situs gacor slot terpercaya

Kembali ke dunia roh

Eksportir Bisa Potong Gaji Buruh 25 Persen Maksimal 6 Bulan******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperbolehkan eksportirmemotong gajipekerjanya sampai 25 persen, dengan jangka waktu maksimal enam bulan.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

"Dan ini hanya enam bulan. Jangan dipikir ini berlaku forever. Ini berlaku hanya enam bulan saja," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers, Jumat (17/3).

Ada lima industri yang diperbolehkan memotong gaji karyawan sampai 25 persen, yakni industri tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, kulit dan barang kulit, furnitur, dan industri mainan anak.

"Jadi sekali lagi, tidak semudah itu semua pabrik buruh boleh melakukan penyesuaian gaji upah, boleh memotong gaji, upahnya, akibat terbit Permen ini. Nggak semudah itu," jelasnya.

Ada tiga syarat yang ditetapkan Kemnaker untuk industri bisa melakukan pemotongan gaji. Pertama, industri tersebut memiliki minimal 200 orang pekerja.

Kedua, persentase biaya tenaga kerja terhadap biaya produksi minimal sebesar 15 persen. Ketiga, barang produksi bergantung pada permintaan pesanan dari Amerika Serikat (AS) dan negara di benua Eropa, yang dibuktikan dengan surat permintaan pesanan.

Sedangkan, prosedur penyesuaian upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah nilai upah terakhir sebelum pemotongan.

Kemnaker pun memastikan akan terus mengawasi pelaksanaan aturan ini agar tidak ada buruh yang dirugikan. Pengawasan dilakukan bekerja sama dengan berbagai pihak.

"Tidak hanya kami, serikat pekerja, serikat buruh di setiap perusahaan pun juga harus mengawasi implementasinya. Apakah sudah sesuai dengan Permen 5/2023 ini atau tidak," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Berjalan sendirian selama ribuan tahun

Menkes Budi Disebut Setuju BPJS Tetap di Bawah Presiden******

Menteri Kesehatan Budi Gunadi disebut setuju jika dilakukan penghapusan pasal 425 RUU Kesehatan yang mengatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar usai berdialog di kediaman Budi Gunadi bersama pengamat ekonomi, Faisal Basri, dan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio pada Kamis (16/03).

"Saya bilang kepada Pak Menteri yang menjadi masalah RUU Kesehatan di masyarakat adalah jika lembaga BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, itu akan menjadi kontraproduktif buat masyarakat. Selama ini BPJS sudah berjalan dengan baik," kata Timboel.

Timboel mengungkapkan, saat berdialog Menkes Budi menyampaikan setuju jika pasal 425 dibatalkan. Menurut Budi, lebih penting koordinasi melalui Komite Kebijakan Sektor Kesehatan seperti yang tertuang pada pasal 426 RUU Kesehatan.

"Koordinasi itu bukan berarti ada atasan dan bawahan, setara saja antara menteri dan BPJS," katanya.

Menurut Timboel, respons Budi yang sepakat bahwa BPJS tetap bertanggung jawab langsung kepada presiden dan tidak mendapatkan penugasan khusus dari menteri itu merupakan perkembangan yang baik.

Di sisi lain, Undang-Undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang berisi hal-hal teknis dalam Peraturan Presiden menjadi salah satu bagian yang direvisi dalam RUU Kesehatan. Misalnya, Perpres No. 82 Tahun 2018 Pasal 52 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual, penganiayaan, trafficking, terorisme, sekarang tidak dijamin JKN.

Diharapkan, saat naik menjadi draf RUU Kesehatan, korban kekerasan seksual dan kecelakaan tunggal dapat dijamin oleh JKN.

"Menurut saya enggak perlu menjadi undang-undang, karena kebutuhan ke depan akan berubah cepat. Apakah ke depannya jika ada perubahan harus berganti undang-undang lagi? Sebaiknya tidak perlu menjadi undang-undang, sebatas Perpres saja sudah cukup," papar Timboel.

Buku Ajaib Aegea

Kemenhub Antisipasi Lonjakan Kendaraan Mudik Lebaran******

Menteri Perhubungan(Menhub) Budi Karya Sumadi menggelar rapat koordinasi di Kantor Jasa Marga KM 70B Gerbang Tol Cikampek Utama, Minggu (19/3).

