pedetogel

Memecahkan rekor

Pemerintah Jalin Kerja Sama dengan China di Sektor Ekonomi Digital******

Pemerintah Indonesia dan China sepakat membangun kerja sama di sektor ekonomi digital. Hal itu dilakukan melalui Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Wang Wentao, saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, Rabu (16/11).

Melalui keterangan resmi, MoU tersebut mengatur adanya kerangka kerja dan forum dalam pembahasan kerja sama ekonomi digital antara Pemerintah Indonesia dengan China. Lingkup kerja sama dalam MoU itu mencakup kerja sama yang terbuka. Termasuk dalam eksplorasi peluang bisnis digital antara kedua negara.

"Percepatan transformasi digital di semua sektor, kerja sama pembangunan infrastruktur digital, kota pintar, e-commerce, inovasi teknologi digital, serta pengembangan format dan model bisnis baru seperti telemedicine," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Kamis (17/11).

"Kedua pihak juga akan bertukar pengetahuan soal fasilitasi investasi, serta meneliti untuk mengidentifikasi prioritas kerja sama investasi dalam ekonomi digital pada format dan model bisnis baru," lanjut Susiwijono.

Pascakerja sama ini, kedua negara pun akan mengembangkan kolaborasi dalam mempromosikan eksplorasi bersama antara perusahaan kedua negara pada integrasi teknologi interaktif cerdas, sirkulasi komersial, transportasi, bisnis, keuangan digital, dan kesehatan digital.

Di antaranya untuk mengembangkan format dan model bisnis baru seperti pariwisata virtual, telemedicine, telecommuting, pendidikan daring, dengan tujuan untuk memberikan dorongan baru ke dalam kerja sama bilateral dalam ekonomi digital.

"Indonesia dan RRT sepakat pula mendorong pemerintah, universitas, lembaga penelitian, dan perusahaan untuk melaksanakan program pelatihan bersama, pertemuan dan seminar di bidang ekonomi digital," kata Susiwijono.

Susiwijono mengatakan, MoU Kerja Sama Ekonomi Digital tersebut merupakan salah satu deliverables kongkret dari kerja sama sesama anggota G20. Cakupan kerja sama tidak hanya meliputi sektor pemerintah, tetapi juga pihak swasta kedua negara yang diharapkan dapat mendorong perkembangan ekonomi digital domestik masing-masing.

"Adanya MoU tersebut diharapkan dapat mendorong Indonesia dan RRT tumbuh bersama menjadi raksasa ekonomi digital dunia di masa depan," tambahnya.

Indonesia sendiri dinilai memiliki potensi sangat besar pada sektor ekonomi digital sebagai salah satu keunggulan dalam menunjang transformasi ekonomi. Pada 2021, terdapat 21 juta konsumen ekonomi digital di negeri ini, dengan pertumbuhan yang terus meningkat signifikan, terutama di wilayah pedesaan.

Tercatat 72 persen konsumen ekonomi digital baru ada di wilayah perdesaan. Indonesia juga memiliki tingkat pemanfaatan ekonomi digital yang tinggi, dengan 98 persen pedagang telah menggunakan pembayaran digital dan 59 persen memanfaatkan pembiayaan digital.

Raja Makanan

Kemenko Perekonomian Apresiasi Pemberitaan Positif Selama KTT G20******

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengapresiasi insan media di Indonesia yang membawa pesan positif dan semangat perubahan melalui pemberitaan-pemberitaan selama penyelenggaraan KTT G20.

Hal itu disampaikan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso saat Forum Diskusi Hasil Working Groups G20 bersama sejumlah Pemimpin Redaksi pada 15-16 November 2022 lalu di Jimbaran, Bali.

Selain diikuti oleh sejumlah Pemimpin Redaksi nasional, forum diskusi tersebut juga ikut dihadiri oleh Duta Besar RI untuk Singapura, Chair dan Co-Chair Working Group G20, Pejabat Eselon I dan Eselon II Kemenko Perekonomian, serta sejumlah pejabat dari Kementerian terkait.

"Sesuai dengan pesan Pak Menko Airlangga, kami diminta menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Pemimpin Redaksi dan juga Pak Dubes," ungkapnya saat membuka forum diskusi tersebut.

"Ini luar biasa untuk menyampaikan hal yang sangat penting secara langsung, sehingga di luar apapun beritanya, teman-teman lebih paham karena mendapatkan penjelasan langsung dari Chair dan Co-Chair. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Presidensi G20 kita, dari Indonesia untuk dunia," tambahnya.

Susiwijono menyampaikan sekilas terkait beberapa pembahasan di Sherpa Meeting, sesi pertama forum diskusi tersebut diawali dengan pembahasan terkait dengan ekonomi digital.

