slot online dana terpercaya

Ada hantu di hatiku

Rokok Elektrik Kena Pajak Mulai Hari Ini******

Aturan pajak rokok elektrikresmi diterbitkan oleh Kementerian Keuangandan berlaku mulai hari ini, 1 Januari 2024. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK/2023 mengenai Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.

Berdasarkan PMK tersebut, tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10 persen dari cukai rokok. Rokok elektrik juga dipastikan ikut terkena pajak rokok karena tercantum dalam aturan terbaru itu.

Lihat Juga : Kemenhub Wujudkan Pemerataan Pembangunan dengan Bandara Baru di 3TP

Selain rokok elektrik, pajak rokok itu juga berlaku untuk berbagai hasil tembakau, seperti sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).

"Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Cukai Rokok," bunyi Pasal 2 Ayat 3 PMK Nomor 143/PMK/2023.

Pengenaan pajak atas rokok elektrik ini, jelas Kemenkeu, merupakan bagian dari masa transisi, yakni sejak pengenaan cukai atas rokok elektrik pada 2018.

Rokok elektrik akhirnya ikut terkena pajak rokok yang merupakan pungutan atas cukai rokok alias piggyback taxes.

"Pemberlakuan Pajak Rokok atas Rokok Elektrik (REL) pada tanggal 1 Januari 2024 ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memberikan masa transisi pemungutan pajak rokok atas rokok elektrik sejak diberlakukan pengenaan cukainya di pertengahan tahun 2018," bunyi keterangan resmi Kemenkeu.

Sebelumnya, pemerintah juga resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok dengan kenaikan rata-rata 10 persen.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (TIS).

Kenaikan tarif cukai yang berlaku pada harga jual rokok ini efektif berlaku mulai 1 Januari 2024, sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) huruf b PMK tersebut.

"Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram Hasil Tembakau buatan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024," bunyi aturan itu.

Lihat Juga : KALEIDOSKOPDaftar 5 Berita Ekonomi Terpopuler Sepanjang 2023

Berbaris menuju Evernight

Mixue Bakal Melantai di Bursa Hong Kong, Incar Dana Segar Rp15,5 T******

Mixue bakal melantai di Bursa Efek Hong Kongdan mengincar dana segar hingga US miliar atau Rp15,5 triliun (asumsi kurs Rp15.531 per dolar AS).

Mengutip Reuters, rencana Initial Public Offering (IPO) ini bakal dilakukan oleh dua jaringan Mixue terbesar di China, yakni Mixue Group dan Guming Holdings. Permohonan penawaran umum perdana itu disebut sudah terdaftar di Bursa Efek Hong Kong.

"Mixue yang memiliki sekitar 36 ribu toko berencana mengumpulkan US0 juta hingga US miliar dalam IPO-nya di Hong Kong," tulis laporan tersebut, dikutip Kamis (4/1).

Mixue juga pernah mengajukan permohonan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Shenzhen pada 2022 lalu, dengan harapan mengumpulkan sekitar US9,87 juta. Akan tetapi, belum ada pengumuman resmi mengenai kelanjutan pencatatan di bursa itu.

Terlepas dari itu, sektor penjualan bubble tea kini dianggap menjadi salah satu peluang cuan yang bagus di China. Terlebih, biaya operasinya yang dinilai cukup rendah.

Namun, sektor ini mendapatkan tantangan imbas rendahnya diferensiasi produk. Pada akhirnya persaingan antarprodusen semakin ketat.

IPO mau tak mau menjadi solusi memperkuat modal perusahaan. Raksasa industri bubble tea lain, ChaBaiDao, juga mengajukan permohonan IPO di Hong Kong beberapa bulan lalu.

"Saya pikir saat ini ada desakan besar untuk melakukan IPO. Secara umum rantai ini telah berkembang secara agresif, namun harus rela kehilangan uang untuk melakukannya," kata Direktur Pelaksana China Market Research Group Ben Cavender.

"Siapapun yang bisa IPO paling cepat dan mencapai posisi operasional yang stabil akan menjadi pemenang dalam jangka panjang," ramalnya.

[Gambas:Video CNN]

evolusi pasang surut

Luhut Aktif Kembali Jabat Menko Marves Usai Sembuh******

Luhut Binsar Panjaitan aktif kembali menjabat menteri koordinator bidang maritim dan investasi (menko marves) setelah sembuh. Ia sempat dirawat di rumah sakit Singapura selama beberapa pekan.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengonfirmasi hal itu. Ia juga memastikan Erick Thohir tak lagi menjadi menko marves ad interim.

