dinasti168

Perjalanan luar biasa komik Amerika

16.990 PNS Bakal Pindah ke IKN, Dapat Hunian hingga Tunjangan******

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan 16.990 orang ASN, TNI dan Polri akan pindah ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Personil ini akan ditempatkan di 211 tower apartemen dengan kapasitas 11.619 unit," ujar Suharso dalam unggahan IG resmi @suharsomonoarfa usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan kunjungan kerja ke Kawasan IKN, Rabu (22/2) lalu.

Pemindahan itu sebelumnya direncanakan mulai 2024 mendatang secara bertahap.

"Dalam proses pemindahan, bukan hanya ASN yang akan ditanggung pemerintah. Pemerintah juga akan menanggung pasangan ASN, 2 orang anak dan 1 orang asisten rumah tangga," ujar Suharso.

[Gambas:Instagram]

Selain itu, terdapat sejumlah komponen yang akan dibiayai pemerintah saat ASN, TNI dan Polri ke IKN.

Komponen yang dibiayai tersebut, sambungnya, meliputi uang harian selama proses pemindahan, biaya pengepakan dan biaya angkutan barang, biaya transportasi dan biaya tunggu atau biaya penginapan transit di Balikpapan.

Bangun Embung Persemaian Mentawir

Selanjutnya, untuk mewujudkan visi IKN sebagai kota hutan, pemerintah tengah membangun Embung Persemaian Mentawir. Embung ini akan digunakan sebagai sumber air persemaian bibit pohon untuk pelaksanaan reboisasi Kawasan IKN.

Embung Persemaian Mentawir memiliki kapasitas air baku sebanyak 40 liter per detik. Progres fisik pembangunan hingga 12 Januari 2023 sudah mencapai 98,04 persen. Proyek ini dilakukan sejak 24 Agustus 2022 hingga 31 Desember 2022.

Selain mengusung konsep kota hutan, IKN mengusung konsep kota cerdas (smart city). Penerapan konsep kota cerdas telah dipertimbangkan sebagai elemen menyeluruh dalam menegaskan pembangunan IKN sebagai ibu kota baru Indonesia yang dinamis, inklusif, didukung oleh masyarakat, serta siap menghadapi masa depan.

"Komponen kota cerdas di IKN ini mencoba mengidentifikasi elemen nilai tambah digital atau teknologi untuk memberikan manfaat yang lebih besar pada IKN secara keseluruhan," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

tahun-tahun masa mudaku

Pekerja China di Morowali Adukan Tempat Kerja ke Komnas HAM******

Firma Hukum AMAR & Kantor Hukum Kepentingan Umum mengungkapkan tiga pekerja asal China PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah mengadu ke Komnas HAMkarena kondisi tempat kerja yang buruk.

"(Pekerja) menderita banyak kerugian fisik, psikologis, finansial atas reputasi mereka sebagai manusia," kata firma yang mewakili pekerja tersebut seperti dikutip dari CNA, Jumat (24/2).

Firma itu menyebut pekerja IMIP mengalami kondisi tempat kerja yang buruk termasuk kurangnya peralatan keselamatan dan pernapasan yang tepat. Selain itu, pekerja juga bekerja berjam-jam tanpa istirahat dan pemotongan gaji.

Ketua Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan saat ini pihaknya tengah mempelajari aduan dari pekerja tersebut.

"Memeriksa, mengusut, memantau pelanggaran hak di wilayah IMIP, apakah itu pekerja migran atau pekerja Indonesia," katanya.

Indonesia telah mendorong mewujudkan ambisinya untuk mengembangkan wilayah Sulawesi Tengah menjadi pusat baterai kendaraan listrik regional karena cadangan nikelnya yang kaya.

Lebih dari selusin kesepakatan senilai lebih dari US miliar telah ditandatangani dengan produsen global termasuk Hyundai, LG dan Foxconn hanya dalam waktu tiga tahun. Perusahaan China adalah investor besar lainnya di kawasan ini.

Namun industri ini bukannya tanpa masalah. Bulan lalu, kerusuhan pecah di provinsi yang sama di pabrik peleburan nikel milik Industri Nikel Jiangsu Delong China. Kerusuhan ini menewaskan dua orang, termasuk seorang warga negara China.

