linetigel

pewaris keluarga

Korsel Puji Kepuasan Publik ke Jokowi Tembus 82 Persen Jelang Pemilu******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan DPR Korea Selatanmenyatakan kekaguman mereka atas kepuasan publik RI terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.

Ia mengatakan meskipun Jokowi sudah menjadi presiden Indonesia selama hampir 10 tahun, tingkat kepuasan terhadapnya masih tembus 82 persen berdasar survei LSI kemarin.

Bahlil mengatakan DPR Korea Selatan lantas bertanya kepada Jokowi mengenai apa rahasia Jokowi sehingga rakyat Indonesia bisa sangat puas dengan pemerintahannya.

Bahlil menambahkan bahwa delegasi Korea Selatan yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan sorotan terhadap tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi tidak hanya diberikan masyarakat Indonesia saja. 

"Tapi juga di luar negeri termasuk Korea," katanya. 

Ia menambahkan saat mendapatkan pertanyaan seperti itu, Jokowi hanya memberikan jawaban yang singkat tapi mengena.

"Jawaban presiden simplesekali," Indonesia punya lebih dari 500 kabupaten/kota dan pulau 17 ribu lebih, dalam seminggu saya meluangkan waktunya 3 kali ke lapangan untuk mendengar langsung apa masalah dan membuat kebijakan"," katanya.

Tingkat kepuasan kinerja Jokowi berdasarkan hasil suvei LSI pada April lalu memang mengalami kenaikan menjadi 82 persen. Angka ini merupakan kepuasan kinerja tertinggi kepada Jokowi selama menjadi presiden.

"Kinerja presiden pada April 2023 dinilai positif oleh 82%, yang menilai negatif itu ada 17,5 persen. Jadi tampaknya ini dalam data LSI adalah capaian tertinggi kinerja presiden, penilaian positif tertinggi kinerja presiden dari masyarakat," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan.

Djayadi menyebut penilaian terhadap kinerja Jokowi menguat selama 6 bulan terakhir. Angka April ini, kata dia, memang cukup tinggi.

"Jadi tren penilaian positif terhadap kinerja presiden ini memang menguat sejak 6 bulan atau 7 bulan terakhir dari September ke April dan itu jauh lebih kuat kalau dibandingkan dengan sekitar 10 tahun yang lalu di Juni 2015. Jadi angka ini memang cukup tinggi," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Mencuri Surga

Raup Cuan Rp2,75 T, Jasa Marga Tebar Dividen Rp549 M******

PT Jasa Marga(Persero) Tbk membagikandividensebesar Rp549,38 miliar kepada pemegang saham setelah dua tahun terakhir tidak membagi dividen. Jumlah itu setara 20 persen darilaba bersih perseroan pada 2022, yakni Rp2,75 triliun.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Jasa Marga Pramitha Wulanjani mengatakan pembagian dividen tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan performa perseroan yang mulai pulih seiring dengan membaiknya kondisi pasca pandemi covid-19.

"Besaran dividen per lembar yang diperoleh pemegang saham adalah sekitar Rp75,69. Jasa Marga akan menggunakan sisa laba bersih tahun 2022 sebagai cadangan lain," ujar Mitha dalam keterangan resmi, Rabu (10/5).

Kemudian ex dividen di pasar tunai pada 24 Mei 2023, tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen pada 23 Mei 2023, dan pembayaran dividen pada 9 Juni 2023.

Sementara itu, EBITDA perseroan mencapai Rp8,7 triliun atau tumbuh 13,1 persen dari periode yang sama di tahun sebelumnya.

Begitu juga dengan realisasi EBITDA Margin yang mencapai 63 persen seiring dengan peningkatan kinerja perseroan karena telah beroperasinya sejumlah ruas tol baru dan peningkatan mobilisasi masyarakat yang menjadi katalis positif atas kenaikan volume lalu lintas perseroan.

[Gambas:Video CNN]

Saya mendengar angin bertiup

Melihat Masalah Industri Sawit di Balik Keppres Satgas Khusus Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Dalam beleid itu, Jokowi menyebut industri berbasis komoditas kelapa sawit Indonesia memang mengalami peningkatan produktivitas, tetapi masih mengalami masalah.

"Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan produktivitas, namun berdasarkan hasil audit masih terdapat permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit yang berpotensi pada hilangnya penerimaan negara dari pajak dan/atau bukan pajak," kata Jokowi seperti dikutip dari pertimbangan beleid yang diteken pada 14 April kemarin.

"Pembentukan Satuan Tugas bertujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit," dikutip dari Pasal 3 Keppres itu.

