dapatqq

Tahta Tuhan

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

Berbaris menuju Evernight

Saling Jawab Kemendag dan Aprindo Soal Utang Minyak Goreng Rp344 M******

Kisruh antaraKementerian Perdagangan(Kemendag) dan Asosiasi Pengusaha RitelIndonesia (Aprindo) mengenai utang pengadaan minyak gorengmurah sebesar Rp344 miliar pada 2021 lalu belum juga usai.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya belum bisa menerbitkan persetujuan pembayaran utang oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) karena aturan pengadaan minyak murah tersebut sudah tak lagi berlaku.

Karena masalah itu, jika utang dibayarkan dengan menggunakan anggaran negara tidak bisa. Sebab, tidak ada alokasi dana APBN untuk pembayaran utang tersebut.

Menurut Zulhas, BPDPKS sebenarnya mau membayar utang tersebut tetapi masih menunggu payung hukum yang pasti. Pasalnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022 yang mengatur rafaksi minyak goreng tersebut telah dihapus.

Maka dari itu, Kemendag tengah meminta pendapat dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait hal tersebut. Namun, hingga saat ini Kejagung disebut belum memberikan pendapat hukum.

"Kalau sudah ada nanti kita bilang dan bikin surat untuk 'eh bayar nih utangnya'. Jadi bukan Kemendag, kalau kita enggak ada anggarannya," kata Zulhas.

Sementara, Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey sebelumnya mengancam akan berhenti menjual minyak goreng kemasan premium di seluruh gerai ritel anggotanya jika utang tersebut tak kunjung dibayar.

Tak hanya itu, bila perlu pihaknya juga berencana bakal menggugat pemerintah ke jalur hukum jika tak dibayar dalam tiga bulan ke depan.

"Opsi ketiga, kita bisa juga coba memikirkan jalur hukum. Tapi itu langkah yang terakhir sekali," kata Roy usai bertemu dengan pihak Kemendag.

[Gambas:Video CNN]

Sebelum menempuh jalur hukum, Aprindo bakal melakukan dua opsi sembari melihat perkembangan penyelesaian utang. Pertama, mengurangi hingga menghentikan pembelian minyak goreng dari produsen.

Kedua, memotong tagihan ke produsen. Dengan begitu, Aprindo bakal mengurangi pembayaran minyak goreng yang telah dipasok produsen ke peritel.

"Bagi kami sebenarnya disuruh PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), disuruh gugat, dan sebagainya bukan itu langkah yang bagusnya. Kita kan waktu penugasan (program minyak goreng satu harga) kan tidak pakai hukum, masak mengakhirinya dengan hukum," pungkas Roy.

Berani, 2017

Pengusaha SPBU di Aceh Kecewa Gegara BSI Error******

Pengusaha SPBU di Aceh kecewa dengan layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang sejak kemarin, Senin (8/5), mengalami gangguan hingga tidak bisa digunakan untuk bertransaksi.

Padahal, BSI merupakan bank pelat merah yang banyak digunakan oleh warga Aceh untuk bertransaksi mengingat bank konvensional tidak lagi beroperasi di tanah rencong.

Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) wilayah Aceh Nahrawi Noerdin mengungkapkan saat error terjadi, tidak ada solusi bagi pemilik SPBU untuk melakukan penebusan minyak ke PT Pertamina (Persero).

Menurut Nahrawi, sebelum BSI terbentuk, transaksi penebusan minyak oleh pemilik SPBU di Aceh bisa dilakukan di sejumlah bank, karena ada sistem host to host. Namun, saat ini layanan hanya diberikan satu bank yaitu BSI.

"Seharusnya, ada bank konvensional lain satu di Aceh yang memiliki sistemhost to host, jadi ada solusi saat satu bank error," usulnya.