Rapat tersebut membahas langkah antisipasi lonjakan pergerakan kendaraan roda empat pada masa mudik Lebaran2023 di jalur tol Jakarta ke arah Cikampek, Cipali, sampai ke Semarang. Pergerakan kendaraan diprediksi akan meningkat dibanding masa mudik Lebaran tahun lalu.

"Persiapan kita lakukan sejak dini, sehingga kita bisa lebih siap dan masih punya waktu untuk memperbaiki kekurangan yang masih ada," kata Budi dalam keterangan tertulis.

Jasa Marga memprediksi, jumlah kendaraan yang akan melintas di empat gerbang tol utama yaitu Cikupa, Ciawi, Cikampek Utama, dan Kalihurip utama, akan lebih tinggi dibanding masa mudik lebaran tahun 2022.

"Diprediksi jumlah kendaraan yang keluar Jabodetabek mencapai 2,2 juta kendaraan atau naik 2,8 persen dan yang masuk Jabodetabek mencapai 2,3 juta kendaraan atau naik 1,4 persen dibandingkan masa mudik Lebaran tahun 2022 tahun lalu," kata Budi.

Budi pun menyatakan akan berkoordinasi intensif dengan Korlantas Polri, Kementeritan PUPR, Badan Pengelolaan Jalan Tol, Jasa Marga, dan unsur lainnya untuk menyiapkan manajemen rekayasa lalu lintas seperti, contra flow, one way,dan pembatasan angkutan barang.

Upaya lain yang dilakukan yaitu, menambah dan meningkatkan fasilitas prasarana jalan seperti, perbaikan dan pelebaran jalan, penambahan rest area,penambahan marka jalan, dan fasilitas jalan lainnya.

Lihat Juga : Bawaslu Waspada 'Sedekah Terselubung' Selama Bulan Ramadan

"Kami bekerja kompak sebagai tim dan tengah menyiapkan berbagai hal, termasuk Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk menentukan waktu pelaksanaan rekayasa lalu lintas, yang penerapannya di lapangan akan dilakukan oleh Korlantas Polri," ujar dia.

Budi mengimbau masyarakat pengguna kendaraan pribadi roda empat untuk mengatur waktu perjalanan dengan baik.

Berdasarkan prediksi, peningkatan arus mudik aian terjadi sejak H-3 atau Rabu 19 April 2023 dan akan mencapai puncaknya pada H-1 atau Jumat 21 April 2023.

Sementara untuk arus balik, puncaknya terjadi pada H+2 atau Selasa 25 April 2023 dan masih akan cukup tinggi hingga H+3 atau Rabu 26 April 2023.

"Pilih waktu mudik lebih awal, dan hindari waktu puncak arus mudik dan balik. Sehingga diharapkan, penyebaran pergerakan kendaraan lebih merata dan tidak terjadi suatu puncak lonjakan di satu hari tertentu yang sangat tinggi," katanya.

Xingwutongshen

Ekonom Kritik Permenaker Eksportir Bisa Potong Gaji Buruh 25 Persen******

Pengamat ekonomi menilai kebijakan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah memperbolehkaneksportirsektor padat karya tertentu bisa memotong gajipekerjanya sampai 25 persen tidak tepat.

Ketentuan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan jika alasan terbitnya untuk menyiasati dampak penurunan permintaan ekspor, maka seharusnya pemerintah mencari alternatif jalan keluar lain. Cara yang lain yang bisa dilakukan adalah memberikan insentif bagi perusahaan.

Faisal menambahkan pemotongan gaji buruh bisa semakin memperparah ekonomi masyarakat menengah ke bawah karena pemotongan ini menggerus daya beli mereka di tengah kenaikan harga-harga (inflasi).

Ia pun mempertanyakan pengawasan terhadap perusahaan yang boleh melakukan pemotongan gaji pekerja. Pasalnya, kelonggaran ini bisa saja dimanfaatkan oleh perusahaan dengan kondisi yang sebenarnya stabil, tapi memilih memangkas gaji pekerjanya.

Lihat Juga : Mendag Zulhas Bakar Pakaian hingga Tas Bekas Impor Rp10 M di Pekanbaru

"Dikhawatirkan diikuti oleh perusahaan lain dan tidak bisa diawasi oleh pemerintah mengenai kelayakan yang boleh dan tidak boleh. Malah memberikan dampak buruk yang lebih besar," kata Faisal.