[Gambas:Video CNN]

Setengah kebahagiaan seumur hidup

Kemenhub Gelar Mudik Motor Gratis, Pemudik yang Ikut Bayar Rp20 Ribu******

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) kembali menggelar Program Mudik Motis (Motor Gratis) untuk mendukung AngkutanLebaran2023.

Selain itu, DJKA akan mengintegrasikan angkutan motis dengan pelayanan KA PSO (subsidi). Dengan integrasi ini, masyarakat atau pemudik yang ikut Program Motis akan mudik bersama kendaraan motornya menggunakan kereta api dengan cukup membayar Rp10 ribu hingga Rp20 ribu rupiah.

"Untuk mengoptimalkan keselamatan dan kenyamanan penyelenggaraan motis di tahun ini, DJKA juga akan mengintegrasikan angkutan motis dengan pelayanan KA PSO di mana peserta program motis akan mudik bersama kendaraan motornya dengan tarif yang sangat terjangkau, cukup membayar tarif mulai Rp10 ribu hingga Rp20 ribu rupiah saja peserta motis dapat bermudik ke kampung halamannya," papar Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Djarot Tri Wardhono lewat keterangan tertulis, Rabu (22/2).

DJKA juga menargetkan sebanyak 46.720 penumpang akan diberangkatkan melalui program ini.

Dibandingkan tahun lalu, kapasitas penumpang dan unit sepeda motor yang disediakan jauh lebih meningkat. Sebab tahun lalu hanya realisasi 2900-an unit sepeda motor yang difasilitasi pada Motis 2022.

"Tahun ini kami akan siapkan sebanyak 10.440 slot motor yang secara gratis dikirimkan ke lokasi tujuan mudik penumpang pada Lebaran mendatang, terlebih di tahun ini kami sediakan kapasitas Motis yang jauh lebih banyak daripada tahun lalu, karena kondisi Covid-19 saat ini sudah jauh lebih kondusif," paparnya.

Menurutnya, animo masyarakat untuk program Motis ini terus meningkat dari tahun ke tahun sejak pertama diluncurkan pada 2013 silam. Ia pun menyebutkan pada 2019 sebanyak 19 ribu lebih unit sepeda motor difasilitasi pengirimannya oleh DJKA.

Nantinya, Motis 2023 akan melayani tiga lintas pelayanan. Pertama, lintas Utara dengan rute Cilegon - Jakarta Gudang - Semarang Tawang.

Kedua, lintas Tengah dengan rute Jakarta Gudang - Purwosari. Ketiga,lintas Selatan dengan rute Kiaracondong - Purwosari.

"Melihat data-data periode lebaran sebelumnya, tingkat kecelakaan kendaraan roda dua selama periode mudik cukup tinggi, sehingga dengan adanya program motis ini, lakalantas roda dua dapat diminimalisir," tegasnya.

Sebagai informasi, pendaftaran program Motis 2023 dibuka pada 1 Maret-3 Mei 2023. Sementara angkutan mudik motis akan diselenggarakan pada tanggal 11-20 April dan angkutan balik dilaksanakan pada 25 April-4 Mei 2023. 

[Gambas:Video CNN]

Lahir pada tahun 1984

IHSG Loyo di 6.584 Usai 318 Saham Terkoreksi******

IndeksHarga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.854 pada Senin (27/2). Indeks saham turun 1,7 poin atau 0,03 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,30 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,93 miliar lembar saham.

Pada penutupan sore ini, sebanyak 200 saham menguat, 318 saham terkoreksi, dan 201 saham lainnya stagnan.

Kemudian, di bursa saham Asia, indeks Nikkei 225 di Jepang tercatat turun 0,11 persen, index Kospi di Korea turun 0,87 persen, dan indeks Hang Seng Composite di Hong Kong turun 0,57 persen.

Bursa saham Eropa juga tak berbeda jauh. Indeks CAC 40 di Prancis turun 1,78 persen, disusul indeks FTSE 100 di Inggris turun 0,38 persen, serta Indeks DAX di Jerman turun 1,72 persen.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Suci yang Bangga

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.

Kehormatan dan Kebaikan dari Pembantu Istana

<句子>