xl slot login

Pengemudi berpengalaman yang dapat melakukan perjalanan melintasi waktu

Merapat, Transmart Full Day Sale Merdeka Belanja Tinggal 5 Jam Lagi******

Transmart Full Day Merdeka Belanja tinggal sisa 5 jam lagi lho. Yuk yang belum belanja segera merapat ke gerai Transmart terdekat di kota kamu sebelum toko tutup pukul 22.00.

Periode Full Day Sale kali ini sayang banget kalau dilewatkan karena diskonnya 50 persen plus ada tambahan 20 persen untuk pengguna Allo Bank, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Lihat Juga : Bayar Pakai Allo Bank Dapat Ekstra Diskon 20% di Transmart

Untuk kamu yang mau belanja di Transmart tapi takut boros, jangan khawatir. Bayar belanjaannya pakai Allo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, atau Mega Syariah aja, biar bisa belanja sekarang bayar belakangan.

Dengan Allo Pay Later dan kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah, kamu akan mendapat dana talangan untuk membayar seluruh transaksi belanja di Transmart.

Dana talangan tersebut bisa dilunasi ketika gajian sudah cair ke rekening kamu.

Kapan lagi kan belanja sekarang bayar belakangan plus dapat diskon berlipat, kalau bukan di Transmart Full Day Sale spesial Merdeka Belanja yang berlangsung satu hari aja.

Selain diskon 50 persen plus 20 persen, masih ada banyak promo menarik lainnya yang sayang untuk dilewatkan.

Buruan unduh aplikasi Allo Bank di Google Play Store atau App Store dan upgrade akunnya ke Allo Prime supaya bisa mengaktifkan Allo Pay Later.

Atau bisa juga segera mengajukan buka kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah di seluruh kantor cabang terdekat di kota kamu.

Perang Wu Geng Liuli

Erick Thohir Sebut Bahan Mentah RI Pernah Disedot Habis Negara Lain******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirmenyebut salah satu alasan hilirisasikarena bahan mentah Indonesia pernah disedot habis oleh sebuah negara.

"Tadinya raw material(bahan mentah) kita di-absorb(diserap) untuk industrialisasi sebuah negara, saya enggak mau sebutin siapa," katanya dalam seminar di Auditorium Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (15/8).

Erick tak ingin luka lama itu terulang dan menegaskan hilirisasi sumber daya alam (SDA) kini menjadi fokus utama Indonesia. Menurutnya, Indonesia bakal menjadi pemain utama dalam rantai pasok dunia, sekaligus menjaga keseimbangan global.

"Ini yang kita lakukan distribusi kebutuhan raw material untuk ekosistem electric vehicle (EV) dunia, tapi tidak salah dong kalau kita ingin pastikan sebagian produksinya di Indonesia? Bukan hanya raw material saja, industrialisasi harus terjadi di sini," tutupnya.

Hilirisasi memang menjadi program kebanggaan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, Jokowi mengklaim hilirisasi sukses membuka keran lapangan kerja sampai 40 kali lipat.

Ia mencontohkan hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah yang sanggup mempekerjakan 71.500 orang. Padahal, Jokowi menyebut sebelumnya hanya 1.800 tenaga kerja terserap dalam pengolahan nikel di wilayah tersebut.

"Kemudian di Maluku Utara sebelum hilirisasi hanya 500 orang, setelah hilirisasi menjadi 45.600 pekerja yang bekerja di hilirisasi nikel di sana," klaim Jokowi dalam Pengukuhan Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 2023-2028 di Jakarta Pusat, Senin (31/7).

Jokowi juga tak gentar dikritik banyak pihak, termasuk Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri yang menyebut 90 persen keuntungan hilirisasi Indonesia dinikmati China.

Tak hanya nilai tambah yang jumbo, Jokowi mengatakan negara mengantongi pendapatan pajak lebih besar dari hilirisasi bahan mentah, khususnya nikel.

