nenektogel

Sistem pangan Shiji yang paling kuat

trik jitu pola olympus

Menkeu: Penerimaan pajak Rp1.869,2 triliun lampaui target APBN 2023******

ini 108,8 persen dari target APBN

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun, melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang sebesar Rp1.718,0 triliun.

“Penerimaan pajak sampai Desember Rp1.869,2 triliun, ini 108,8 persen dari target APBN awal,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta, Selasa.

Di samping melampaui target APBN 2023, penerimaan pajak juga melampaui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023, dengan realisasi 102,8 persen terhadap Perpres.

Secara rinci, sumber penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) non migas tercatat sebesar Rp993,0 triliun, tumbuh 7,9 persen secara tahunan dan melampaui target sebesar 101,5 persen.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) terdata senilai Rp764,3 triliun atau tumbuh 11,2 persen. Adapun realisasinya mencapai 104,6 persen dari target.

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya tercatat sebesar Rp43,1 triliun atau 114,4 persen dari target, dengan pertumbuhan 39,2 persen.

Sementara penerimaan dari PPh migas terkontraksi 11,6 persen, yakni menjadi Rp68,9 triliun atau setara dengan 96 persen dari target. Menkeu menjelaskan penurunan tersebut disebabkan oleh melemahnya harga komoditas migas.

Secara keseluruhan, penerimaan pajak tumbuh 8,9 persen secara tahunan dibandingkan serapan pada tahun 2022 sebesar Rp1.716,8 triliun.

“Penerimaan pajak 2023 ini istilahnya hattrick, tiga kali tercapai dari 2021, semuanya di atas 100 persen,” ujar Menkeu.

Kinerja tersebut didukung oleh kondisi ekonomi domestik yang terjaga dan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak (WP) sebagai dampak aktivitas pengawasan, antara lain pengawasan pascaPPS, pengawasan berbasis risiko, pembentukan Komite Kepatuhan, perluasan akses informasi, serta intensifikasi pemajakan ekonomi global.

Pada saat yang sama, pemerintah juga konsisten melakukan peningkatan pelayanan WP serta menyediakan insentif pajak, seperti percepatan penyelesaian restitusi bagi WP orang pribadi dan insentif PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP) atas pembelian mobil listrik dan pembelian rumah.

Ke depan, Kementerian Keuangan akan terus menjaga kinerja penerimaan pajak.


Baca juga: Ditjen Pajak Bali fokus awasi WP penyedia produk kebutuhan pemilu
Baca juga: Pemerintah tetapkan Pajak Rokok Elektrik berlaku mulai 1 Januari 2024
Baca juga: Siap-siap aturan pajak baru, teknologi jadi solusi ketaatan perusahaan

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Phoenix tidak akan kembali

pijar4d

KPU respons video viral WNI di Malaysia klaim tak terdaftar DPT******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merespons terkait beredarnya sebuah video yang viral tentang warga negara Indonesia (WNI) di Kuala Lumpur, Malaysia yang mendaku/klaim tidak termuat dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024.

Anggota KPU RI Idham Holik menilai video yang sedang beredar itu harus dipastikan autentik-tidaknya atau justru masuk dalam kategori disinformasi.

"Terkait dengan video yang beredar secara luas di media sosial tersebut menjadi penting bagi kita untuk memastikan bahwa video tersebut itu autentik," kata Idham di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan ada kategori khusus untuk pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT luar negeri. Mereka masuk dalam kategori Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN).

Menurutnya, masyarakat yang masuk ke dalam kategori ini belum pernah terdaftar di dalam daftar pemilih dalam negeri.

"Jika ada pemilih luar negeri yang sampai saat ini belum pernah terdaftar sama sekali, maka pemilih tersebut dikategorikan sebagai pemilih di DPKLN," tuturnya.

Berdasarkan video yang beredar si media sosial X, ada ratusan WNI di Kuala Lumpur, Malaysia mendaku/klaim pihaknya tidak termasuk dalam DPT Pemilu 2024.