Senada, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan aturan soal pemangkasan gaji buruh di perusahaan berorientasi ekspor tersebut memiliki konsekuensi yang cukup serius bagi ekonomi, serta mengorbankan kesejahteraan buruh.

"Buruh yang seharusnya mendapat perlindungan terhadap pemangkasan upah, malah dikorbankan. Memang kita ini enggak peduli dengan perlindungan pekerja, setelah ada UU Cipta Kerja, buruh terus dilucuti kesejahteraannya," kata Bhima.

Menurutnya, negara harusnya hadir dengan meningkatkan porsi regulasi dan belanja perlindungan terhadap pekerja rentan, bukan sebaliknya. Pasalnya dalam rantai produksi, khususnya di industri tekstil pakaian jadi dan alas kaki, posisi buruh buruh disebut paling rentan.

Bhima mengatakan buruh ada di strata terbawah, apalagi pada saat pandemi banyak buruh yang tidak digaji penuh, jam kerja tidak pasti, serta menjadi korban PHK. Bahkan banyak kasus 'pencurian upah', yaitu kondisi buruh bekerja sesuai jam kerja normal tetapi upahnya dipotong dengan berbagai alasan.

Ia juga menilai Permenaker soal pemangkasan upah itu rancu. Apalagi, syarat perusahaan boleh pangkas gaji jika porsi biaya tenaga kerja itu minimal 15 persen dari biaya total produksi.

"Itu sudah jelas kalau ongkos pekerja tidak mendominasi biaya total produksi, kenapa yang 15 persen itu mau dikorbankan. Ini tidak logis," ujarnya.

Menurut Bhima, jika aturan pemotongan gaji buruh diberlakukan maka daya beli pekerja yang notabene kelas menengah bawah, akan terpukul. Kondisi itu kemudian akan berdampak konsumsi rumah tangga secara agregat.

"Begitu perusahaan pakaian jadi berorientasi ekspor mau banting stir ke pasar domestik, yang beli juga berisiko menurun," katanya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperbolehkan eksportir memotong gaji pekerjanya sampai 25 persen, dengan jangka waktu maksimal enam bulan dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2023.

"Dan ini hanya enam bulan. Jangan dipikir ini berlaku forever. Ini berlaku hanya enam bulan saja," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers, Jumat (17/3).

[Gambas:Video CNN]

Bunga mekar di Jinxiang

Daftar 10 Negara Asal Impor Senjata RI******

Presiden Jokowi menyentil Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI karena masihimpor senjata. Padahal, industri dalam negeri sudah memproduksi senjata sendiri.

Ia tak ingin kebiasaan itu berlanjut. Ia karena itu pun melarang kedua instansi keamanan negara tersebut untuk impor senjata, kecuali barang dengan teknologi tinggi seperti pesawat tempur.

"Kalau yang canggih-canggih, silakan. Kalau mau beli pesawat tempur, karena kita belum bisa. Kalau senjata, peluru, kita sudah bisa, apalagi hanya sepatu. Kenapa harus beli dari luar?" kata Jokowi pada pembukaan Penghargaan P3DN 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/3).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) RI masih impor senjata paling tidak sampai dengan Februari 2023 kemarin. Impor senjata berasal dari 10 negara. Impor termasuk amunisi.

Berikut rinciannya;

1. Republik Korea

Berdasarkan data BPS, impor senjata mencapai 246.726 kg pada Januari 2022 lalu dengan nilai US,22 juta. Sepanjang 2022, impor senjata di negara tersebut mencapai 1.481.007 kg dengan nilai US,14 juta.

Pada Januari 2023, berat impor senjata dari Korea turun jadi 57.418 kg dibanding Januari 2022. Tapi secara nilai naik jadi US.289.088. Sementara sepanjang Januari-Februari 2023, impor senjata dari Korea sudah tembus 57.427 kg dengan nilai US.289.195.

2. Slovakia

Total impor senjata dari Slovakia tercatat dilakukan Indonesia pada sepanjang 2022 mencapai 77.924 kg dengan nilai US,42 juta. Sementara itu untuk periode Januari-Februari 223, impor mencapai 19.22 kg dengan nilai US,18 juta.

3. Bulgaria

Sepanjang 2022 kemarin, Indonesia mengimpor senjata sebanyak 4.684 kg dengan nilai US6.652. Sedangkan pada Januari-Februari 2023, impor mencapai 4,934 kg dengan nilai US,26 juta.

