situs slot new member

kehilangan masa remaja

Moeldoko Bela Jokowi, Presiden Boleh Kampanye sesuai Undang******

MALANG — Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa  presiden memiliki hak untuk berpolitik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Seusai melaksanakan salat Jumat (26/1/2024), di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat, Moeldoko mengatakan bahwa presiden merupakan figur yang memiliki jabatan politik sehingga hak-hak politik juga melekat padanya.

Promosi BRI Catatkan Kinerja Positif: Memasuki Kuartal III, Raih Laba Bersih Rp44,21 T

“Presiden sebagai figur yang memiliki jabatan politik, tentu hak-hak politiknya juga melekat dan ini diatur dalam Undang-Undang Pemilu,” kata Moeldoko, dilansir Antara.

Moeldoko menjelaskan, bahwa hak politik seperti turut serta dalam melaksanakan kampanye bukan hanya menjadi hak seorang presiden saja,  tetapi juga pada wakil presiden, seluruh menteri dan pejabat publik yang ada.

Sebagai informasi, terkait dengan kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), pada bagian kedelapan tentang Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Pejabat Negara Lainnya.

Aturan terkait diperbolehkan  presiden mengikuti kampanye, tertuang dalam Pasal 299 poin pertama yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.

Kemudian, pada poin kedua disebutkan pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai politik mempunyai hak melaksanakan kampanye, selain itu juga pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota partai politik juga bisa melaksanakan kampanye.

Pejabat negara lainnya tersebut, bisa melaksanakan kampanye jika yang bersangkutan sebagai calon presiden atau wakil presiden, anggota tim kampanye dan pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

“Sangat jelas disebut di sana bahwa presiden dan wakil presiden, para menteri dan seluruh pejabat publik memiliki hak untuk melakukan kampanye. Secara undang-undang seperti itu,” katanya.

Ia menambahkan, terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa presiden dan menteri memiliki hak demokrasi dan politik untuk mengikuti kampanye, hal tersebut memang sudah sesuai dengan aturan mengingat Indonesia adalah negara hukum.

Dalam undang-undang tersebut, lanjutnya, juga sudah disebutkan dengan sangat jelas bahwa presiden, wakil presiden dan pejabat negara diperbolehkan untuk berkampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara.

“Indonesia ini adalah negara hukum, negara demokrasi, sehingga acuannya hukum. Jadi jangan kemana-mana, standarnya hukum. Jangan diukur dengan standar perasaan, tidak ketemu. Rasanya tidak cocok, tidak begitu,” katanya..

Sebelumnya, Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (24/1/2024), mengatakan bahwa presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

belas kasihan Tuhan

Solopos Hari Ini : Harapan Menipis Bagi Garuda******

SOLO—Ulasan tentang peluang Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 makin tipis setelah kalah 1-3 dari Jepang di Al Thumama Stadium, Doha, Qatar, Rabu (24/1/2024), diangkat menjadi headlineHarian Umum Soloposedisi Kamis (25/1/2024).

Hanya gol tunggal Sandy Walsh ke gawang Jepang yang sedikit memberikan napas bagi peluang para Garuda. Diberitakan Soloposhari ini, Indonesia tinggal bergantung pada laga terakhir Bahrain di Grup E dan Oman di Grup F yang akan dimainkan hari Kamis (25/1/2024) ini. Di Grup E, Bahrain yang menjadi pesaing Indonesia di jalur peringkat tiga terbaik akan berhadapan dengan Jordania.

Promosi Menilik Indahnya Alam & Pertanian Modern Desa Bansari, Jawara Desa BRILian 2023

Jika Jordania mengalahkan Bahrain dengan selisih tiga gol maka Indonesia akan lolos. Sementara itu di Grup F, Oman yang juga menjadi pesaing Indonesia akan menjamu Kyrgistan. Jika Oman kalah atau imbang maka Indonesia yang akan lolos. Sebanyak empat tim yang menjadi peringkat tiga terbaik berhak lolos ke fase gugur 16 besar. Sebelumnya Indonesia berada di peringkat ke-2, namun hari ini posisinya bergeser di posisi ke-4 setelah terjadi dinamika dari pertandingan di grup lain.