Mereka mengaku namanya tidak termuat setelah KPU memutakhirkan DPT luar negeri. Hal ini pun dinilai sebagai kesengajaan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Malaysia.

Faktor kesengajaan PPLN Malaysia juga dicurigai untuk menguntungkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden serta partai politik peserta pemilu tertentu.

Para WNI sudah melaporkan hal ini ke pihak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Malaysia. Mereka berharap dapat segera mendapatkan hak pilihnya untuk dapat mencoblos saat proses pemungutan suara mendatang.

KPU RI pada Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Berdasarkan hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Armor Naga Pembunuh Langit

suster4d

Sungai di Jakarta bisa bebas sampah bak di Belanda, mengapa tidak?******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Kelompok Riset Resiliensi Wilayah Pusat Riset Kebencanaan Geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dwi Abad Tiwi yakin sungai-sungai yang mengaliri Jakarta bisa sebersih di Belanda, kendati mengetahui kondisinya saat ini.

Sungai-sungai di Belanda pada tahun 1980-an, tercatat dipenuhi beragam sampah, bukan semata limbah rumah tangga, melainkan juga peralatan bekas pakai, seperti lemari es, tempat tidur dan bahkan sepeda. Kemudian, muncul aksi tentang sungai bersih di sana, diikuti larangan pembuangan sampah dan penerapan denda. Hasilnya, kini sungai di Negeri Kincir Angin itu terbebas dari sampah.

Sementara di Jakarta, merujuk informasi dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada tahun 2022, di fasilitas penyaringan Kali Ciliwung, sampah-sampah yang diangkat per hari mencapai sekitar 52 ton dan di antaranya merupakan kayu, bambu, plastik, hingga kasur.

Menurut Dwi, penerapan denda pada orang-orang yang membuang sampah ke sungai sah-sah saja, terutama di kota besar, seperti Jakarta. Hanya saja, hal itu perlu dibarengi upaya dari hulu ke hilir yang melibatkan tentu saja pemerintah daerah terkait untuk melakukan aksi serentak melarang warga menjadikan sungai sebagai "tong sampah raksasa", diikuti ancaman denda. Ketegasan pemerintah, khususnya kota dan daerah, diperlukan di sini.

Masyarakat Kota Jakarta dan yang tinggal di sepanjang sungai perlu dilibatkan. Tentu saja dengan terlebih dulu meningkatkan kesadaran mereka terkait dampak perilaku membuang sampah ke sungai.

"Multi-stakeholder, multi-action, karena saya pikir partisipasi masyarakat pun tidak bisa di bagian hilir, harus dari hulu dulu perubahan budaya untuk jangan membuang sampah. Dengan memilah sampah itu akan mengurangi dampak banyaknya sampah yang akan dibawa," kata Dwi.

Pendekatan budaya kemudian menjadi kata kunci selanjutnya. Ini agar masyarakat memiliki tanggung jawab mandiri mewujudkan sungai-sungai bebas sampah. Salah satu yang sebenarnya sudah pernah dimunculkan, yakni kembali mengenalkan warga yang hidup di sepanjang sungai untuk membangun rumah menghadap sungai, bukannya malah membelakanginya.

Berbicara lebih lanjut mengenai pendekatan budaya, sejarawan JJ Rizal berpendapat cara Chaerudin atau dikenal sebagai Bang Idin dalam mengelola Sungai atau Kali Pesanggrahan di Jakarta Selatan, menjadi salah satu contoh baik.

Bang Idin memadukan konsep-konsep sejarah dan budaya Betawi dan modern menghijaukan kembali bantaran sungai yang sebelumnya tercemar sampah. Dia memanfaatkan konsep sungai bagi orang Betawi sebagai ruang sakral dan membangun ruang pengelolaan sampah raksasa di Kali Pesanggrahan.

Berpegang pada kisah sukses Bang Idin, Rizal lalu mengusulkan untuk memanfaatkan material sejarah dan budaya demi mengingatkan kembali masyarakat masa kini tentang pentingnya menghargai sungai seperti yang dilakukan orang-orang pada masa lalu.

