surga88

Sistem yang akan diperbaiki

OJK Catat IHSG Loyo Meski Diguyur Modal Asing******

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memaparkan perkembanganpasar modalIndonesia. Indeks harga saham gabungan (IHSG) hingga 31 Maret 2023 melemah sebesar 0,55 persen month to date (mtd), di tengah masuknya modal asing sebesar Rp4,12 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengungkap IHSG turun 0,6 persen secara year to date(ytd), tetapi masih mencatatkan adanya aliran dana asing masuk.

"IHSG sampai dengan 31 Maret 2023 tercatat melemah sebesar 0,55 persen mtd di tengah investor non-residentyang membukukaninflowsebesar Rp4,12 triliun. Secara ytd, IHSG turun 0,66 persen namun masih mencatatkan inflowinvestor non-residen sebesar Rp6,62 triliun," ujarnya memaparkan hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB), Senin (3/4).

Inarno menyebut d pasar SBN, per 30 Maret 2023 non-resident baik secara mtd maupun ytd mencatatkan aliran uang masuk sebesar Rp11,98 triliun dan sebesar Rp54,11 triliun.

"Adapun rata-ratayieldSBN pada seluruh tenor secara mtd turun sebesar 4,34 bps dan secara ytd menurun sebesar 13,92 bps," ujarnya.

Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana per 30 Maret 2023 tercatat sebesar Rp502,8 triliun atau menurun 0,64 persen (mtd) dengan investor reksa dana membukukan net redemption sebesar Rp4,44 triliun (mtd).

Secara ytd, NAB reksa dana terkontraksi 0,41 persen dan mencatatkan net redemptionsebesar Rp2,86 triliun. OJK mencatat penghimpunan dana melalui pasar modal melanjutkan pertumbuhan yang baik, yakni mencapai Rp54,24 triliun per 31 Maret. Sementara jumlah emiten baru mencapai 24 perusahaan.

"Di pipeline, masih terdapat 107 rencana penawaran umum (IPO) dengan nilai sebesar Rp123,83 triliun," imbuhnya.

Sedangkan untuk penggalangan dana pada Securities Crowdfunding(SCF), yang merupakan alternatif pendanaan bagi UMKM, sudah ada 16 penyelenggara yang telah mendapatkan izin dari OJK dengan 376 penerbit, 145.908 pemodal, dan total dana yang dihimpun sebesar Rp817,68 miliar.

"Tren pertumbuhan jumlah investor juga terus berlanjut dengan jumlah investor pasar modal mencapai 10,76 juta investor per 30 Maret 2023," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Huangmen

Pemerintah Masih Utang Rp17 T ke PT Pupuk Indonesia******

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia(Persero) Achmad Bakir Pasaman mengatakan pemerintah masih memiliki utang kepada pihaknya sebesar Rp17,07 triliun untuk pengadaan pupuksubsidi.

Utang tersebut terbagi untuk dua periode yaitu utang di 2020 yang telah diaudit sebesar Rp430 miliar dan utang di 2022 yang belum diaudit sebesar Rp16,6 triliun.

"Sedangkan piutang audited2021 telah dibayarkan seluruhnya," kata Achmad dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR, Senin (3/4).

Kemudian, PT Pupuk Iskandar Muda Rp248 miliar, dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Rp1,5 triliun.

Dalam kesempatan itu, Achmad juga mengatakan PT Pupuk Indonesia memiliki pabrik dengan kapasitas produksi pupuk sebesar 12,7 juta ton setiap tahun.

Dari produksi 12,7 juta ton itu dialokasikan 7,9 juta ton untuk memenuhi kebutuhan pupuk subsidi dan 2,5 juta ton untuk pupuk non subsidi.

Adapun stok pupuk subsidi yang terdiri dari pupuk urea dan NPK per 31 Maret 2023 sebanyak 1.0005.388 ton atau 257 persen dari stok minimal yang ditentukan sebanyak 251.255 ton.

Stok pupuk subsidi itu terbagi di tiga lini. Lini pertamaberada di gudang pabrik produsen sebanyak 91.284 ribu ton dan lini keduaberada di gudang penyangga level provinsi 267.151 ton, dan lini ketigaberada di gudang penyangga level kabupaten atau kota sebanyak 646.953 ton.

