petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

situs slot claim bonus

situs slot gacor hari ini pragmatic play 533Jutaan kata 137860Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs slot claim bonus》

Menhub sebut progres pembangunan Bandara Singkawang capai 95 persen******

Menhub sebut progres pembangunan Bandara Singkawang capai 95 persen
Bandara Singkawang di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. ANTARA/HO-BKIP Kemenhub/pri.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut progres pembangunan Bandara Singkawang, Kota Singkawang, Kalimantan Barat (Kalbar) mencapai 95 persen dan ditargetkan rampung tahun 2024.

"Progres bangunan mencapai 95 persen, hanya tinggal penyelesaian interior. Untuk runwaysepanjang 1.400 meter sudah 100 persen selesai. Namun, ada perpanjangan menjadi 2.000 meter yang akan selesai dalam 1 sampai 2 bulan sehingga yang tadinya hanya bisa didarati pesawat ATR, nanti pesawat Airbus A320 sudah bisa mendarat disini," kata Menhub dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Menhub meninjau progres pembangunan Bandara Singkawang pada Minggu (28/1).

Dalam kunjungannya, Menhub mengecek sisi darat dan udara Bandara Singkawang, setelah pada Rabu (24/1) lalu, dilakukan penerbangan kalibrasi perdana dengan pesawat komersial PK-CAN B200GT Super King Air dari Bandara Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar.

Pembangunan Bandara Singkawang dilakukan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan corporate social responsibility(CSR) dari para pengusaha lokal Singkawang.

"Banyak putra-putra Singkawang menjadi donatur untuk mengembangkan bandara ini, termasuk perpanjangan runwaydari 1.400 meter menjadi 2.000 meter," tutur Menhub.

Menhub pun mengapresiasi kepada pihak swasta yang telah berpartisipasi dalam pembangunan bandara tersebut.

"Dengan keterbatasan APBN, pemerintah membutuhkan dukungan dari swasta untuk membangun infrastruktur transportasi. Pembangunan Bandara Singkawang dapat menjadi contoh yang baik dari kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan swasta,” ucapnya.

Menhub mengharapkan pembangunan Bandara Singkawang dapat meningkatkan konektivitas, potensi pariwisata, membuka lapangan pekerjaan, peluang usaha, dan pertumbuhan ekonomi di Kalbar.

Bandara Singkawang dibangun mulai 2019 sampai dengan 2023 dan ditargetkan beroperasi pada April 2024. Bandara itu memiliki runwaysepanjang 1.400 meter x 30 meter,taxiway200 meter x 18 meter, apron 100 meter x 50 meter, dan terminal kargo seluas 312 meter persegi yang dibangun menggunakan APBN.
Sementara, gedung terminal penumpang seluas 8.000 meter persegi dan perpanjangan runwaymenjadi 2.000 meter dibangun menggunakan dana CSR.

Setelah meninjau Bandara Singkawang, Menhub juga meninjau pelayanan angkutan lintas batas negara Singkawang-Kuching, Malaysia yang dilayani oleh bus Damri serta dapat mendukung konektivitas dari dan ke Bandara Singkawang.

Turut hadir pada peninjauan itu, yakni Pj. Wali Kota Singkawang Sumastro, Kepala Unit Penyelenggara Bandara Tebelian Sintang Patah Atabri, jajaran Forkopimda Kalimantan Barat dan Kota Singkawang, Ketua TeamLeaderPembangunan Bandara Singkawang Tjhai Chui Mie serta pengusaha lokal donatur Bandara Singkawang Pui Sudarto.

Baca juga: PLN pasok listrik 147.000 VA untuk operasional Bandara Singkawang
Baca juga: Menhub targetkan Bandara IKN diuji coba pada Juli 2024
Baca juga: Bandara Singkawang segera diresmikan pada awal tahun ini
 

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

BI tekankan optimisme dan sinergi perkuat kebangkitan ekonomi di 2024******

BI tekankan optimisme dan sinergi perkuat kebangkitan ekonomi di 2024
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meluncurkan Laporan Perekonomian Indonesia 2023 di Jakarta, Rabu (31/1/2024). ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak/am.
Komitmen kami untuk terus memperkuat bauran kebijakan Bank Indonesia yang kami lakukan di 2023 kita perkuat di 2024
Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) dalam peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2023 menekankan optimisme dan tetap waspada untuk menjalani tahun 2024, penguatan bauran kebijakan hingga sinergi dalam memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional di 2024.