Bagaimana mengenalkan tradisi adalah bagian dari sebuah tradisi yang besar, bahwa masyarakat Jakarta adalah masyarakat sungai yang bukan hanya berteman dengan sungai, tetapi saudara kembarnya adalah air atau sungai.

Salah satu caranya adalah dengan melibatkan institusi pendidikan dalam bentuk memasukkan pengetahuan tentang cara masyarakat di masa lalu memperlakukan sungai ke dalam bahan ajar muatan lokal atau mulok di sekolah.

Ke dalam muatan lokal juga dimasukkan aspek lain terkait sungai semisal cikal bakal peringatan Hari Ciliwung yang identik dengan penemuan bulus raksasa atau kura-kura raksasa yang memiliki nama ilmiah Chitra chitra javanensis sekitar tahun 2011 di Sungai Ciliwung serta koneksi sungai dengan perkembangan masyarakat Jakarta.

Bukan hanya itu, Rizal juga meminta semua pihak menghargai nama-nama tempat di Jakarta yang identik dengan air, misalnya Kalideres, Muara Angke, Kampung Pulo, Rawa Belong, dengan tidak menggantinya dengan nama lain, melainkan mengenalkannya pada generasi-generasi penerus.

Adopsi aturan UNESCO tentang nama tempat sebagai artefak sejarah, misalnya nama tempat yang identik dengan air atau sungai. Jadi, nama tempat yang identik dengan air diganti dengan nama lain, tetapi harus dikenalkan dan dirayakan.

Aksi pemerintah

Pendekatan budaya dalam menggugah kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keberadaan air atau sungai dan menjaganya dari limbah apapun juga dinilai penting bagi pemerintah, setidaknya bagi Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta.

Ketua Subkelompok Perencanaan Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Maman Supratman memandang perlunya untuk menghidupkan kembali pendekatan budaya guna mengingatkan masyarakat, khususnya di hulu dan hilir sungai, bahwa aliran air yang besar ini merupakan bagian dari satu ekosistem dan tidak bisa dipisahkan dari hidup mereka.

Masyarakat juga diingatkan kembali peran penting sungai, semisal Ciliwung, bagi perkembangan kota di masa lalu dan dampak buruk yang dialami masyarakat kala itu kala mengesampingkan "saudara kembar" mereka, bila meminjam kata dari JJ Rizal. 
Jakarta pada tahun 1979, misalnya, pernah mengalami banjir yang menyebabkan sebanyak 714.861 orang harus mengungsi.

Senada dengan Dwi, Maman juga setuju pemerintah mengembangkan kebijakan untuk memberikan denda pada warga yang membuang sampah ke sungai. Menurut dia, kebijakan ini bakal berpengaruh secara signifikan bila diikuti oleh kesadaran masyarakat.

Di lain sisi, aksi pemerintah tentu saja juga dibutuhkan, dan yang terbaru Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, melalui Unit Penanganan Sampah Badan Air (UPS BA), misalnya, yang membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus Segmen Sungai Ciliwung guna menangani sampah di Sungai Ciliwung sepanjang tahun, tidak hanya saat musim hujan ketika potensi banjir meningkat.

Satgas Ciliwung ini dibagi menjadi lima segmen yang dimulai dari hulu Ciliwung di Jakarta, yaitu di Menko UI hingga Saringan Sampah TB Simatupang, segmen 2 mulai di TB Simatupang hingga Sodetan Ciliwung, segmen 3 mulai Sodetan Ciliwung hingga Pintu Air Manggarai, Segmen 4 dari mulai Pintu Air Manggarai hingga Muara, dan segmen 5 disepanjang Sungai Ciliwung lama.

Kepala Dinas Lingkungan DKI Jakarta Asep Kuswanto menyebut pembentukan Satgas ini akan memperkuat DLH DKI Jakarta dalam mengatasi timbulan sampah yang terjadi di Sungai Ciliwung.