"Dalam memproduksi pupuk, kualitas pupuk yang dihasilkan antara pupuk urea subsidi dan urea non subsidi memiliki kandungan hara yang sama. Namun yang membedakan adalah warna butiran yang urea subsidi warna merah muda dan urea non subsidi berwarna putih," kata Achmad.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Perang Xuanwu

Johnson & Johnson Ajukan Bangkrut dan Bayar Rp133 T untuk Kasus Kanker******

Johnson & Johnson mengajukan permohonan pailitatau kebangkrutan untuk menyelesaikan puluhan ribu kasus tuntutan hukum terkait bedak produksi perusahaan yang dituduh menyebabkan kanker.

Permohonan diajukan oleh anak perusahaan J&J bernama LTL pada Selasa (4/4). Permohonan ini merupakan yang kedua kalinya setelah strategi mengajukan permohonan kebangkrutan Bab 11 untuk menyelesaikan kasus bedak ditolak oleh pengadilan banding beberapa waktu lalu. Kala itu, hakim memandang perusahaan tidak bisa bangkrut karena keuangan masih bagus.

Upaya itu mereka lakukan sebagai sebuah strategi agar penyelesaian kasus bedak bisa dilakukan secara adil dan efisien. Demi memuluskan permohonan itu, Johnson & Johnson bersedia membayar US,9 miliar atau Rp133 triliun kepada para penggugat dalam jangka waktu 25 tahun.

Mereka menuding bahwa tuduhan bedak produksi Johnson & Johnson mengandung zat pemicu kanker adalah kampanye hitam.

"Perusahaan terus percaya bahwa tudingan ini palsu dan kurang ilmiah," kata Wakil Presiden Litigasi global Johnson & Johnson Erik Haas dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari CNN.com, Kamis (6/4).

"Namun, seperti yang diakui oleh pengadilan kebangkrutan, menyelesaikan kasus-kasus ini dalam sistem tort akan memakan waktu puluhan tahun dan membebankan biaya yang signifikan pada LTL dan sistem," tambahnya.

Haas mengatakan menyelesaikan klaim melalui kebangkrutan menguntungkan perusahaan dan penggugat. Bagi penggugat, hal itu akan membuat mereka mendapatkan ganti rugi lebih cepat.

Sementara bagi J&J, langkah itu dinilai bisa memberikan kemampuan untuk mengakhiri semua masalah hukum terkait dengan tuntutan bedak di Amerika Utara.

Namun, tawaran itu mendapatkan respons negatif dari pengacara penggugat.

"Kesepakatan palsu ini tidak cukup membayar sebagian besar tagihan medis korban. Biaya medis saja dapat berkisar dari US0 ribu hingga lebih dari US,4 juta per korban untuk kasus kanker ovarium. Biaya untuk mesothelioma bahkan lebih tinggi" katanya.

[Gambas:Video CNN]

pembuluh darah jahat

Johnson & Johnson Ajukan Bangkrut dan Bayar Rp133 T untuk Kasus Kanker******

Johnson & Johnson mengajukan permohonan pailitatau kebangkrutan untuk menyelesaikan puluhan ribu kasus tuntutan hukum terkait bedak produksi perusahaan yang dituduh menyebabkan kanker.

Permohonan diajukan oleh anak perusahaan J&J bernama LTL pada Selasa (4/4). Permohonan ini merupakan yang kedua kalinya setelah strategi mengajukan permohonan kebangkrutan Bab 11 untuk menyelesaikan kasus bedak ditolak oleh pengadilan banding beberapa waktu lalu. Kala itu, hakim memandang perusahaan tidak bisa bangkrut karena keuangan masih bagus.

Upaya itu mereka lakukan sebagai sebuah strategi agar penyelesaian kasus bedak bisa dilakukan secara adil dan efisien. Demi memuluskan permohonan itu, Johnson & Johnson bersedia membayar US,9 miliar atau Rp133 triliun kepada para penggugat dalam jangka waktu 25 tahun.

Mereka menuding bahwa tuduhan bedak produksi Johnson & Johnson mengandung zat pemicu kanker adalah kampanye hitam.

"Perusahaan terus percaya bahwa tudingan ini palsu dan kurang ilmiah," kata Wakil Presiden Litigasi global Johnson & Johnson Erik Haas dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari CNN.com, Kamis (6/4).

"Namun, seperti yang diakui oleh pengadilan kebangkrutan, menyelesaikan kasus-kasus ini dalam sistem tort akan memakan waktu puluhan tahun dan membebankan biaya yang signifikan pada LTL dan sistem," tambahnya.

Haas mengatakan menyelesaikan klaim melalui kebangkrutan menguntungkan perusahaan dan penggugat. Bagi penggugat, hal itu akan membuat mereka mendapatkan ganti rugi lebih cepat.