"Hitungan dia bagaimana. Kalau hitungan kita ya, contoh saya berikan nikel, saat diekspor mentahan setahun kira-kira hanya Rp17 triliun. Setelah masuk ke industrial downstreaming,ada hilirisasi, menjadi Rp510 triliun," ujar Jokowi membantah tudingan Faisal Basri di Stasiun Dukuh Atas, Kamis (10/8).

"Bayangkan saja, kalau kita ambil pajak dari 17 triliun sama yang dari Rp510 triliun besar mana? Karena dari situ, dari hilirisasi, kita akan dapatkan PPN, PPh badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti, bea ekspor, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), semuanya ada di situ. Coba dihitung saja, dari Rp17 triliun sama Rp510 triliun besar mana?" sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Ji Youjiang Yuchu

Luhut Ancam Tutup Pabrik Bandel Biang Kerok Polusi Udara******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan tengah menyusun sanksi untuk para pihak penyebab polusi udara, termasuk penutupan pabrik.

Skema sanksi itu bakal menyasar pengguna kendaraan pribadi hingga industri. Bagi kendaraan pribadi, Luhut akan berpatokan pada batas emisi karbon.

Ia menegaskan jika kendaraan pribadi gagal lulus uji emisi tiga kali beruntun, maka pemerintah akan melarangnya melintas di jalan raya.

Ia menegaskan masalah polusi udara tidak bisa dianggap sepele. Oleh karena itu, Luhut meminta semua pihak patuh terhadap arahan pemerintah.

Menurutnya, penyebab polusi udara paling dominan datang dari sektor transportasi. Kendati, Luhut tak menutup mata untuk melakukan kajian lebih lanjut.

"Kita semua bisa kena, enggak ada lintas, jabatan, jendral, kopral, enggak ada menteri, menko, presiden siapapun bisa kena. Enggak ada agama kau apa, suku, kepercayaan kau semua bisa kena. Anak kecil, orang tua, jadi kita semua harus kompak hadapi ini (polusi udara)," tegas Luhut.

Oleh karena itu, Luhut ingin mewajibkan warga Indonesia kembali mengenakan masker. Menurutnya, masker cukup efektif untuk menangkal polusi udara belakangan ini.

Bahkan, ia menyebut penggunaan masker saat beraktivitas sudah dilakukan di tingkat aparat kepolisian. Luhut juga bersiap melakukan pengadaan masker yang lebih canggih.

"Jadi, apapun nanti diberikan pemerintah, semua harus kita turuti. Karena kalau tidak, kita korbannya. Jadi, sekarang harus kita wajibkan masker lagi, terutama teman-teman polisi, semua kemarin sudah harus pakai masker," tutur Luhut.

"Tapi masker ini hanya 15 persen (kemampuan menahan polusi udara), jadi kita sekarang lagi adakan masker yang bisa sampai 50 persen," tandasnya.

Hari ini memang diadakan Rapat Koordinasi Permasalahan Pencemaran Udara di Jabodetabek sejak pukul 11.00 WIB di kantor Luhut.

Setidaknya hadir Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

[Gambas:Video CNN]

Mata Dharma Tertinggi

IHSG Diprediksi Merah Pagi Ini******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi kembali melemah pada pembukaan perdagangan Jumat (11/8) ini.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan potensi pelemahan IHSG masih sangat besar karena meski ditutup menguat tapi di bawah level support-nya.

"Berdasarkan indikator MACD (Moving Average Convergence Divergence) menandakan momentum bearish," ujar Ivan seperti dikutip dari riset hariannya.

Senada, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya juga memperkirakan IHSG masih penuh tekanan pada pembukaan pagi ini.

Namun, tekanannya tak terlalu besar. Sebab, rilis data laporan kinerja keuangan emiten yang membaik menjadi salah satu penopang IHSG.

"Pola dan pergerakan IHSG saat ini masih berada dalam fase konsolidasi wajar dengan peluang tekanan minor yang masih terlihat akan terjadi dalam beberapa waktu mendatang," kata William.