Lantas apa permasalahan industri kelapa sawit hingga Jokowi harus menerbitkan Keppres itu?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan setidaknya ada enam masalah terkait industri kelapa sawit. Pertama,pendataan lahan Hak Guna Usaha (HGU) sawit yang perlu diperbaiki sehingga menurunkan risiko perusahaan sawit menggunakan lahan tidak sesuai peruntukannya.

Misalnya, perusahaan sawit yang diberikan HGU 10 ribu hektar tetapi menanam di 15 ribu hektar, artinya tidak sesuai data dan bisa menimbulkan masalah penggunaan lahan ilegal.

"Contohnya kasus PT Duta Palma yang menggunakan lahan ilegal dalam operasional sawit. Itu kerugian negara besar di atas Rp78 triliun," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/4).

Masalah kedua,beberapa oknum perusahaan sawit mencoba melakukan underinvoicing atau tidak melaporkan ekspor sesuai fakta.

Hal ini terjadi ketika data bea cukai dengan data di negara tujuan ekspor beda sekali, padahal memiliki HS Code yang sama. Ini berarti ada potensi pendapatan negara yang hilang.

Ketiga,perusahaan sawit melakukanlayeringdengan menggunakan perusahaan cangkang di luar negeri untuk mengelabui transaksi keuangan dan menghindari pajak. Hal ini, kata Bhima, harus segera dilacak dan diatur ketat.

"Parah kalau ekspor sawitnya sedang boomingtapi Devisa Hasil Ekspor yang masuk tidak seberapa. Belum soal pajak pajaknya," kata Bhima.

Masalah keempatterkait pengaturan stok sawit untuk bahan baku minyak goreng di mana pengusaha lebih senang ekspor karena harganya lebih tinggi dibanding memasok di dalam negeri.

Padahal, minyak goreng dalam negeri harus diprioritaskan karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi pemicu inflasi tinggi di 2022 lalu.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Banyak PR untuk Benahi Industri Sawit RI

Perburuan terkuat di hari-hari terakhir

Bahlil: Kondisi Global Agak Berat, Ada Perang Geng AS dan China******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia enggan memberi harapan palsu mengenai investasike depan. Pasalnya, kondisi ekonomi global tengah diliputi ketegangan antara kubu Amerika Serikat (AS) dan China.

"Harus diakui juga bahwa kondisi global sekarang ini agak berat, saya gak bisa memberikan harapan palsu. Terjadi ketegangan, perang geng Amerika dan China," ujarnya di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (28/4).

Bahkan, Bahlil mengatakan AS sekarang menerbitkan regulasi bahwa industri baterai kendaraan listrik yang mendapatkan suntikan modal China tidak berhak mengantongi insentif di Negeri Paman Sam. Menurutnya, aturan itu bakal berdampak kepada peluang memasarkan produk baterai tersebut ke AS.

"Ekosistem logistik rantai pasok ini harus betul-betul kita jaga. Kalau enggak, negara kita ada masalah baru dalam tarik menarik kekuatan Amerika dan China. Kita tidak ingin terjebak di situ. Saya ingin mengatakan Indonesia harus menganut asas ekonomi bebas aktif, kita tidak cenderung ke mana, tapi kita berkawan kepada semua," tegasnya.

Terlepas dari itu, Bahlil melaporkan tingkat realisasi investasi di Indonesia pada kuartal I 2023 mencapai Rp328,9 triliun atau tumbuh 16,5 persen secara year on year(yoy). Sedangkan realisasi ini menyerap tenaga kerja Indonesia (TKI) sekitar 384.892 orang dan tenaga kerja asing (TKA) 5.334 orang.

Berdasarkan negara, Singapura menduduki posisi pertama realisasi investasi terbesar di RI sebesar US,3 miliar. Kemudian, ada Hong Kong senilai US,5 miliar, China US,2 miliar, Jepang US miliar, dan Amerika Serikat (AS) sebesar US0 juta.

"Jadi Hong Kong menggeser Tiongkok. Mungkin Hong Kong ini di beberapa negara Eropa dijadikan hub. Kalau Singapura, teman-teman sudah tahu kan ini uang sebagian orang Indonesia dan saya tidak akan pernah bosan menyampaikan itu, jadi mereka tidak paten-paten juga," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian melintasi surga dan jadilah dewa jahat

Melihat Masalah Industri Sawit di Balik Keppres Satgas Khusus Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Dalam beleid itu, Jokowi menyebut industri berbasis komoditas kelapa sawit Indonesia memang mengalami peningkatan produktivitas, tetapi masih mengalami masalah.

"Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan produktivitas, namun berdasarkan hasil audit masih terdapat permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit yang berpotensi pada hilangnya penerimaan negara dari pajak dan/atau bukan pajak," kata Jokowi seperti dikutip dari pertimbangan beleid yang diteken pada 14 April kemarin.

"Pembentukan Satuan Tugas bertujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit," dikutip dari Pasal 3 Keppres itu.

