek2 40Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《maxwin bet 400》bab terbaru。