id88

egp88 121Jutaan kata 131637Orang-orang telah membaca serialisasi

《id88》

KPK periksa Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, memeriksa Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian dengan tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Usai diperiksa KPK, Arief menyebutkan sekitar 10 pertanyaan soal kaitan antara Bapanas dan Kementerian Pertanian.

"Enggak ada setoran uang karena 'kan institusi terpisah, anggarannya juga terpisah. Kegiatannya juga berbeda, tugasnya juga beda," kata Arief di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Arief menegaskan bahwa tidak ada setoran uang dari Bapanas ke SYL.

Ia menerangkan bahwa Bapanas dahulunya adalah bagian dari Kementerian Pertanian. Namun, saat ini Bapanas telah menjadi sebuah lembaga yang terpisah dari Kementan.

"Dahulu memang pernah jadi eselon I-nya Kementan, tetapi pada saat saya bergabung memang sudah institusi terpisah. Saya jelaskan bahwa saya dilantik oleh Presiden pada tanggal 21 Februari 2022 dan bertanggung jawab kepada Pak Presiden," ujarnya.

Arief menjelaskan kerja sama Bapanas dan Kementan hanya pada saat melakukan penghitungan data komoditas.

"Kecuali pada saat kami memberikan neraca komoditas, kami menghitung sama-sama. Akan tetapi, tidak ada hubungan antara Bapanas dan Kementan dalam struktur, ya, karena sudah terpisah," tuturnya.

Ia juga menjelaskan alasan ketidakhadirannya pada pemanggilan pertama oleh KPK adalah karena surat pemanggilan terhadap dirinya dialamatkan ke Biro Hukum Kementerian Pertanian, bukan langsung ke Bapanas sehingga akhirnya dilakukan penjadwalan ulang oleh penyidik KPK.

Baca juga: KPK panggil Kepala Badan Pangan Nasional terkait kasus SYL
Baca juga: KPK sita rumah mewah SYL di Jakarta Selatan

Sebelumnya, KPK pada hari Jumat, 13 Oktober 2023, resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Hujan deras, Jalan DI Panjaitan banjir hingga lebih 50 cm******

Seharusnya dirapikan gorong-gorongnya

Jakarta (ANTARA) - Hujan deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta menyebabkan ruas jalan di Jalan DI Panjaitan pada kedua arah, baik Kecamatan Makasar maupun Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, menyebabkan banjir hingga lebih 50 sentimeter (cm), Senin sore.
Akibatnya, sejumlah sepeda motor mogok karena nekat melintas di jalan yang terendam banjir tersebut.

Banjir tersebut juga menyebabkan arus lalu lintas di dua arah itu tersendat.
Untuk menghindari kedalaman air, beberapa pengendara yang melintas mengambil sisi jalan paling kanan, yang lebih tinggi permukaannya. Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Cipinang Cimpedak, Kecamatan Jatinegara, M Taufik menjelaskan, saat ini air perlahan mulai surut.

Baca juga: Hujan deras, banjir terjadi di lima RT DKI Jakarta "Tadi kan awalnya selutut orang dewasa, sekarang udah hampir semata lagi. Alhamdulillah, tadi perkiraan sempat di atas 50 cm, paling tinggi, surut perlahan sekarang," jelas Taufik.
Ketinggian air, kata dia, juga terjadi di kedua arah, baik sisi di wilayah Kecamatan Jatinegara maupun Kecamatan Makasar.
“Iya dua arah banjirnya kiri kanan, yang satu kanan itu arah dari Tanjung Priok ke Cililitan yang kiri dari arah Cililitan ke Tanjung Priok," ucapnya.
Salah satu pengendara motor, Igo mengaku sepeda motormya mogok karena memaksakan melintas di jalan yang terendam banjir.
"Saya melintas dari arah dari Condet ke Rawamangun, motor saya mati karena banjir lumayan tinggi ada di atas 50 cm," ujarnya.

Baca juga: Hingga Jumat malam, dua ruas jalan masih banjir di Jaktim Dia berharap pemerintah daerah dapat segera mencari solusi terkait hal tersebut.
"Seharusnya dirapikan gorong-gorongnya, banyakin karyawan untuk lingkungan untuk mengatur ini, karena terganggu banget mau kerja juga tidak bisa jadi karena terhambat," ujarnya.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

KPK sebut perbaikan indeks persepsi korupsi butuh kolaborasi******

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan bahwa perbaikan indeks persepsi korupsi (IPK) membutuhkan kolaborasi seluruh kementerian, bukan hanya bertumpu pada aparat penegak hukum.

“Menganggap IPK ini tanggung jawab aparat penegak hukum, itu salah besar. Salah besar. Karena IPK ini kalau dibedah, siapa saja yang diukur, itu seluruh kementerian terlibat,” kata Pahala saat ditemui di Gedung Pusat Antikorupsi KPK, Jakarta, Kamis.

Pahala ingin kondisi IPK Indonesia saat ini menjadi perhatian bersama, agar perbaikannya ke depan menjadi tanggung jawab bersama.

“Kita ingin naikkan masalah ini, sehingga semua kementerian aware(sadar, red.) bahwa IPK ini bukan hanya tentang korupsi dan bukan hanya KPK,” tuturnya.

Stagnasi skor IPK Indonesia, ucap Pahala, menggambarkan ada sistem yang tidak berjalan dengan baik, sehingga dibutuhkan perubahan masif dan signifikan.

“Bahasa saya, sudah enggak bisa lagi kita jalan, udah enggak bisa lagi perbaikannya dengan lari, harus melompat untuk kita bisa bareng lagi dengan Malaysia. Malaysia sudah 50 sekarang,” kata dia.

Terkait perbaikan sistem yang signifikan, diperlukan dorongan dan kebijakan dari kepala negara. Untuk itu, KPK pada Kamis, mengadakan diskusi publik antara perwakilan tim calon presiden dan wakil presiden, serta organisasi masyarakat sipil.

Diketahui, Transparency International Indonesia telah merilis hasil pengukuran Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2023 pada Selasa (30/1). Indonesia meraih skor 34 atau stagnan dengan skor pada tahun 2022.

Terkait hal itu, Kepala Bagian Pemberitaan Ali Fikri sebelumnya telah mengatakan stagnasi skor IPK menjadi cambuk bahwa upaya pemberantasan korupsi perlu cara-cara yang luar biasa.

“Stagnasi skor IPK tentu jadi cambuk bagi kita semua, bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup jika hanya dilakukan dengan 'biasa-biasa' saja,” ujar Ali dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (30/1).

Menurut Ali, pemberantasan korupsi butuh komitmen konkret dan dukungan penuh dari semua elemen di samping juga melakukan penguatan regulasi.

“Penguatan regulasi dibutuhkan untuk penguatan kelembagaan atau pun pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi yang akseleratif dan berdampak nyata terhadap perbaikan pemberantasan korupsi di Indonesia, seperti pengesahan undang-undang perampasan aset maupun perluasan lingkup LHKPN,” kata dia.

Baca juga: KPK tegaskan tetap proses perkara dugaan korupsi Eddy Hiariej
Baca juga: KPK amankan uang hingga mobil dari penggeledahan di Sidoarjo

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：rtp slot resmi、gratis ongkir shopee 0 rupiah、slot gacor ui

Terkait：tiket777、tempur88、akartoto、perdana303、erek erek kijang、propragmatic88、rtpslot、bocoran rtp live、daftar game slot online terpercaya、shenpoker

---

---

bab terbaru：casiobet（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07