lgo234

best188 678Jutaan kata 848193Orang-orang telah membaca serialisasi

《lgo234》

Wiranto nilai Hadi Tjahjanto sosok tepat isi jabatan Menko Polhukam******

“(Berdasarkan) pengalaman itu lah saya kira beliau sangat sarat dengan pengalaman yang seperti itu, untuk mengatasi masalah, menghadapi ancaman. Dan saya percaya Pak Hadi Tjahjanto akan dapat membantu Presiden (Joko Widodo),”

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto menilai sosok Hadi Tjahjanto merupakan pilihan tepat untuk mengisi jabatan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Berdasarkan pengalaman Wiranto ketika menjabat Menko Polhukam pada 2016-2019, ia banyak bekerja sama dengan Hadi yang kala itu merupakan Panglima TNI, dalam mengatasi berbagai permasalahan dan ancaman yang dapat menghambat pembangunan nasional.

“(Berdasarkan) pengalaman itu lah saya kira beliau sangat sarat dengan pengalaman yang seperti itu, untuk mengatasi masalah, menghadapi ancaman. Dan saya percaya Pak Hadi Tjahjanto akan dapat membantu Presiden (Joko Widodo),” kata Wiranto sebelum acara pelantikan Hadi sebagai Menko Polhukam di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Sebagai Ketua Wantimpres, Wiranto mengaku telah mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar segera mengisi posisi-posisi strategis di kabinet, mengingat Indonesia sedang menghadapi proses perpindahan kekuasaan setelah Pemilu 2024.

Salah satu jabatan strategis yang menurut dia perlu segera diisi adalah Menko Polhukam, pasca mundurnya Mohammad Mahfud Md dari kabinet terkait pencalonannya sebagai wakil presiden dalam Pilpres lalu.

Setelah Mahfud mundur, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi Plt Menko Polhukam sambil menunggu penetapan Menko Polhukam definitif.

“Setelah Pak Mahfud mundur kemudian Pak Tito menjabat sementara, tentunya tidak bisa sementara seterusnya, (jabatan Menko Polhukam) perlu segera diisi. Dan saya sangat bersyukur ternyata Pak Presiden telah memutuskan untuk mengisi jabatan Menko Polhukam itu mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang tentunya pilihan yang sangat tepat,” tutur Wiranto.

Dia meyakini Hadi akan mampu membantu Presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya ke depan, termasuk untuk menghadapi gugatan kecurangan dalam pemilu.

“Ya (kecurangan) itu masih dugaan to, masih asumsi to, tetapi mungkin menjadi kenyataan. Dan saya kira Pak Hadi Tjahjanto sudah punya pengalaman cara-cara seperti itu karena beberapa tahun yang lalu kita menghadapi hal yang sama. Percayalah beliau bisa menghadapi itu semua dengan baik,” ujarnya.

Presiden Jokowi dijadwalkan melantik Menko Polhukam serta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) baru, Rabu pagi hari ini.

Berdasarkan kabar yang bergulir, Menko Polhukam akan diisi oleh Hadi Tjahjanto yang saat ini menjabat Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sedangkan posisi Menteri ATR/Kepala BPN akan diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Selalu merasa stres setiap mau berangkat kerja? Ini sebabnya******

Nah take it itu caranya, pekerjaan terlalu berat, pimpinan tidak menyenangkan atau rekan kerjanya tidak asik.

Jakarta (ANTARA) - Dokter spesialis jiwa di RSUD Tarakan Jakarta dr Zulvia Syarif SpKJ mengatakan penyebab seseorang selalu merasa stres saat berangkat bekerja, salah satunya karena mentalnya tak sehat.

"Mungkin enggak ada diagnosis gangguan mental, tapi sebenarnya lagi enggak sehat secara mental. Mungkin susah tidur, mungkin setiap mau berangkat kerja stres, setiap mau datang ke tempat kerja rasanya berat banget," kata dia dalam seminar daring yang dipantau di Jakarta, Jumat.

Pada sisi lain, seseorang yang tak sehat secara mental bisa saja masih terpikir pekerjaan bahkan saat di rumah saatnya dia berinteraksi dengan keluarga.

Zulvia menuturkan seseorang yang sehat secara mental bukan hanya diukur dari sekadar dia tidak depresi, bipolar dan sebagainya, namun lebih pada kemampuan dia memahami kelebihan dan kekurangan dirinya, mampu menghadapi tekanan, mampu produktif dan berkontribusi untuk masyarakat.

"Evenorang yang punya diagnosis gangguan mental tetapi kalau dia bisa produktif, bisa mengatasi tekanan hidup, dia bisa dibilang sehat mental," kata dia pula.

