target slot

Daftar tugas semua hal waktu dan ruang

rasqq

Djokovic sebut bintang NBA Jokic salah satu atlet terbaik Serbia******

Jakarta (ANTARA) - Novak Djokovic, yang telah mendapatkan apresiasi dalam upayanya membawa nama Serbia ke kancah global, memuji bintang NBA Nikola Jokic sebagai salah satu atlet terbaik negara di tenggara Eropa itu.

Hal itu disampaikan Djokovic usai Jokic memimpin timnya melewati LeBron James dalam laga Denver Nuggets vs Los Angeles Lakers di Los Angles, Sabtu malam waktu setempat.

Djokovic juga mengabadikan momen pertemuannya bersama Jokic dengan mengunggah foto-foto kebersamaan mereka di Instagram-nya, Senin.

"Saya di sini untuk menikmati bola basket, olahraga yang sangat saya sukai. Tentu mengapresiasi kehebatan LeBron dan Nikola Jokic," kata Djokovic, dikutip dari laman resmi ATP, Senin.

"Dia salah satu atlet terbaik yang pernah kami miliki dalam sejarah olahraga Serbia. Apa yang dia lakukan dalam tiga tahun terakhir sungguh luar biasa, tidak hanya untuk bola basket Serbia, tapi juga untuk bola basket Eropa, bermain di liga bola basket terkuat di dunia."

"Dia luar biasa. Saya sangat mencintainya sebagai pribadi," ujar petenis nomor satu dunia itu.
 

Joker meets up with Novak Djokovic and Vlade Divac after the win ???????? pic.twitter.com/3fmg1wK9Yk

— Denver Nuggets (@nuggets) March 3, 2024

Jokic juga menyampaikan banyak hal positif tentang Djokovic, menjelaskan betapa berartinya petenis berusia 36 tahun itu bagi Serbia.

"Mereka melihatnya sebagai sang juara," kata Jokic.

"Dia menempatkan negara kita di puncak dunia berkali-kali."

Djokovic kini akan mengalihkan perhatiannya kembali ke lapangan tenis saat ia bersiap menghadapi BNP Paribas Open di Indian Wells, di mana ia menjadi juara lima kali.

Baca juga: Nadal sebut Djokovic petenis terbaik sepanjang masa

Baca juga: Alcaraz targetkan emas Olimpiade Baca juga: Djokovic dan Nadal akan bermain dalam "Kings Slam" di Arab SaudiParis daripada gelar French Open

 

Pewarta: Arindra Meodia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Ratu Pingwang

horas88

Bapanas: Harga beras mulai turun jadi Rp14.000 per kilogram******

Jadi hari ini dengan harga gabah Rp7.040 per kg, maka otomatis beras itu akan terkoreksi sekitar Rp2.000. Jadi, harganya sekitar Rp14.000 per kg.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebut bahwa harga beras di pasaran mulai turun menjadi Rp14.000 per kilogram (kg) setelah harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani atau di sisi hulu juga turun.

“Jadi hari ini dengan harga gabah Rp7.040 per kg, maka otomatis beras itu akan terkoreksi sekitar Rp2.000. Jadi, harganya sekitar Rp14.000 per kg,” kata Arif dalam Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta, Senin.

Arief menyampaikan bahwa saat ini harga GKP mulai turun dari sebelumnya di atas Rp8.000 per kg, kini secara nasional rata-rata berada di harga Rp7.040 per kg. Dia meyakini apabila harga gabah tersebut sudah turun maka harga beras juga akan terkoreksi signifikan.

Baca juga: Bapanas gelar rakor lintas K/L demi pangan terjangkau

Menurut Arief beras sempat mahal lantaran kenaikan harga GKP yang juga mengalami kenaikan. Biasanya, cara simpel menghitung harga beras yaitu dua kali lipat harga GKP.

“Selalu kami sampaikan agar mudah menghitungnya, kalau harganya Rp8.000 atau Rp9.000 per kg, berarti harga berasnya tinggal kalikan dua, jadi Rp16.000 atau Rp18.000 per kg,” jelas Arief.

Menurut Arief, turunnya harga GKP dan harga beras di pasaran setelah memasuki musim panen raya pada Maret-April yang diprediksi akan mencapai 3,5 juta ton.

“Harga akan mulai terkoreksi seiring dengan berjalannya panen yang angkanya kurang lebih 3-3,5 juta ton dari kebutuhan kita 2,5-2,6 juta ton. Panen di Lamongan, Tuban Bojonegoro, Sragen, Ngawi, Demak Grobogan, Lampung, Sumsel,” tutur Arief.