"Laporan Perekonomian Indonesia ini sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang memuat evaluasi kinerja dan kebijakan Bank Indonesia 2023 serta prospek perekonomian dan arah kebijakan Bank Indonesia di tahun 2024," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2023 di Jakarta, Rabu.

Perry menyampaikan tiga pesan penting dalam Laporan Perekonomian Indonesia 2023, yakni bersyukur atas kinerja perekonomian Indonesia pada 2023 dan juga optimisme namun tetap waspada atas prospek perekonomian 2024; komitmen BI untuk terus memperkuat bauran kebijakan; serta penguatan sinergi antarpemangku kepentingan.

"Komitmen kami untuk terus memperkuat bauran kebijakan Bank Indonesia yang kami lakukan di 2023 kita perkuat di 2024," ujarnya.

Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran baik yang pro-stability maupun pro-growth untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

BI juga berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi, koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menjaga ketahanan dan memacu pertumbuhan ekonomi.

BI akan terus bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), asosiasi perbankan, asosiasi pasar uang, asosiasi sistem pembayaran dunia usaha, media massa, dan akademisi.

"Karena hanya the power of weitulah, kita bisa melangkah ke depan dengan optimis dan waspada," ujarnya.

Baca juga: BI optimistis hadapi tantangan pasar keuangan global pada 2024
Baca juga: BI: Inflasi 2023 terjaga berkat sinergi erat antara pemerintah dan BI
Baca juga: Ekonom: Kredit perbankan belum akan tumbuh pesat di tahun politik
 

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:pola maxwin olympus malam ini

Perbarui waktu:2024-06-26

Daftar bab terbaru
slot skywind baru
danakita pinjaman online
limit kredit pertama akulaku
lingtogel
baka88
demo slot88
jewel rush pragmatic
sodaslot
virtueslot
Daftar isi semua bab
Bab 1 hkbgoodluck88
Bab 2 mporans89
Bab 3 new slot 2023
Bab 4 link slot bonus new member
Bab 5 joinbet88
Bab 6 daftar slot paling gacor
Bab 7 situs slot online 2023
Bab 8 slot gacor kali 500
Bab 9 slot gacor hari ini rtp
Bab 10 bocoran angka jitu singapura hari ini
Bab 11 pinjam uang butuh uang
Bab 12 paito zona macau
Bab 13 garuda365 slot
Bab 14 deposit pulsa bonus new member
Bab 15 pencairan dana kredivo
Bab 16 gacor89
Bab 17 slot sonic 77
Bab 18 selot365
Bab 19 super slot88 link alternatif
Bab 20 semua situs slot mpo
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5724bab
lainnyaBacaan TerkaitMore+

Dewa Tinju Xingyi

erek erek ikan mas 4d
Ketua KPU: Biaya kirim logistik pemilu di Papua Rp150 juta per TPS
Arsip foto - Distribusi logistik pemilu ke Yalimo dari Bandar Udara Wamena, Papua. ANTARA/Marius Frisson Yewun/aa.
Jayapura (ANTARA) - Ketua KPU Papua Steve Dumbon mengakui biaya untuk pengiriman logistik pemilu di Papua menghabiskan dana sekitar Rp150 juta per TPS.

Tingginya biaya pendistribusian logistik itu disebabkan berbagai faktor, di antaranya lokasi TPS yang harus menggunakan berbagai sarana transportasi khusus, misalnya, sewa pesawat atau perahu motor yang dilanjutkan dengan berjalan kaki, jelas Steve Dumbon kepada ANTARA di Jayapura, Selasa.