Ia pun memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support 6.821 dan resistance 6.954 hari ini. William merekomendasikan sejumlah saham, yakni SMRA, TLKM, BBCA, BBNI, KLBF, PWON, ASRI, JSMR, dan UNVR.

Sebelumnya, IHSG ditutup di level 6.893 pada Kamis (10/8) sore. Indeks saham menguat 18,16 poin atau 0,26 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp27,44 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 23,73 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 267 saham menguat, 256 terkoreksi, dan 221 lainnya stagnan.

Terpantau, tujuh dari 11 indeks sektoral menguat dipimpin sektor energi yang naik 1,51 persen. Sedangkan, empat lainnya melemah dipimpin oleh sektor industri minus 0,65 persen.

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah perangkat lunak antivirus

Subsidi Konversi Motor Listrik Berpeluang Naik Jadi Rp10 Juta******

Pemerintah tengah mengkaji kenaikan subsidi konversi motor listrik dari Rp7 juta menjadi Rp10 juta. Hal itu dilakukan agar masyarakat beralih dari motor berbahan bakar bensin ke listrik.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan rencana itu juga menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menurunkan tingkat polusi udara di Jabodetabek.

"Penguatan kendaraan listrik, ada wacana insentif dari Rp7 juta ke Rp10 juta untuk motor listrik konversi, mempermudah urusan," kata Ridwan usai rapat di Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jumat (18/8).

"Tanya sama Pak RK (Ridwan Kamil), yang penting kan bukan dari mulut saya. Pasti kebijakannya di saya," katanya singkat.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya mengimbau agar masyarakat beralih ke kendaraan listrik agar tercipta kualitas udara yang baik, khususnya di Jakarta. Menurutnya, kontribusi kendaraan bermotor bahan bakar fosil terhadap polusi udara lebih dari 50 persen.

"Oleh karenanya kami mengajak masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik. Kalau penggunaannya menjadi masif, diharapkan dapat menurunkan polusi yang terjadi di kota-kota besar," ujar Budi, dikutip dari keterangan resmi, Minggu (13/8).

Realisasi program subsidi konversi motor listrik Rp7 juta sendiri masih terbilang minim. Per Juli lalu, realisasinya baru sekitar 5.000 unit. Padahal, pemerintah menargetkan realisasi subsidi menjangkau 200 ribu unit.

[Gambas:Video CNN]

sistem generasi dewa laki-laki

WFH Demi Atasi Polusi Jakarta dan Ancaman Hangus Rp215 T Sekejap Mata******

Polusi udara DKI Jakartamemburuk belakangan ini. Berdasarkan, pengukuran indeks kualitas udara versi AQAir pada Selasa (22/8), Jakarta pada pukul 12.20 WIB menempati peringkat ketiga sebagai kota dengan kualitas udaraterburuk di dunia.

Dalam situs IQAir, indeks kualitas udara Jakarta mencapai 161, yang termasuk ke dalam kategori tidak sehat. Dengan kondisi ini, kualitas udara Jakarta lebih buruk dari ibu kota negara tetangga Malaysia, Kuala Lumpur (AQI 112) di momen saat ini.

Menyikapi kondisi itu, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mewajibkan kantor-kantor pemerintahan se-Jabodetabek menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH)bagi 50 persen aparatur sipil negara (ASN).

"Untuk mengurangi jumlah kendaraan bermobilitas, kepala daerah diminta untuk melakukan penyesuaian kebijakan pengaturan sistem kerja yakni sedapat mungkin melakukan penerapan work from home (WFH)dan work from office (WFO)masing-masing sebanyak 50 persen bagi ASN di lingkungan perangkat daerah, karyawan BUMN, dan BUMD," kata Dirjen Administrasi Wilayah Syafrizal ZA melalui keterangan tertulis, Rabu (23/8).

