bikin youtube dapat uang

Bisikan Penyihir

Negara OPEC+ Setuju Potong Produksi Minyak hingga 2,2 Juta bpd******

Negara anggota OPEC+yang dipimpin Arab Saudi dan Rusia setuju untuk sukarela memotong produksi  hingga 2,2 juta barel per hari sampai kuartal kedua.

Hal itu dilakoni untuk mendorong ekstra ke pasar di tengah kekhawatiran terhadap pertumbuhan global dan peningkatan produksi di luar kelompok tersebut.

Anggota OPEC+ mengumumkan pengurangan produksi secara individual pada Minggu (3/3) ini, dan OPEC kemudian mengeluarkan pernyataan yang mengkonfirmasi total pengurangan produksi sebesar 2,2 juta barel per hari.

Mengutip dariReuters, Arab Saudi--secara de facto adalah pemimpin organisasi negara penghasil minyak itu--menyatakan negara tersebut akan memperpanjang pemotongan sukarela sebesar 1 juta barel per hari (bpd) hingga akhir Juni, sehingga produksinya berada di sekitar 9 juta barel per hari.

Sementara itu Rusia, akan memotong produksi minyak dan ekspor hingga 471 ribu barel per hari pada kuarter kedua.

Negara lain--Irak menyatakan bersedia memotong hingga 220.000 barel per hari untuk kuartal kedua, Uni Emirat Arab (UEA) memotong hingga 163.000 barel per hari, Aljazair memotong hingga 51.000 barel per hari.

Lalu Oman memotong hingga 42.000 barel per hari, Kazakhstan menyatakan akan memotong hingga 82.000 barel per hari, dan Kuwait memotong 135.000 barel per hari untuk Juni mendatang.

Lihat Juga : Rusia Larang Ekspor Bensin Mulai 1 Maret, Berlaku 6 Bulan

OPEC+ telah menerapkan serangkaian penurunan produksi sejak akhir 2022 silam untuk mendukung pasar di tengah peningkatan produksi dari Amerika Serikat dan produsen non-anggota lainnya, serta kekhawatiran atas permintaan ketika negara-negara besar bergulat dengan suku bunga yang tinggi.

Total pemotongan yang dijanjikan OPEC+ sejak 2022 lalu telah mencapai sekitar 5,86 juta barel per hari, atau--menurut perhitungan Reuters--setara dengan sekitar 5,7% dari permintaan harian dunia.

Prospek permintaan minyak tidak pasti untuk tahun ini. OPEC memperkirakan satu tahun lagi pertumbuhan permintaan yang relatif kuat sebesar 2,25 juta barel per hari, dipimpin oleh Asia, sementara Badan Energi Internasional memperkirakan pertumbuhan yang jauh lebih lambat sebesar 1,22 juta barel per hari.

Tantangan lebih lanjut bagi OPEC+ adalah IEA juga memperkirakan pasokan minyak akan tumbuh ke rekor tertinggi sekitar 103,8 juta barel per hari pada tahun ini, yang hampir seluruhnya didorong produsen di luar OPEC+, termasuk Amerika Serikat, Brasil, dan Guyana.

Harga minyak mentah Brent LCOc1 ditutup ,64 lebih tinggi atau 2 persen, menjadi ,55 per barel pada hari Jumat (1/3), naik lebih dari 8 persen sepanjang tahun ini.

Satu pedang untuk dimuliakan

Peruri Jadi GovTech Indonesia, Wamen BUMN Bocorkan Tugasnya******

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo memaparkan tugas utama Peruri terkait penugasan baru sebagai GovTech Indonesia.

GovTech bertugas mengintegrasikan seluruh layanan digital dan menciptakan standarisasi ekosistem digitalisasi pemerintahan. Adapun aplikasi super layanan publik itu akan diberi nama INA Digital.

Pria yang akrab disapa Tiko itu mengingatkan, Peruri fokus pada dua elemen dalam kerangka kerja adaptif, yakni transformasi organisasi dan orang-orang yang terus dikembangkan secara berkelanjutan.

"INA Digital merupakan masa depan Peruri, di samping tetap menjalankan tugasnya dalam mencetak uang rupiah dan dokumen sekuriti lainnya, Peruri harus berfokus pada penyelenggaraan SPBE (Pemerintahan Berbasis Elektronik) sebagai GovTech Indonesia," ujar Tiko melalui keterangan resmi, Selasa (13/2).

