elanggame

Era seni bela diri super

slot gacor mudah jackpot

Menaker: Buruh Kerja di Hari Pemilihan Suara Berhak atas Upah Lembur******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut karyawan yang bekerja pada 14 Februari 2024, atau hari pencoblosan Pemilu2024 berhak mendapatkan uang lembur.

Hak itu ia atur dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh Pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dalam edaran yang diterbitkan Ida pada 26 Januari lalu tersebut, hak dapat uang lembur itu terdapat dalam poin ketiga.

Selain hak uang lembur, Ida melalui edaran itu juga mengatur kewajiban pengusaha untuk memberikan hak bagi pekerja mereka untuk menggunakan hak pilih.

"Apabila pada hari dan tanggal pemungutan suara tersebut pekerja/buruh harus bekerja, maka pengusaha mengatur waktu kerja agar pekerja/buruh tetap dapat menggunakan hak pilihnya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(agt/agt)

Pengubah kehidupan perkotaan

aplikasi kredit elektronik online

KPU Situbondo pastikan rekapitulasi hasil pemilu rampung besok******

Situbondo (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, memastikan rekapitulasi perolehan suara hasil pemilu tingkat kabupaten akan rampung sesuai jadwal yang ditentukan yakni pada Sabtu (2/3).

Ketua KPU Kabupaten Situbondo Marwoto menyatakan bahwa tahapan rekapitulasi hasil pemilu tingkat kabupaten yang berlangsung sejak Kamis (29/2) ditargetkan rampung pada Sabtu besok.

"Waktu tiga hari menurut kami sudah cukup untuk penghitungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten," katanya di Situbondo, Jumat.

Menurutnya, pada hari pertama rekapitulasi perolehan suara hasil pemilu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dan calon anggota DPR RI sudah rampung, sedangkan pada hari ini dilanjutkan rekapitulasi perolehan suara calon anggota DPD dan DPRD provinsi.

Pada hari ketiga besok, KPU melanjutkan rekapitulasi hasil pemilu untuk calon anggota DPRD kabupaten.

"Insya-Allah besok untuk DPRD provinsi dan kabupaten, akan selesai dalam sehari di dua sesi," kata Marwoto.

Ia juga menyampaikan pada hari pertama proses penghitungan perolehan suara berlangsung ditemukan perubahan jumlah pemilih laki-laki dan perempuan, namun tidak mengubah jumlah total pemilih.

"Perubahan pemilih laki-laki dan perempuan ini berpengaruh pada perubahan pengguna hak suara. Tapi alhamdulillah sudah kami sinkronkan antara Sirekap dan Siwaslu," ujarnya.

Marwoto menambahkan, rekapitulasi hasil pemilu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota DPR RI sudah rampung pada hari pertama.

"Alhamdulillah untuk rekapitulasi pasangan calon presiden dan wakil presiden dan calon anggota DPR RI sudah selesai kemarin, jadi finalisasi besok setelah semua selesai," ucapnya.

Dari pantauan, hari pertama rekapitulasi perolehan suara untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 37 persen dari jumlah pemilih, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh 55 persen dan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud 8 persen.

Daftar pemilih tetap atau DPT di Situbondo sebanyak 514.814 orang yang terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 248.852 orang, dan pemilih perempuan 265.962 orang.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Bermain game online di dunia lain

palu4d

Kemenkumham: Kekayaan intelektual dapat perhatian penuh berbagai K/L******

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI mengungkapkan kekayaan intelektual mendapat perhatian penuh dari berbagai kementerian/lembaga (K/L) multi-sektoral di Indonesia.

Direktur Kerja Sama dan Edukasi DJKI Kemenkumham RI Sri Lastami mengatakan berbagai K/L sesuai kewenangan-nya bersama-sama bergerak membangun kesadaran akan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual untuk membantu proses komersialisasi.