Arief juga berterima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan di bidang pangan yang terus bersinergi dalam menjaga suasana tetap kondusif utamanya untuk perberasan nasional.

“Dalam Sidang Kabinet Paripurna, yang juga dihadiri oleh Pak Mendagri, menteri dan kepala lembaga terkait, Pak Presiden (Joko Widodo) memberikan arahan dan menugaskan kita untuk betul betul memperhatikan ketersediaan pangan dan stabilisasi harga,” tambah Arief.

Baca juga: Bapanas minta kepala daerah lakukan tiga hal stabilkan harga pangan

Badan Pangan Nasional menggelar rapat koordinasi bersama lintas kementerian dan lembaga serta pengusaha di bidang pangan untuk mewujudkan pangan yang terjangkau bagi masyarakat menjelang HBKN Idul Fitri 1445 Hijriah.

Rapat secara hybrid tersebut dipimpin langsung Mendagri Tito Karnavian dan dihadiri sejumlah perwakilan Kemendag, Kemenkeu, Kemenhub, Kementan, Kementerian BUMN, Kemenko Perekonomian,Kepala Bulog, Kepala BPS, Kabareskrim Polri, Gubernur BI, Ombudsman, gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia, sejumlah pengusaha dan asosiasi di bidang pangan dan pihak terkait lainnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

kekuatan sihir

qqsuper99

Senin, Samsat keliling tersedia di 14 wilayah Jadetabek******

memastikan kendaraan yang akan dibayar pajaknya tidak memiliki tunggakan lebih dari satu tahun

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali menyediakan layanan sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) keliling di 14 wilayah pada Senin.

Berikut lokasi layanan Samsat keliling di 14 wilayah, berdasarkan informasi dari laman Twitter resmi TMC Polda Metro Jaya:

1. Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB;
2. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan Masjid Al-Musyawarah Kelapa Gading pukul 08.00-14.00 WIB
3. Jakarta Barat di Mall Citraland pukul 08.00-14.30 WIB;
4. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan pukul 08.00-15.00 WIB, Taman Makam Pahlawan Kalibata pukul 08.00-14.00 WIB;
5. Jakarta Timur di halaman parkir Samsat Jakarta Timur pukul 08.00-15.00 WIB dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB;
6. Kota Tangerang di ruko Ufit Palem Semi Karawaci dan Perumnas 2 Cibodas pukul 08.00-14.00 WIB;
7. Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC; BSD Serpong pukul 16.00-19.00 WIB;
8. Ciledug di Kantor Kecamatan Pinang dan Rukan Fresh Market Green Lake City Cipondoh Ciledug pukul 09.00-12.00 WIB;
9. Ciputat di Kantor Kelurahan Pondok Betung Ciputat pukul 09.00-11.00 WIB dan Pasar Gintung Ciputat Timur pukul 09.00-12.00 WIB;
10. Kelapa Dua di Pasar Modern Intermoda BSD dan halaman GTOWN House pukul 08.00-14.00 WIB;
11. Kota Bekasi di halaman Parkir Samsat Kota Bekasi pukul 08.00-12.00 WIB;
12. Kabupaten Bekasi di Pasar Bersih Jababeka Cikarang pukul 08.00-12.00 WIB;
13. Depok di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00-14.00 WIB dan Mes Bapenda 08.00-12.00 WIB;
14. Cinere di halaman Parkir Samsat Cinere Kantor pukul 08.00-12.00 WIB.

Terdapat sejumlah hal yang harus diperhatikan wajib pajak sebelum mendatangi gerai untuk membayar pajak kendaraan bermotor (PKB), antara lain memastikan kendaraan yang akan dibayar pajaknya tidak memiliki tunggakan lebih dari satu tahun.

Kemudian, memastikan juga untuk membawa beberapa dokumen yang diperlukan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan, seperti KTP, BPKB, dan STNK asli masing-masing disertai fotokopi.

Gerai Samsat keliling ini hanya melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan. Sedangkan untuk perpanjangan STNK dan ganti pelat nomor kendaraan harus datang langsung ke kantor Samsat.
Baca juga: Dishub DKI tindak 623 kendaraan bermotor melawan arah

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Hubungi Rasul Terakhir

daftar pinjaman legal ojk

Memetik makna dari nestapa bencana******

Jakarta (ANTARA) - Bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung menerjang berbagai daerah, merenggut nyawa, harta benda, dan mengantarkan duka di wajah anak negeri.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan lebih dari 350 kejadian bencana alam hidro-meteorologi yang melanda Indonesia sejak akhir Januari hingga pekan pertama Maret 2024.