Tiko turut mengapresiasi Peruri. Menurutnya, meski bergantung pada regulasi pemerintah, Peruri mampu menjaga profitabilitasnya dengan bertransformasi dari sisi teknologi untuk menciptakan produk yang berkualitas dan berkompetisi di bisnis internasional.

INA Digital akan mengintegrasikan layanan digital pemerintahan ke dalam satu portal nasional. Dengan begitu, publik dapat mengakses beberapa layanan pemerintahan menjadi lebih efisien, cepat, dan efektif melalui adanya single sign-on berbasis kebutuhan masyarakat/citizen centric.

Tiko menyebut, saat ini beberapa aplikasi SPBE Prioritas yang akan diintegrasikan adalah Layanan Pendidikan, Layanan Kesehatan, Layanan Bantuan Sosial, Layanan Administrasi Kependudukan, Layanan Transaksi Keuangan Negara, Layanan Administrasi Pemerintahan, Layanan Portal Layanan Publik, Layanan Satu Data Indonesia, dan Layanan Kepolisian.

Ilustrasi. Peruri ditunjuk sebagai pelaksana GovTech Indonesia. (CNN Indonesia/Elisa Valenta Sari)

Sementara itu, Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya mengatakan, pada 2024 ini Peruri akan fokus untuk menyukseskan proyek SPBE. Fokus ini ditentukan demi mendukung transformasi Peruri sebagai GovTech Indonesia.

Ia mengatakan, dalam rangka menjaga kondisi perusahaan agar tetap sehat, Peruri akan tetap mengoptimalkan bisnis eksisting di bidang security printing.

"Peruri saat ini yang sudah memiliki kapabilitas di bidang security digitaljuga akan membuat produk-produk hybriddari produk konvensionalnya untuk terus memberikan nilai tambah guna menghasilkan produk yang lebih aman," kata Dwina.

Selain itu, dalam menciptakan dan mengembangkan bisnis baru di bidang digital, Peruri juga terus meningkatkan digital capability-nya di samping tetap menjaga tata kelola perusahaan yang baik.

Untuk mendukung suksesnya SPBE, Peruri sedang menyiapkan pembentukan Tim GovTech Indonesia yang berasal dari talenta-talenta profesional dan berpengalaman melalui proses rekrutmen yang telah dibuka ke publik.

Memanggil dewi dari dunia lain

Pemprov Bali Resmi Pungut Wisatawan Asing Rp150 Ribu******

Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya resmi meluncurkan program pungutan wisatawan asing sebesar Rp150 ribu, pada Senin (12/2) sore.

Mahendra menyebut pungutan ini untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Pulau Dewata. Pasalnya, ada keterbatasan kemampuan APBD Bali terbatas untuk mengongkosi program perlindungan tersebut. 

"Maka dari itu, adanya pungutan wisatawan asing ini diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan fiskal dalam APBD Provinsi Bali agar dapat berbuat lebih banyak lagi dalam rangka perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali, termasuk membenahi daya tarik wisata, infrastruktur, jalan serta meningkatkan promosi pariwisata," ujarnya, Senin (12/2).

"Pungutan dilakukan dalam sistem aplikasi Love Bali secara cashless untuk kemudahan dan menjaga akuntabilitas," ujarnya

Mahendra mencontohkan pungutan ini akan dipakai membiayai perlindungan dan restorasi warisan lontar, berbagai situs budaya, adat-istiadat, dan kesenian. Kemudian, untuk  mengatasi persoalan sampah, penghijauan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang wilayah dan lainnya.

Pemprov Bali mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada 2023 mencapai 5,2 juta orang. Angka ini, kata Mahendra, memang masih lebih rendah dibandingkan 2019 yang tembus 6,2 juta orang.

Sebelumnya,  Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan pungutan Rp150 ribu bagi turis asing di Bali bakal digunakan untuk mengatasi masalah sampah.

Pungutan sebesar Rp150 ribu bakal diberlakukan pada 14 Februari mendatang. Ia mengatakan pemerintah harus bekerja lebih keras lagi untuk memastikan destinasi pariwisata di Pulau Dewata dapat menangani permasalahan sampah dengan baik.