Diakui, salah satu kabupaten di Papua yang alokasi untuk distribusi logistik tertinggi adalah Kabupaten Mamberamo Raya yang mencapai Rp10 miliar, karena selain untuk carter atau sewa pesawat atau heli, juga perahu motor dan harus dipikul dengan berjalan kaki selama sekitar tiga hari.

Baca juga: Polda Sumut bantu KPU distribusi logistik ke wilayah 3T

Baca juga: KPU Sigi dahulukan distribusi logistik ke TPS terpencil dan tersulit

"Kabupaten Mamberamo Raya memang merupakan kabupaten yang mengalokasikan dana tertinggi untuk mendistribusikan logistik," ungkap Steve Dumbon.

Ketika ditanya apakah logistik sudah didistribusikan, Ketua KPU Papua mengakui, saat ini KPU di kabupaten dan kota masih tahap pengepakan karena baru terima formulir-formulir.

Untuk pendistribusian nantinya akan menggunakan pihak ketiga sehingga bagi perusahaan yang ingin berkontribusi silahkan mengajukan penawaran melalui sistem informasi logistik KPU RI (silog), kata Ketua KPU Papua.

Wilayah kerja KPU Papua meliputi sembilan kabupaten dan kota yakni Kota dan Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Mamberamo Raya, Supiori, Biak Numfor, Waropen serta Kepulauan Yapen.

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Aroma dingin kamar kerja musim semi

slot demo pgshop
Istana sebut tugas dan fungsi Kemenko Polhukam tetap berjalan
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (31/1/2024). ANTARA/Yashinta Difa/aa.
Kita berharap tidak ada masalah yang terkait dengan pengunduran diri dari Pak Menko Polhukam. Proses penyelenggaraan pemerintah, fungsi-fungsi Kemenko Polhukam tetap berjalan dengan baik
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana berharap penyelenggaraan pemerintahan termasuk tugas dan fungsi Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan HAM tetap berjalan setelah Menko Polhukam Mahfud Md mengundurkan diri.

Pernyataan tersebut merespons soal pernyataan Menko Polhukam sekaligus calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md yang segera menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo.

"Kita berharap tidak ada masalah yang terkait dengan pengunduran diri dari Pak Menko Polhukam. Proses penyelenggaraan pemerintah, fungsi-fungsi Kemenko Polhukam tetap berjalan dengan baik," kata Ari saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu.

Ari menjelaskan bahwa setelah Menko Polhukam Mahfud Md menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada Presiden Jokowi, mekanisme berikutnya adalah Presiden memberikan persetujuan melalui Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian Mahfud dari jabatannya.

Presiden pun selanjutnya akan mengambil keputusan terkait posisi pengganti Mahfud, baik itu sebagai Plt Menko Polhukam atau Menko Polhukam definitif.

Baca juga: Mensesneg sebut Mahfud Md ajukan waktu bertemu Presiden Joko Widodo

Baca juga: Istana sebut Mahfud tunjukkan tata krama ketimuran yang baik

Selagi menunggu arahan Presiden tersebut, Ari menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintah dan fungsi yang dijalankan Kemenko Polhukam tetap berjalan seperti biasa.

Ketika disinggung dengan pelaksanaan Pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari, Ari meyakini bahwa sistem penyelenggaraan Pemilu yang dimiliki Indonesia sudah baik dan teruji keandalan-nya.

"Saya yakin dengan sistem yang kita miliki dengan baik yang sudah teruji keandalan-nya melalui institusi-institusi penyelenggaraan pemilu, kemudian dalam institusi pemerintahan juga kita tahu sudah berjalan dengan baik," tutur Ari.

Seperti diberitakan, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md akan menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo.

"Saya akan melaporkan, saya sudah selesai," kata Mahfud di Lampung, Rabu.

Baca juga: Jokowi hormati keinginan Mahfud sampaikan surat pengunduran diri

Baca juga: Ganjar: pengunduran diri Mahfud sebagai contoh baik

Dalam siaran langsung yang dipantau secara daring dari Jakarta, Mahfud mengatakan surat pengunduran dirinya akan dia sampaikan begitu ia mendapatkan jadwal untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Mahfud memperkirakan surat pengunduran dirinya tersebut akan diserahkan pada Kamis (1/2).

"Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden (Jokowi), tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya sampaikan surat ini," kata Mahfud.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali Penguasa Segala Alam

paito florida midday angkanet
Terdakwa Lutfi punya pendapatan Rp4,2 miliar saat jabat Wali Kota Bima
Sekda Kota Bima periode 2018-2023 Muhtar (tengah) yang hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan mantan Wali Kota Bima Muhammad Lutfi terkait perkara korupsi gratifikasi dengan mengatur pemenangan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkot Bima di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Mataram, Senin (29/1/2024). ANTARA/Dhimas B.P./am.
Mataram (ANTARA) - Muhammad Lutfi yang menjadi terdakwa korupsi gratifikasi dalam pemenangan lelang proyek barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, terungkap mempunyai pendapatan sedikitnya Rp4,2 miliar selama menjabat Wali Kota Bima periode 2018–2023.

Hal itu terungkap dari pemeriksaan Sekretaris Daerah Kota Bima periode 2018–2023 Muhtar sebagai saksi perdana pada sidang lanjutan perkara milik Muhammad Lutfi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin.

"Yang berhasil kami himpun kemarin dan hasil berita acara pemeriksaan (BAP) di KPK lebih dari Rp4,2 miliar pendapatan yang diterima Muhammad Lutfi selama lima tahun menjabat," kata Muhtar pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gde Ariadi.

Muhtar menjelaskan sumber pendapatan yang menyentuh angka Rp4,2 miliar tersebut. "Ada dari gaji, honorarium, sewa rumah pribadi jadi rumah dinas, sama tunjangan operasional wali kota," ujarnya.

Baca juga: KPK akan hadirkan lima saksi pada sidang korupsi mantan Wali Kota Bima

Muhtar juga mengatakan ada sumber pendapatan lain yang masih dalam penelusuran. Sekretariat Daerah Kota Bima menelusuri dari bukti penerimaan, salah satunya kuitansi.

"Jadi, ada beberapa kuitansi yang masih kami telusuri lebih lanjut," tambahnya.

Setda Kota Bima menelusuri bukti penerimaan Muhammad Lutfi di luar pendapatan pokok tersebut melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima.

"Waktu itu, BPKAD belum menemukan karena pindah kantor. Jadi, ada beberapa kuitansi penerimaan yang belum masuk pendataan, ini masih kami telusuri," kata Muhtar.

Baca juga: KPK sebut mantan wali kota Bima Muhammad Lutfi segera disidangkan

Berkaitan dengan BPKAD, jaksa penuntut umum dari KPK juga meminta penjelasan saksi soal pembelian tanah atas nama terdakwa Lutfi di Jalan Gajah Mada, Kota Bima.

Tanah tersebut digunakan Lutfi membangun rumah pribadi yang kemudian disewa sebagai rumah dinas Wali Kota Bima.

"Kalau tanah untuk rumah dinas itu dibeli saat menjadi anggota DPR RI. Soal kapan tahun belinya, saya tidak tahu, saya hanya mengurus masalah balik nama," ujar Muhtar.

Perihal tanggal akta jual beli tanah pada objek tersebut tercatat 9 Mei 2019, Muhtar mengatakan bahwa pada tanggal tersebut dilakukan proses balik nama kepemilikan tanah.

"Jadi, itu (9 Mei 2019) tanggal balik nama, bukan tanggal pembelian. Kebiasaan masyarakat Bima itu kalau beli tanahnya 10 tahun lalu, balik namanya sekarang," kata Muhtar.

Baca juga: KPK periksa istri Wali Kota Bima sebagai saksi korupsi di Pemkot Bima

Jaksa penuntut umum dari KPK kembali mendalami perihal penerimaan uang sewa rumah pribadi untuk rumah dinas senilai Rp1,13 miliar dari pemerintah selama Muhammad Lutfi menjabat Wali Kota Bima.

Muhtar menjelaskan bahwa penentuan harga sewa tersebut merujuk pada hasil tim appraisal. Sehingga ada ketentuan yang menjadi dasar Pemerintah Kota Bima membayar sewa rumah pribadi Lutfi sebagai rumah dinas Wali Kota Bima.

