mayorqq

Saya datang dari gunung dan ingin turun gunung

SBY: Saya Cetuskan Jalur Lintas Selatan Sebelum Dilanjutkan Pak Jokowi******

Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengklaim telah mencetuskan pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Klaim itu ia sampaikan saat berkunjung ke Kabupaten Gunung Kidulakhir pekan lalu. 

"Itu dulu saya yang mencetuskan dan melaksanakan tahun-tahun pertama sebelum dilanjutkan Pak Jokowi," kata SBY di sebuah rumah makan di Semanu, Gunungkidul, Jumat (15/12) seperti dikutip dari detik.com.

Dasar pemikirannya saat itu; Jawa ini yang paling maju dan tersambung adalah jalur Pantai utara. Sementara zona tengah ada tapi belum kuat

"Zona selatan mulai dari Pangandaran, Sukabumi, Cilacap, selatan Jogja, Wonosari selatan, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung deret masih belum tersambung. Saya pikir tidak adil dan kalau musim mudik lebaran macetnya luar biasa," ujar SBY.

Maka itu SBY berharap agar Pembangunan JJLS harus dilanjutkan agar wilayah selatan Jawa tidak tertinggal dengan wilayah Jawa lainnya.

"Menurut saya ini harus dilanjutkan lagi sehingga betul-betul tidak tertinggal lagi dengan Pantai Utara, dengan Pantura," jelasnya.

SBY menambahkan, harus ada anggaran prioritas untuk melanjutkan proyek pembangunan JJLS.

"Saya yakin bisa, anggaran untuk itu harus diprioritaskan untuk keadilan dan kesinambungan semua jaring jalan di Pulau Jawa," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Angin adalah riak dedaunan

Investor China, Malaysia Cs Mulai Masuk IKN 2024******

Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara mencatat ada 9 perusahaan baru yang akan masuk ke IKN mulai tahun depan. Semuanya bakal memprakarsai pembangunan perumahan.

Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan ke-9 perusahaan ini masuk proyek di IKN dengan skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU).

Adapun tiga dari perusahaan tersebut berasal dari luar negeri, yakni Citic Construction dari China, Maxim dan IJM dari Malaysia. Setengah dari jumlah proyek yang akan mereka garap ini sudah sampai pada fase feasibility study (FS).

Perusahaan lainnya berasal dari investor dalam negeri, yakni Summarecon yang berencana membangun 6 tower hunian ASN, Trinitiland yang bakal membangun 8 tower hunian ASN, dan PT Nindya Karya membangun 8 tower untuk pekerja sipil.

Kemudian ada PT Ciputra yang akan membangun 10 tower dan 20 townhouse (under FS), serta PT Rockfields Properti Indonesia membangun 3 tower dan 30 unit rumah tapak.

Sementara untuk Citic Construction China akan membangun 60 tower, Maxim Malaysia akan membangun 10 tower hunian ASN, dan IJM Malaysia akan membangun 20 tower hunian ASN.

"Kita targetkan mereka memulai pembangunan di 2024," pungkas Agung.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Abadi

Erick Thohir Ungkap Alasan WIKA Tunggak Bayar Sukuk******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir mengungkap alasan PT Wijaya Karya(Persero) Tbk atau WIKA menunda pembayaran obligasi syariah (sukuk).

Menurut Erick, pembayaran sukuk yang menunggak ini terjadi lantaran proses pelepasan aset hingga negosiasi perbankan dalam restrukturisasi perusahaan.

"Restrukturisasi itu juga ada yang namanya pelepasan aset. Sebagian aset ke INA (Indonesia Investment Authority). Ada juga negosiasi perbankan, 90 persen sudah berhasil yang perbankan. Tapi yang sukuk, yang macam-macam belum," kata Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Selasa (19/12).

"Garuda berhasil kan, yang ini belum. Kemarin makanya sempat suspense,tapi itu part of negotiation, bukannya kita (WIKA) enggak mau bayar," sambung dia.

Ia mengungkap bahwa pihaknya telah mencoba untuk bernegosiasi kapan tunggakan tersebut bakal dibayarkan.

"Jadi kemarin kita coba negosiasi, apakah kita bayar dulu yang tahun ini, tahun depan negosiasi lagi, itu perlu waktu. Tapi kalau ada kasus korupsinya kita gigit. Seperti di Garuda kan prosesnya beda, isunya satu tapi prosesnya beda. Jadi tetap WIKA kita coba dorong cari win-win solution untuk tahun ini," ucapnya.