Selama periode itu total ada satu juta lebih jiwa terpaksa mengungsi dan 42 jiwa dinyatakan meninggal dunia akibat bencana alam itu.

Kerusakan menerpa lebih dari 13.232 unit rumah, 243 unit fasilitas, terdiri dari satuan pendidikan, rumah ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, kantor pemerintahan, 30 unit jembatan, hingga 28 ribu hektare sawah petani gagal panen.

Sungguh sebuah peristiwa yang memerihkan, tapi ini lah kenyataannya. Bangsa ini masih perlu banyak belajar peka menghadapi fenomena alam, sehingga dampak kerusakan itu bisa diminimalisir melalui serangkaian strategi dan kesadaran yang penuh.

Saatnya berbenah

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengungkapkan rentetan bencana ini sejati nya adalah muara dari cuaca ekstrem akibat aktivitas gelombang Rossby Ekuatorial di Selatan Pulau Jawa bagian Barat, – adanya aktivitas Madden Jullian Oscilliation (MJO).

Fenomena itu memicu hujan sekaligus meningkatkan potensi bencana sebagian besar wilayah Indonesia dari bagian timur – barat, sebagaimana yang dilaporkan hasil analisa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Tapi bukan berarti tidak ada peringatan dini sebelumnya. Abdul menyerukan, BNPB telah secara masif menginformasikan kondisi cuaca dan iklim per harinya yang diterbitkan BMKG itu supaya masyarakat bisa terhindar dari bahaya dampak yang ditimbulkan.

Hanya saja, diakui kalau sikap keteledoran masyarakat dan lambannya respons pengambil keputusan menjadi kendala yang justru kerap memperparah dampak kejadian bencana di daerah.

Indikasi itu dimulai dari banjir yang melanda Kabupaten Demak dan Kudus, Jawa Tengah, pada 5 Februari 2024.

Banjir merusak 26.998 hektare sawah hingga petani di Demak dan Kudus mengalami gagal panen, 4 ribu rumah terendam dan memaksa sebanyak 71 ribu orang dievakuasi ke tempat pengungsian, hingga lebih tiga pekan lamanya.

Sebagai bahan evaluasi, dampak bencana itu semestinya bisa dicegah jika saja rehabilitasi - perawatan tanggul-tanggul pembatas di Sungai Wulan diselesaikan tepat waktu.

Jebolnya tanggul dan sumbatan aliran air akibat tata kota yang tumpang tindih menyasar kawasan bantaran turut berkontribusi mengapa banjir meluas ketika diterpa hujan intensitas lebat kala itu.

Apa yang terjadi di "Kota Santri" itu lain halnya dengan bencana tanah longsor di Jalan Poros Desa Bonglo-Palopo, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, yang menjadi contoh paling kentara mengenai abainya manusia.

Tanah longsor tersebut terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi, sehingga meruntuhkan segmen tebing dengan struktur tanah yang labil pada 26 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIT.

Beberapa hari sebelum terjadi tanah longsor telah diinformasikan akan ada peningkatan hujan deras, masyarakat diimbau untuk waspada dan menghindari kawasan perbukitan.

Namun informasi yang didapatkan BNPB, saat kejadian tanah longsor justru banyak warga yang berkerumun di lokasi kejadian.

Nahas bagi warga itu, beberapa di antara mereka tidak menyadari bahwa eskalasi longsoran meluas, sehingga dengan cepat datang langsung menggulung.

Alhasil, material longsor dari sisi bukit menghantam 15 unit motor dan 2 unit mobil. Sebanyak 24 orang terdampak atas peristiwa itu, 19 orang di antaranya berhasil menyelamatkan diri meski mengalami luka-luka.

Tapi tidak untuk lima orang lainnya, mereka dinyatakan meninggal dunia. Bahkan dari lima orang yang meninggal dunia baru satu jasad yang berhasil ditemukan, selebihnya masih tertimbun di bawah material tanah sedalam 100 meter itu hingga saat ini.

Demikian pula terjadi saat bencana angin puting beliung di Kabupaten Bandung dan Sumedang, Jawa Barat, 21 Februari 2024.

Dalam waktu kurang dari 10 menit angin berkecepatan 63 kilometer per jam itu merusak 503 unit rumah, 13 pabrik dan fasilitas umum di “Bumi Parahyangan”.

Kala itu, warga tidak segera menyelamatkan diri, sebagian justru merekam kejadian itu. Sehingga menambah catatan jadi sebanyak 1.466 orang terdampak, dan 33 orang di antaranya menjadi korban luka-luka, setelah terkena serpihan material yang digulung oleh pusaran angin setinggi lebih dari 10 meter itu.