"Mulai tanggal 14 Februari, kita akan ada pungutan, yaitu pungutan sebesar Rp150 ribu khusus untuk menangani sampah," katanya di Kabupaten Badung, Bali, dikutip Antara, Rabu (31/1).

"Oleh karena itu, dengan adanya pungutan ini tidak ada alasan lain bahwa kita harus menangani sampah kita dengan lebih baik," imbuhnya.

Sandiaga pun menanggapi viralnya video turis Inggris yang mengeluhkan sampah di kawasan wisata Kuta. Menurutnya, keluhan itu adalah suatu masukan dan pengingat kepada seluruh pihak terkait untuk mengelola destinasi wisata lebih bersih dan mengesankan wisatawan.

"Kita jangan terus menjadi emosi karena postingan-postingan tersebut. Jangan kita mendiskreditkan wisatawan-wisatawan tersebut, tetapi itu adalah niat baik mereka. Kita berprasangka baik saja bahwa mereka ingin memberikan masukan kepada Bali," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Akademi Tertinggi

Rekrutmen Bersama BUMN Kembali Dibuka Mulai Maret 2024******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Forum Human Capital Indonesia (FHCI) kembali membuka Rekrutmen Bersama BUMN(RBB) pada tahun ini. Pendaftaran BUMN rencananya akan dibuka mulai Maret 2024.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan rekrutmen tidak hanya dibuka untuk induk/holding BUMN, tetapi juga anak dan cucu perusahaan afiliasi BUMN. Ia berharap penerimaan yang lebih besar ini, RBB dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

Lihat Juga : 250 Ribu CPNS Muda Akan Dites untuk Ditempatkan di IKN Maret Ini

Sementara itu, Ketua Umum FHCI Alexandra Askandar mengapresiasi amanah yang diberikan oleh Kementerian BUMN kepada pihaknya untuk kembali menyelenggarakan RBB 2024.

"Kami akan terus melakukan peningkatan berkelanjutan (continuous improvement) atas kualitas program RBB, antara lain dengan peningkatan kehandalan sistem, evaluasi proses tahapan RBB, dengan informasi yang lebih detail dan clear yang memudahkan peserta, serta aspek transparansi dan akuntabilitas yang semakin baik," ucap Alexandra.

Lihat Juga : POLITICAL SHOW PODCASTLuhut: PDIP Aneh Tak Mau Lanjutkan Program Jokowi

Para peserta dapat mengeksplorasi pilihan lowongan yang tersedia di berbagai bidang industri dan mengikuti seluruh rangkaian RBB 2024 tanpa dipungut biaya apapun.

Kementerian BUMN dan FHCI juga tidak akan segan untuk menindaklanjuti segala bentuk praktik kecurangan yang dilakukan peserta maupun pihak lainnya.

Perjuangan dalam Perjalanan ke Barat

Erick Thohir Panggil dan Sidang Bos BUMN Berapor Merah Pekan Depan******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirakan memanggil bos perusahaan pelat merah yang mendapatkan rapor merah dalam hal keterbukaan informasi.

Pemanggilan itu dilakukan karena perusahaan dianggap tidak bisa memberikan informasi secara berkala.

Erick berjanji akan menindaklanjuti perusahaan-perusahaan BUMN yang mendapatkan rapor merah tersebut.

Terlepas dari itu, Erick tetap mengapresiasi BUMN lain yang masih memegang teguh aspek keterbukaan informasi.

Ia mengatakan perusahaan BUMN makin hari makin transparan dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Hal ini terbukti dari meningkatnya jumlah pemberitaan perusahaan pelat merah, yakni dari sekitar 600 ribu pada 2021 menjadi hampir 1,5 juta pada 2023.

"Perusahaan BUMN makin hari makin transparan. Itulah yang sejak awal saya juga dorong, bagaimana misalnya konsolidasi laporan keuangan pun, pertama kali, ini bisa dilihat di website secara transparan," kata Erick.

Dalam rangka mendorong keterbukaan informasi perusahaan pelat merah, Kementerian BUMN pun memberikan penghargaan bagi perusahaan dan insan BUMN melalui BCOMSS. Ajang tersebut memberikan penghargaan untuk dua kategori, yakni komunikasi korporat (corporate communication) dan keberlanjutan (sustainability).