"Bapak. Luhut Panjaitan sudah kembali aktif sebagai Menko Marves sejak tanggal 15 Desember 2023. Dengan demikian tugas Bapak Erick Thohir sebagai Menko Marves Ad Interim sudah berakhir," kata Ari melalui pesan singkat, Rabu (27/12).

"Setelah itu sudah menandatangani beberapa surat resmi sebagai menko marves," ucap Ari.

Sebelumnya, Luhut sakit pada Jumat (6/10). Ia sempat dirawat di Jakarta sebelum diterbangkan ke Singapura.

Jokowi lalu menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir untuk menggantikan posisi Luhut sementara waktu.

Pada Rabu (29/11), Luhut tampil ke publik dengan menghadiri pelantikan menantunya, Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Kemudian pada Jumat (22/12) kemarin, Luhut sempat berbincang dengan awak media massa. Dia memaparkan banyak hal tentang rencana pembangunan di sisa masa jabatan Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Alasan mengapa saya memakai pakaian wanita

PLN: Pelanggan dengan Tagihan Rp41,8 Juta Sepakat Skema Angsuran******

PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kebon Jeruk buka suara soal warga mendapat tagihan listrik susulan dengan nominal Rp41.826.297 yang viral di media sosial.

Manager PLN UP3 Kebon Jeruk Elpis J. Sinambela mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan lanjutan pada Jumat siang (12/1).

Dalam pertemuan tersebut, menurut keterangan PLN yang diterima CNN Indonesia, pelanggan telah memahami duduk perkara dan bersedia membayar tagihan susulan sebesar Rp 41 juta dengan skema angsuran.

Elpis menjelaskan PLN melakukan pemeriksaan pada aset PLN, salah satunya adalah kWh meter, dalam rangka mengamankan pelanggan dari bahaya kelistrikan.

"Pemeriksaan ini dilakukan oleh tim P2TL yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan teknis terhadap jaringan dan meteran listrik yang menjadi kewenangan PLN," ujarnya.

PLN pun mengimbau masyarakat untuk tidak mempengaruhi kWh meter ataupun menggunakan listrik secara ilegal, karena dapat membahayakan serta merugikan diri sendiri dan orang lain.

"PLN juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan kepada PLN melalui aplikasi PLN Mobile apabila terjadi permasalahan pada kWh meter," ujarnya.

Kronologi awal masalah

Sebelumnya, akun X @brosalind mengaku rumahnya didatangi PLN. Saat itu petugas mengecek meteran listriknya.

Petugas, kata dia, mengganti meteran tersebut dengan yang baru karena meteran yang sebelumnya sudah berumur tua.

"Setelah dicek ternyata mesin meteran listrik yg lama adalah keluaran tahun 1992. Kemudian meteran listrik lama ini di simpan dan dijadikan barang bukti," kata dia.

"Setelah dilakukan uji pengecekan, ditemukan error/penyimpangan -29.15%. Dan ada baret di disk meterannya. Ya iya dong, sudah dari taun 1992. Bahkan dari saya belum lahir 🙂 Kemudian dijatuhkan kesimpulan melanggar peraturan golongan 2 dan sudah ada perhitungannya," lanjutnya.

Dia mengaku sudah minta keringanan, tetapi PLN hanya memberi DP 13juta / 31persen dari total tagihan denda.

"Dan sisanya dicicil satu tahun. Ya dari dulu @pln_123 ga ngecek meteran rumah atau gimana, kok baru dicek sekarang dan dengan gampang menjatuhkan denda sebesar 41,8jt," kata dia.

[Gambas:Twitter]

Rahasia Ilahi

3 Pesawat Lion Air Dilarang Terbang Imbas Kasus Boeing 737 Max di AS******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi melarang tiga pesawat Boeing737-9 Max Lion Airmengudara imbas kasus terbaru jenis pesawat tersebut di Amerika Serikat.

Jumat lalu (5/1), Boeing 737-9 Max yang digunakan Alaska Airlines melakukan pendaratan darurat karena penutup pintu pesawat jebol tak lama setelah lepas landas dari Portland, Negara Bagian Oregon, Amerika Serikat (AS).

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub telah berkoordinasi dengan Federal Aviation Administration (FAA) Amerika Serikat Regional Asia Pacific, Boeing serta Lion Air sebagai pengguna Boeing 737-9 Max.

Lion Air menyatakan Boeing telah memberikan konfirmasi melalui surat elektronik yang diterima pada 7 Januari 2024. Isinya, tiga unit pesawat Boeing 737-9 Max milik Lion Air tidak termasuk dalam kategori tersebut karena memiliki perbedaan tipe pintu Mid Exit dengan pesawat milik Alaska Airlines.