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Mira Tayyiba selaku Chair Digital Economy Working Group (DEWG) G20 dihadirkan sebagai narasumber menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi digital. Indonesia sendiri merupakan Ketua DEWG yang pertama.

Salah satu tantangan dalam memanfaatkan teknologi digital, kata dia, yakni literasi digital yang masih perlu banyak peningkatan, mengingat faktor risiko terhadap akses data pribadi masih cukup besar. Lebih lanjut, Sekjen Mira menjelaskan pentingnya seluruh masyarakat untuk diedukasi perihal perlindungan data pribadi.

"Kita harus teredukasi terkait perlindungan data pribadi. Itu dari sisi internal kita. Dan saya juga setuju bahwa perlindungan data pribadi menjadi tanggung jawab kita bersama," ungkap Sekjen Mira.

Sementara itu, untuk meningkatkan ketahanan dalam menghadapi tantangan transformasi digital saat ini, Pemerintah juga terus memperkuat kolaborasi pentahelix yang melibatkan pihak industri, akademisi, media, dan masyarakat dalam agenda-agenda strategis terkait transformasi digital.

Selain itu, kolaborasi global juga dibutuhkan mengingat tantangan digitalisasi tersebut juga bersifat global.

Bela Diri Melahap Surga

Elon Musk Targetkan Korsel untuk Investasi Kendaraan Listrik******

CEO Tesla Elon Muskmengatakan Korea Selatanadalah salah satu kandidat teratasnya untuk investasi kendaraan listrik (EV).

Hal tersebut ia sampaikan dalam percakapan panggilan video dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol.

Mengutip CNA, Rabu (23/11), perusahaan memilih negeri Gingseng karena ingin mendorong pembangunan gigafactory untuk EV di Asia.

Kabar ini tentunya membuat kepastian Tesla untuk berinvestasi dalam mengembangkan EV di Indonesia gamang.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan sempat memberi kepastian bahwa investasi Tesla di Indonesia tidak pernah bicara mengenai pembangunan pabrik mobil.

Kata dia, Tesla tertarik ke Indonesia sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia yang menjadi bahan utama baterai EV.

Adapun Tesla menyampaikan minat untuk masuk ke Indonesia, namun investasi itu belum kunjung terwujud. Harapan pabrikan mobil listrik itu masuk ke Indonesia kembali mengemuka setelah pertemuan Elon Musk dengan Presiden Jokowi pada Mei lalu.

Terbaru, Luhut menyebut kepastian investasi Tesla milik pengusaha Elon Musk di RI akan diketahui saat agenda Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali.

"Ya, nanti akan Anda dengar beritanya sekitaran pada G20," ujar Luhut setelah menghadiri agenda #DemiIndonesia di Ciputra Artpreneur Theatre Jakarta, Sabtu (29/10).

Namun, hingga saat ini hal tersebut belum terungkap. Luhut tak menjawab tegas terkait pertemuan berikutnya dengan Elon Musk selaku bos Tesla. Ia menyampaikan Indonesia kini sudah memiliki non disclosure agreement (NDA) dengan Tesla mengenai perkembangan rencana investasi.

"Kamu dengar aja beritanya waktu G20. Kami tanda tangan NDA, saya nggak bisa men-disclose apa yang sedang berkembang," ucap Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Era Puncak

UMP 2023 Naik Maksimal 10 Persen Tak Bakal Ampuh Kerek Daya Beli******

Pemerintah menetapkan kenaikan UpahMinimum Provinsi (UMP) 2023 maksimal 10 persen. Namun, pengamat menilai kebijakan tersebut aneh dan tak akan mempan mengerek daya beli masyarakat.

Kenaikan upah tahun depan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023. Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini.Kedua, rumus perhitungan upah minimum.

Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi + (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,1 sampai dengan 0,3).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," tulis Permenaker 18/2022.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan seharusnya kenaikan UMP dalam aturan tersebut bukan maksimal, melainkan minimal 10 persen. Apalagi kata maksimal dalam aturan tersebut bisa menimbulkan salah persepsi.

"Harusnya upah minimum 10 persen yang berarti pengusaha harus membayar kenaikan upah minimum 10 persen, bukan maksimal 10 persen. Nantinya muncul multitafsir kenaikan 1 persen juga tidak masalah karena yang dibatasi maksimal 10 persen," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com.

Lagipula, kenaikan upah di bawah 10 persen dinilai tidak tepat dan tak akan mampu mengerek daya beli masyarakat. Justru kebijakan ini bisa sebaliknya malah menggerus daya beli masyarakat.

Menurut Bhima, jika melihat pertumbuhan ekonomi yang kuat serta lonjakan inflasi, maka kenaikan ideal UMP 2023 harusnya di atas 10 persen. Namun, jika hanya 10 persen pun sudah mencukupi, asal itu minimal bukan maksimal.