Lantas apa permasalahan industri kelapa sawit hingga Jokowi harus menerbitkan Keppres itu?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan setidaknya ada enam masalah terkait industri kelapa sawit. Pertama,pendataan lahan Hak Guna Usaha (HGU) sawit yang perlu diperbaiki sehingga menurunkan risiko perusahaan sawit menggunakan lahan tidak sesuai peruntukannya.

Misalnya, perusahaan sawit yang diberikan HGU 10 ribu hektar tetapi menanam di 15 ribu hektar, artinya tidak sesuai data dan bisa menimbulkan masalah penggunaan lahan ilegal.

"Contohnya kasus PT Duta Palma yang menggunakan lahan ilegal dalam operasional sawit. Itu kerugian negara besar di atas Rp78 triliun," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/4).

Masalah kedua,beberapa oknum perusahaan sawit mencoba melakukan underinvoicing atau tidak melaporkan ekspor sesuai fakta.

Hal ini terjadi ketika data bea cukai dengan data di negara tujuan ekspor beda sekali, padahal memiliki HS Code yang sama. Ini berarti ada potensi pendapatan negara yang hilang.

Ketiga,perusahaan sawit melakukanlayeringdengan menggunakan perusahaan cangkang di luar negeri untuk mengelabui transaksi keuangan dan menghindari pajak. Hal ini, kata Bhima, harus segera dilacak dan diatur ketat.

"Parah kalau ekspor sawitnya sedang boomingtapi Devisa Hasil Ekspor yang masuk tidak seberapa. Belum soal pajak pajaknya," kata Bhima.

Masalah keempatterkait pengaturan stok sawit untuk bahan baku minyak goreng di mana pengusaha lebih senang ekspor karena harganya lebih tinggi dibanding memasok di dalam negeri.

Padahal, minyak goreng dalam negeri harus diprioritaskan karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi pemicu inflasi tinggi di 2022 lalu.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Banyak PR untuk Benahi Industri Sawit RI

Bawa iPad Anda ke dunia lain

Neraca Dagang RI Surplus US,94 Miliar pada April 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia kembali mencatat surplus sebesar US,94 miliar pada April 2023.

"Neraca perdagangan Indonesia sampai April 2023 surplus 36 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," ujar Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Imam Machdi dalam konferensi pers, Senin (15/5).

Menurutnya, surplus neraca dagang barang pada April ini menguat dibandingkan bulan sebelumnya US,83 miliar. Namun, lebih rendah dibandingkan April 2022 yang sebesar US,56 miliar.

Ekspor

Nilai ekspor Indonesia pada April ini tercatat US,29 miliar atau turun 17,62 persen dibandingkan Maret 2023. Senada, dibandingkan April 2022 yang sebesar US,32 miliar, kinerja ekspor juga lebih dalam yakni 29,40 persen.

Adapun pertumbuhan ekspor secara month to month(mtm) ini terendah sejak awal tahun. Namun, realisasi tersebut sesuai dengan pola karena adanya momen libur lebaran.

Sedangkan, nilai ekspor secara tahunan turun dipengaruhi oleh turunnya harga komoditas, sehingga tren penurunan ekspor pun terus berlanjut.

Menurut sektornya secara bulanan, semua komponen ekspor terkontraksi. Migas turun 5,95 persen; pertanian, kehutanan, dan perikanan turun 22,56 persen; tambang dan lainnya turun 7,84 persen; dan industri pengolahan minus 21,5 persen.

Senada, secara tahunan (year on year/yoy) semua sektor ekspor pun kontraksi. Migas minus 12,18 persen; pertanian, kehutanan, dan perikanan turun 26,02 persen; tambang dan lainnya merosot 25,85 persen; dan industri pengolahan anjlok 31,95 persen.

Impor

Nilai impor Indonesia pada April 2023 tercatat sebesar US,35 miliar atau turun 25,45 persen dibandingkan Maret 2023 sebesar US,59 miliar. Sedangkan, dibandingkan April 2022 yang sebesar US,76 miliar, impor ini turun 22,32 persen.

Secara bulanan, pola impor dalam tiga tahun terakhir memiliki pola yang sama, yaitu menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Sedangkan, secara tahunan trennya melanjutkan penurunan setelah sempat menguat pada Januari 2023.

Menurut penggunaan barangnya, impor secara bulanan semua mengalami kontraksi. Impor barang konsumsi turun 20,63 persen, bahan baku/penolong turun 23,26 persen, dan barang modal turun paling dalam, yakni 36,66 persen.

Mengikuti, secara tahunan impor barang juga mengalami penurunan. Impor konsumsi turun 17,68 persen, bahan baku/penolong turun terdalam 25,33 persen, dan barang modal turun 6,59 persen.

[Gambas:Video CNN]