daftar judi slot terbaru

sensa128 845Jutaan kata 55747Orang-orang telah membaca serialisasi

《daftar judi slot terbaru》

Komnas HAM ungkap temuan kepala daerah tidak netral selama Pemilu 2024******

Kami juga menemukan adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkap temuan aparatur sipil negara yang tidak netral selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Temuan itu didapat Komnas HAM di kalangan tingkat desa hingga gubernur yang ada di beberapa daerah.

"Temuan terkait dengan netralitas aparat negara sangat berhubungan dengan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu," kata anggota Komnas HAM Saurlin P. Siagian di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Temuan itu, di antaranya 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, menyatakan dukungannya kepada salah satu peserta pemilu.

Selain itu, pihaknya juga menemukan adanya aktivitas rapat koordinasi kepala desa di Kabupaten Temanggung untuk pemenangan peserta pemilu tertentu.

"Kami juga menemukan adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu. Contoh lain juga adalah seorang ASN di Kabupaten Cianjur tertangkap tangan melakukan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu," kata Saurlin.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menemukan video yang berisi ajakan Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Barat yang mengajak jajaran ASN memilih calon tertentu.

"Ajakan ini disampaikan oleh Pj. Gubernur Kalimantan Barat pada peringatan HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal  24 Januari 2024," kata dia.

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan bahwa temuan juga telah masuk ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ia berharap temuan tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi pemerintah agar tetap bersikap netral dalam pemilu. Dengan demikian, proses demokrasi bisa berjalan tanpa adanya intervensi pihak lain.

Baca juga: Komnas HAM ungkap banyak perusahaan tak liburkan karyawan saat pemilu
Baca juga: Komnas HAM ungkap temuan banyak masyarakat adat tidak ikut pemilu

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pihaknya telah mengganti beberapa pj. kepala daerah yang tidak netral menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Menurut dia, penggantian itu karena berdasarkan hasil evaluasi dan pendalaman informasi bahwa beberapa pj. kepala daerah tersebut terbukti melanggar prinsip netralitas.

"Laporan-laporan mengenai tidak netral yang viral di video segala macam memang ada. Oleh karena itu, saya melakukan penggantian," kata Tito Karnavian diskusi bertajuk Ada Apa dengan Daerah Khusus Jakarta? di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, Selasa (19/12).

Ia mengatakan bahwa indikasi adanya pj. kepala daerah yang tidak netral tersebut dari laporan masyarakat, termasuk keluhan dari partai politik maupun dari peserta pemilu.

Dari laporan dan keluhan itu, Kemendagri lantas mengevaluasi dan mengambil langkah tegas dengan mencopot pj. kepala daerah tersebut.

Disebutkan pula oleh Tito bahwa salah satu pj. kepala daerah yang dievaluasi, kemudian diganti oleh Bupati Kampar Muhammad Firdaus.

"Bupati Kampar salah satunya. Salah satu alasannya itu tidak netral," kata Tito.

Sebanyak 59 penjabat kepala daerah mendapat rapor merah dalam indikator menjaga netralitas ASN pada Pemilu 2024 berdasarkan rekapitulasi penilaian evaluasi oleh Kemendagri di Jakarta, Selasa.

Rapor merah tersebut diberikan kepada para penjabat kepala daerah yang belum penuhi indikator dalam upayanya jaga netralitas ASN dengan skor 0—59 atau masuk dalam kategori kurang.

Dalam rekapitulasi penilaian itu, kata dia, juga tercatat lima pj. kepala daerah meraih rapor kuning dengan skor 60—79. Sementara itu, 48 pj. kepala daerah lainnya mendapat rapor hijau dengan meraup skor 80—100 atau berkategori baik.

Pewarta: Walda Marison
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Wapres minta MUI lebih optimal dalam tugas melayani umat******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meminta Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat lebih optimal dalam melaksanakan tekadnya, yakni melayani dan memberdayakan umat.

"Saya ingin mengarahkan bahwa tugas-tugas MUI yang cukup berat itu harus dilaksanakan dengan lebih optimal lagi, lebih semangat lagi, terutama prinsip atau pijakan yang sudah menjadi tekad MUI. Yang pertama itu, melayani umat, atau khadimul ummah," kata Wapres Ma'ruf usai memimpin rapat Dewan Pertimbangan MUI di Gedung MUI Jakarta, Rabu.

Berdasarkan video yang ditayangkan melalui akun YouTube Sekretariat Wakil Presiden, Wapres menjelaskan pokok pembahasan rapat yang berlangsung lebih dari satu jam tersebut.

Selaku Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Wapres menekankan tentang pembinaan umat sebagai bagian dari visi dan misi MUI.

MUI dalam segala aspek diminta terus menjaga umat dari paham-paham yang menyimpang atau paham ekstrem, menjaga umat dari perilaku yang tidak sesuai syariat, serta melindungi umat agar tidak mengonsumsi produk nonhalal.

Baca juga: MUI kirim 20 dai ke NTT untuk sampaikan Islam "wasathiyah"

Baca juga: MUI ajak dai bersihkan residu perpecahan pasca-Pemilu 2024

Wapres menekankan bahwa MUI turut mengemban tugas dalam memulihkan keutuhan dan kesatuan umat, apalagi setelah pemilu sehingga tidak terjadi perpecahan.

"Jangan sampai umat ini terbelah akibat adanya pemilu, jadi itu harus disatukan lagi supaya tidak lagi terkoyak-koyak," kata Wapres.

Dalam pengantar rapat, Dewan Pengurus Harian MUI, Asrorun Niam, melaporkan beberapa kendala dalam pengurusan sertifikasi halal serta perumusan peta dakwah di Indonesia.

Dewan Pertimbangan MUI yang turut hadir dalam rapat ini di antaranya Zainut Tauhid Sa'adi, Jimmly Ashiddqy, K.H. Sadeli Karim, K.H. Abun Bunyamin, Dadang Kahmad, Maman Abdurahman, Zaitun Rasmin, K.H. Arif Fahrudin, dan Trisna Ningsih Yuliati Djuwaeli

Wapres didampingi oleh Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, dan Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi Lukmanul Hakim.

Baca juga: Wakil Ketua MUI ajak jaga kerukunan selama menunggu hasil real count

Baca juga: Ketua MUI: Saatnya merajut kembali kebersamaan untuk bangun Indonesia

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slotwin303、cairin ojk、hoki805

Terkait：slot daftar、pinjam saldo dana、link ug slot terbaru、game slot terbaru 2022、bukalapak kredit、raja89、cara cicil barang di lazada、72 di erek erek、club77 slot、kode link slot

---

---

bab terbaru：kuy138 rtp（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07