Dia mengatakan lagi, penyebab kesehatan mental seseorang khususnya yang berstatus karyawan bisa terganggu, salah satunya lingkungan kerja yang menuntut atau budaya organisasi yang tidak mendorong pegawai untuk maju.

Alasan lainnya, ada pembiaran perundungan, pelecehan, dan budaya menyalahkan yang semuanya menyebabkan pegawai lebih tegang dan stres di tempat kerja.

"Kemudian bisa juga dari jam kerja yang terlalu panjang, tidak ada batasan jelas, harus readysetiap saat, di rumah lagi cuti lagi liburan tetap ngurusin pekerjaan, itu juga bisa membuat seseorang tertekan. Jadi enggak sehat secara mental," kata Zulvia.

Di sisi lain, ada juga kontribusi dari individu yakni terkait cara dia bisa mengelola waktu dengan baik, cara berinteraksi dengan rekan kerja dan pimpinan atau orang yang dilayani.

Solusi yang ditawarkan

Lalu, guna mengatasi masalah mental seperti stres di tempat kerja dan seseorang dalam kondisi tidak bisa mengubah kondisi di tempat kerja, maka Zulvia menawarkan dua solusi, yakni menerima atau meninggalnya yakni dengan kata lain berhenti bekerja.

"Nah take ititu caranya, pekerjaan terlalu berat, pimpinan tidak menyenangkan atau rekan kerjanya tidak asik, kalau gitu kita perlu belajar untuk beradaptasi, kita menerima situasi itu lalu beradaptasi," ujar dia lagi.

Menurut dia, cara untuk beradaptasi yakni mengubah cara respons diri. Saat seseorang merasa pekerjaannya terasa begitu menekan, cobalah hadapi dengan lebih ringan, yakni tidak menganggap ini 100 persen kehidupannya.

Zulvia memahami saat bekerja, terkadang seseorang ingin bersungguh-sungguh dengan pekerjaannya. Namun, saat dia merasa hidupnya sama dengan pekerjaan, maka saat ada kegagalan di pekerjaan misalnya dimarahi atasan atau melakukan kesalahan, maka dia merasa hidupnya.

Padahal sebenarnya tidak. Oleh karena itu, imbuh Zulvia, mengubah cara berpikir menjadi penting.
Baca juga: Psikiater: Variasi rutinitas bisa kurangi kelelahan mental
Baca juga: Psikiater bagikan gejala stres akibat kerja

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

KPK periksa Plt Sekda soal korupsi di BPPD Sidoarjo******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Andjar Surjandianto  telah diperiksa penyidik sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Pada pemeriksaan yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (21/2) tersebut, penyidik KPK juga mendalami materi yang sama terhadap Kepala Bidang Pendapatan Daerah 3 (PD3) BPPD Kabupaten Sidoarjo, Ninik Sulastri dan Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Nur Aditya Marendra Wardhani.

"Ketiga saksi penuhi panggilan dan dikonfirmasi antara lain kaitan dengan status jabatan dari tersangka SW di BPPD Pemkab Sidoarjo termasuk pihak terkait lainnya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Ali juga mengatakan ketiga saksi juga didalami pengetahuannya soal besaran potongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

"Didalami juga besaran setiap potongan dana insentif dari para ASN di BPPD untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo," kata Ali.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

KPK pada 29 Januari 2024 menahan dan menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Laporan tersebut kemudian dipelajari oleh tim KPK dan pada Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW.

Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam OTT tersebut ini diamankan uang tunai ini  sekitar Rp69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sejumlah sekitar Rp2,7 miliar di tahun 2023.

Para pihak tersebut berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan hingga akhirnya dilakukan penetapan status tersangka terhadap Siska Wati.

Ghufron menerangkan kasus tersebut berawal pada tahun 2023. Saat itu besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp1,3 triliun dan atas perolehan tersebut ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif.

Namun Siska Wati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus Bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari para ASN tersebut.

Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh SW pada para ASN di beberapa kesempatan dan adanya larangan untuk tidak membahas potongan dimaksud melalui alat komunikasi diantaranya melalui percakapan WhatsApp.

Besaran potongan yang dikenakan mencapai 10-30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.

Penyerahan uang tersebut dilakukan secara tunai dan dikoordinir oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Khusus di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.

Sebagai bukti permulaan awal, besaran uang Rp69,9 juta yang diterima SW akan. dijadikan pintu masuk untuk penelusuran dan pendalaman lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka SW dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot bet 888、agen judi slot gacor、pola slot demo maxwin

Terkait：slot gacor gampang menang terbaru、pinjam gampang ilegal atau legal、menang bos slot、clan4d、erek erek kucing melahirkan、dewapetir89、selamatbet、slot max win terus、situs slot terbaik、rtp dragon222

---

---

bab terbaru：rtp mio777（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05