info web slot gacor

Enam telinga zaman prasejarah menghadap ke langit

Menko Airlangga Ungkap Peran Penting Indonesia di KTT G20 2022******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa sebagai perwakilan negara berkembang dan satu-satunya anggota G20 dari Asia Tenggara, inklusivitas menjadi sangat penting bagi Indonesia. Negara-negara harus saling membantu melalui masa sulit ini.

Hal itu dinyatakan Airlangga jelang KTT G20 sebagai puncak kegiatan Presidensi G20 Indonesia yang diselenggarakan di Bali pada 15-16 November mendatang. Forum G20 sendiri merupakan "The Only Global Premier Economic Forum" yang menjadi representasi perekonomian dunia, karena negara-negara yang tergabung di dalamnya menguasai 85 persen dari PDB dunia.

"Kuncinya adalah mencapai keseimbangan. Dengan agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 sebagai penunjuk arah kita, kita harus mempertimbangkan solusi paling efektif untuk krisis multidimensi yang sedang berlangsung dan tetap rendah hati dalam keterbatasan kita sebagai manusia," ujar Airlangga saat menyambut kedatangan delegasi Sherpa 20 di Indonesia secara virtual.

"Selain unsur pemerintah, Indonesia juga secara aktif melibatkan kelompok non-pemerintah yang tergabung dalam G20 Engagement Groups. Tujuannya antara lain untuk memastikan bahwa proses pembahasan mengenai upaya pemulihan ekonomi bersifat inklusif, dengan memperhatikan masukan dari kelompok di luar pemerintah selaku stakeholders dan pelaku utama pertumbuhan ekonomi," kata Susiwijono.

Seluruh pembahasan yang dilakukan dalam pertemuan disebut akan meng-endorse concrete deliverables. Airlangga mengungkapkan, hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, yakni agar Presidensi G20 Indonesia dapat menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia, menjadi warisan Indonesia bagi G20, serta meningkatkan peran dan profil Indonesia pada Forum G20.

"Tidak dapat dipungkiri bahwa krisis yang dihadapi dunia saat ini penuh dengan risiko dan rintangan. Jadi, para pemimpin mengandalkan Anda, atas kebijaksanaan, solusi, dan inovasi untuk pemulihan ekonomi global," ujar Airlangga.

Diselenggarakan pada masa pandemi Covid-19, Presidensi G20 Indonesia tahun ini menjadi periode paling krusial dalam proses pemulihan ekonomi global. Dengan demikian, kolaborasi global melalui Forum G20 harus mampu menghasilkan langkah-langkah nyata dan terobosan besar untuk mengatasi krisis pangan, energi, dan keuangan global yang terjadi saat ini, serta mempercepat pemulihan bersama menjadi lebih kuat.

Sementara itu, sebagai salah satu workstreamdalam G20 selain Finance Track, Sherpa Track terus melakukan pembahasan terkait tantangan global dan berbagai isu ekonomi non-finansial untuk mencari solusi dan memberikan rekomendasi atas agenda dan isu prioritas G20. Pertemuan Sherpa G20 juga bertujuan mempersiapkan versi terbaik Leaders' Declarationyang akan dibawa dan ditetapkan oleh para kepala negara dan pemerintahan negara anggota G20.

Leaders' Declarationmerupakan komitmen dari para pemimpin G20 terhadap upaya bersama dalam pemulihan ekonomi dan kesehatan pasca pandemi Covid-19. Rancangan deklarasi berisi substansi pembahasan prioritas Presidensi G20 Indonesia, yakni arsitektur kesehatan global, tranformasi digital, dan transisi energi. Deklarasi juga membahas soal ketahanan pangan sebagai isu global saat ini.

Domain Pedang Tak Terkalahkan

Teten Respons soal OJK Ikut Awasi Koperasi dalam RUU P2SK******

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki angkat suara mengenai masuknya koperasidalam sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK).

Ia mengusulkan ada kompartemen khusus koperasi di OJK dalam RUU P2SK untuk memastikan pengembangan koperasi sesuai prinsip dasarnya. Pasalnya, koperasi simpan pinjam berbeda dengan lembaga pembiayaan lainnya.

"Koperasi prinsipnya dari anggota untuk anggota, koperasi milik anggota juga, karena itu memberi pinjaman, koperasinya milik anggota tidak terlalu ketat seperti di bank, dan aspek ini yang perlu diberi penekanan," ujar Teten saat Rapat dengan Komisi XI dalam keterangan resmi yang dikutip dariAntara, Jumat (11/11).

Saat ini, sambungnya, ada sejumlah koperasi bermasalah yang menempuh penyelesaian melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun, dalam praktiknya, persoalan tersebut belum terselesaikan.