Kompetisi di bidang komunikasi korporat meliputi Internal Communications Implementation, Media Relations Management, Social Media & Corporate Campaign, dan Best Content Creator.

Kompetisi di bidang program keberlanjutan meliputi Small Medium Enterprise Development, Creating Shared Value, Community Involvement and Development Program Pendidikan, Community Involvement and Development Program Kesehatan, Community Involvement and Development Program Lingkungan, BUMN Local Heroes, dan TJSL Agent of the Year.

Untuk kategori komunikasi korporat, PT PLN keluar sebagai pemenang Best of the Best. Sementara itu, kategori keberlanjutan, Best of the Best Sustainability dimenangkan oleh PT Pertamina.

[Gambas:Video CNN]

Penghargaan CNN Indonesia

Tak hanya BUMN, dalam ajang ini, CNN Indonesia juga menyabet dua penghargaan.

CNN Indonesia memperoleh penghargaan di kategori Best Contributed Media Group bersama Detikcom dan CNBC Indonesia, yang bernaung di bawah Transmedia Group.

Selain itu, pemimpin redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari diganjar sebagai Best Contributed Editor in Chief dalam gelaran tersebut.

Dewa kekayaan kota

Bahaya APBN dan Peringatan Pakar soal Makan Siang Gratis Ala Prabowo******

Pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dalam hitung cepat (quick count) Pilpres 2024.

Dari sejumlah versi lembaga survei, Prabowo-Gibran unggul telak dari paslon lain. Rata-rata suara pemilih paslon nomor 2 ini di atas 50 persen.

Berdasarkan hasil quick countLitbang Kompas, misalnya, dengan perolehan suara 95,60 persen per Kamis (15/2) pukul 17.01 WIB, Prabowo-Gibran bertengger di posisi pertama dengan raihan suara 58,51 persen.

Jika hasil perhitungan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) nanti tak jauh dari hasil quick count, maka Prabowo-Gibran bisa terpilih sebagai pemimpin negara ini. Sebelum mencapai perolehan suara yang tinggi itu, Prabowo-Gibran getol berkampanye soal program makan siang dan susu gratis untuk anak-anak dan ibu hamil.

Program ini pun disinyalir jadi magnet yang menarik masyarakat memilih pasangan tersebut. Adapun program makan siang dan susu gratis menyasar sekitar 82,9 juta orang yang berasal dari tiga golongan masyarakat.

Pertama, 74,2 juta anak sekolah alias murid. Kedua,4,3 juta santri.Ketiga,4,4 juta ibu hamil. Program makan siang dan susu gratis masuk dalam '8 program hasil terbaik cepat' dalam visi dan misi Asta Cita yang diusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Program itu digagas guna mengentaskan stunting di Indonesia.

Wakil Ketua Dewan Pembina Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo pernah menyebut anggaran program itu mencapai Rp400 triliun per tahun. Artinya dalam setahun, setiap penerima mendapat Rp4,82 juta. Jumlah tersebut setara dengan Rp402 ribu per bulan atau Rp13.403 per hari.

Sementara itu, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Drajat Wibowo mengatakan kubunya menemukan empat 'pohon duit' atau sumber pendanaan baru yang bisa membiayai program yang disusun, termasuk makan siang gratis. Dengan begitu keuangan negara tidak akan terbebani.

Sumber pertamadidapat melalui revisi satu pasal dari satu aturan yang bisa menambah penerimaan negara hingga ratusan triliun.

Kedua, dana dari kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Potensi penerimaan negara sekitar Rp90 triliun lebih dari dana-dana yang belum masuk ini.

Ketiga, merombak aturan perpajakan. Salah satunya terkait pajak pertambahan nilai (PPN).

Keempat,digitalisasi di berbagai sektor ekstraktif.

"Masih ada beberapa lagi sumber sumber penerimaan. Target saya kita bisa minimal identifikasi jumlah yang cukup jika kemudian Prabowo-Gibran diberi mandat rakyat, diberi amanat nasional. Nanti tahun 2025 kita sudah siap dengan budgeting-nya," kata Drajat beberapa waktu lalu.