Menurut Nahrawi, hingga saat ini, pelayanan bank syariah di Aceh masih cukup jauh dari harapan, terutama bagi kalangan dunia usaha. Terlebih, hal-hal yang menyangkut masalah layanan primer sebuah lembaga keuangan saja masih terkendala dan jadi keluhan masyarakat.

Jika kondisi ini terus berlarut, menurut Nahrawi, Aceh jadi terisolir secara nasional dan internasional dalam urusan transaksi keuangan. "Akses dan layanan keuangan yang bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita di seluruh Indonesia tidak bisa dinikmati di Aceh. Itu cukup besar pengaruhnya bagi dunia usaha dan bagi perekonomian Aceh," ucapnya.

Sementara itu, Corporate Secretary BSI Gunawan Arief Hartoyo mengatakan, saat ini layanan transaksi BSI di sejumlah cabang sudah berangsur pulih.

"Alhamdulillah, saat ini sekitar 1.200 unit ATM BSI pulih dan secara bertahap kantor-kantor BSI telah Kembali beroperasi. Kami senantiasa akan memantau perkembangan secara berkelanjutan," ujar Arief dalam keterangan terpisah.

Pantauan CNNIndonesia.com, mobile bankingBSI masih tidak bisa digunakan hingga pukul 15:40 WIB.

Sementara, untuk pelayanan tarik tunai di sejumlah ATM sudah bisa digunakan. Hal itu membuat warga mengantre melakukan penarikan uang di sejumlah ATM karena khawatir layanan akan error lagi.

[Gambas:Video CNN]

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu

Beras di Pasar Jakarta Kian Mahal, Tembus Rp15 Ribu per Liter******

Harga beras naik di sejumlah pasar tradisional di DKI Jakarta ke kisaran Rp12 ribu hingga Rp15 ribu per liter.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.comdi Pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan, Selasa (9/5), harga beras merek Pandan Wangi dipatok Rp15 ribu per liter, naik dari Rp13 ribu per liter. Salah satu pedagang, Lina, mengatakan harga beras tersebut naik dari sebelum Lebaran 2023.

"Naik sih enggak banyak. Emang tadinya beras udah mahal. Terakhir naik dari mulai mau Lebaran," kata Lina.

Kemudian, beras IR 42 atau pera dibanderol Rp13 ribu per liter, naik dari Rp12 ribu per liter. Sedangkan harga beras Ramos stabil di Rp12 ribu per kg.

Sementara itu, salah satu pedagang di Pasar Santa, Jakarta Selatan, Mustafa mengatakan harga beras merek Idola dibanderol Rp13 ribu per liter atau Rp16.500 per kilogram (kg). Kemudian, harga beras Cap Bunga dibanderol Rp12 ribu per liter atau Rp13 ribu per kg.

"Harganya sama dari puasa juga segitu saya jual," kata Mustafa.

Harga beras naik pada awal pekan ini. Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), rata-rata harga beras nasional pada awal pekan ini Rp13.250 per kg, naik dibandingkan awal pekan lalu yang masih Rp12.500 per kg.

Kenaikan tersebut terjadi secara merata pada semua jenis beras. Untuk beras kualitas bawah I misalnya, awal pekan lalu masih Rp11.550 per kg. Sementara awal pekan ini, harga beras tersebut naik jadi Rp12.150 per kg.

Untuk beras medium kelas I, harga naik dari Rp12.450 menjadi Rp13.250 per kg.

Pemerintah sendiri sudah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) baru bagi beras kualitas medium dan premium. Untuk zona I yang meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, HET beras medium dipatok Rp10.900 per kilogram (kg). Sedangkan HET beras premium Rp13.900 per kg.

Untuk zona II yang meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, serta Kalimantan, HET beras medium dipatok Rp11.500 per kg, dan beras premium Rp14.400 per kg.

Sementara untuk zona III yang meliputi Maluku dan Papua, HET beras medium dipatok Rp11.800 per kg dan beras premium Rp14.800 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Hubungi Rasul Terakhir

<句子>

Artis pakaian wanita

<句子>