"Untuk perlindungan dan penegakan kekayaan intelektual yang efektif, kami telah membentuk satuan tugas yang terdiri dari beberapa lembaga penegak hukum," ujar Lastami dalam Pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation - Intellectual Property Rights’ Experts Group(APEC-IPEG) ke-58 di Lima, Peru, seperti dikutip dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Lastami menjelaskan, satgas tersebut juga merupakan forum diskusi untuk mempercepat penyelesaian kasus kekayaan intelektual. Dengan demikian, hal tersebut sejalan pula dengan pengembangan strategis IPEG, yaitu Rencana Aksi Aotearoa.

Selanjutnya, ia pun membahas perkembangan Rancangan Undang-Undang Desain Industri (RUU) yang akan meningkatkan efektivitas penerapan sistem desain industri, memperkuat UU Desain Industri, dan menyelaraskan regulasi dengan perkembangan internasional di bidang desain industri.

"Diharapkan melalui revisi UU ini akan tercipta lingkungan yang lebih kondusif bagi kreasi dan inovasi di bidang desain industri sebagai bagian dari sistem kekayaan intelektual," ucap dia.

Selain itu, dirinya juga menyampaikan perkembangan terkini terkait kebijakan pelindungan indikasi geografis (IG) di Indonesia serta strategi Indonesia mendukung usaha kecil dan menengah dalam pertemuan itu.

Dengan menetapkan tahun 2024 sebagai Tahun IG, Lastami menuturkan IG akan dirancang untuk mendapat perhatian khusus dari DJKI dan pemangku kepentingan terkait.

Baca juga: Kemenkumham bahas kekayaan intelektual pada Perundingan ke-17 IEU CEPA

Baca juga: Pembayaran royalti penulis penting lindungi hak kekayaan intelektual

"DJKI juga telah menyusun kebijakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program dalam rangka menyukseskan Tahun IG," kata Lastami menambahkan.

Pertemuan APEC-IPEG dilakukan rutin di tingkat Asia Pasifik dan dihadiri oleh negara-negara anggota APEC, termasuk Indonesia. Adapun Pertemuan APEC-IPEG ke-58 digelar pada 25 Februari 2024 hingga 1 Maret 2024.

Tahun ini Peru menjadi tuan rumah untuk pertemuan seluruh komite, kelompok kerja (working group), forum, dan sub-forum APEC, termasuk IPEG. Tujuan APEC yaitu meningkatkan kesejahteraan kawasan Asia-Pasifik melalui implementasi Visi APEC Putrajaya 2020-2040 yang mengidentifikasi tiga pilar.

Ketiga pilar dimaksud, yakni perdagangan dan investasi, inovasi dan digitalisasi, serta pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, aman, berkelanjutan, dan inklusif.

Pertemuan APEC-IPEG kali ini diawali dengan IPEG Workshop: IP Financing Dialogue with Industry Partners yang menampilkan pembicara dari Japan Patent Office(JPO) danInternational Trademark Association(INTA). Kedua pembicara menyampaikan strategi dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing dalam menjalankan program terkait pembiayaan kekayaan intelektual.

Seluruh anggota APEC yang hadir pun menyampaikan usaha yang telah dilakukan guna perbaikan layanan kekayaan intelektual, serta kontribusi mereka dalam menyukseskan prioritas dan rencana kerja APEC.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan ke Pesawat Setengah Elf

big288

Profil KH R. Abdul Malik yang Ada di Balik Lonjakan Harta Ustaz Solmed******

Jakarta, CNN Indonesia--

Ustaz Solmed mengklaim bisa mendulang kekayaan berkat terjun ke bisnisrokok herbal. Keputusan itu diambil usai bertemu dan dapat bantuan KH R. Abdul Malik, selaku pemilik rokok herbal bermerek SIN Indonesia.

Solmed belakangan memang menjadi sorotan setelah memamerkan rumah mewah senilai Rp80 miliar di Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku terdorong merambah bisnis rokok setelah didatangi seseorang yang minta beras saat pandemi covid-19, padahal si peminta membawa rokok.