Sementara bagi J&J, langkah itu dinilai bisa memberikan kemampuan untuk mengakhiri semua masalah hukum terkait dengan tuntutan bedak di Amerika Utara.

Namun, tawaran itu mendapatkan respons negatif dari pengacara penggugat.

"Kesepakatan palsu ini tidak cukup membayar sebagian besar tagihan medis korban. Biaya medis saja dapat berkisar dari US0 ribu hingga lebih dari US,4 juta per korban untuk kasus kanker ovarium. Biaya untuk mesothelioma bahkan lebih tinggi" katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali game online: Lubang Dewa Susu Beracun

UBS Bakal PHK 11 Ribu Karyawan Usai Caplok Credit Suisse******

UBS Group AG akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 20-30 persen tenaga kerjanya di Swiss. Harian Swiss Tages-Anzeiger melaporkan jumlah PHK bank tersebut tersebut diperkirakan mencakup 11 ribu karyawan.

Minggu (2/4) lalu, Reutersmelaporkan langkah PHK dilakukan setelah UBS setuju untuk membeli Credit Suisse seharga 3 miliar franc Swiss atau US,3 miliar, dalam kesepakatan yang dirancang oleh pemerintah Swiss, bank sentral dan regulator pasar untuk menghindari krisis dalam sistem keuangan negara.

Namun kesepakatan akuisisi tersebut telah menimbulkan kekhawatiran atas ukuran bank baru dengan aset US,6 triliun, serta mempekerjakan lebih dari 120 ribu staf di seluruh dunia.

Presiden Alain Berset mengatakan akuisisi itu adalah solusi terbaik untuk memulihkan kepercayaan yang telah hilang di pasar keuangan baru-baru ini.

Ia mengatakan seandainya Credit Suisse jatuh bebas, maka konsekuensinya tak terhitung bagi negara itu.

"Dan (mengancam) stabilitas keuangan internasional," ujar Berset.

[Gambas:Video CNN]

Orang Suci tidak terkalahkan

DPR Sebut Audit BPKP Sarankan Pemerintah Tolak Impor KRL Bekas Jepang******

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merekomendasikan pemerintah menolak impor KRL bekasdari Jepang.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade. Ia mengatakan ada 3 dasar utama BPKP tidak menyarankan impor tersebut.

Pertama, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) diklaim mampu mengangkut penumpang dengan armada kereta yang ada. Berdasarkan data 2019 ada 1.078 unit armada KRL yang mengangkut 336,3 juta penumpang.

Kini, armada KCI bertambah menjadi 1.114 unit dengan jumlah penumpang yang turun ke angka 273 juta orang.

"Kedua,dianggap olehreview BPKP, KCI ini ada penempatan rangkaian pada lineyang tidak sesuai kepadatan penumpang. Contoh line Bogor dan line Cikarang padat, kok hanya diberikan 8 gerbong? Seharusnya lebih dibandingkan line Serpong dan line Tangerang yang tidak terlalu padat penumpangnya," tutur Andre kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/4).

Ketiga, Andre mengatakan review BPKP menyebut biaya beli KRL bekas memang murah, tapi akan membengkak karena biaya perawatan dan suku cadang. Sehingga jatuhnya opsi impor KRL bekas dari Jepang tetap butuh biaya besar dan sebaiknya KCI membeli kereta baru.

"Sekarang putusan ada di tangan pemerintah. Kepala BPKP Ateh (Muhammad Yusuf Ateh) sudah menyerahkan hasil audit itu ke Pak Menko Marves Luhut, 27 Maret lalu. Kami telah mendengar hasil audit itu, untuk itu kami Komisi VI berencana memanggil Kementerian BUMN, KCI, dan KAI. Rencananya pekan depan," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Kendati demikian, Andre belum merinci tanggal pasti pemanggilan tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa kritik DPR terhadap rencana impor KRL bekas beralasan kuat.

Ia mengungkapkan bahwa DPR sudah menyarankan PT KCI melakukan pembelian gerbong kereta baru ke PT Industri Kereta Api alias INKA. Namun, KCI tidak mengindahkan saran tersebut.

"Kalau memang tahu 2023 Anda (KCI) butuh, kenapa tidak beli dari jauh-jauh hari? Padahal kami di DPR sudah mengingatkan dari Januari 2021, sudah kami suruh pesan, ternyata dia tidak pesan," kata Andre.

"Kalau Januari 2021 dia (KCI) pesan ke INKA, otomatis pertengahan 2022 rangkaian kereta baru itu sudah siap. Yang ada mereka malah September 2022 mengajukan permohonan impor KRL bekas," tandasnya.