Padahal, jika bank mengalami masalah, penanganan yang diberikan jelas. Tak ayal, Teten berharap RUU P2SK dapat mengatur tegas penanganan terhadap koperasi bermasalah.

Pada saat yang sama, pihaknya akan memastikan tetap akan menjaga keberlangsungan sesuai jati diri koperasi dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Sebab, keberadaan koperasi masih sangat dibutuhkan untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat terutama yang belumbankable.

Pada kenyataannya, sambungnya, ada 30 juta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang belum bisa mengakses pembiayaan formal karena kendala kolateral.

"Kehadiran koperasi masih dibutuhkan, tetapi pemerintah harus melindungi masyarakat dari kegiatan usaha keuangan. Di sisi lain, memang kita terus harus meningkatkan kesehatan koperasi, supaya ada tata kelola yang baik, transparan, akuntabel," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Gila Pedang Terbalik

Melihat Cara 'Kampungan' Jokowi yang Kata Luhut Efektif Redam Inflasi******

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut Jokowi sukses dalam meredam gejolak inflasiselama masa pemerintahannya. 

Kesuksesan itu katanya, tak terlepas dari strategi kampungan yang diterapkan Jokowi. Strategi itu adalah menerapkan subsidi transportasi bagi pengangkutan barang dari daerah produksi ke tempat penjualan.

Dengan subsidi, harga barang ditingkat konsumen bisa lebih murah.

Luhut mengatakan harusnya rakyat bangga dengan pencapaian itu. Pasalnya dengan strategi itu, inflasi benar-benar terkendali.

"Ya benar, turun sekarang inflasi kita," katanya

Ia bahkan bergurau dengan menyindir Direktur PT Toba Sejahtera Pandu Sjahrir yang harus sekolah ke Stanford University hanya untuk belajar tentang tata cara mengendalikan inflasi. Dan dari sekolah itu katanya, Pandu hanya tahu inflasi bisa dikendalikan dengan menaikkan bunga acuan dari sisi perbankan.

[Gambas:Video CNN]

"Sebenarnya ada hal-hal kampungan yang kita kerjakan, tapi it works. Jadi orang-orang yang sekolah kayak Pandu dia tahunya Bank Indonesia saja. Jadi ada yang non-Stanford juga bisa membuat pengaruh," ujarnya disambut tepuk tangan peserta yang hadir.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan sebesar 5,71 persen pada Oktober 2022 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy). Tingkat inflasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yakni 5,95 persen.

Sementara, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus 1,81 persen pada kuartal III 2022. Dengan realisasi itu, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh 5,72 persen secara tahunan (year on year).

Luhut juga sempat menyinggung soal pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2022 yang menyentuh 5,72 persen. Menurutnya, banyak orang yang menganggap remeh ekonomi Indonesia yang solid.

"Orang kadang-kadang anggap enteng, banyak itu ekonom-ekonom dan pengamat asal bunyi (asbun) saja. Makanya kalau saya tantang, hei kau datang kemari, biarpun saya tentara bukan ekonom, saya ngerti-ngerti juga barang ini (pertumbuhan ekonomi)," ujar Luhut.

Dewa Gila Xingtian

PMO Kartu Prakerja Gandeng Penegak Hukum Cegah Penyalahgunaan KTP******

Manajemen pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja menggandeng aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan dan meminimalkan potensi pelanggaran hukum seperti penyalahgunaan data kependudukan.

Pengawasan dengan melibatkan aparat hukum tersebut dilakukan di berbagai wilayah, salah satunya pada Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Sebagai provinsi dengan kondisi geografis dan jumlah penduduk yang besar, Sumut menjadi provinsi dengan penerima Kartu Prakerja terbanyak se-Pulau Sumatera yakni 806,97 ribu penerima dengan total insentif yang telah disalurkan mencapai Rp1,63 triliun.

Hal ini juga mencerminkan dukungan Kepolisian RI terhadap program strategis Pemerintah yang kian modern dan responsif. Hal tersebut disampaikan Rudy dalam Sosialisasi Perpres Nomor 113 Tahun 2022 bagi Aparatur Penegak Hukum lingkup Provinsi Sumatera Utara di Medan, Selasa (8/11).

"Komite Cipta Kerja menyampaikan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolda Sumut dan Kapolres Belawan beserta seluruh penyidik, atas upaya penanganan perkara yang telah dilakukan dengan baik," ujar Rudy dalam keterangan resmi.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari juga mengapresiasi kerja sama antara kepolisian dan kejaksaan dalam menangani perkara terkait penyalahgunaan data kependudukan untuk mengambil keuntungan dari Program Kartu Prakerja, serta memberikan efekdeterrentagar kejahatan serupa tidak terulang kembali.