Satgas Ciliwung, nantinya bertugas memantau dan membersihkan sampah di sepanjang Sungai Ciliwung secara berkesinambungan, sehingga diharapkan dapat membantu mengurangi volume sampah yang terbawa aliran sungai dan berpotensi menyebabkan banjir.

Apabila usulan-usulan ini nantinya terwujud, ditambah pemerintah tegas dari sisi penerapan kebijakan, maka kita semua yakin bahwa sungai di Jakarta bisa bersih dari sampah seperti di Belanda.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

kehilangan masa remaja

buku mimpi ikan

BPBD: Belum ada laporan kerusakan akibat gempa di Banten pagi ini******

Kami melakukan monitoring dengan melibatkan relawan kecamatan, tetapi gempa yang juga getarannya dirasakan di sejumlah daerah di Jawa Barat tidak mengakibatkan kerusakan rumah warga

Lebak (ANTARA) - Gempa bumi magnitudo 5,9 yang mengguncang daerah Bayah, Banten, pada Rabu (3/1) pukul 07.53 WIB di Kabupaten Lebak, Banten, belum ditemukan kerusakan rumah warga maupun infrastruktur dan fasilitas publik lainnya.
 "Kami hingga kini belum menerima laporan adanya kerusakan pascagempa bumi itu," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak Febby Rizky Pratama di Lebak, Rabu. Gempa bumi magnitudo 5,9 berlokasi di 72 kilometer barat daya daya, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dan dirasakan oleh 28 kecamatan di daerah itu.
 Lokasi gempa berada pada koordinat 7,57 Lintang Selata (LS) dan 106,14 Bujur Timur (BT). 

Baca juga: Gempa magnitudo 5,9 guncang Bayah Banten, dirasakan hingga Sukabumi

Gempa tersebut, lanjutnya, itu tidak berpotensi menimbulkan tsunami. "Kami melakukan monitoring dengan melibatkan relawan kecamatan, tetapi gempa yang juga getarannya dirasakan di sejumlah daerah di Jawa Barat tidak mengakibatkan kerusakan rumah warga," kata Febby. Sementara itu sejumlah warga Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, mengatakan gempa magnitudo 5,9 cukup besar dirasakan getaranya, namun hanya berlangsung beberapa detik saja. "Kami sempat keluar rumah ketika terjadi getaran gempa bumi, namun tidak begitu lama," kata Yayah (55), warga Pasir BPM Rangkasbitun,g Kabupaten Lebak.

Baca juga: BPBD Sukabumi: Alat deteksi bantu percepat tanggulangi dampak gempa

Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Gadis kelas atas

5unsur3

Puluhan rumah rusak akibat gempa bumi M4,8 di Sumedang******

 daerah terdampak gempa yang paling parah tersebar di beberapa wilayah, antara lain Babakan Hurip, Tegalsari dan Cipameungpeuk.

Sumedang (ANTARA) - Penjabat Bupati Sumedang Herman Suryatman melaporkan gempa magnitudo (M) 4,8 mengguncang wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (31/12) pukul 20.34 WIB, menyebabkan puluhan rumah rusak.

Herman menjelaskan daerah terdampak gempa yang paling parah tersebar di beberapa wilayah, antara lain Babakan Hurip, Tegalsari dan Cipameungpeuk.

“Untuk di Tegalsari dan Cipameungpeuk ada beberapa rumah terdampak retak, sedangkan untuk Babakan Hurip ada 53 rumah,” kata Herman di Sumedang, Senin dini hari.

Dia menambahkan pihaknya telah berkoordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat untuk mendirikan tenda sementara bagi masyarakat yang rumahnya yang mengalami keretakan imbas dari bencana tersebut.

“Kami mengevakuasi warga yang rumahnya retak dan kami sudah bangun beberapa tenda yang kami tempatkan di tenda tersebut hingga petugas melakukan assessment,” katanya.

Herman memastikan dari kejadian gempa bumi tersebut tidak mengakibatkan korban jiwa. Namun terdapat tiga orang luka-luka akibat tertimpa reruntuhan bangunan.