​​​​Penguatan peran pemda

Pemerintah daerah (pemda) sebagai pihak yang paling memahami karakteristik sosial-ekologis wilayahnya, memiliki peran penting dalam merumuskan strategi mitigasi dan penanggulangan bencana yang tepat.

Strategi itu, termasuk bagaimana menangani sikap masyarakat yang acapkali tak mengindahkan peringatan, seperti apa yang terjadi dalam peristiwa yang terjadi di Sulawesi Selatan dan Jawa Barat.

Peran vital pemda itu makin diperkuat dengan data historis yang menunjukkan bahwa Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan adalah daerah yang langganan mengalami bencana itu.

Jika di telisik 10 tahun ke belakang, bahkan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, menjadi empat provinsi terbanyak yang mengalami dampak cuaca ekstrem berujung bencana serupa.

Terhitung sejak periode 2014-2023 tercacat 2.361 peristiwa kebencanaan melanda Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat 2.245 peristiwa, Jawa Timur 1.320 peristiwa, Sulawesi Selatan 651 peristiwa. Jumlah korban jiwa terdampak terbesar mencapai 15.141 orang, sebanyak 9.052 rumah warga rusak.

"Ketika sudah mengetahui kejadian bencana masa lalu, mestinya pemda tahu bagaimana mitigasi bencana yang lebih tepat di masa depan, dan pusat memastikan dukungan," kata Abdul.

Tidak ada kata terlambat untuk melakukan hal yang semestinya dilakukan demi keselamatan masyarakat dari dampak bencana alam di daerah.

Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Fajar Setyawan mengatakan bahwa semua bisa di mulai dari hal sederhana yakni menggiatkan pemberian literasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat, khususnya di daerah rawan bencana.

Belajar dari pengalaman ini agaknya pemberian literasi seputar kebencanaan bukan hanya melalui kecanggihan teknologi digital, tapi perlu kembali ada interaksi sosialisasi tatap muka.

Walaupun sederhana, tapi upaya ini porsinya penting untuk dilakukan, sehingga masyarakat bisa benar-benar memahami potensi atau ancaman yang ada.

Pemerintah pusat melalui BNPB siap memfasilitasi dukungan manakala pemda kesulitan finansial untuk melakukan simulasi, edukasi di sekolah, dan kampanye publik yang dapat menjadi langkah awal membangun budaya siaga bencana itu.

Dana bantuan siap pakai, masing-masing senilai Rp150 juta, Rp200 juta, hingga Rp300 juta akan digelontorkan untuk mempercepat penanggulangan dampak bencana, seperti yang sudah dilaksanakan dua bulan terakhir ini.

Kemudian naik pada level yang serius; upaya mitigasi meliputi pembangunan sistem drainase memadai di daerah perkotaan, penerapan tata ruang, hingga mempertahankan ruang terbuka hijau dan pepohonan di daerah perbukitan terjal untuk mencegah erosi tanah dan longsor.

Bahkan penyediaan hunian layak dan aman dari terpaan banjir, tanah longsor, gempa, puting beliung sudah sepatutnya diseriuskan, demi keselamatan publik.

Berat memang, tapi seberapa pun besar uang yang siap dikeluarkan untuk penanganan tidak akan pernah cukup menggantikan kenestapaan keluarga yang kehilangan anak, sanak saudara, harta benda, dan mata pencaharian.

Dari itu mari bahu-membahu membangun Indonesia yang lebih siaga bencana, karena pada intinya bencana alam adalah kenyataan yang mesti dihadapi bersama.

Mencegah kerusakan akan selalu lebih baik dari pada memperbaiki, caranya dengan menjaga alam tetap lestari maka alam akan menjaga kita.

 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

kehidupan konseptual

aplikasi kredit elektronik terbaik

Pengamat sebut TNI dan Bakamla harus bersinergi jaga kawasan laut IKN******

Jakarta (ANTARA) - Pengamat militer dan Co-FounderInstitute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan TNI AL dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI serta seluruh pihak keamanan harus bersinergi dalam menjaga wilayah maritim di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Integrasi dan koordinasi antara Bakamla dan TNI AL harus kuat, artinya jangan sampai tumpang tindih," kata Khairul saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Menurut Khairul, tumpang tindih kewenangan antara Bakamla dan TNI AL kerap terjadi lantaran dua pihak tersebut memiliki tugas yang sama, yakni menjaga kawasan maritim Indonesia.