Dalam kesempatan tersebut juga turut dibahas mengenai pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mengawal tata kelola Program Kartu Prakerja untuk memberikan pelayanan dan keadilan bagi masyarakat, sekaligus mengamankan penggunaan keuangan negara.

Untuk itu, ke depannya berbagai institusi pemerintah diharapkan dapat terlibat baik dalam proses pengendalian internal dan manajemen risiko, maupun pengawasan eksternal pelaksanaan Program Kartu Prakerja.

Sejak diluncurkan April 2020 lalu, Program Kartu Prakerja hingga kini telah diikuti oleh 16,4 juta peserta.

[Gambas:Video CNN]

Setan Langit Bersayap Hitam

Kementerian Investasi Terima Hibah Enam Bus Listrik dari Foxconn******

Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendapat hibah berupa enam unit bus listrikdari Chief Executive Officer and Chairman of Hon Hai Technology Group (Foxconn) Young Liu.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ingin Liu memberikan bus serupa kepada kementerian-kementerian lain karena kualitas bus tersebut yang baik.

"kelihatannya Pak Liu harus juga memberikan kepada menteri-menteri lain," kata Bahlil di Bali, Senin (14/11).

Bahlil mengatakan negara mana saja bisa berinvestasi di Indonesia asal mengikuti Undang-Undang yang berlaku. Ia juga menyebut Indonesia tidak membedakan satu negara dengan negara lain.

"Tidak ada perlakuan istimewa kepada negara tertentu. Semuanya sama di mata Indonesia. Termasuk Foxconn dan Taiwan dalam rangka membangun kerja sama mencapai kejayaan bersama dan kepentingan bersama untuk berkontribusi kepada rakyat secara global, khususnya untuk green energy," tutur Bahlil.

Juru Bicara Kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa mengatakan keenam bus tersebut penggunaannya tergantung pada Kementerian Investasi.

Ia menjelaskan bus itu bisa digunakan oleh kementerian lain, namun prosesnya melalui Kementerian Investasi/BKPM.

"Misalnya ada kementerian yang akan menggunakan, akan melalui Kementerian Investasi karena hibahnya dari Foxconn ke Kementerian Investasi," jelas Tina.

Ia juga menilai pemberian bus ini menjadi sinyal kuat bahwa investasi dari perusahaan itu akan segera berjalan. Selain itu, pembuatan bus listrik pun ke depan bisa dilakukan di Indonesia.

"Dan pengembangan dari Pak Menteri Bahlil dan Chairman Liu adalah kalau saat ini busnya masih diproduksi di luar Indonesia, maka ke depan akan ada bus-bus listrik yang diproduksi di Indonesia," jelas Tina.

Sebelumnya, Foxconn bersama BUMN dan perusahaan swasta di dalam negeri akan bekerja sama membangun bisnis kendaraan listrik di Indonesia senilai US miliar setara Rp118,4 triliun (asumsi kurs Rp14.800 per dolar AS).

Foxconn akan bekerja sama dengan Gogoro, PT Industri Baterai Indonesia (IBC), dan PT Indika Energy Tbk.

Pemerintah sendiri mendorong agar Foxconn berinvestasi di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah. Sebab, KIT batang menjadi salah satu lokasi yang menjadi bagian dari pembangunan ekosistem industri baterai dan kendaraan listrik di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Senjata ilahi

Buruh Tolak Keras Putusan Menaker soal UMP 2023 Pakai PP 36/2021******

Buruh menolak keputusan pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 sebagai acuan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023.

Pasalnya, beleid tersebut merupakan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja yang dinilai bersifat inkonstitusional atau tidak sah di mata hukum.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menilai jika pemerintah memaksa menggunakan aturan yang cacat, artinya pemerintah tak memiliki perspektif bagaimana melindungi dan meningkatkan kesejahteraan buruh.

Menurut Nining, PP 36/2021 juga menjauhkan buruh dari upah dan kehidupan yang layak. Sebab, menggunakan skema dalam aturan tersebut, kenaikan UMP akan sangat kecil.

Padahal, ia melihat kenaikan upah buruh dengan kondisi saat ini harusnya bisa mencapai 30 persen.

"Apalagi dengan berbagai kenaikan kebutuhan pokok, kenaikan listrik,kenaikan BBM bahkan kenaikan PPN 11 persen berimbas kepada semua kebutuhan hidup termasuk harga kos/kontrak rumah sedangkan upah buruh semakin dikikis," ujarnya.

Senada, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan jika perhitungan UMP 2023 berdasarkan PP 36, maka kenaikan hanya berkisar 2-4 persen. Hal itu tentu tidak mencerminkan kondisi saat ini, di mana berbagai harga barang naik.

"Jadi yang dipakai harusnya rumus kenaikan UMP adalah (PP 78/2015) inflasi plus pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 13 persen," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]