Penghentian perdagangan saham WIKA dilakukan karena WIKA telah menunda pembayaran pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (SMWIKA01ACN1). Padahal, kewajiban pembayaran itu jatuh tempo pada Senin (18/12).

Menurut BEI, hal tersebut mengindikasikan adanya permasalahan pada kelangsungan usaha perusahaan pelat merah itu.

"Bursa Efek Indonesia (Bursa) memutuskan untuk melakukan penghentian sementara Perdagangan Efek PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) di seluruh pasar terhitung sejak sesi I perdagangan efek tanggal 18 Desember 2023, hingga pengumuman Bursa lebih lanjut," tulis BEI seperti dikutip dari keterbukaan informasi.

BEI juga meminta kepada pihak-pihak terkait untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh WIKA.

Adapun landasan BEI menghentikan sementara perdagangan saham WIKA adalah sebagai berikut:

1. Surat PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. ("Perseroan") No. SE.01.01/A.CORSEC.02005/2023 tanggal 14 Desember 2023 perihal Informasi terkait Pembayaran Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A;

2. Surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-4860/DIR/1223 tanggal 15 Desember 2023 terkait Penundaan Pembayaran Pelunasan Pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (SMWIKA01ACN1).

Merespons penghentian itu, manajemen WIKA mengaku dapat memahami langkah BEI.

"Itu hak dari Bursa Efek Indonesia atas konsekuensi penangguhan pembayaran pokok Sukuk Mudharabah PUB I Tahap I tahun 2020 Seri A yang jatuh tempo pada 18 Desember 2023, di mana WIKA tetap membayarkan bagi hasilnya (kupon) sesuai jadwal dan nilai yang sesuai pada perjanjian dengan pemegang sukuk," kata manajemen dalam pernyataan resmi yang diterima CNNIndonesia.

WIKA berdalih menunda pembayaran pokok sukuk dengan dua pertimbangan.

Pertama, pemberlakuan equal treatmentkepada para kreditur, khususnya pemegang obligasi PUB I Tahap 1 Tahun 2020 yang telah menyetujui perpanjangan jatuh tempo pokok obligasi Seri A selama 2 (dua) tahun dengan opsi beli (call option) sejak tanggal jatuh tempo dengan perseroan tetap membayarkan bunga tanpa melakukan perubahan terhadap tingkat bunga dan jadwal pembayarannya;

Kedua,proyeksi arus kas perseroan di akhir 2023 yang terbatas keterbatasan. Karena terbatas, perseroan memprioritaskan penggunaan kas untuk modal kerja dan pembayaran mitra kerja sebagai bagian dari langkah penyehatan.

[Gambas:Video CNN]

pewaris keluarga

IHSG Diproyeksi Unjuk Gigi Hari Ini******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Rabu (3/1) ini.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan pergerakan IHSG hari ini akan menguji resisten ke level 7.422, melanjutkan penguatan pada penutupan hari sebelumnya.

"Berdasarkan indikator MACD menandakan momentum bullish," ujar Ivan dalam riset hariannya.

Senada, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya juga memperkirakan IHSG akan menguat terbatas pada hari ini.

Hal ini lantaran data inflasi yang baru dirilis meski cukup baik namun tak sesuai ekspektasi pasar. Namun di sisi lain, IHSG terbantu oleh capital inflowyang mulai masuk dan kemungkinan akan lebih banyak lagi di pekan pertama 2024 ini.

"Pola gerak IHSG terlihat betah berada dalam rentang konsolidasi wajar dengan potensi kenaikan terbatas yang masih terlihat, hari ini IHSG berpotensi menguat terbatas," kata William.

Ia pun memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support7.123 dan resistance7.337 hari ini.

William pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni AALI, SMGR, GGRM, ICBP, BMRI, TLKM, ASII, dan AKRA

IHSG bertengger di posisi 7.323 pada Selasa (2/1) sore. Indeks saham menguat 50,7 poin atau minus 0,70 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp6,8 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 13,9 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 320 saham menguat, 240 terkoreksi, dan 212 lainnya stagnan. Terpantau, tujuh dari 11 indeks sektoral menguat, dipimpin oleh sektor transportasi, yakni naik 3,34 persen.

