macan177

Kuil Kiamat

Jokowi: Smelter Freeport Pijakan Indonesia Jadi Negara Maju******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) tambang, termasuk milik PT Freeport Indonesia, bisa menjadi pijakan Indonesia menuju negara maju.

"Smelter ini pijakan, pondasi untuk kita menjadi negara maju karena dari (negara) yang bertumpu pada konsumsi sekarang pada produksi," ujar Jokowi saat meninjau smelter Freeport di Kawasan JIIPE, Gresik, Jawa Timur, Selasa (20/6).

Menurut Jokowi, hilirisasi bisa meningkatkan daya saing Indonesia. Tak heran, pemerintah terus mendorong hilirisasi di sektor tambang.

Smelter tersebut berkapasitas produksi pengolahan konsentrat tembaga 1,7 juta ton per ton yang menghasilkan sekitar 600 ribu ton per tahun.

"Kita harapkan semuanya, nanti selesai sebelum Mei 2024," ujarnya.

Selanjutnya, Jokowi ingin hasil olahan smelter tersebut bisa diintegrasikan dengan olahan nikel di Sulawesi, bauksit di Bintan dan Kalimantan Barat, dan timah di Bangka-Belitung.

Jika berhasil, Indonesia bisa membangun industri baterai listrik terintegrasi yang bisa dikembangkan menjadi industri kendaraan listrik.

[Gambas:Video CNN]

Anak perempuan sah itu tidak bermoral

Diskon Tarif Tol Krian******

PT WaskitaToll Road (WTR ) melalui anak usahanya, PT Waskita Bumi Wira (WBW), memberikan diskon 11 persen hingga 35 persen bagi kendaraan yang melintasi Tol Krian-Gresik. Tarif diskon tersebut berlaku untuk semua golongan kendaraan mulai hari ini, Kamis (22/6), pukul 06.00 WIB.

"Dengan diskon tarif tersebut, maka pengguna jalan dengan kendaraan Golongan 1 akan dikenakan tarif Rp1.300 per km, di mana tarif normal adalah Rp1.506 pe km," ujar Corporate Secretary Waskita Toll Road Alex Siwu dalam keterangan resmi.

Lalu, pengguna jalan dengan kendaraan golongan II, III, IV dan V dikenakan tarif diskon Rp1.500 per km, turun dari tarif normal Rp2.259 per km untuk golongan kendaraan II dan III dan tarif normal Rp3.012 per km untuk golongan kendaraan IV dan V.

Diskon tarif tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada para pengguna jalan, selain itu juga sebagai bentuk kontribusi perusahaan untuk memaksimalkan distribusi lalu lintas dalam menyambut libur Hari Raya Iduladha dan Libur Sekolah.

"Pemberlakuan diskon tarif tersebut juga diharapkan dapat berdampak positif terhadap WBW, khususnya dalam rangka peningkatan volume lalu lintas Tol Krian - Gresik secara keseluruhan," ujar Alex.

Adapun pada Junction Wringinanom yang sudah beroperasi sejak 22 Februari 2023 tetap dikenakan tarif normal dengan besaran tarif dari Junction Wringinanom menuju Lebani Gresik dan sebaliknya sebesar Rp5.500 (Gol. IV dan V), Junction Wringinanom menuju Belahanrejo dan sebaliknya sebesar Rp10.500 (Gol. I), Rp15.500 (Gol. II dan III), dan Rp21 ribu (Gol. IV dan V).

Lalu, Junction Wringinanom menuju Cerme dan sebaliknya sebesar Rp32 ribu (Gol. I), Rp48 ribu (Gol. II dan III), dan Rp64 ribu (Gol. IV dan V), serta Junction Wringinanom menuju Bunder dan sebaliknya sebesar Rp42 ribu (Gol. I), Rp63 ribu (Gol. II dan III), dan Rp84 ribu (Gol. IV dan V).

Direktur Pengendalian & K3LMP Mokh Sadali menyampaikan kehadiran Tol Krian - Gresik saat ini mempermudah akses pengguna jalan khususnya masyarakat Gresik yang akan berpergian ke wilayah lainnya di Jawa Timur.

"Adanya Tol Krian - Legundi - Bunder mempermudah akses dari Krian ke Bunder di Gresik, ditambah adanya Junction Wringinanom, tentunya akses masuk dan keluar Jalan Tol Krian - Gresik semakin mudah, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat." jelas Sadali pada keterangan yang sama.

Ruas Tol Krian - Gresik terdiri dari 3 seksi yaitu Krian - Kedamean, Kedamean - Boboh dan Boboh - Bunder, dengan total panjang 29 km dan telah beroperasi secara penuh.

Saat ini, Tol Krian - Gresik menjadi akses pendukung peningkatan perekonomian bagi kelancaran logistik, barang dan jasa di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik, serta kawasan industri Krian.

[Gambas:Video CNN]

Raja Makanan

Sri Mulyani Naikkan Batas Harga Rumah Subsidi yang Bebas PPN******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimenaikkan batas harga rumah subsidi yang mendapat pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2023/PMK.010/2023 Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN.

