mpokick

Paviliun Tianxuan

Tak Punya WA, Basuki SMS Menkeu Minta Cairkan Rp14,6 T Perbaikan Jalan******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Basuki Hadimuljono mengirim pesan singkat alias SMS kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani agar segera mencairkan dana Rp14,6 triliun untuk perbaikan jalan rusak di Lampung Cs.

Basuki mengatakan sudah mengusulkan anggaran sebanyak itu ke Kemenkeu pada Senin (5/6) lalu, untuk perbaikan 573 ruas jalan di seluruh Indonesia, termasuk yang sempat dikunjungi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Lampung, Jambi, dan Sumatera Utara.

Ia mengatakan dokumen pengajuan anggaran tersebut ditandatangani langsung olehnya dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Saat ini, dokumen tersebut ada di Kemenkeu dan ia meminta untuk segera dipercepat.

Nantinya, anggaran tersebut digunakan untuk perbaikan jalan di 32 provinsi. Basuki merinci ada 573 ruas jalan dengan panjang 2.873 km dan jembatan 2.363 meter.

Ia berharap duit Rp14,6 triliun itu bisa segera cair dalam dua minggu ke depan. Dengan begitu, target Presiden Jokowi memulai perbaikan jalan pada awal Juli 2023 bisa dilaksanakan.

"Sambil diusulkan ini, kami kerja lagi buat sisanya, sisa prioritas yang lain. Masing-masing provinsi," ungkap Basuki.

Kini, ia bersama Suharso tengah menyusun prioritas jalan-jalan berikutnya untuk diperbaiki dengan sisa anggaran Rp18,1 triliun. Ini sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

[Gambas:Video CNN]

Strategi Nanchen

SEC AS Gugat Coinbase Imbas Transaksi Ilegal******

Regulator utama Wall Street, Securities and Exchange Commission (SEC), menggugat Coinbase ke pengadilan federal New York, Selasa (6/6) atas dugaan transaksi ilegal dengan bertindak sebagai broker dan melakukan pertukaran perdagangan kripto tak terdaftar.

Mengutip CNBC, akibat gugatan tersebut saham Coinbase kembali turun 12 persen pada Selasa kemarin. Setelah sehari sebelumnya juga turun 9 persen imbas gugatan SEC terhadap perusahaan kripto Binance dan CEO nya Changpeng Zhao.

"Platform perdagangan ini, mereka menyebut diri mereka pertukaran, memadukan sejumlah fungsi," kata ketua SEC Gary Gensler.

"Kami tidak melihat New York Stock Exchange mengoperasikan hedge fund," lanjut Gensler.

SEC menuduh bahwa setidaknya ada 13 aset kripto yang tersedia untuk pelanggan Coinbase dianggap sebagai 'sekuritas aset crypto' oleh regulator. Aset tersebut termasuk token SOL Solana, token Cardano, dan token Filecoin dari Protocol Labs.

"Kami menuduh bahwa Coinbase, meskipun tunduk pada undang-undang sekuritas, menggabungkan dan menawarkan fungsi pertukaran, broker-dealer, dan clearinghouse secara tidak sah," kata Gensler dalam sebuah pernyataan.

Sebelumnya, SEC juga menggugat Binance karena menjalankan transaksi ilegal di Amerika Serikat (AS). Selain itu, perusahaan kripto terbesar di dunia itu juga dituding menggelapkan dana pelanggan senilai miliaran dolar AS.

Berbeda dengan Coinbase, SEC justru menuduh Binance melanggar undang-undang sekuritas AS dan menyebut CEO Binance Changpeng Zhao alias CZ sebagai terdakwa.

"Melalui 13 dakwaan, kami menuduh bahwa entitas Zhao dan Binance terlibat dalam jaringan penipuan yang luas, konflik kepentingan, kurangnya pengungkapan, dan penghindaran hukum yang diperhitungkan," kata Ketua SEC Gary Gensler seperti dikutip dari CNN Business, Selasa (6/6).

[Gambas:Video CNN]

kerajaan Atlantis

5 Syarat Terbaru Naik Kereta Api per 12 Juni 2023******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengumumkan syarat terbaru bagi penumpang kereta api(KA) berlaku mulai 12 Juni 2023.

Dalam ketentuan terbaru, pelanggan KA Jarak Jauh dan KA Lokal diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan covid-19.

Kendati demikian, perseroan menganjurkan pelanggan melakukan vaksinasi covid-19 sampai denganboosterkedua atau dosis keempat terutama bagi masyarakat yang memiliki risiko tinggi penularan virus tersebut.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan perseroan senantiasa mendukung seluruh kebijakan pemerintah untuk perjalanan kereta api pada masa transisi endemi covid-19.

"KAI berkomitmen tetap melakukan upaya preventif dan promotif guna pencegahan penularan covid-19, serta terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan untuk mengendalikan penularan covid-19. sehingga layanan perkeretaapian yang sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh pelanggan selalu terwujud," ujar Joni dalam keterangan resmi, Senin (12/6).

Relaksasi protokol kesehatan tersebut diharapkan dapat menjadi titik balik kebangkitan moda transportasi kereta api dan turut berkontribusi untuk pemulihan ekonomi nasional.