Terkait kondisi pasien di RSUD Sumedang, lanjut Herman, pihaknya telah mengevakuasi seluruh pasien ke luar gedung dikarenakan terdapat bangunan yang retak yang dapat membahayakan apabila terjadi gempa susulan.

“Sehingga  248 pasien rawat inap dan 83 pasien UGD sudah kami evakuasi dan telah dibangun lima tenda di area rumah sakit,” kata dia.

Hingga kini pihaknya masih menunggu arahan BPBD untuk memastikan kapan pasien untuk dapat kembali ke ruangannya masing-masing.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat tiga kali gempa bumi dangkal terjadi di wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat menjelang Tahun Baru 2024.

Gempa terakhir tercatat pada pukul 20.34 WIB, BMKG mencatat gempa bumi berkekuatan 4,8 magnitudo yang berpusat pada 6,85 Lintang Selatan, 107,93 derajat Bujur Timur atau sekitar 1,5 kilometer timur Kota Sumedang, Jawa Barat pada kedalaman 5 kilometer.

Baca juga: BMKG : Gempa bumi Sumedang dipicu oleh sesar yang belum terpetakan
Baca juga: BMKG duga gempa Sumedang disebabkan sesar lokal
Baca juga: Gempa Sumedang, Pj Gubernur Jabar pastikan RSUD dapat perhatian khusus

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2024

Bintang penari kupu-kupu

slotdana

Bawaslu beberkan penelusuran dugaan pelanggaran Pemilu Pj Bupati Bone******

Makassar (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone membeberkan hasil penelusuran dugaan pelanggaran pemilu oleh Pj Bupati Bone dari video yang menggalang dukungan untuk anaknya.

"Hasil penelusuran dan keterangan pihak-pihak terkait yang diperoleh Bawaslu Bone menunjukkan bahwa tidak terdapat pelanggaran pemilu dalam kasus tersebut," ujar Ketua Bawaslu Bone Alwi melalui keterangan rilisnya di Makassar, Rabu.

Alwi mengemukakan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran dalam video Pj Bupati Bone yang menggalang dukungan untuk anaknya dan telah viral di tengah masyarakat sejak 28 Desember 2023 di beberapa platform sosial media.

Dari video itu, Bawaslu Bone memandang terdapat potensi persoalan hukum mengingat video Pj Bupati Bone menjadi  viral pada masa tahapan kampanye Pemilihan Umum tahun 2024.

Namun berdasarkan hasil penelusuran dan keterangan pihak-pihak terkait di antaranya A Islamuddin selaku PJ Bupati Bone, H Andi Muchlis (Camat Kahu), dan beberapa kepala Desa pada 30 Desember 2023 dan 1 Januari 2024, diperoleh kesimpulan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu.

Alwi menjelaskan bahwa dalam tayangan video tersebut, Pj Bupati Bone mengajak/ menyosialisasikan anaknya yang merupakan bakal calon DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 7.

Meski demikian, Bawaslu Kabupaten Bone menilai kejadian tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu dengan alasan secara hukum, yakni jadwal kampanye belum dimulai.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu Tahun 2024, kampanye pemilu baru akan dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sementara kejadian tersebut pada 9 Oktober 2023 yang belum memasuki masa kampanye Pemilu  2024.

Selain itu, Penjabat Bupati Bone A Islamuddin berdasarkan fakta-fakta pada kasus posisi, informasi awal dan hasil penelusuran terkait dengan kasus yang terjadi, dinyatakan bahwa tidak memenuhi unsur pasal 282 jo 547 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,  Bawaslu Bone menyimpulkan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu dalam peristiwa sebagaimana yang terdapat pada video PJ Bupati Bone yang viral pada tanggal 28 Desember 2023.

Hanya saja, Bawaslu Kabupaten Bone memandang terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yakni dugaan pelanggaran netralitas ASN.

Sebab berdasarkan peraturan, “Pejabat negara struktural dan pejabat Fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala Desa dilarang membuat Keputusan dan/atau melakukan Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye".

"Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Bone akan menindaklanjuti dengan meneruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)," ungkap Alwi.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024