Melalui PMK tersebut, pemerintah membebaskan PPN sebesar 11 persen dari harga jual rumah tapak atau sekitar Rp16 juta hingga Rp24 juta per unit.

Pada peraturan sebelumnya, batasan maksimal harga rumah tapak yang dibebaskan PPN adalah antara Rp150,5 juta sampai Rp219 juta.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan peningkatan batasan ini mengikuti kenaikan rata-rata biaya konstruksi sebesar 2,7 persen per tahun berdasarkan Indeks Harga Perdagangan Besar.

Ia menuturkan sejak berlakunya fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan 2010 lalu, sudah lebih dari dua juta masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapatkan rumah subsidi.

"Pembaruan fasilitas pembebasan PPN ini menjadi instrumen pemerintah untuk menambah lagi jumlah rumah yang disubsidi sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat membeli rumah layak huni dengan harga terjangkau," ucap Febrio melalui keterangan resmi, Jumat (17/6).

Selain dari sisi harga, pemerintah juga menjamin kelayakan hunian dengan mematok luas minimum bangunan rumah dan tanah yang diberi fasilitas. Dengan demikian, terdapat lima persyaratan agar masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas untuk rumah umum ini.

Pertama, luas bangunan antara 21-36 meter persegi. Kedua, luas tanah antara 60-200 meter persegi. Ketiga, harga jual tidak melebihi batasan harga dalam PMK.

Keempat, merupakan rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi yang termasuk dalam kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu empat tahun sejak dimiliki.

Kelima, memiliki kode identitas rumah yang disediakan melalui aplikasi dari Kementerian PUPR atau BP Tapera.

Lihat Juga : Jusuf Hamka Ultimatum Stafsus Menkeu Minta Maaf Paling Telat 20 Juni

Fasilitas pembebasan PPN juga diberikan untuk pondok boro bagi koperasi buruh, koperasi karyawan, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

Febria mengatakan pemerintah juga membebaskan PPN untuk penyerahan asrama mahasiswa dan pelajar kepada universitas atau sekolah, Pemda dan/atau Pempus. Terakhir, pembebasan PPN juga diberlakukan untuk penyerahan rumah pekerja oleh perusahaan kepada karyawannya sendiri dan tidak bersifat komersial.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian PUPR juga memberikan bantuan subsidi selisih bunga. Subsidi ini bertujuan agar MBR tetap dapat membayar cicilan rumah dengan tingkat bunga sebesar 5 persen.

Dengan demikian, total manfaat yang akan diterima untuk setiap rumah subsidi selama masa pembayaran cicilan rumah dengan bantuan subsidi dan pembebasan PPN berkisar antara Rp187 juta sampai dengan Rp270 juta.

"Fasilitas pembebasan PPN ini ditujukan untuk mendukung penyediaan setidaknya 230 ribu unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang ditargetkan oleh pemerintah," tutup Febrio.

Kamu Xuan Zhou Youwei

KAI soal Luhut Tolak Impor KRL Bekas: Ada Konsekuensinya******

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo mengatakan keputusan tidak mengimpor kereta commuterline (KRL) bekas akan berpengaruh terhadap nilai investasi yang harus dikeluarkan KAI serta biaya subsidi seperti PSO (Public Service Obligation).

Dalam hal ini, biaya yang akan dikeluarkan KAI akan meningkat.

"Untuk melakukan importasi atau kereta bukan baru pasti ada konsekuensi kan. Nilai investasi maupun PSO-nya kan. Kita sedang godok dengan semua stakeholder," kata Didiek saat ditemui di kawasan Halim, Jakarta Timur, Jumat (23/6), dikutip dari detikfinance.

Di sisi lain, Didiek menegaskan pihaknya akan mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, tidak akan ada impor kereta dan disuplai oleh PT INKA. Pemerintah sendiri telah menyiapkan dana Rp 9,3 triliun untuk produksi KRL dalam negeri.

"KCI akan mengikuti arah pemerintah. Karena pemerintah tidak akan mengimpor kereta bukan baru. Jadi kita akan mengikuti peraturan sehingga untuk melakukan importasi atau kereta bukan baru pasti ada konsekuensi kan," ujarnya.

Lihat Juga : Staf Erick soal Klaim Sandi Bantu WSBK: Hanya Fee Lisensinya

Meski demikian, Didiek belum dapat memastikan berapa lama proses retrofit maupun produksi kereta baru dari INKA tersebut. Pihaknya juga masih dalam proses mengkaji langkah-langkah antisipasi dari dampak yang akan ditimbulkan apabila impor keret ini tak dapat dilakukan.

"Masih kita kaji semuanya nanti akan sampaikan ke pemerintah lagi. Langkah langkah apa yang akan kita lakukan" pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan pemerintah tidak akan mengimpor KRL bekas dari Jepang karena berpotensi melanggar tiga aturan.

