pokerkiukiu

Satu kata bisa menjelaskan segalanya

Awas, Oknum Pengoplos Beras Bulog Terancam Penjara 6 Tahun******

Satgas Pangan Polri mewanti-wanti pedagang maupun masyarakat yang mengoplosberasStabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) produksiBulogdengan beras premium terancam hukuman penjara selama enam tahun.

Mulanya, Wakil Kepala Satgas Pangan Polri Kombes Pol Samsul Arifin menjelaskan selalu ada spekulan yang berupaya memanfaatkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana di setiap momentum, termasuk di momen Lebaran 2024.

Satgas Pangan Polri sudah menindak beberapa kasus pengoplosan, termasuk di Banten, Jawa Timur, hingga Kalimantan Timur. Akan tetapi jumlahnya tidak terlalu besar.

Samsul menambahkan pihaknya sudah menerjunkan tim ke beberapa daerah wilayah penghasil atau produsen pangan agar tidak terjadi penyimpangan lebih lanjut.

Ia pun mengatakan sanksi yang diberikan kepada pengoplos beras adalah dijebloskan ke penjara selama enam tahun. Sanksi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Enam tahun. Iya, itu yang diterapkan (bagi pengoplos)," tegas dia.

Lebih lanjut, Samsul juga mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Korlantas untuk menghadapi momentum Lebaran, di mana mekanisme pendistribusian bahan pokok penting menjadi prioritas. Sehingga, katanya, tidak terkendala dan tidak menjadi persoalan baru dalam ketersediaan bahan pokok penting di masyarakat.

Samsul menjelaskan, sebagaimana UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kategori penimbunan beras pun cukup pelik.

"Penimbunan bisa dikatakan penimbunan apabila pelaku usaha menahan stok tiga kali atau tiga bulan berturut-turut dari rata-rata stok bulanan," ujar Samsul.

"Semisal pelaku usaha stok bulanannya 1.000 ton, penyedia atau Polri harus menemukan minimal 3.000 ton, baru bisa dikatakan sebagai tindak pidana penimbunan. Sudah ada Perpres (peraturan presiden)-nya," sambungnya.

Oleh sebab itu, ia menyebut pihaknya turun ke wilayah untuk memastikan, mengecek gudang dan ketersediaan supaya tidak ada niat para pelaku usaha untuk menahan stoknya.

"Supaya masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan secara baik," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Orang yang dipilih oleh bumi

Sepeda Listrik Pacific dan Exotic Diskon 25% + 20% di Transmart Besok******

Transmart Full Day Sale balik lagi dengan diskon besar-besaran seharian penuh pada Minggu (24/3).

Sepeda listrik tak luput didiskon gede-gedean di Transmart. Pada momen ini, aneka sepeda listrik merek Pacific dan Exotic didiskon hingga 25% + 20%. Mantap banget, kan!

Lihat Juga : Bayar Rp2 Jutaan, Pengunjung Boyong Sepeda Listrik Keren di Transmart

Gede banget kan diskon yang ada di Transmart Full Day Sale? Khusus produk sepeda listrik, pembelian maksimal dibatasi 2 unit per transaksi.

Pelanggan bisa mendapat diskon tambahan 20 persen di Transmart Full Day Sale dengan pembayaran menggunakan Kartu Kredit Bank Mega, Bank Mega Syariah, atau Allo Prime dari Allo Bank.

Bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega nggak usah khawatir. Bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Transmart.

Jika belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal download saja aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Ingat ya, serbu Transmart Full Day Sale besok dan borong belanjaan sebanyak-banyaknya di gerai Transmart terdekat.

Diskon besar-besaran ini cuma berlaku besok saja, dimulai dari gerai Transmart buka hingga pukul 22.00 waktu setempat.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank ya, supaya bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Tersenyum bangga di dunia keabadian

Satgas UU Cipta Kerja Gelar FGD, Dorong Perizinan Bangunan Satu Pintu******

Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Serap Aspirasi Implementasi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Sebagai Amanat UU No. 6 Tahun 2023 dan Aturan Turunannya" di Surakarta, awal pekan ini. FGD digelar untuk mempercepat proses perizinan bangunan dan mendorong investasi di Indonesia.