4. Belgia

Sepanjang 2022, Indonesia mengimpor 9.139 kg senjata dari Belgia dengan nilai US,3 juta. Sementara pada periode Januari-Februari 203, impor sebanyak 1.512 kg dengan nilai US,19 juta.

5. Amerika Serikat

Indonesia pada sepanjang 2022 kemarin mengimpor senjata sebanyak 238.088 dengan nilai US,3 juta. Sementara itu pada periode Januari-Februari 2023 sebanyak 2.620 kg dengan nilai US,70 juta.

[Gambas:Video CNN]

6. Brazil 

Sepanjang 2022, Indonesia mengimpor 9.183 kg senjata dari Negeri Samba dengan nilai US2,9 ribu. Sedangkan pada periode Januari-Februari 2023, impor sebanyak 10.603 kg dengan nilai US,438 juta.

7. China

Sepanjang 2022 kemarin Indonesia mengimpor 144.167 kg senjata dari China dengan nilai US,913 juta. Sementara pada periode Januari-Februari 2023, impor sebanyak 37.150 kg dengan nilai US2.068.

8. Swedia

Sepanjang 2022, Indonesia mengimpor 20.102 kg senjata dari Swedia dengan nilai US,676 juta. Pada periode Januari-Februari 2023, impor senjata RI dari negara tersebut sebanyak 793 kg dengan nilai US.960.

9. Jerman

Indonesia mengimpor senjata dari Jerman sebanyak 55.082 kg dengan nilai US,5 juta. Pada Januari-Februari 2023, impor senjata RI dari negeri tersebut mencapai 51.751 kg dengan nilai 5.010 kg dengan nilai US.565.

10. Ceko

Indonesia mengimpor senjata 35.385 kg dengan nilai US,8 juta pada sepanjang 2022. Sepanjang Januari-Februari 2023, impor sebanyak 708 kg dengan nilai US.552.

Selain dari 10 negara itu, Indonesia juga tercatat mengimpor senjata dari negara lain dengan nilai berat 244.748 kg senilai US,9 juta pada sepanjang 2022 dan 21.325 kg dengan nilai US6.594 pada periode Januari-Februari 2023.

Jenderal itu terlalu mendominasi

Kepastian Impor Beras Tunggu Hasil Panen Raya******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan keputusan impor beras akan mempertimbangkan produksi panen raya pada Maret hingga Mei mendatang.

"Belum ada sampai hari ini keputusan impor," kata Arief di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Kamis (17/3).

Menurut Arif, kebijakan impor mau tak mau di ambil apabila produksi dalam negeri tak bisa menutupi kebutuhan masyarakat dan cadangan beras pemerintah (CBP).

Sementara, 30 persen sisanya akan diserap saat panen gadu, yang biasanya berlangsung setelah panen raya. Namun, hasil panen gadu cenderung lebih sedikit dibandingkan saat panen raya.

"Kalau nanti dalam proses perjalanannya tidak tercapai targetnya karena produksi kurang, antisipasi kita ya pasti impor, tapi bukan kita hobi impor, ini antisipasi saja," katanya.

Lihat Juga : Baju Bekas Impor, Antara Sahabat Kantong Wanda Vs Amarah Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka opsi impor beras 500 ribu ton lagi. Hal ini diungkap oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan. Menurutnya, opsi impor beras tersebut sudah disepakati dalam rapat yang dipimpin Jokowi meski ia belum tahu kapan impor dilakukan.

"Kemarin dipimpin Bapak Presiden (Jokowi) kita sudah memutuskan kapan pun diperlukan kita bisa masuk lagi (beras) 500 ribu ton," kata Zulkifli dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu (15/3).

Impor beras sebetulnya sudah pernah dilakukan pada Desember 2022 lalu. Kemendag memberi izin kepada Perum Bulog untuk mengimpor 500 ribu ton beras sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Seluruh beras itu pun kini sudah masuk ke Indonesia.

Meski begitu, Zulkifli menyebut beras masih mahal. Padahal, data selama ini menunjukkan produksi beras dalam negeri surplus.

"Beras ini belum berhasil kita turunkan sampai hari ini bahkan cenderung bisa naik dan naiknya enggak sedikit, sudah lebih dari Rp1.000, walaupun data katanya kita surplusnya banyak," tuturnya.

Oleh karena itu, ia mengaku khawatir dengan harga bahan pokok menjelang Ramadan. Pasalnya beberapa harga bahan pokok masih tinggi, terutama beras.

[Gambas:Video CNN]