Selain ASN, demi memerangi polusi, Kemendagri juga mendorong pengusaha menerapkan sistem kerja WFH

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan WFH sejatinya bukan solusi untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek belakangan ini. Alih-alih mengurangi polusi, WFH justru bisa membahayakan ekonomi.

Ekonomi bisa kembali minus seperti periode awal pandemi covid-19.

"Jika WFH diterapkan secara masif, otomatis situasinya akan mirip dengan situasi pandemik tempo hari, ekonomi minus," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Ronny, dampak utama jika diberlakukan WFH akan terlihat pada penurunan produktivitas pekerja dan perusahaan, karena tidak semua jenis perusahaan bisa dijalankan dari rumah.

"Bagi sebagian perusahaan, WFH justru berarti berhenti produksi dan berhenti melayani, karena proses produksi dan pengadaan layanan tak bisa dilakukan secara WFH," imbuhnya.

Selain itu, Ronny melihat WFH memiliki multiplier effectyang cukup mengkhawatirkan dibandingkan dengan kerja dari kantor (Work From Office/WFO) yang memberikan dampak positif, misalnya bagi sektor transportasi, UMKM, serta makanan dan minuman.

"Nah, jika WFH diberlakukan lagi, multiplayer effecttersebut akan berhenti dan akan memberikan tekanan ke sektor lainya," jelasnya.

Ronny menilai jika kendaraan dinilai menjadi penyebab masalah udara, maka karyawan atau pekerja yang biasanya menggunakan kendaraan pribadi baik mobil maupun motor bisa beralih ke transportasi publik, seperti kereta, MRT, busway ataupun ojek online.

"Minimal jika satu karyawan berpindah dari motor pribadi ke ojek online, maka satu motor berkurang di jalanan, tapi sektor transportasi onlinetetap mendapatmultiplier effect-nya, UMKM makanan dan minuman di sekitar kantor juga masih memiliki demand, dan lainnya. Jadi WFH bukanlah pilihan yang tepat," tegasnya.

Senada, Direktur Center of Law and Economic Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira juga menilai WFH bukan solusi untuk memperbaiki masalah polusi di Jakarta. Bahkan usulan WFH dipastikan akan ditolak oleh para pengusaha.

"Pelaku usaha termasuk UMKM akan keberatan pastinya. Kebijakan WFH punya risiko menurunkan berbagai indikator ekonomi di Jakarta dan sekitarnya," kata Bhima.

Menurut Bhima, bila WFH diterapkan tidak hanya untuk PNS Jakarta tapi juga pekerja swasta (non esensial), maka akan berpengaruh pada penurunan 40 persen pengeluaran rumah tangga di sektor transportasi. Artinya ada risiko kehilangan PDRB DKI Jakarta sekitar Rp215,8 triliun sepanjang 2023.

Potensi kehilangan pendapatan tersebut berdasarkan perhitungan asumsi rata-rata porsi pengeluaran rumah tangga untuk transportasi, rekreasi, komunikasi dan budaya sebesar 25,06 persen sepanjang 2018-2022 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jika WFH nya lebih tinggi, maka pengaruhnya akan lebih besar lagi. Itu baru dari transportasi, dan rekreasi," jelas Bhima.

Sementara, asumsi konsumsi rumah tangga DKI berdasarkan harga berlaku untuk 2023 sebesar Rp2.153 triliun di 2023. Artinya, bila efek WFH sampai membuat 30 persen pendapatan sektor hotel dan restoran berkurang, maka ada potensi tambahan kehilangan pendapatan sebesar Rp98,9 triliun.

Hal ini berdasarkan hitungan dari asumsi porsi pengeluaran masyarakat DKI untuk hotel dan restoran 2018-2022 sebesar 15,3 persen.

"Melihat simulasi dampak tersebut diperkirakan WFH tidak akan ditaati oleh para pelaku usaha. Apalagi (WFH) tidak menyelesaikan masalah polusinya, justru mengganggu produktivitas," pungkas Bhima.

Pengusaha Minta Pemerintah Cari Tahu Biang Kerok Utama Polusi