Melihat itu, ia heran kenapa seseorang lebih mampu membeli rokok dari pada beras untuk makan. Kala itu, Solmed menyadari peluang bisnis rokok, di mana orang tidak mampu membeli beras pun, punya jatah untuk membeli rokok.

"Beliau kasih amanah pegang (SIN Indonesia), kita pasarkan banyak rokok. Alhamdulillah, jalanin tuh rokok. Sekarang gue dikasih 'mainan' baru lagi, SIN Kepo. Akhirnya punya uang," imbuhnya.

Lantas, siapa sebenarnya KH R. Abdul Malik yang katanya membantu Solmed terjun ke dunia bisnis rokok?

Melansir detik.com, KH R. Abdul Malik merupakan pemilik sekaligus peracik rokok herbal SIN. Pria asal Malang, Jawa Timur itu memulai bisnis rokok SIN sejak 2005.

Pilihan bisnis itu berawal keprihatinannya melihat banyak pasien mengidap berbagai penyakit yang tidak didukung kecukupan materi untuk berobat.

Lihat Juga : Boy Thohir Respons Djarum-Sampoerna Bantah Dukung Prabowo

Harapannya, pasien tersebut bisa mengonsumsi rokok buatannya sebagai terapi. Ia mengklaim rokok SIN dibuat dari bahan-bahan herbal yang dicampur dan menggulungnya menjadi batang rokok.

"Bahan-bahannya dari herbal, makanya rokok ini untuk kesehatan," ujar Abdul Malik pada 2010 lalu.

Nama Sin sendiri diambil dari sebuah nama gunung di wilayah bukit Thursina.

"Sin mempunyai arti kesehatan," ungkapnya.

Pria yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Sirajul Munir itu menuturkan produksi rokok juga melibatkan para santrinya. Selain belajar ilmu agama, para santri juga bekerja melinting rokok.

Sebagian warga yang mempunyai ekonomi pas-pasan juga dilibatkan Abdul Malik untuk memproduksi rokoknya. Lokasi pengerjaan sendiri berada satu kompleks dengan pondok pesantren yang dibinanya.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

spektrum kebobrokan

kredit hp apk

UNFPA: Pemenuhan hak perempuan penting dorong Indonesia Emas 2045******

Jakarta (ANTARA) - Dana Penduduk Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA), sebuah badan PBB yang terlibat dalam upaya peningkatan kesehatan reproduksi dan ibu di seluruh dunia, menekankan pentingnya pemenuhan hak perempuan, termasuk hak reproduksi, untuk mendorong tercapainya Indonesia Emas 2045.

"Kami percaya pemenuhan hak-hak reproduksi perempuan di Indonesia akan menjadi landasan tercapainya gender equality.Dan kesetaraan jender juga menjadi landasan untuk menuju Indonesia Emas 2045," kata Spesialis Program Gender UNFPA Indonesia Risya Kori, dalam sebuah konferensi pers untuk memperingati Hari Perempuan Internasional, Jakarta, Jumat.

Risya mengatakan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan, termasuk hak dalam kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual, penting untuk diupayakan untuk memenuhi hak asasinya sebagai manusia dan mewujudkan kesetaraan jender sehingga perempuan bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa.

Namun sayangnya, Risya menggarisbawahi adanya praktik-praktik kekerasan berbasis jender dan praktik-praktik lain yang membahayakan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual perempuan di dalam kehidupan masyarakat.

Risya menyebutkan bahwa berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021, 1 dari 4 perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan dalam hidupnya, baik secara fisik maupun secara seksual.

Data SPHPN 2021 juga menunjukkan bahwa 55 persen perempuan usia 15-49 tahun mengatakan anaknya mengalami Pemotongan dan Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP). Sementara data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021 menunjukkan bahwa 1 di antara 9 anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun.

"Kita tahu ketika seorang anak dikawinkan di usia sangat muda, secara kesehatan reproduksi itu belum siap. Kemudian, secara sosial ekonomi itu juga sangat berpengaruh," kata Risya.