Lantas, jika Prabowo-Gibran benar-benar menang benarkah program makan siang dan susu gratis bisa dilaksanakan? Lalu akan dari mana anggarannya?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menuturkan jika memang harus dikomparasikan dengan kapasitas fiskal yang ada, ia yakin Prabowo-Gibran akan dipaksa untuk bernegosiasi dengan keadaan keuangan negara.

Pasalnya, kebutuhan anggaran program itu menurut rancangan awal tim Prabowo-Gibran mencapai Rp400 triliun. Tentu, itu akan menimbulkan beban berat bagi APBN.

Dengan begitu, kalau mereka mau benar-benar melaksanakan program itu, besar kemungkinan program makan siang gratis akan dijalankan secara bertahap, sesuai dengan ruang fiskal yang ada.

"Bertahap bisa berarti dilakukan secara segmental, sampai sumber pembiayaannya benar-benar jelas dan terjamin secara multiyear," ucap Ronny kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya program itu akan dimulai dari kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan asupan gizi tambahan. Kelompok ini seperti masyarakat miskin yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) atau di Kementerian Sosial atau di Kementerian Kesehatan dulu.

Setelah itu, program bakal menyasar segmen masyarakat rentan yang berada sedikit di atas garis kemiskinan.

Ronny menilai idealnya sumber anggaran program makan siang dan susu gratis itu berasal dari pajak. Jadi, pemerintah sebisa mungkin jangan menciptakan utang demi program tersebut.

Adapun alokasinya sebaiknya masuk pada program Kementerian Kesehatan. Sebab, program ini sebenarnya ditargetkan untuk menekan angka stunting.

Dengan demikian, anggaran akan masuk ke dalam anggaran wajib negara. Apalagi, sektor kesehatan adalah salah satu sektor publik dan sifatnya adalah layanan dasar, sama dengan pendidikan dan infrastruktur dasar.

Untuk itu, kata Ronny, jika memang bisa dari pajak, maka mau tak mau tax ratioharus terus digenjot ke level dua digit, baik via ekstensifikasi maupun intensifikasi objek pajak. Hal ini sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Prabowo-Gibran sebelumnya.

Lekat di ingatan, semasa kampanye lalu, Gibran menargetkan rasio pajak RI sebesar 23 persen.

"Tax ratioharus ditingkatkan, maka solusi fiskal untuk makan siang gratis seharusnya bisa didapat dari kenaikan penerimaan pajak di tahun-tahun selanjutnya. Tinggal kita tunggu saja apa solusi kongkret mereka dalam menggenjot tax ratiotersebut," tutur Ronny.

Namun, kalau Prabowo-Gibran ingin tancap gas dan siap mencari dukungan penuh di parlemen untuk program ini, maka cara termudah tentu diambil dari penerbitan surat utang baru.

Ronny menilai secara prinsipil tentu tak salah juga, karena program ini masih bisa dikatakan program produktif, tapi jangka panjang.

"Dikatakan produktif karena targetnya adalah perbaikan kualitas SDM, yang dalam jangka panjang tentu akan memberikan kontribusi kepada produktivitas ekonomi nasional," kata dia.

Ia menambahkan bahwa utang ini sifatnya relatif. Selama pertumbuhan ekonomi baik, maka utang tetap bisa dijadikan sumber pembiayaan, tanpa menambah rasio utang terhadap PDB.

Jadi, kata Ronny, kunci utamanya ada pada PDB. Jika pemerintah ingin tetap mendapatkan pembiayaan signifikan dari utang tapi tetap dalam batas aman, maka PDB-nya harus naik cukup tinggi.

Dengan begitu, ruang untuk utang semakin besar, tapi rasionya tetap di bawah batas aman.

"Misalnya di bawah 30 persen atau 40 persen. Jika ini bisa dicapai, tentu ketakutan akan penumpukan utang bisa dicegah," sambung Ronny.

Soal apakah program baru itu akan menjadi sumber korupsi baru, Ronny menilai di sana lah peran DPR dan lembaga pengawasan lainya.

Selain itu, desain program ini harus dideliberasi atau diperdebatkan dulu secara intens, agar mendapatkan desain program yang lebih aman dari korupsi.

Infografis Janji-janji Ekonomi Prabowo-Gibran. (Basith Subastian/CNNIndonesia).

Bisa Bahayakan APBN