"Jadi, pembayaran sewa atas rumah pribadi itu langsung dilakukan ke rekening Muhammad Lutfi," ucap Muhtar.

Baca juga: KPK panggil Kabid Cipta Karya PUPR Kota Bima
Baca juga: KPK geledah sejumlah lokasi terkait penyidikan korupsi di Pemkot Bima

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

sebuah surga

slot gacor wd
Gugat ke PTUN, Anwar Usman minta pengangkatan Suhartoyo tak sah
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kiri) didampingi hakim konstitusi Anwar Usman (kanan) memimpin sidang pleno khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2023 dan Pembukaan Masa Sidang Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi di ruang sidang utama Gedung MK, Jakarta, Rabu (10/1/2024). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc/am.
memulihkan kedudukan penggugat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028
Jakarta (ANTARA) - Hakim konstitusi sekaligus mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan pokok gugatan meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua baru MK dinyatakan tidak sah.

"Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028," demikian bunyi isi gugatan pokok perkara Anwar Usman sebagaimana dikutip dari laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta di Jakarta, Rabu.

Selain itu, dalam gugatan pokok perkaranya, Anwar juga meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK itu dicabut. Berikutnya, Anwar meminta Suhartoyo selaku tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan kakak ipar Presiden Joko Widodo itu sebagai ketua MK.

"Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggugat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028, seperti semula sebelum diberhentikan," demikian pokok gugatan Anwar Usman.

Baca juga: MK tegak lurus asas kekuasaan kehakiman adili PHPU

Anwar juga mengajukan gugatan dalam penundaan. Dia meminta pelaksanaan keputusan pengangkatan Suhartoyo ditunda hingga adanya putusan pengadilan inkrah.

"Memerintahkan atau mewajibkan tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028, selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," demikian bunyi gugatan tersebut.

Perkara yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 604/G/2023/PTUN.JKT itu didaftarkan pada Jumat, 24 November 2023.

Rabu, PTUN Jakarta mengagendakan pembacaan gugatan dan sikap majelis atas permohonan pihak terkait secara elektronik.

Diketahui, Suhartoyo terpilih sebagai ketua MK menggantikan Anwar Usman, yang dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) ad hoc.

Baca juga: MK tegaskan gugatan Anwar Usman di PTUN tak pengaruhi soliditas

Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

Sebelumnya, hakim konstitusi yang juga Juru Bicara MK Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa gugatan Anwar Usman tersebut tidak memengaruhi soliditas internal hakim MK.

"Enggak, enggakada. Jadi, kami sudah memilah sedemikian rupa urusan kami untuk yudisial, ya, yudisial saja," kata Enny setelah peresmian Media Center di Gedung I MK RI di Jakarta, Kamis (18/1).

Dia mengatakan kesembilan hakim konstitusi, ketika rapat permusyawaratan hakim (RPH), tidak pernah terganggu akan gugatan yang dilayangkan Anwar Usman kepada Ketua MK Suhartoyo.

"Bahkan tidak kami pikirkan juga, karena kami memikirkan benar-benar perkara yang harus kami selesaikan," ujar Enny.

Baca juga: MKMK bakal surati PTUN Jakarta terkait gugatan Anwar Usman

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Meng Po punya janji

situs terbaik gacor
KPU RI ingatkan jajaran jangan potong hak petugas KPPS
Petugas menghitung surat suara saat simulasi Pemilu 2024 di Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (30/1/2024). ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/rwa/pri.
Terkait dengan Bimtek KPPS hampir merata, kita dengar pemotongan uang transportasi
Medan (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) meminta KPU se-Indonesia untuk tidak memotong hak  petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang akan bertugas pada Pemilu 2024.

"KPU memperingatkan keras jajaran jangan pernah melakukan pemotongan hak-hak dari petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara, seperti uang transportasi dan lainnya," ujar Anggota KPU RI Parsadaan Harahap, di Medan, Selasa.