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta dalam sambutannya, menegaskan bahwa proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dan mudah dengan basis digital.

"UU Cipta Kerja hadir untuk mereformasi seluruh perizinan yang sebelumnya banyak pintu, menjadi cukup satu pintu saja, salah satunya perizinan dasar terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," kata Arif, dalam keterangan tertulisnya.

Dengan menggerakan perekonomian nasional melalui instrumen investasi, Arif menegaskan bahwa harus ada modal yang dikembangkan. Tak hanya modal materi, tetapi juga sumber daya manusia (SDM) dan peralatan seperti mesin.

"Nah, SDM dan mesin ini membutuhkan gedung untuk bekerja dan memproduksi suatu barang, sehingga perizinan gedung ini harus mudah," tutur Arif.

Arif pun menjelaskan bahwa bangunan gedung ini menyangkut aspek lingkungan, keselamatan kerja, dan keselamatan orang yang tinggal di dalamnya. Sehingga selain perizinan yang mudah, dibutuhkan juga pengawasan yang cukup ketat.

Arif mendorong agar ke depannya seluruh perizinan bisa berada di dalam satu pintu, sehingga pelaku usaha tidak perlu membuka banyak aplikasi dan registrasi.

"Oleh sebab itu, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja secara lisan menampung proses intergrasi dari sistem OSS, SIMBG, dan Amdalnet, agar perizinan hanya berada pada satu pintu," terang Arif.

Lebih lanjut Arif menjelaskan FGD ini diharapkan bisa terjalin interaksi secara terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penerima manfaat. Sehingga jika terjadi kendala bisa segera diselesaikan.

"Pada intinya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada dukungan dari pemerintah daerah." Jelas Arif.

Pada akhir sambutannya, Arif menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak menginginkan adanya pending issue dalam UU Cipta Kerja, khususnya dalam perizinan dasar.

"Selesaikan di masa pemerintahan sekarang, kalau ada yang kurang bisa diperbaiki, sehingga di pemerintahan berikutnya sudah selesai." Tutup Arif.

Terkait perubahan dalam perizinan bangunan, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menjelaskan, semenjak adanya UU Cipta Kerja waktu perizinan yang dikeluarkan menjadi terukur.

"Saat ini PBG hanya melalui satu pintu, yaitu melalui aplikasi SIMBG. Di sana kami bisa memonitor secara langsung setiap permohonan yang masuk, dan sudah ada jangka waktu yang ditentukan," ujar Diana.

Lebih lanjut, Diana mendorong sinergitas bersama pemerintah daerah agar semakin kuat. Karena PBG ini tidak lepas dari peran daerah dalam melayani pemohon di wilayahnya masing-masing. "Seperti fungsi pengawasan, itu tanggung jawabnya pemerintah daerah. Semisal ada masalah, bisa langsung dikomunikasikan ke pusat melalui call center kami," ujar Diana.

Diana menjelaskan seluruh daerah di Indonesia sudah memiliki akun SIMBG, termasuk bahkan Otorita IKN. "Melalui akun SIMBG ini, standar teknisnya sudah ada, waktunya lebih singkat, proses lebih mudah, dan pembuatan SLF pun bisa sekaligus di sana," tambah Diana.

Sebagai informasi, SLF atau Sertifkat Laik Fungsi merupakan sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan.

SIMBG ini pun mendapat apresiasi dari perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Karanganyar, Farid Achmadi yang menyatakan bahwa sistem sangat membantu dalam membuat database terkait permohonan PBG.

"Di Karanganyar sendiri per harinya ada 21 pemohon PBG. Kami berterimakasih banyak akan adanya sistem ini," kata Farid dalam sesi diskusi.

Adapun FGD ini dihadiri oleh Dinas PUPR Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) BPP Jawa Tengah, dan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI).

Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Jawa Tengah, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) BPD Jawa Tengah, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APRESI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Properti Syariah (APSI) DPW Jawa Tengah, DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah.

Tidak hanya perwakilan dari asosiasi pelaku usaha, agenda tersebut juga diselenggarakan dengan melibatkan akademisi di bidang hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dunia para dewa di akhir zaman

Ada Gangguan, LRT Jabodebek Turunkan Penumpang di Stasiun Pancoran******

LRT Jabodebek mengalami gangguan hari ini (21/2). Akibatnya penumpang terpaksa turun di Stasiun Pancoran. Kejadian ini terjadi pada, Rabu (21/2).

Pukul 11.42 WIB LRT mendadak berhenti dan sampai pukul 12.00 WIB tak kunjung jalan.

Setelah berhenti cukup lama, kemudian ada pengumuman dari operator yang menyebut adanya gangguan perjalanan karena masalah teknis. Lalu, pada 12.02 WIB, semua penumpang diminta untuk turun dan beralih ke transportasi umum lainnya.

Saat penumpang turun, petugas juga meminta untuk tidak menunggu LRT kembali beroperasi karena gangguan tak diketahui sampai berapa lama.

Banyak penumpang yang kecewa dan langsung turun dari stasiun. Gangguan ini bukan pertama kalinya, beberapa kali LRT mengalami hal yang sama.

Hingga pukul 12.14 WIB, LRT yang tersedia hanya sampai Stasiun Pancoran. Karena itu, penumpang yang tujuan akhirnya di Kuningan hingga Dukuh Atas terpaksa menyambung dengan angkutan lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir penyakit aneh

RK Soal Jembatan Antarapartemen di IKN: Kalau Kangen Gak Perlu Turun******

Kurator Ibu Kota Nusantara (IKN) Ridwan Kamil mengatakan setiap apartemen di sana akan memiliki jembatan yang menghubungkan dengan bangunan lainnya guna memudahkan mobilitas warga.

"Jadi kalau buru-buru lagi kangen sama tetangga sebelah, enggak perlu turun ke bawah, cukup lewat jembatan antarapartemen," katanya di Rakornas IKN di Jakarta, Kamis (14/3).

Bahkan, kata dia, warga pun bisa ke kantor tanpa bertemu aspal.

Jika ada yang membawa mobil bensin, maka harus ditukar dengan mobil listrik di perbatasan sebelum masuk IKN.

Kaisar Jahat Surga yang Melahap

PUPR Garap Terukur Proyek IKN Rp68 T Agar Tak Ada Kerugian Negara******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggarap proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara senilai Rp68,82 triliun dengan terukur.

Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kerugian negara yang menjadi temuan.

Direktur Bina Penataan Bangunan (BPB) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN memang sangat luar biasa, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Namun, Cakra menegaskan pembangunan ini harus dilakukan secara terukur.

Cakra lantas merinci anggaran yang sudah dan sedang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur IKN yang diampu Kementerian PUPR, yakni menyentuh Rp68,82 triliun. Ini digelontorkan dari 2020-2024 dalam dua batch atau tahap.

Tahap pertama dimulai sejak 2020 hingga Maret 2023 dengan total pagu terkontrak Rp28,84 triliun, di mana progresnya mencapai 77,05 persen. Sedangkan anggaran untuk batch kedua menyentuh Rp43,98 triliun dengan progres 24,32 persen.

"Jadi kalau dirata-rata, totalnya sekitar ya 44 persen lah (progres pembangunan) dari 2020-2024," jelas Cakra.

Anak buah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono itu juga menyinggung pembangunan rumah menteri. Terlebih, belakangan pembangunan ini disorot netizen dan viral di media sosial.

Pada bahan paparan Cakra, tertulis progres multi years contract (MYC) rumah menteri itu sudah mencapai 82,98 persen.

"Ini yang kemarin agak heboh terkait rumah tapak jabatan menteri, kok mewah banget blablabla yang ada di internet. Tapi kami mencoba (membangun) sesuai dengan standar yang berlaku," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]