Meski begitu, gol Sandy Walsh cukup bersejarah baik bagi sang pemain maupun Indonesia. Bagi pemain berusia 28 tahun ini, gol tersebut adalah gol perdananya bagi Indonesia di berbagai kompetisi. Sontekannya memanfaatkan lemparan jauh Pratama Arhan di injury time babak kedua tersebut, juga menjadi gol kedua Timnas Indonesia di Piala Asia 2024.

Sedangkan bagi Jepang, gol Sandy Walsh membuat mereka tidak pernah mencatatkan nir bobol di Piala Asia kali ini. Zion Suzuki sudah kebobolan total lima gol dari tiga laga, atau rata-rata kebobolan 1,6 gol per pertandingan. Catatan ini, adalah rekor terburuk Jepang di lini belakang selama keikutsertaan di Piala Asia sejak tahun 1988.

Layanan Transportasi Umum di Solo Sabet Penghargaan

SOLO—Kota Solo meraih penghargaan layanan transportasi terkolaboratif dan terinovatif dari Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Tengah. Indikator penghargaan tersebut mencakup aspek inovasi dan kolaborasi dengan swasta dalam mewujudkan layanan transportasi yang ramah dan mudah.

Penyerahan penghargaan dilakukan Kepala Dishub Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, kepada Kepala Dishub Solo, Taufiq Muhammad saat kegiatan Forum Rembug Transportasi di Convention Hall Terminal Tirtonadi Solo, Rabu (24/1/2024). Selain Kota Solo, ada beberapa daerah lain yang meraih penghargaan serupa seperti Magelang dan Semarang.

Selama ini, Kota Solo memiliki layanan transportasi publik yang menjadi primadona masyarakat, yakni Bus Solo Trans (BST). Layanan transportasi publik dengan skema buy the service mampu perlahan-lahan mengubah perilaku masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan massal. ”Layanan angkutan publik seperti BST di Solo dibarengi dengan feeder yang menyisir jalan-jalan perkampungan,” kata Henggar.

Benahi Sistem Penertiban Tenaga Listrik

JAKARTA—Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti masih maraknya pengaduan pelanggan PLN terkait persoalan listrik. Laporan YLKI terbaru mencatat ada 23 pengaduan konsumen terkait kelistrikan sepanjang 2023 di mana separuhnya terkait penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL). Jumlah itu mencakup 2,4% dari total pengaduan konsumen yang diterima YLKI sepanjang tahun lalu, yaitu 943 pengaduan.

Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI, Rio Priambodo, memerinci persoalan kelistrikan yang banyak dikeluhkan konsumen adalah P2TL dengan persentase pengaduan mencapai 54,2%. Selanjutnya pengaduan masalah pemadaman listrik 12,5%, tagihan tidak sesuai 8,3%, keterlambatan pembayaran 8,3%, refund 4,2%, permohonan keringanan 4,2%, pemutusan listrik 4,2%, dan biaya administrasi 4,2%.

“Persoalan listrik yang paling tinggi masih P2TL karena pada 2023 masih banyak masyarakat yang kena P2TL,” ujar Rio di Kantor YLKI, Selasa (23/1/2024). Menurut Rio, selama ini PLN cenderung menunda-nunda penindakan P2TL. Hal itu justru menyebabkan tagihan denda kepada konsumen menjadi sangat besar. Seharusnya, kata Rio, PLN dan ESDM memiliki sistem yang aktual untuk mendeteksi adanya penyimpangan dalam penggunaan listrik di konsumen lebih cepat.

Demokrasi Suka-suka Jokowi

JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim seorang presiden boleh memihak dan berkampanye untuk salah satu kontestan pemilu. Selain dianggap tidak konsisten, pernyataan itu dikritik sejumlah tokoh karena tidak baik dalam hal etika bernegara.

Jokowi mengatakan seorang pemimpin negara juga memiliki hak untuk melakukan kampanye pemilu. Hal ini dia sampaikan saat menghadiri seremoni penyerahan pesawat A-1344, helikopter Fennec, dan helikopter Panther 2024 di Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, Rabu (24/1/2024). Di lokasi yang sama ada Prabowo Subianto, calon presiden (capres) nomor urut 2 yang juga Menteri Pertahanan aktif.

Awalnya Jokowi berbicara mengenai sejumlah menteri nonpartai yang melakukan kampanye politik menjelang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang. Dengan alasan itu, dia menyebut setiap menteri yang terafiliasi partai politik (parpol) maupun nonparpol memiliki hak yang sama.

Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Kamis (25/1/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.solopos.com. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Solopos.com yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Solopos.com tanpa gangguan iklan.

Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

Sistem Tuhan yang Tak Berujung

Prakiraan Cuaca Hari Ini, Mayoritas Daerah Indonesia Hujan Angin Kencang Merata******

JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan adanya potensi hujan lebat dengan kecepatan lebih dari 50 milimeter per hari hingga angin kencang dengan kecepatan lebih dari 45 kilometer per hari yang akan menerjang mayoritas daerah di Indonesia pada Senin ini.

Berdasarkan laman resmi BMKG di Jakarta, Senin (29/1/2024), daerah yang harus mewaspadai potensi hujan lebat adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, dan Banten.

Promosi Cetak Rekor, Penumpang Kereta Cepat Whoosh Capai 21.000 Orang Sehari

Hujan lebat juga akan menerjang Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua.

Dari daerah tersebut, hujan lebat di beberapa wilayah di antaranya seperti Aceh, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Maluku akan disertai dengan terjangan angin kencang.

Tak hanya angin kencang, hujan disertai kilat atau petir turut akan menerjang wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.

Angin kencang juga akan menimpa Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Barat.

Sementara itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan cuaca ekstrem masih mengancam sebagian besar wilayah Indonesia hingga Februari mendatang sehingga masyarakat harus waspada dan siap-siaga terhadap potensi bencana hidrometeorologi

Terdapat beberapa penyebab terjadinya cuaca ekstrem ini yakni Monsun Asia yang cukup signifikan serta adanya daerah tekanan rendah yang terpantau di sekitar Laut Timor, Teluk Carpentaria dan di Samudra Hindia barat Sumatra.

Selanjutnya, adanya fenomena Madden Julian Oscillation (MJO) yang terbentuk bersamaan dengan aktifnya gelombang Rossby Ekuatorial.

“Kondisi itu dapat meningkatkan aktivitas konvektif serta pembentukan pola sirkulasi siklonik di wilayah Indonesia,” ujarnya, dilansir Antara.

Dewa perang ini

Mahfud Md Sebut Hukum Indonesia Tumpul ke Atas Tajam ke Bawah******

SOLO —Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud Md, mengatakan dirinya akan fokus membenahi aparat penegak hukum apabila terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Ganjar Pranowo.

Dia menyadari hukum yang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah disebabkan oleh aparat penegak hukum yang tidak menjalankan tugas dengan baik.

Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional

“Kami akan mulai dari aparatnya karena kalau hukum tumpul ke atas itu biasanya aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum itu ada di polisi, Kejaksaan, dan Pengadilan,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis yang diterima Antaradi Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Pernyataan itu disampaikan Mahfud Md dalam dialog Tabrak Prof bersama masyarakat Lampung yang digelar khusus untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat secara tatap muka.

Di hadapan milenial, gen z, dan masyarakat umum yang hadir dalam acara tersebut, Mahfud dengan tegas menyebut hukum Indonesia masih tumpul ke atas namun tajam ke bawah.

“Hukum di Indonesia tumpul ke atas itu artinya terhadap orang-orang penting, terhadap anaknya orang penting, istrinya orang penting, orang yang punya uang, orang yang punya kelompok, mafia, itu hukum sering tidak berjalan,” ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan kondisi seperti itu membuat masyarakat kecil tidak mendapatkan perlindungan hukum. Terutama dari aparat penegaknya.

“Misalnya tiba-tiba dia hidup di suatu tempat, tidak pernah jual tanah, tiba-tiba tanahnya dijual ke orang lain dengan sertifikat yang resmi. Itu rakyat tidak dilindungi. Kalau mengadu, diusir katanya ini bukan tanahmu padahal dia dapat warisan dari nenek moyangnya secara turun menurun,” kata Mahfud.

Oleh sebab itu, Mahfud menekankan pentingnya upaya menegakkan hukum dengan cara membenahi aparat penegakan secara struktural. Sehingga hukum tak lagi hanya tumpul ke atas.

“Nah ini jadi ke atas, harus kita tegakkan secara struktural, tegas peneggakan hukum. Ke bawah akan dilakukan perlindungan hukum,” kata Mahfud.