Fenomena tumpang tindih kewenangan itu, lanjut Khairul, membuat koordinasi antara keduanya dalam melakukan penjagaan tidak dibangun secara maksimal.

"Yang terjadi sampai saat ini 'kan masih ada tumpang tindih kewenangan antara Bakamla dan TNI AL. Nah ini termasuk yang harus diselesaikan supaya tidak ada masalah dalam konteks pengamanan IKN," kata dia.

Oleh karena itu, Khairul mengatakan bahwa seluruh lembaga yang bertugas melakukan penjagaan laut Indonesia harus memiliki batas tugas yang jelas.

Dengan demikian, kerja sama antarlembaga bisa terjalin dan penjagaan wilayah maritim Indonesia pun bisa berjalan dengan maksimal, terlebih dalam menjaga kawasan maritim di IKN.

Menurut dia, penjagaan kawasan laut IKN harus diperketat lantaran jalur perairan di sana dikategorikan sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.

"Jalur laut ini dipenuhi aktivitas dengan perdagangan seperti keluar masuk kapal barang hingga nelayan sehingga dibutuhkan penjagaan yang ketat," ujarnya.

Selain meningkatkan koordinasi dengan Bakamla, dia mengemukakan bahwa TNI AL harus meningkatkan kekuatan pengamanan laut, salah satunya dengan menaikkan predikat Pangkalan TNI AL (Lanal) Balikpapan menjadi Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) Balikpapan.

"Di perairan ALKI II perlu dihadirkan kekuatan yang memiliki efek tinggi dan memiliki kemampuan reaksi cepat, artinya selain kapal kekuatan marinir, radar juga itu perlu tersedia dan terfasilitasi dengan baik agar tidak ada celah rawan di sana," kata Khairul.

Baca juga: Pengamat: Peningkatan Lanal Balikpapan jadi Lantamal tepat jaga IKN
Baca juga: Kementerian BUMN resmikan lima proyek di IKN dalam dua hari

Sebelumnya, IKN sebagai pengganti ibu kota negara berada di dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, yang wilayahnya dekat dengan ALKI II, yaitu perairan terbuka yang merupakan jalur pelayaran dan niaga domestik serta luar negeri.

"Di situ memang lintasan dari ALKI II, sangat rawan juga maka harus disiapkan sensor-sensor yang bisa mengawasi perlintasan dari ALKI. Nanti, kapal-kapal yang akan disiapkan juga bisa langsung sandar di Lantamal Balikpapan," kata Ali saat jumpa pers sesaat sebelum Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AL di Markas Besar TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta, Kamis (29/2).

Sejauh ini, kata Ali, Lantamal Balikpapan belum terbentuk karena komando utama (kotama) TNI AL itu nantinya dibentuk dari Lanal Balikpapan yang statusnya naik menjadi Lantamal.

Rencana untuk meningkatkan status Lanal Balikpapan itu diumumkan Ali sejak 2023 dan kembali disampaikan saat jumpa pers hari ini. Namun, Ali belum dapat menjelaskan detail kapan validasi organisasi Lanal Balikpapan menjadi Lantamal mulai berlaku.

"Sementara yang kami siapkan dari daerah Melawai, di situ mungkin untuk Lantamal-nya," kata Ali.

Pewarta: Walda Marison
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pak, saya akan bertengkar di rumah

bulan 77 slot

KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil dua orang personel TNI untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Malut nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Benar, hari ini tim penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi Husni Lelean dan Dede Sobari, keduanya anggota TNI selaku ajudan AGK selaku Gubernur Maluku Utara," Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Baca juga: KPK dalami aliran uang suap Gubernur Maluku Utara dalam proyek pemprov

Ali mengatakan, KPK telah mengirimkan surat panggilan kepada keduanya, dengan tembusan kepada kepala staf TNI AU dan TNI AD sebagai bentuk sinergi permohonan pemeriksaan saksi.

"Kami tentu berharap kedua saksi tersebut dapat hadir karena keterangannya sangat dibutuhkan agar perkara tersangka AGK dapat selesai dan menjadi jelas serta utuh dugaan perbuatannya," ujarnya.

Baca juga: KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal peran para saksi dalam kasus tersebut maupun informasi apa saja yang akan digali dalam pemeriksaan itu.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Malut.

Baca juga: KPK sita data aliran uang saat geledah rumah Abdul Ghani Kasuba

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Baca juga: Mendagri ajak tiga kepala daerah ke KPK diskusi pencegahan korupsi

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Malut melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Baca juga: Tiga kepala daerah diminta jadi agen pemberantasan korupsi

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang, yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan di antaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap di hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024