Berikut persyaratan terbaru perjalanan menggunakan KA Jarak Jauh dan Lokal mulai 12 Juni 2023:

1. Penumpang dianjurkan tetap melakukan vaksinasi covid-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat terutama bagi masyarakat yang memiliki risiko tinggi penularan covid-19.
2. Penumpang diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan covid-19 dan dianjurkan tetap menggunakan masker yang tertutup dengan baik apabila dalam keadaan tidak sehat atau berisiko covid-19, sebelum dan saat melakukan perjalanan.
3. Penumpang dianjurkan tetap membawa hand sanitizer dan/atau menggunakan sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan secara berkala terutama jika telah bersentuhan dengan benda-benda yang digunakan secara bersamaan.
4. Bagi orang dalam keadaan tidak sehat dan berisiko tertular atau menularkan covid-19 dianjurkan menjaga jarak atau menghindari kerumunan orang untuk mencegah terjadinya penularan covid-19.
5. Penumpang dianjurkan tetap menggunakan aplikasi SATUSEHAT untuk memonitor kesehatan pribadi.

[Gambas:Video CNN]

Tianji

Geser Bos LVMH, Elon Musk Kembali Jadi Orang Terkaya di Dunia******

CEO Tesla, Elon Musk, kembali mendapatkan status orang terkaya di dunia menurut angka Bloomberg Billionaires Index pada Kamis.

Kekayaan Musk melonjak 40,3 persen tahun ini menjadi US2 miliar dolar (sekitar Rp2,84 kuadriliun), berkat nilai saham Tesla yang naik 24 persen pada Mei. Musk mengeser posisi bos merek fesyen mewah Prancis Louis Vuitton LVMH, Bernard Arnault, yang kini berada di posisi kedua dengan US7 miliar (Rp2,13 kuadriliun).

Pada Desember 2022, Arnault sempat menggeser Musk dan menjadi orang terkaya di dunia.

Lonjakan kekayaan Musk itu dirilis setelah ia mengunjungi China pekan ini.

Dalam kunjungan dua hari ke China, miliarder AS itu bertemu dengan Menteri Luar Negeri, Perdagangan, dan Industri China untuk membahas perkembangan Tesla.

Musk, yang terbang ke Beijing untuk kunjungan pertamanya sejak 2020, juga bertemu dengan pemasok baterai utama Contemporary Amperex Technology, dan mengunjungi pabrik Tesla di Shanghai.

Kunjungan tersebut dilakukan menyusul meningkatnya persaingan yang saat ini dihadapi Tesla dengan kendaraan listrik buatan China. Sejumlah laporan menyebut bahwa kondisi itu menyebabkan ketidakpastian terkait rencana ekspansi Tesla di Shanghai.

Dia juga membahas pengembangan Tesla di China dan kendaraan "jaringan cerdas" dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao.

Musk, yang mengunjungi China setelah tiga tahun, lebih banyak menghindari sorotan media dan belum membuat pernyataan publik tentang pertemuannya dengan sejumlah pejabat China.

Foto-foto kunjungannya ke pabrik perusahaannya di Shanghai pada Rabu malam tampak memperlihatkan Musk yang sedang memegang tanda "Giga Shanghai", diapit oleh ratusan staf termasuk kepala manufaktur global Tom Zhu.

Dewa super dari dewa tertentu, Marvel

Kronologi Luhut Dapat Fakta 9 Juta Ha Lahan Sawit Belum Dipajaki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut 9 juta hektare lahan sawitbelum dipajaki pengelolanya.

Data itu terungkap usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.

Luhut pun mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.

Ternyata, hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Selain melapor kepada Jokowi, Luhut juga telah menginformasikan temuan itu ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Jadi saya bilang sama menteri keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuhnya.

Tak hanya itu, Luhut juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menindaklanjuti temuan Luhut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penelusuran akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP.

[Gambas:Video CNN]

Pasalnya, ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dengan data yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini lahan sawit yang belum dipajaki itu tidak dikelola oleh anggotanya. 

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyatakan keyakinan didasarkan berkaitan dengan syarat mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

Ia mengatakan bukti bayar pajak merupakan syarat mendapatkan sertifikat itu.

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Lewati tahun-tahun untuk mencintaimu

Kronologi Luhut Dapat Fakta 9 Juta Ha Lahan Sawit Belum Dipajaki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut 9 juta hektare lahan sawitbelum dipajaki pengelolanya.

Data itu terungkap usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.

Luhut pun mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.

Ternyata, hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Selain melapor kepada Jokowi, Luhut juga telah menginformasikan temuan itu ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Jadi saya bilang sama menteri keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuhnya.

Tak hanya itu, Luhut juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menindaklanjuti temuan Luhut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penelusuran akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP.

[Gambas:Video CNN]

Pasalnya, ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dengan data yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini lahan sawit yang belum dipajaki itu tidak dikelola oleh anggotanya. 

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyatakan keyakinan didasarkan berkaitan dengan syarat mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

Ia mengatakan bukti bayar pajak merupakan syarat mendapatkan sertifikat itu.

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).