[Gambas:Video CNN]

Ternyata saya sudah mencapai level penuh

Mahfud Pamer Sukses Bereskan Polemik 15 Tahun GKI Yasmin di Bogor******

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD memamerkan peran dirinya sebagai Menko Polhukam yang berhasil meresmikan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, Kota Bogor usai berpolemik selama 15 tahun.

"Saya juga yang dengan tegas meresmikan dan menghidupkan kembali Gereja Yasmin. Sejak tahun 2006 ada sengketa tentang Gereja Yasmin di Bogor, tidak selesai-selesai berapa kali ganti presiden," kata Mahfud dalam konser lilin putih di Balai Sarbini, Jakarta, Rabu (3/1) malam.

Mahfud mengatakan polemik pembangunan GKI Yasmin tak terselesaikan meski beberapa ganti pemimpin. Ia sebagai Menko Polhukam kemudian berkoordinasi dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya terkait hal tersebut.

"Dan pada bulan April 2023 setelah belasan tahun gereja ini menjadi sengketa, kemudian kami resmikan secara resmi, secara sah, di bawah perlindungan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," ucapnya.

"Semua itu saya dedikasikan, dan harus kita dedikasikan demi persatuan dan kesatuan bangsa kita Indonesia," sambungnya.

Pemerintah meresmikan GKI Pengadilan atau biasa dikenal GKI Yasmin pada 9 April 2023 lalu. Peresmian gereja ini telah diperjuangkan jemaat melalui proses panjang selama 15 tahun terakhir.

Pada 19 Juli 2006, pemerintah Kota Bogor menerbitkan IMB dengan Nomor: 645.8-372/2006 untuk pembangunan rumah ibadah atas nama GKI Pengadilan (Yasmin).

Namun, lima tahun kemudian, tepatnya pada 11 Maret 2011, Pemkot Bogor menarik izin tersebut lewat Keputusan Walikota Bogor Nomor 645.45-137 Tahun 2011. Pencabutan itu diambil dengan dalih penolakan dari warga sekitar. Warga menuding salah satu syarat pendirian GKI Yasmin telah dipalsukan.

Keputusan itu sekaligus menindaklanjuti hasil rapat Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Kota Bogor pada tanggal 24 Januari 2011.

Lalu, pada 5 Juli 2012 Pemkot Bogor menawarkan rencana relokasi kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia (BPMS GKI). Tawaran itu mengacu pada surat Nomor 452.1/1845-Huk perihal Tawaran Rencana Relokasi GKI Taman Yasmin.

Dewa Makanan di Alam Liar Hiburan

Pemerintah Tetapkan Pajak Rokok Elektrik Mulai 1 Januari 2024******

Kementerian Keuangan resmi menerbitkan aturan pajak rokok elektrik dan berlaku mulai 1 Januari 2024, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK/2023 mengenai Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.

Berdasarkan PMK tersebut, tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10 persen dari cukai rokok. Rokok elektrik juga dipastikan ikut terkena pajak rokok karena tercantum dalam aturan terbaru itu.

Selain rokok elektrik, pajak rokok itu juga berlaku untuk berbagai hasil tembakau, seperti sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).

"Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Cukai Rokok," bunyi Pasal 2 Ayat 3 PMK Nomor 143/PMK/2023.

Kemenkeu menjelaskan pengenaan pajak rokok atas rokok elektrik ini merupakan bagian dari masa transisi, yakni sejak pengenaan cukai atas rokok elektrik pada 2018.

Rokok elektrik akhirnya ikut terkena pajak rokok yang merupakan pungutan atas cukai rokok alias piggyback taxes.

"Pemberlakuan Pajak Rokok atas Rokok Elektrik (REL) pada tanggal 1 Januari 2024 ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memberikan masa transisi pemungutan pajak rokok atas rokok elektrik sejak diberlakukan pengenaan cukainya di pertengahan tahun 2018," bunyi keterangan resmi Kemenkeu.

Pemerintah sebelumnya juga resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok dengan kenaikan rata-rata 10 persen.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (TIS).

Kenaikan tarif cukai yang berlaku pada harga jual rokok ini efektif berlaku mulai 1 Januari 2024, sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) huruf b PMK tersebut.

"Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram Hasil Tembakau buatan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024," bunyi aturan itu.