Menurutnya, pihaknya kerap mendengar ada di sejumlah daerah yang memotong hak dari petugas KPPS yang dilakukan oknum jajaran KPU kabupaten/kota.

"Terkait dengan Bimtek KPPS hampir merata, kita dengar pemotongan uang transportasi dan hak-hak peserta. Saya minta di Sumut jangan sampai terjadi,"kata dia.

Ia menjelaskan petugas KPPS memiliki hak selama melaksanakan tugas pada Pemilu 2024 dan hal tersebut sudah dianggarkan oleh KPU RI.

"Transportasi maksimal Rp 150 ribu, ada maksimal tapi jangan sampai diberikan sampai kurang. Sudah ada harga kewajaran dan perkiraan. Sudah kita berikan dalam anggaran," sebutnya.

KPU RI merekrut petugas KPPS se-Indonesia sebanyak 5,7 juta orang untuk bertugas di 820.161 tempat pemungutan suara (TPS).

"Untuk Bimtek sudah kita anggarkan se-Indonesia untuk 5,7 juta petugas, dengan dana Rp 5 triliun," katanya.

Untuk itu, Ia meminta komitmen dari penyelenggara pemilu KPU kabupaten/kota untuk menjalani tugas sesuai aturan ketentuan yang berlaku,

"Saya bilang jangan lagi, ada pemotongan, jangan lagi ada bilang anggaran belum turun, itu tidak benar. Tinggal komitmen teman-teman sebagai pelaksana. Mau tidak melakukan sesuai dengan aturan atau tidak," ujarnya.
Baca juga: KPU yakin pemungutan suara di daerah rawan konflik dapat terkendali
Baca juga: KPU: Sistem Pemilu RI lebih baik dari AS
Baca juga: KPU RI siapkan sanksi tehadap anggota KPU yang terjaring OTT

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Dharma One Piece ingin mengatakan sesuatu

cara dapat uang 2 juta dalam sehari
Israel tolak hentikan perang, serukan pemerintahan militer di Gaza
Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich. ANTARA/Anadolu/pri.
Yerusalem (ANTARA) - Menteri Keuangan garis keras Israel, Bezalel Smotrich pada Senin (29/1) mengatakan bahwa Partai Zionis Religius tidak akan setuju untuk menghentikan pertempuran di Gaza dan menyerukan pemerintahan militer Israel di daerah itu setelah perang.

Smotrich menyampaikan pernyataan tersebut dalam pertemuan dengan partai di parlemen Israel, Knesset, demikian menurut saluran lokal Channel 12.

Dia mengatakan bahwa menghentikan perang di Gaza selama dua bulan berarti kehilangan prestasi tentara Israel di sana dan akan memungkinkan kelompok Palestina Hamas untuk memulihkan kekuatannya, sehingga memungkinkan terorisme memasuki daerah kantong itu lagi setelah tentara mundur.

Komentar tersebut muncul sebagai reaksi terhadap laporan di media Israel bahwa Israel dan Hamas hampir mencapai kesepakatan gencatan senjata yang mana gencatan senjata selama dua bulan akan berlaku dan pertukaran pertahanan akan dilakukan.

"Akan ada kekuasaan militer di Gaza karena hal itu disepakati oleh kita semua," kata Smotrich dalam sebuah wawancara dengan Channel 12, Sabtu (27/1).

Dia juga berbicara menentang Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA), dengan mengatakan bahwa badan tersebut harus diusir dari Gaza dan Tepi Barat.

Israel menuduh beberapa karyawan badan tersebut terlibat dalam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober.

Israel melancarkan serangan mematikan di Jalur Gaza menyusul serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober, menewaskan sedikitnya 26.637 warga Palestina dan melukai 65.387 lainnya. Hampir 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan Hamas.

Serangan Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah tersebut telah rusak atau hancur.

Sumber: Anadolu
Baca juga: Dunia harus sadar ajakan Israel akan perparah kelaparan di Gaza
Baca juga: Uni Eropa tunggu hasil penyelidikan sebelum putuskan pendanaan UNRWA
Baca juga: China dukung putusan Mahkamah Internasional soal Gaza

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024