Menurut Lion, Boeing 737-9 Max miliknya tidak menggunakan tipe mid exit door plug, tetapi menggunakan mid cabin emergency exit door type II, yang berarti sistem pada pintu darurat bagian tengah tersebut berfungsi aktif dan dapat digunakan untuk proses evakuasi.

"Berdasarkan hal di atas, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Perhubungan Udara) telah melakukan review dan evaluasi terhadap pesawat Boeing 737-9 MAX milik Lion Air dengan registrasi PK-LRF, PK-LRG, PK-LRI dengan hasil tiga pesawat tersebut tidak memiliki mid exit door plug sebagaimana yang terpasang di pesawat Alaska Airlines karena Lion Air menggunakan mid cabin emergency exit door type II," kata Kristi.

Lihat Juga : Tim Anies Sebut WIKA dan Waskita Buat Negara Rugi: Rp150 T Melayang

Ditjen Perhubungan Udara telah menerbitkan Airworthiness Directives (AD) atau Petunjuk Pelaksanaan Kelaikan Udara 24-01-001-U tentang pemberlakuan FAA AD 2024-02-51 yang dikhususkan untuk pesawat B737-9 yang memiliki mid cabin door plug yang diterbitkan tanggal 7 Januari 2024.

"Ditjen Perhubungan Udara selanjutnya akan berkoordinasi dengan pihak FAA, Boeing dan Lion Air untuk terus memonitor situasi tersebut dan akan memberikan informasi lebih lanjut seiring dengan perkembangan situasi. Keamanan dan keselamatan operasi penerbangan tetap menjadi prioritas kami," imbuhnya.

Pesawat Alaska Airlines yang membawa 174 penumpang dan enam awak penerbangan melakukan pendaratan darurat di usai panel jendela pesawat pecah di udara, tak lama setelah lepas landas dari Portland, Negara Bagian Oregon, Amerika Serikat (AS).

Dewan Keselamatan Transportasi Nasional AS pun melakukan investigasi atas insiden yang terjadi di pesawat Boeing 737-9 Max maskapai Alaska Airlines tersebut.

Selain itu, Kantor Penerbangan Federal AS (FAA) pada Sabtu (6/1) memutuskan untuk melarang terbang (grounding) pesawat terkait dulu sementara waktu.

Mengutip Reuters, Administrator FAA Mike Whitaker mengatakan badan tersebut memerlukan pemeriksaan segera terhadap pesawat-pesawat terkait sebelum mereka dapat kembali terbang.

Imbasnya, perintah tersebut mempengaruhi setidaknya terhadap 171 pesawat sejenis di seluruh dunia. Petunjuk kelaikan udara darurat akan mewajibkan operator untuk memeriksa pesawat sebelum penerbangan selanjutnya yang tidak memenuhi siklus inspeksi.

Whitaker mengatakan inspeksi yang diperlukan akan memakan waktu sekitar empat hingga delapan jam per pesawat.

"FAA mewajibkan inspeksi segera terhadap pesawat Boeing 737-9 Max tertentu sebelum mereka dapat kembali terbang," kata Whitaker, "Keselamatan akan terus mendorong pengambilan keputusan kami saat kami membantu penyelidikan NTSB terhadap Alaska Airlines Nomor Penerbangan 1282," tambahnya mengacu pada Dewan Keselamatan Transportasi Nasional AS.

Sementara itu, perusahaan penerbangan Boeing menyatakan pihaknya mendukung tindakan inspeksi terhadap pesawat-pesawat jenis tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Di Tiga Kerajaan

Alibaba Didenda Rp2,17 T Buntut Praktik Monopoli******

E-commerceasal China JD.com memenangkan gugatan terhadap Alibaba atas praktik monopoli.

Dengan begitu, Alibaba pun harus membayar denda sebesar 1 miliar yuan atau sekitar Rp2,17 triliun (asumsi kurs Rp2.173 per yuan).

Pengadilan Tinggi Rakyat Beijing memutuskan bahwa Alibaba Group Holding Limited bersama dengan Zhejiang Tmall Network Co dan Zhejiang Tmall Technology Co telah menyalahgunakan dominasi pasar dan melakukan monopoli.

"Keputusan ini bukan hanya keputusan yang adil atas perlawanan JD terhadap monopoli 'pilih satu dari dua', namun juga momen penting dalam menegakkan keadilan pasar dan ketertiban persaingan melalui supremasi hukum," ungkap JD, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (29/12).

Pihak Alibaba sendiri mengaku telah mendengar putusan tersebut. Mereka menghormati keputusan pengadilan.

Kecurangan dagang Alibaba bukan yang pertama kali. Perusahaan itu juga pernah didenda US,75 miliar atau sekitar Rp42,32 triliun pada 2021 karena monopoli.