Dia menilai bahwa jika seorang anak perempuan disunat, lalu dikawinkan pada usia yang sangat muda, mereka akan sangat rentan mengalami kekerasan berbasis jender dan juga rentan terhadap risiko-risiko kesehatan reproduksi mereka di masa mendatang.

"Bagaimana mereka akan mencapai pendidikan yang memadai kalau mereka sudah dikawinkan di usia sangat muda? Kemudian ke mana mereka akan mencari pekerjaan?," kata dia lebih lanjut.

Oleh karena itu, Risya menekankan bahwa upaya penghapusan tindak kekerasan berbasis jender dan praktik-praktik berbahaya lain yang masih kerap terjadi di Indonesia ini perlu dilakukan guna memenuhi hak asasi perempuan dan juga memenuhi hak perempuan dalam memperoleh kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual.

Dengan terpenuhinya hak perempuan dalam kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual, maka kesetaraan jender akan dapat diwujudkan dan hal tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan, perdamaian dan keamanan bangsa Indonesia, serta mendukung upaya menuju Indonesia Emas 2045.

Baca juga: BKKBN bersama UNFPA bangun sinergi penanganan stunting
Baca juga: BKKBN Riau-UNFPA PBB peringati hari kependudukan dunia di Pekanbaru 
Baca juga: UNFPA: Cegah perkawinan anak lebih efektif dengan libatkan tokoh agama
 

Pewarta: Katriana
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Sejarah perjuangan perempuan yang membanggakan

multibet88

Legislator minta DKI tambah sekolah di tiap kelurahan di Koja******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah sekolah di setiap kelurahan di kawasan Koja, Jakarta Utara, demi pemerataan pendidikan.

"Warga Koja, Jakarta Utara, meminta penambahan sekolah jenjang SD hingga SMA yang idealnya terdapat satu sekolah di satu wilayah kelurahan," kata Suhud kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Hal itu diketahui Suhud ketika warga Koja menyampaikan aspirasi dalam reses yang dilaksanakan pada Januari 2024. Keluhan warga yakni ada anak didik SD harus sekolah dengan jarak yang jauh dari rumah mereka.

Selain itu, akibat kurangnya jumlah sekolah, warga kurang mampu harus merogoh kocek lebih dalam untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. “Ada sekolah negeri, tapi lokasi jauh sehingga sebagian sekolah di swasta,” katanya.

Baca juga: SMAN 110 Koja masuk kandidat Lomba Sekolah Sehat Nasional

Karena itu, Suhud meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuat perencanaan pembangunan sekolah tingkat SD SMP dan SMA Negeri, khususnya di wilayah Jakarta Utara, pada 2025.

Selain itu, Suhud mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan pendataan pada gedung sekolah yang sudah layak untuk segera direvitalisasi.

“Banyak kondisi bangunan sekolah yang perlu diperhatikan, karena sudah banyak sekolah di Jakarta yang usia bangunan sudah tua," katanya.

Berdasarkan data pokok Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, tercatat sebanyak 217 sekolah terdiri dari 53 negeri dan 164 swasta di Kecamatan Koja, Jakarta Utara, pada 2024.

Baca juga: SMAN 13 Jakarta membuat kebun di atap masjid sekolah

Sebelumnya, "Publikasi Pademangan Dalam Angka 2023" dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jakarta Utara menyebutkan Kelurahan Ancol belum memiliki SMA Negeri sederajat (SMK dan MA).

Statistisi Ahli Pertama BPS Kota Jakarta Utara Ulul Azmi Afrizal Rizqi di Jakarta Utara, Selasa, membenarkan data statistik dalam publikasi tersebut.

"Benar, kalau kita membaca publikasi 'Pademangan Dalam Angka 2023', Ancol belum memiliki SMA Negeri atau sederajat," kata Ulul Azmi dalam sesi wawancara di Kantor BPS Jakarta Utara di Koja.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024