Mahfud Md berharap pesta demokrasi 14 Februari 2024 nanti melahirkan pemimpin yang memiliki keberpihakan hukum Indonesia kepada rakyat.

“Tentu kita harus bersabar karena sudah berakumulasi begitu besar, tapi kita mulai dalam lima tahun ke depan, terutama mulai dari jantung masalahnya,” tuturnya.

Legenda tangan dan mata

Ganjar Janjikan Sekolah Gratis 12 Tahun******

SOLO —Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo menjanjikan sekolah gratis 12 tahun bagi masyarakat bila dipercaya menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.

Ganjar Pranowo dalam orasi kampanye nasional di Alun-alun Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (28/1/2024) mengatakan, pendidikan menentukan masa depan anak bangsa.

Promosi Diulas dalam Harvard Business Review, Ini Konsep Pemberdayaan Ultra Mikro BRI

“Ibu-ibu berpikir masa depan anak bangsa, yakni 12 tahun sekolah minimal gratis,” kata Ganjar Pranowo.

Ia mengatakan dirinya juga berupaya mewujudkan satu keluarga miskin, satu sarjana. “Saya juga berasal dari keluarga kurang mampu, bahkan pernah terlibat rentenir saat kuliah,” katanya sebagaimana dilansir Antara.

Dia mengatakan orang tua berjuang untuk anaknya supaya bisa sekolah dengan harapan pendidikan akan mengubah keluarganya.

“Satu keluarga miskin, satu keluarganya. Itulah yang diharapkan menjadi anak-anak hebat yang membantu keluarganya dan orang tuanya, pasti mereka memiliki budi pekerti luhur,” kata dia.

Ganjar juga menyapa penyandang disabilitas yang datang ke kampanye terbuka. Ia berjanji akan memperhatikan penyandang disabilitas.

“Setiap kali menyiapkan rancangan pembangunan, maka seringkali tertinggal, yakni kelompok perempuan, anak, disabilitas, dan lanjut usia,” katanya.

Ia berharap masyarakat yang datang ke kampanye umum sudah dapat menentukan pilihannya. “Anda punya pilihan, punya referensi untuk memilih. Pilih nomor 3,” katanya.

Bajak Laut Dewa Super Druid

Respons Jokowi, PSI: Keberpihakan Presiden di Pemilu Bukan Dosa******

SOLO —Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa kepala negara maupun menteri boleh berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres maupun partai politik, sehingga keberpihakan presiden pada pemilu bukan sebuah dosa.

Promosi Dulu Terimpit Pandemi, Klaster Usaha Ini Berkembang Berkat BRI KlasterkuHidupku

“Pak Jokowi benar. Presiden dan menteri sebagai tokoh publik adalah warga negara yang punya hak politik untuk mendukung capres dan parpol yang ia suka. Pagarnya adalah tidak mempergunakan fasilitas publik untuk kampanye. Keberpihakan presiden terhadap capres dan parpol bukan sebuah dosa,” katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Ia mencontohkan pada Pemilu 2004, Megawati Soekarnoputri yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden RI maju sebagai calon presiden dan berkeliling Indonesia mengampanyekan dirinya sekaligus PDI Perjuangan.

“Tidak ada masalah. Ibu Megawati sebagai tokoh politik ketika itu bisa membedakan dengan baik kapan berlaku sebagai presiden, calon presiden, dan ketua umum partai. Ibu Mega saat itu, tampaknya, berhasil tidak mempergunakan fasilitas dan uang negara untuk kampanye,” tutur dia sebagaimana dilansir Antara.

Negara lain pun begitu, kata Raja, seraya mencontohkan mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, yang kala itu mendukung dan berkampanye untuk memenangkan Hillary Clinton sebagai calon presiden dari Partai Demokrat.

“Sekali lagi, ini sebuah praktik yang lazim di dunia politik yang tidak perlu dipersoalkan dan disesalkan,” kata Raja menegaskan.

Ia menambahkan idealnya Presiden Jokowi menindaklanjuti pernyataan tersebut dengan menyatakan dukungan terbuka.

“Saya kira pernyataan Pak Jokowi ini idealnya beliau follow updengan memberikan dukungan terbuka kepada pasangan calon (presiden dan wakil presiden) nomor (urut) 2 dan parpol nomor 15, PSI, partai Jokowi. Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik,” katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.