Sebab, kenaikan UMP minimal 10 persen masih bisa membantu masyarakat melakukan kegiatan belanja. Dengan demikian, konsumsi bisa terjaga di tengah lonjakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang kuat bisa terus berlanjut.

"Kalau minimum 10 persen kenaikan UMP nya bisa diterima. Dengan memperhatikan tingkat inflasi yang diperkirakan masih akan berada di kisaran 5,5-6 persen sehingga ada surplus 4 persen, setidaknya untuk belanja. Jadi daya beli tidak tergerus oleh inflasi," imbuhnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PHK Makin Banyak

Hanya dihormati

Ekonom Proyeksi PHK Hantam Fintech, Edutech, dan Healthtech******

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memproyeksikan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) bakal terjadi di berbagai perusahaan layanan digital mulai dari fintech, edutech, hingga healthtech.

Hal ini terjadi lantaran persaingan pencarian investor yang semakin ketat di tengah ancaman resesi global pada 2023 nanti. Agresivitas perusahaan digital saat ini disebut tidak sebanding dengan pencarian dana baru dari investor.

"Banyak investor, terutama asing, menjauhi perusahaan dengan valuasi tinggi, tetapi secara profibilitas rendah atau model bisnisnya tidak berkelanjutan," tutur Bhima dalam keterangan resmi, Jumat (18/11).

Pasca pandemi, jumlah pengguna awalnya diharapkan meningkat dan profibilitas layanan digital terus berlanjut. Namun, konsumen terutama di Indonesia ternyata berhadapan dengan kenaikan inflasi pangan dan energi sehingga mengurangi pembelian melalui platform digital.

Selain itu, fenomena over-staffing atau melakukan rekrutmen secara besar-besaran juga menjadi salah satu penyebab maraknya PHK di perusahaan digital.

Banyak pendiri dan CEO perusahaan yang terlalu optimis pengguna layanan online akan meningkat. Namun, ternyata masyarakat lebih memilih berbelanja secara offline pasca pandemi covid-19.

"Akibat over-staffing biaya operasional membengkak, dan menjadi beban kelangsungan perusahaan digital," terang Bhima.

Melihat kondisi tersebut, ia menilai pemerintah perlu turun tangan memastikan korban PHK, baik karyawan tetap maupun kontrak untuk mendapatkan haknya sesuai aturan ketenagakerjaan.

Kementerian Ketenagakerjaan harus membuat posko pengaduan korban PHK yang tidak mendapatkan haknya seperti pesangon yang tidak dibayar penuh maupun ditangguhkan.

Pemerintah juga disebut perlu mempersiapkan lapangan kerja baru. Misalnya, korban PHK startup bisa diserap ke anak cucu BUMN.

"Hal ini untuk menghindari hysteresis atau pelemahan keahlian karena korban PHK digital yang notabene adalah high-skill worker menganggur terlalu lama," jelasnya.

Gelombang PHK menjadi momok di tengah gejolak perekonomian global belakangan ini. Sejumlah startup dalam negeri mulai memangkas jumlah pekerjanya, seperti LinkAja, SiCepat, dan Zenius.

Terbaru, PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) melakukan PHK sebanyak 12 persen atau 1.300 orang karyawannya.

"Perseroan harus mengambil keputusan yang sulit untuk melakukan perampingan karyawan yang akan berdampak kepada 1.300 orang atau sekitar 12 persen dari total karyawan tetap grup GoTo," tulis keterangan resmi di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (18/11).

[Gambas:Video CNN]

Kemana perginya integritas moral sang dewi?

Buruh Tolak Usulan No Work No Pay: Tak Berdasar******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak usulan pengusahaagar pemerintah membuat aturan no work no paybagi buruh(tidak bekerja, tidak dibayar) saat kinerja industri terpuruk.

Menurutnya, sistem no work no pay tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahkan, opsi tersebut juga tidak ada dalam Omnibus Law.

"No work no pay itu tidak dikenal di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Begitu pula kalau pemerintah bersikukuh dengan Omnibus Law, tidak dikenal no work no pay," terang Said dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (18/11).

"Jadi, tidak ada dasar untuk mengabulkan permintaan pengusaha no work no pay," tegasnya.

Usul kebijakan no work no pay mencuat pertama kali dari Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan, Selasa (8/11) lalu.

"Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi, yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay," katanya.

Menurutnya, hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK.

Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusaha soal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay, maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan Permenaker.

"Nggak, sejauh ini belum. Pada prinsipnya, pertama waktunya harus terbatas. Jadi, no work no pay ini jangan sampai 2024 dong, harus jelas kapan. Misalnya, bikin kesepakatan dengan buruh, ya sudah no work no pay, buruhnya setuju misal 6 bulan kah atau 8 bulan," jelasnya.

Selain itu, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no pay itu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]