"Jadi sudah kita rapatkan mengenai KRL, kita tidak akan mengimpor barang bekas karena itu melanggar tiga aturan. Satu Perpres, yang kedua Perindustrian, dan Kementerian Perhubungan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan sehari-hariku bersama istriku

Sri Mulyani Naikkan Batas Harga Rumah Subsidi yang Bebas PPN******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimenaikkan batas harga rumah subsidi yang mendapat pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2023/PMK.010/2023 Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN.

Melalui PMK tersebut, pemerintah membebaskan PPN sebesar 11 persen dari harga jual rumah tapak atau sekitar Rp16 juta hingga Rp24 juta per unit.

Pada peraturan sebelumnya, batasan maksimal harga rumah tapak yang dibebaskan PPN adalah antara Rp150,5 juta sampai Rp219 juta.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan peningkatan batasan ini mengikuti kenaikan rata-rata biaya konstruksi sebesar 2,7 persen per tahun berdasarkan Indeks Harga Perdagangan Besar.

Ia menuturkan sejak berlakunya fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan 2010 lalu, sudah lebih dari dua juta masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapatkan rumah subsidi.

"Pembaruan fasilitas pembebasan PPN ini menjadi instrumen pemerintah untuk menambah lagi jumlah rumah yang disubsidi sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat membeli rumah layak huni dengan harga terjangkau," ucap Febrio melalui keterangan resmi, Jumat (17/6).

Selain dari sisi harga, pemerintah juga menjamin kelayakan hunian dengan mematok luas minimum bangunan rumah dan tanah yang diberi fasilitas. Dengan demikian, terdapat lima persyaratan agar masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas untuk rumah umum ini.

Pertama, luas bangunan antara 21-36 meter persegi. Kedua, luas tanah antara 60-200 meter persegi. Ketiga, harga jual tidak melebihi batasan harga dalam PMK.

Keempat, merupakan rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi yang termasuk dalam kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu empat tahun sejak dimiliki.

Kelima, memiliki kode identitas rumah yang disediakan melalui aplikasi dari Kementerian PUPR atau BP Tapera.

Lihat Juga : Jusuf Hamka Ultimatum Stafsus Menkeu Minta Maaf Paling Telat 20 Juni

Fasilitas pembebasan PPN juga diberikan untuk pondok boro bagi koperasi buruh, koperasi karyawan, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

Febria mengatakan pemerintah juga membebaskan PPN untuk penyerahan asrama mahasiswa dan pelajar kepada universitas atau sekolah, Pemda dan/atau Pempus. Terakhir, pembebasan PPN juga diberlakukan untuk penyerahan rumah pekerja oleh perusahaan kepada karyawannya sendiri dan tidak bersifat komersial.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian PUPR juga memberikan bantuan subsidi selisih bunga. Subsidi ini bertujuan agar MBR tetap dapat membayar cicilan rumah dengan tingkat bunga sebesar 5 persen.

Dengan demikian, total manfaat yang akan diterima untuk setiap rumah subsidi selama masa pembayaran cicilan rumah dengan bantuan subsidi dan pembebasan PPN berkisar antara Rp187 juta sampai dengan Rp270 juta.

"Fasilitas pembebasan PPN ini ditujukan untuk mendukung penyediaan setidaknya 230 ribu unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang ditargetkan oleh pemerintah," tutup Febrio.

superstar terbatas

Grab Holdings PHK 1.000 Karyawan******

Grab Holdings yang berkantor pusat di Singapuraakan memutus hubungan kerja (PHK) terhadap 1.000 atau 11 persen. PHK tersebut menjadi yang terbesar jumlahnya sejak pandemi covid-19.

Kepala Eksekutif Grab Anthony Tan mengatakan pemangkasan karyawan bukan merupakan jalan pintas menuju profitabilitas tetapi reorganisasi strategis untuk beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang persaingannya semakin ketat.

Maka dari itu, perusahaan perlu mengelola biaya dan memastikan layanan yang lebih terjangkau jangka panjang.

"Kita harus menggabungkan skala kita dengan eksekusi yang gesit dan kepemimpinan biaya, sehingga kita dapat menawarkan layanan yang lebih terjangkau secara berkelanjutan dan memperdalam penetrasi massa kita," lanjutnya.

Tan menyebut meski tanpa PHK, Grab telah mengelola biaya dan harus mencapai targetnya untuk mencapai titik impas dari EBITDA grup yang mengalami penyesuaian tahun ini.

Lihat Juga : ANALISISPantaskah Tunjangan Kinerja PNS Naik?

Pada 2020 lalu, Grab juga memecat 360 pekerja. Berdasarkan laporan terbarunya, perusahaan memiliki 11.934 staf pada akhir 2022, termasuk sekitar 2.000 dari akuisisi jaringan toko bahan makanan.

Sementara itu, saham Grab naik 4,7 persen setelah pengumuman PHK terhadap para staf. Sebelumnya, saham Grab juga telah naik 5,6 persen.

Untuk keuangannya, Grab mencatatkan kerugian kuartalan sebesar US0 juta. Namun, pendapatan pada kuartal pertama tahun ini naik 130,3 persen dibanding tahun lalu menjadi US5 juta.

[Gambas:Video CNN]